Bisnis.com, BATAM - Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga 1 Juni 2026, sebanyak 2.276.949 penduduk atau 97,53 persen dari total populasi Kepri telah terdaftar sebagai peserta JKN.

Selain tingginya cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan peserta juga tercatat cukup tinggi. Sebanyak 1.864.841 peserta atau 79,88% berada dalam status aktif sehingga dapat mengakses layanan kesehatan saat diperlukan.

Asisten Deputy Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, Jaenal M. Sambas, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi indikator penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Perlindungan kesehatan melalui Program JKN tidak hanya memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah," kata Jaenal saat Media Gathering BPJS Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, perkembangan kepesertaan JKN di Kepri mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan awal pelaksanaan program pada 2014. Saat itu, jumlah peserta baru mencapai 924.114 jiwa atau sekitar 39,58 persen dari total penduduk.

Dalam kurun waktu sekitar 12 tahun, cakupan kepesertaan meningkat hingga 57,95 persen dan kini mendekati target cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Jaenal menyebutkan bahwa tren positif tersebut sejalan dengan capaian nasional. Hingga 1 Juni 2026, jumlah peserta JKN di Indonesia mencapai 285,49 juta jiwa atau 99,02% dari total penduduk sebanyak 288,31 juta jiwa.

Sementara itu, jumlah peserta aktif secara nasional tercatat mencapai 227,82 juta jiwa atau setara 79,02% dari total peserta.

"Data ini menunjukkan pertumbuhan cakupan kepesertaan nasional sebesar 52,7 persen dibandingkan dengan tahun 2014," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan perluasan kepesertaan JKN tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha hingga para pemangku kepentingan lainnya.

"Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan. Dengan masyarakat yang sehat, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih produktif sehingga mendukung pembangunan daerah," katanya.

BPJS Kesehatan, lanjut Jaenal, terus mendorong masyarakat untuk menjaga status kepesertaan tetap aktif agar manfaat program dapat digunakan sewaktu-waktu saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses administrasi guna memberikan kemudahan bagi peserta.

"Selain itu, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses pelayanan bagi peserta," kata Jaenal