Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kanwil DJPb NTT) mencatat sebanyak 6.036 unit usaha di NTT telah mengakses fasilitas kredit Ultra Mikro (UMi) sejak Januari hingga Februari 2026.

“Total penyaluran pembiayaan UMi sampai dengan 28 Februari 2026 sebesar Rp35,20 miliar untuk 6.036 debitur,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan progres penyaluran kredit UMi untuk mendukung usaha ekonomi warga NTT pada awal 2026.

Dia menyebutkan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi penyalur terbesar UMi dengan nilai mencapai Rp25,03 miliar untuk 4.314 debitur.

“Menurut wilayah, penyaluran terbesar bulan Februari 2026 berada di Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp3,36 miliar, disusul Kabupaten Manggarai sebesar Rp3,23 miliar,” tambahnya.

Adapun penyaluran UMi terendah tercatat di Kabupaten Rote Ndao Rp0,48 miliar dan Kabupaten Sumba Tengah Rp0,16 miliar.

Ia juga menyampaikan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi penyaluran dengan share 81,87 persen, disusul sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan share 7,48 persen dari total penyaluran.

Sementara itu, total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Januari-Februari 2026 sebesar Rp483,0 miliar untuk 9.455 debitur, tumbuh sebesar Rp58,23 miliar atau 13,7 persen (year-on-year/yoy).

Ia menjelaskan penyaluran terbesar diraih Kota Kupang Rp62,90 miliar untuk 695 debitur dan Bank BRI menjadi penyalur terbesar dengan nilai Rp385,01 miliar untuk 8.735 debitur, disusul bank BNI Rp35,67 miliar, Mandiri Rp35,14 miliar, BTN Rp21,25 miliar dan Pegadaian Rp3,06 miliar (lima penyalur utama).

Adapun skema KUR mikro mendominasi sebesar Rp350,43 miliar untuk 8.937 debitur dengan porsi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 47,17 persen.

Pemerintah, kata Adi, terus mendorong penyaluran KUR dan UMi yang semakin inklusif dengan menjangkau sektor-sektor potensial di NTT, seperti pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri modal ventura di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan menjelang akhir tahun lalu dengan laba bersih yang melonjak 150,98 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp579,77 miliar pada November 2025.

“Pertumbuhan laba ini antara lain didorong oleh peningkatan pendapatan dan perbaikan kualitas portofolio melalui strategi pembiayaan yang lebih selektif,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Jumat.

Selain laba bersih, ia menyatakan bahwa nilai pembiayaan industri modal ventura juga tumbuh positif sebesar 1,20 persen yoy pada November 2025 dengan nominal mencapai Rp16,29 triliun.

Ia menuturkan, saat ini penyaluran pembiayaan industri modal ventura masih terkonsentrasi pada beberapa sektor yang memiliki potensi dan kebutuhan pendanaan yang relatif stabil dengan fokus pada pembiayaan kegiatan ekonomi riil.

Terdapat lima sektor utama yang saat ini mendominasi portofolio pembiayaan modal ventura, dengan penyaluran terbesar adalah untuk sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Sektor tersebut menyerap pembiayaan sebesar Rp7,63 triliun atau mendominasi 68,53 persen dari total penyaluran.

Di posisi kedua adalah sektor aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, dengan nilai pembiayaan Rp726,62 miliar, atau memiliki porsi 6,52 persen.

Selanjutnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di peringkat ketiga dengan nilai Rp519,43 miliar, atau 4,66 persen.

Peringkat keempat diisi oleh sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta agen perjalanan dengan nilai Rp412,25 miliar atau 3,70 persen.

“Dan terakhir adalah di industri pengolahan dengan angka Rp410,78 miliar atau 3,69 persen,” kata Agusman.

Meskipun memiliki pertumbuhan laba dan pembiayaan yang baik, ia mengakui bahwa fenomena tech winter, atau perlambatan signifikan dalam industri teknologi, masih mempengaruhi industri modal ventura.

“Namun, dampaknya mulai lebih terkendali seiring dengan penyesuaian strategi investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fokus pada usaha yang memiliki fundamental yang kuat dan berkelanjutan,” imbuh Agusman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyalurkan total insentif dari Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp388,1 triliun hingga Selasa (16/12) sebagai upaya untuk memacu penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat menerima porsi terbesar senilai Rp177,1 triliun, disusul Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp169,5 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp34,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp7 triliun.

“Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas pemerintah, yaitu sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan,” ucap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

Untuk semakin memperkuat dampak kebijakan tersebut, pihaknya menyesuaikan besaran insentif KLM yang berlaku mulai 16 Desember dengan meningkatkan besaran insentif bagi bank yang menurunkan suku bunga kredit lebih cepat (interest rate channel) dari maksimal 0,5 persen menjadi 1,0 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Sementara itu, total besaran insentif KLM tetap dipertahankan paling tinggi 5,5 persen dari DPK, sehingga insentif KLM untuk penyaluran kredit kepada sektor tertentu yang ditetapkan BI (lending channel) disesuaikan dari semula paling tinggi sebesar 5 persen menjadi paling tinggi sebesar 4,5 persen dari DPK.

Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi bank yang menurunkan suku bunga kredit lebih cepat, karena penurunan suku bunga kredit perbankan yang masih lambat.

“Penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat dan karenanya perlu terus didorong, yaitu sebesar 24 bps (basis poin) dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,96 persen pada November 2025,” kata Perry Warjiyo.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen.

Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing juga dipertahankan pada level 3,75 persen dan 5,5 persen.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan peraturan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pelat merah akan diperkuat guna lebih efektif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru.

"Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

"Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan (yoy) pada pada September 2025. Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% yoy.

Dian menilai perbankan saat ini lebih mengedepankan kualitas dalam penyaluran kredit UMKM. "Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian.

Dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan UMKM, OJK telah merilis POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini memudahkan para penyaluran pembiayaan dan pelaku usaha kecil dan mikro agar proses penyaluran lebih sederhana dan cepat.

Meski demikian, Dian menekankan bahwa bank harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, peningkatan kemampuan pelaku UMKM juga penting agar kredit tidak macet.