KOMPAS.com - JPMorgan Chase menyatakan telah menutup rekening Presiden Amerika Serikat (AS) saat itu, Donald Trump, dan bisnis perhotelannya pada Februari 2021. Informasi tersebut terungkap dalam dokumen baru yang dirilis pada Jumat (20/2/2026).

Dokumen itu menjadi bagian dari gugatan Trump senilai 5 miliar dollar AS terhadap JPMorgan dan CEO-nya, Jamie Dimon.

Penutupan rekening Trump dilakukan sekitar satu bulan setelah serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS oleh para pendukung Trump.

Surat Resmi Tanpa Alasan Khusus

Dikutip dari Reuters, Minggu (22/2/2026), dalam surat tertanggal 19 Februari 2021 yang dikirim kepada Trump dan Trump Organization, JPMorgan tidak mencantumkan alasan spesifik terkait keputusan tersebut.

Dalam salah satu surat, bank menyatakan bahwa mereka terkadang dapat “menentukan bahwa kepentingan klien tidak lagi dilayani dengan mempertahankan hubungan dengan J.P. Morgan Private Bank.”

Hingga berita ini disusun, juru bicara JPMorgan belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Pengacara bank dari firma hukum Jones Day juga belum merespons.

Sebelumnya, JPMorgan telah menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Trump tidak berdasar.

Gelombang Pemutusan Hubungan Usai Kerusuhan

Penutupan rekening itu terjadi di tengah gelombang perusahaan yang memutus hubungan dengan Trump setelah peristiwa 6 Januari 2021.

Dua firma hukum yang mewakili Trump dan Trump Organization menghentikan kerja sama. Selain itu, PGA of America mencabut hak klub milik Trump di Bedminster, New Jersey, sebagai tuan rumah Kejuaraan PGA 2022.

Menanggapi pengungkapan surat tersebut, juru bicara tim hukum Trump menyebutnya sebagai “pengakuan yang menghancurkan yang membuktikan seluruh klaim Presiden Trump.”

Ia menyatakan bank telah “mengakui secara melawan hukum dan sengaja menghentikan layanan perbankan terhadap Presiden Trump, keluarganya, dan bisnisnya, sehingga menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar.”

Trump juga menuduh JPMorgan, bank terbesar di Amerika Serikat (AS), melanggar kebijakannya sendiri dengan secara khusus menargetkan dirinya demi mengikuti “arus politik.”

JPMorgan Minta Gugatan Dipindahkan ke New York

Di sisi lain, JPMorgan mengajukan permohonan agar gugatan tersebut dipindahkan dari pengadilan federal di Miami ke New York.

Surat penutupan rekening itu diajukan sebagai bagian dari permohonan tersebut. Dalam dokumennya, bank menyatakan, “Hubungan yang sangat kuat antara sengketa ini dengan New York memperkuat hasil tersebut.”

Pada penutupan perdagangan 20 Februari, saham JPMorgan Chase & Co. (JPM) tercatat naik 0,89 persen ke level 310,79 dollar AS.

KOMPAS.com - JPMorgan Chase & Co. menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak semestinya mencantumkan CEO bank tersebut, Jamie Dimon, sebagai tergugat dalam gugatan terkait penutupan rekening miliknya.

Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada Kamis (19/2/2026), JPMorgan meminta agar perkara yang terdaftar di pengadilan negara bagian Florida dipindahkan ke pengadilan federal di Miami. Bank juga menyatakan akan berupaya memindahkan kasus tersebut ke New York.

Menurut JPMorgan, tuduhan Trump bahwa Dimon memerintahkan bank untuk memasukkan Trump dan bisnisnya ke dalam “daftar hitam” tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang Florida yang dirujuk oleh presiden dalam gugatannya.

Pencantuman Dimon Disebut untuk Hindari Yurisdiksi Federal

Dikutip dari Bloomberg, Jumat (20/2/2026), JPMorgan menyatakan undang-undang praktik perdagangan tidak adil di Florida tidak berlaku bagi CEO-nya karena Dimon diawasi secara ketat dan menyeluruh oleh lembaga pengawas perbankan federal.

Bank juga menyebut Dimon “digabungkan secara tidak sah” dalam gugatan yang diajukan Trump di pengadilan negara bagian Miami-Dade County. Artinya, pencantuman Dimon dilakukan untuk menghindari yurisdiksi pengadilan federal.

JPMorgan diwakili oleh firma hukum Jones Day. Tim hukumnya turut mencakup Noel Francisco, yang pernah menjabat sebagai solicitor general AS pada masa pemerintahan pertama Trump.

Gugatan 5 Miliar Dollar AS atas Dugaan “Debanking”

Trump menggugat JPMorgan dan Dimon pada Januari lalu. Ia menuntut setidaknya 5 miliar dollar AS atas dugaan “debanking” atau penghentian layanan perbankan terhadap dirinya dan sejumlah perusahaannya setelah peristiwa 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS.

Dalam dokumen terbarunya, JPMorgan menyatakan akan meminta pengadilan untuk menolak gugatan Trump yang dinilai tidak memiliki dasar kuat.

Bank juga menilai tudingan bahwa Dimon memerintahkan karyawan untuk menambahkan Trump dan perusahaannya ke dalam “daftar hitam” yang kemudian dikirim ke bank lain sebagai tuduhan yang tidak jelas dan tidak memadai.

Pengacara JPMorgan menyatakan, pihak penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “daftar hitam” tersebut, kapan daftar itu dibuat, kepada siapa daftar itu diedarkan, maupun rincian lain yang menggambarkannya.

Mereka juga menilai tidak masuk akal jika JPMorgan dapat membuat daftar semacam itu mengingat kompleksnya skema regulasi federal yang mengatur bank tersebut.

JPMorgan menutup rekening yang dipermasalahkan sekitar tujuh minggu setelah kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Saat Trump mengajukan gugatan, bank menyatakan penutupan rekening dilakukan karena alasan hukum dan regulasi.

Gugatan Serupa terhadap Capital One

Sebelumnya, Trump juga menggugat Capital One Financial Corp. dengan tuduhan serupa. Ia turut meminta regulator federal menyelidiki lembaga keuangan yang diduga terlibat dalam praktik “debanking” di masa lalu. Capital One telah mengajukan permohonan agar gugatan tersebut dibatalkan.

Juru bicara tim hukum Trump menyatakan, berdasarkan pengakuan mereka sendiri, JPMorgan Chase atas arahan CEO Jamie Dimon secara melawan hukum menghentikan layanan perbankan dan memasukkan Presiden Trump, keluarganya, serta sejumlah bisnisnya ke dalam daftar hitam, sehingga menimbulkan kerugian finansial dan reputasi yang besar.

Ia menambahkan, para tergugat melakukan tindakan melawan hukum tersebut semata-mata karena kebijakan “America First” yang dijalankan presiden, yang disebut telah menyelamatkan negara.

Menurutnya, Trump berdiri membela semua pihak yang secara keliru dihentikan layanan perbankannya oleh JPMorgan Chase dan pihak terkait, serta akan membawa kasus ini menuju penyelesaian yang adil dan semestinya.

KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengajukan gugatan senilai 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 84,13 triliun terhadap bank terbesar di AS, JPMorgan Chase. Trump menuding bank tersebut menutup rekening miliknya secara ilegal karena alasan politik.

Gugatan tersebut juga mencantumkan nama CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Trump menyatakan, penutupan rekening itu telah menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang besar bagi dirinya dan bisnisnya.

Penutupan rekening dilakukan pada 2021, tak lama setelah kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021, ketika para pendukung Trump mendatangi Capitol untuk mengganggu proses pengesahan hasil pemilu.

Respons JPMorgan Chase

Dikutip dari BBC, Jumat (23/1/2026), JPMorgan Chase membantah tudingan tersebut. Juru bicara bank menyatakan bahwa gugatan Trump tidak memiliki dasar.

“Gugatan ini tidak memiliki merit. JPMC tidak menutup rekening karena alasan politik atau agama,” kata perwakilan JPMorgan Chase.

Bank menegaskan bahwa penutupan rekening dilakukan karena alasan hukum dan regulasi.

“Kami menutup rekening karena menimbulkan risiko hukum atau regulasi bagi perusahaan,” lanjut pernyataan tersebut.

Gugatan ini menjadi konflik terbaru antara Trump dan Jamie Dimon, yang telah memimpin JPMorgan Chase selama dua dekade. Dalam beberapa pekan terakhir, Dimon juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Trump.

Dimon mengkritik rencana pembatasan bunga kartu kredit, kebijakan imigrasi, serta sikap pemerintahan terhadap Federal Reserve (The Fed).

Gugatan Diajukan di Florida

Gugatan diajukan di Florida, negara bagian yang melarang bank mendiskriminasi nasabah berdasarkan pandangan politik.

Dalam dokumen gugatan, Trump menyebut keputusan JPMorgan sebagai indikator praktik sistemik di industri perbankan.

Trump menilai praktik tersebut bertujuan “memaksa publik untuk mengubah dan menyesuaikan pandangan politik mereka”.

Gugatan itu juga menyebut bahwa keputusan JPMorgan didorong oleh “keyakinan ‘woke’ yang tidak berdasar” untuk menjauhkan diri dari Trump dan pandangan politik konservatifnya.

“Pada dasarnya, JPMC menutup rekening para penggugat karena meyakini bahwa arus politik saat itu menguntungkan langkah tersebut,” demikian isi gugatan.

WIKIMEDIA COMMONS/STEVE JURVETSON CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon.

Tuduhan Daftar Hitam

Trump juga menuduh JPMorgan melakukan pencemaran nama baik dalam perdagangan. Ia menilai bank memasukkan namanya, serta nama bisnis dan/atau keluarganya, ke dalam daftar hitam.

Daftar tersebut disebut dibagikan kepada bank lain untuk mengidentifikasi individu dengan riwayat aktivitas yang dianggap bermasalah. Trump mengeklaim keputusan tersebut disetujui langsung oleh Jamie Dimon.

Setelah kerusuhan Capitol, sejumlah perusahaan memang memilih menghentikan hubungan bisnis dengan Trump.

Debanking Jadi Isu Utama

Dalam pernyataan terpisah, JPMorgan menyatakan penyesalan atas penutupan rekening tersebut, tetapi menegaskan keputusan itu dipicu oleh aturan dan ekspektasi regulator.

“Kami telah meminta pemerintahan saat ini dan sebelumnya untuk mengubah aturan dan regulasi yang menempatkan kami pada posisi seperti ini, dan kami mendukung upaya pemerintah mencegah penggunaan sektor perbankan sebagai alat politik,” ujar JPMorgan.

Isu debanking atau penutupan rekening menjadi perhatian utama Trump. Ia secara terbuka mengkritik JPMorgan dan bank-bank lain terkait praktik tersebut serta memerintahkan peninjauan aktivitas perbankan.

Bulan lalu, regulator menyatakan sembilan bank terbesar di Amerika Serikat terbukti membuat pembedaan yang tidak semestinya terhadap nasabah berdasarkan jenis usaha.

Sektor seperti minyak dan gas, penjara swasta, serta hiburan dewasa dilaporkan menghadapi pembatasan akses layanan perbankan.