Bisnis.com, JAKARTA — Penjualan sepeda motor nasional pada Oktober 2025 tercatat tumbuh 4,09% secara month to month (MtM), menjadi 590.362 unit. Jumlah ini menjadi penjualan sepeda motor tertinggi secara bulanan pada 2025.

Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala membeberkan dari data tersebut porsi pembelian dengan sistem kredit mencapai sekitar 60% dari total penjualan.

“Dari data tersebut yang kredit itu sekitar 60%. Sementara itu, penjualan secara kredit dari Januari sampai Oktober 2025 sekitar 63%,” katanya saat dihubungi Bisnis pada Senin (24/11/2025).

Sigit membenarkan secara umum apabila penjualan sepeda motor meningkat, berpotensi memengaruhi permintaan pembiayaan dari perusahaan multifinance.

Adapun, lanjutnya, penjualan sepeda motor masih didominasi oleh jenis scooter matic. Jenis ini berkontribusi hampir 95% terhadap keseluruhan penjualan. Berbeda dengan sepeda motor listrik yang penjualannya stagnan.

“Kalau dari anggota kami penjualannya stagnan ya. Karena kan dari semester I itu kan belum ada subsidi dari pemerintah ya,” ucapnya.

Sementara itu, di sisi lain yakni Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menilai tentunya segala macam penjualan yang meningkat pasti akan memberikan potensi bagi perusahaan pembiayaan.

Kendati demikian, Ketua Umum APPI mengatakan saat ini perusahaan pembiayaan semakin ketat menyeleksi permohonan kredit kendaraan, menyusul maraknya modus yang menyebabkan meningkatnya risiko kredit bermasalah.

“Jadi kalau ditanyakan apakah ini bisa menjadi satu potensi buat pertumbuhan kita, potensi, tapi, saat ini perusahaan pembiayaan itu lagi sangat hati-hati menyetujui permohonan pembiayaan,” ungkapnya kepada Bisnis pada hari yang sama.

Menurutnya, hal ini karena banyak kejadian-kejadian seperti gangguan dari LSM dan maraknya jual beli kendaraan hanya dengan STNK tanpa BPKB secara terang-terangan. Dia menegaskan hal ini sangatlah mengganggu industri pembiayaan.

“Nah selama jual-beli STNK only itu masih terus menjadi kelaziman yang dianggap benar, ya kita jadi takut dong, BPKB manfaatnya apa kita pegang,” tegas Suwandi.

Dengan demikian, dia menegaskan perusahaan pembiayaan kian ketat menyetujui pengajuan kredit dari calon nasabah. Berbeda dengan dahulu yang apabila memiliki pekerjaan bisa cepat disetujui.

“Sekarang bukan hanya kita lihat dari selama punya kerjaan, kita lihat SLIK-nya, kita lihat perilakunya dalam belanja-belanja melalui platform-platform komersial online. Paling tidak memahami bahwa ini orang punya kemampuan membayar nanti ke depannya,” jelas Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) tersebut.

Sebagai informasi, secara total, penjualan sepeda motor pada 10 bulan pertama 2025 terdata sebanyak 5,42 juta unit, naik 10,51% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan sebanyak 4,91 juta unit pada periode yang sama 2024.

Total jumlah penjualan sepeda motor di Tanah Air itu setara dengan 85,69% dari jumlah penjualan 2024 yang sebanyak 6,33 juta unit.

Sebelumnya, Ketua Umum AISI Johannes Loman mengatakan, pihaknya tidak berencana mengubah target penjualan sepeda motor, dengan harapan pasar akan tetap bertumbuh.

"AISI masih menetapkan target seperti yang ditetapkan akhir tahun lalu, yaitu 6,4 juta sampai 6,7 juta unit. Kami tidak mengubah karena kami melihat sampai Agustus 2025 itu angkanya kurang lebih sama dengan tahun lalu ya, terkoreksi 1,7%," ujar Loman di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Jakarta (ANTARA) - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong perbaikan sistem pasar penjualan kredit keberlanjutan bagi petani sawit mandiri agar manfaat ekonomi dari sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dapat dirasakan secara adil.

"SPKS menyuarakan keprihatinan atas kendala yang dialami anggota dalam mengakses manfaat ekonomi dari sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO," kata Ketua Umum SPKS Sabarudin dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menurutnya meskipun petani sawit mandiri telah berhasil memperoleh sertifikat RSPO, mereka kesulitan dalam menjual kredit keberlanjutan sehingga menghambat realisasi insentif bagi mereka.

"Sebagai contoh, Koperasi Produsen Perkebunan Persada Engkersik Lestari di Kalimantan Barat anggota dari SPKS, yang telah bersertifikasi RSPO sejak 2024, meski berstatus pembeli kredit RSPO tapi belum dapat menjual kredit yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya masa sertifikatnya," ujarnya.

Sabarudin menyampaikan masalah itu adalah isu mendesak yang memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan utamanya pihak RSPO.

Sebab, menurutnya, petani telah berinvestasi sumber daya dan biaya yang cukup besar untuk mencapai standar keberlanjutan RSPO.

"Kami merasa kecewa ketika upaya tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan manfaat ekonomi yang dijanjikan melalui penjualan kredit," ujar Sabarudin.

Hal itu, menurutnya, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem kredit seperti yang disampaikan oleh RSPO selama ini.

SPKS menilai perlu adanya evaluasi terhadap sistem kredit RSPO agar lebih efektif dan inklusif bagi seluruh petani sawit, khususnya yang telah berkomitmen menerapkan praktik berkelanjutan.

Sehingga, dia juga mendorong agar sekretariat RSPO memperkuat peran fasilitasi antara pembeli kredit dan petani sawit, sehingga transaksi dapat berjalan transparan, adil, serta memberi manfaat ekonomi yang merata.

Sabarudin menekankan jika situasi itu berlanjut, petani sawit kecil berpotensi kehilangan dorongan untuk berkomitmen pada produksi minyak sawit berkelanjutan melalui bersertifikat RSPO.

Menurut SPKS, kondisi saat tersebut berisiko membuat sistem sertifikasi RSPO terkesan lebih menguntungkan perusahaan besar yang memiliki jalur rantai pasok langsung.

"Kendala ini dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima petani kecil atas komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Dalam jangka panjang, ini dapat menghambat upaya kita bersama untuk menciptakan inklusivitas dalam sektor sawit berkelanjutan di Indonesia," tambah Sabarudin.

Menyikapi hal itu, SPKS meminta agar konferensi RSPO di Kuala Lumpur pada tanggal 3-5 November 2025 dapat memberikan ruang khusus untuk membahas dan meninjau ulang mekanisme penjualan kredit RSPO bagi petani sawit mandiri.

RSPO merupakan sistem sertifikasi global yang bertujuan menjamin produksi dan pasokan minyak sawit yang berkelanjutan.

Sertifikasi itu memastikan praktik perkebunan yang bertanggung jawab, termasuk menghindari deforestasi dan melindungi hak-hak pekerja.

Organisasi itu melibatkan produsen, pengolah, pedagang, hingga pengguna akhir minyak sawit.

SPKS juga sebagai anggota RSPO tetap berkomitmen untuk mendorong anggotanya masuk dalam sertifikasi RSPO.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025