Bisnis.com, JAKARTA — Kasus penjarahanminimarket Alfamart-Indomaret diduga terjadi di Sibolga, Sumatra Utara, imbas bencana banjir dan longsor dan bantuan yang belum mencukupi kebutuhan korban. Lantas, apakah kerugian tersebut ditanggung asuransi?

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menjelaskan bahwa tidak ada standar baku terkait perlindungan asuransi untuk risiko huru-hara atau penjarahan di sektor ritel modern.

Solihin menerangkan, setiap gerai memiliki perjanjian polis masing-masing antara pemilik gerai dan perusahaan asuransi, sehingga perlindungan yang diberikan juga bisa berbeda-beda.

“Tergantung ya [pemilik gerai memberikan asuransi atau tidak]. Kan kalau asuransi kan pasti ada pengecualian-pengecualian, apakah itu [penjarahan] termasuk yang dikecualikan, apakah termasuk, nah, itu yang kita enggak tahu,” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/12/2025).

Dia mencontohkan beberapa risiko seperti banjir biasanya sudah jelas tercantum dalam polis, tetapi untuk kejadian luar biasa seperti huru-hara belum tentu diakomodasi.

Menurutnya, hubungan antara gerai ritel dan perusahaan asuransi berlangsung dalam skemabusiness to business(B2B), sehingga setiap gerai bisa memiliki cakupan perlindungan yang berbeda.

Selain itu, Solihin menyebut perusahaan asuransi juga berhak menilai apakah mereka bersedia menanggung kejadian yang dinilai berada di luar prediksi atau di luar kejadian normal.

“Biasanya kan asuransi ada proposal atas jaminan yang diberikan atau disepakati, seperti itu,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, penjarahan terjadi di Alfamart dan Indomaret di Sibolga, Sumatra Utara. Selain itu, gudang Perum Bulog di Sibolga juga menjadi sasaran.

Berdasarkan catatanBisnis, warga yang telah terisolasi sejak Senin (25/11/2025) dilaporkan beramai-ramai menerobos masuk ke gudang. Mereka merobohkan pagar gerbang, merusak gembok, dan mengambil beras serta minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang.

“Kami memahami bahwa masyarakat sedang berada dalam situasi darurat akibat bencana banjir yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terputusnya akses pangan,” kata Kepala Bulog Kanwil Sumut Budi Cahyanto, Minggu (30/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ihwal penjarahan di sejumlah gerai Alfamart dan Indomaret di Sibolga, Sumatra Utara.

Ketua Umum Aprindo Solihin menilai peristiwa tersebut hanya dilakukan oleh oknum dan tidak mencerminkan niatan dari pelaku industri.

“Kan itu hanya dilakukan oleh oknum, kan nggak ada niatan,” kata Solihin saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Sayangnya, Solihin juga enggan merinci jumlah anggota Aprindo yang terdampak.Namun, dia menyatakan fokus utama saat ini bukan menghitung kerugian materiil anggota, melainkan memastikan bantuan cepat dan tepat sasaran bagi para korban banjir di wilayah Sumatra.

Dia menyampaikan anggota Aprindo telah berupaya memberikan bantuan, meski jangkauan terbatas melalui aparat kepolisian setempat, lantaran tidak dapat langsung menjangkau semua lokasi terdampak.

Sebelumnya diberitakan, penjarahan terjadi di Alfamart dan Indomarat di Sibolga, Sumatra Utara. Selain itu, gudang Perum Bulog di Sibolga juga menjadi sasaran.

Berdasarkan catatanBisnis, warga yang telah terisolasi sejak Senin (25/11/2025) dilaporkan beramai-ramai menerobos masuk ke gudang.

Mereka merobohkan pagar gerbang, merusak gembok, dan mengambil beras serta minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang.

“Kami memahami bahwa masyarakat sedang berada dalam situasi darurat akibat bencana banjir yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terputusnya akses pangan,” kata Kepala Bulog Kanwil Sumut Budi Cahyanto, Minggu (30/11/2025).

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut peristiwa penjarahan ritel di sejumlah wilayah di Sumatra merupakan dampak dari sulitnya warga mendapatkan kebutuhan pokok.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Edy K Wahid menilai, pemerintah harus mengesampingkan unsur pidana terkait peristiwa penjarahan tersebut. Dia menilai, reaksi masyarakat bukan didasari atas niat jahat untuk melakukan penjarahan.

Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi penanganan bencana agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.