Skor tersebut tidak menandakan kurangnya peluang investasi di Indonesia, tapi justru mencerminkan ekspektasi investor yang lebih terkendali.

Jakarta (ANTARA) - Head of Research DealStreetAsia Andi Haswidi menyatakan indeks peluang investasi ekuitas swasta (Private Equity/PE) dan modal ventura (Venture Capital/VC) di Indonesia kini berada di posisi 0,57.

Angka tersebut berdasarkan APAC (Asia-Pacific) PE/VC Opportunity Index yang disampaikan dalam kajian “Vistra Friction Index: Turning Friction into Capital Flow APAC PE/VC Edition 2026”. Skala indeks tersebut dibuat dalam rentang 0-1, dengan nilai yang semakin besar menandakan semakin banyak pula peluang untuk berinvestasi.

Dalam media briefing pembahasan hasil riset tersebut yang diikuti dari Jakarta, Rabu, Andi menuturkan bahwa dengan nilai indeks tersebut, Indonesia berada dalam kelompok menengah ke bawah (lower-middle range) bersama Selandia Baru (nilai indeks 0,59), Taiwan (0,58), Filipina (0,57), dan Thailand (0,55).

Ia menyatakan skor tersebut tidak menandakan kurangnya peluang investasi di Indonesia, tapi justru mencerminkan ekspektasi investor yang lebih terkendali.

Dia mengatakan, peluang investasi di Indonesia masih menjanjikan sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara dengan konsumsi yang semakin meningkat, mengingat jumlah populasi yang besar dengan usia yang relatif lebih muda dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Namun, pertumbuhan kelas menengah tidak sebesar dulu, bahkan beberapa laporan menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah.

Hal tersebut mendorong investor untuk memfokuskan investasi mereka di sektor-sektor tertentu dengan tingkat permintaan yang tinggi.

“Tentu saja ada peluang besar (untuk berinvestasi) dalam (sektor) inklusi keuangan. Lalu, ada juga kebutuhan yang sangat besar terhadap pelayanan kesehatan, logistik, transisi energi, dan sebagainya,” ujar Andi Haswidi.

Meskipun memiliki peluang investasi yang besar, tata kelola korporasi yang baik masih menjadi tantangan dan sorotan bagi para investor yang ingin menyalurkan modal mereka kepada para pelaku usaha di Indonesia.

Founder & CEO of Bintang Capital Partners Johan Rozali-Wathooth menyatakan, banyak pelaku usaha skala menengah di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina yang mampu berkembang dengan cepat, tapi masih beroperasi secara informal.

Ia menuturkan, entitas-entitas usaha seperti itu biasanya memiliki struktur kepemilikan yang sangat terfragmentasi dan masih didominasi oleh hubungan keluarga.

Hal tersebut membuat badan usaha tersebut cenderung memiliki tata kelola dan pelaporan keuangan belum terstandardisasi, sehingga belum siap beroperasi secara institusional.

Namun, dia menilai kekurangan tersebut dapat menjadi peluang investasi yang signifikan bagi para mitra (General Partners/GP), termasuk ekuitas swasta dan modal ventura, yang memiliki kemampuan operasional yang mumpuni.

“Dalam hal ini, (investasi) ini bukan hanya tentang mempercayai narasi (ekonomi) makro, tetapi lebih tentang mempercayai rencana mikro dalam membangun bisnis tertentu,” kata Johan Rozali-Wathooth.

Vistra Friction Index: Turning Friction into Capital Flow APAC PE/VC Edition 2026 merupakan hasil survei eksklusif terhadap 105 manajer dana dan modal swasta dengan mandat investasi di seluruh Asia Pasifik yang diselenggarakan pada April 2026 oleh DealStreetAsia dan Vistra Fund Solutions.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan mekanisme pemberian kebijakan berbeda terhadap ketentuan tertentu di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) guna mendukung kebutuhan industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan pemberian kebijakan berbeda ini dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

“Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (19/6/2026).

Dilanjutkan Agus, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pelaku industri bidang PVML untuk tetap menjalankan kegiatan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perkembangan kebutuhan industri dan tantangan usaha yang terus meningkat.

“Kebijakan berbeda dimaksud tidak berlaku secara umum dan hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Adapun, sejumlah kebijakan berbeda terhadap beberapa ketentuan regulasi di bidang PVML telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK melalui enam poin.

Pertama, batas kepemilikan asing. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham lokal. Perusahaan tetap wajib menyesuaikan kepemilikan asing sesuai ketentuan sebesar 85% paling lambat 3 tahun sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK.

Kedua, jangka waktu minimum beroperasi bagi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir berbadan hukum sebelum melakukan penyertaan. Ini dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha, pertumbuhan industri, dan penguatan permodalan dari pemegang saham yang beroperasi kurang dari dua tahun tetapi memiliki komitmen investasi yang baik.

Ketiga, penyesuaian modal disetor minimum akibat perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung penguatan permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham dengan kondisi keuangan yang masih berkembang.

Keempat, penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL), dengan memberikan masa peralihan hingga 31 Desember 2027 bagi pelaku jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan untuk mengalihkan portofolio, serta menghentikan layanan BNPL guna memberikan kepastian hukum.

Kelima, sertifikasi jabatan dan persyaratan pendidikan formal dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama perusahaan pergadaian disederhanakan dengan mengecualikan syarat pendidikan formal, serta memberikan waktu hingga satu tahun setelah izin usaha terbit untuk memenuhi ketentuan sertifikasi, guna mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan industri.

Keenam, pelaporan pengesahan, persetujuan, atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang atas keputusan RUPS mengenai pembubaran perusahaan untuk proses pengembalian izin usaha, guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam proses pembubaran perusahaan.

“Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan,” pungkas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan menerapkan kebijakan berbeda terhadap sejumlah ketentuan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML). Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Kebijakan itu mencakup sejumlah aspek, mulai dari batas kepemilikan asing, persyaratan pemegang saham, modal disetor minimum, hingga masa transisi penghentian layanan beli sekarang bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL) oleh pelaku usaha nonbank tertentu.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan pemberian kebijakan berbeda dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip kehati-hatian, dan tata kelola yang baik.

Menurut Agus, kebijakan tersebut dirancang agar pelaku industri di sektor PVML tetap dapat menjalankan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perubahan kebutuhan industri serta meningkatnya tantangan usaha.

Namun, OJK menegaskan kebijakan berbeda itu tidak berlaku secara umum. Relaksasi hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan dan setelah melalui penilaian regulator terhadap kondisi perusahaan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sejumlah relaksasi tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK yang mencakup beberapa regulasi di sektor pembiayaan, pembiayaan infrastruktur, modal ventura, hingga layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Salah satu kebijakan yang mendapat penyesuaian ialah batas kepemilikan asing. OJK memberikan ruang untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi investor domestik. Meski demikian, perusahaan tetap diwajibkan menyesuaikan kepemilikan asing maksimal 85 persen dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak pelaporan perubahan kepemilikan kepada OJK.

Regulator juga memberikan fleksibilitas terhadap ketentuan masa operasional minimum bagi pemegang saham pengendali sebelum melakukan penyertaan modal. Langkah ini dimaksudkan untuk membuka ruang masuknya investor yang masih berusia relatif muda tetapi memiliki komitmen memperkuat permodalan perusahaan.

Penyesuaian juga diberikan terhadap kewajiban modal disetor minimum akibat perubahan kepemilikan melalui aksi pengambilalihan guna mendukung perusahaan yang masih berada dalam fase penguatan keuangan.

Di sisi lain, OJK memberikan masa transisi bagi penyelenggara Buy Now Pay Later (BNPL) di luar bank umum dan perusahaan pembiayaan. Melalui kebijakan tersebut, pelaku usaha diberikan waktu hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan layanan BNPL.

Langkah tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri sekaligus memastikan transisi berjalan secara tertib.

Selain itu, OJK menyederhanakan sebagian persyaratan awal perizinan bagi perusahaan pergadaian, termasuk memberikan kelonggaran terkait latar belakang pendidikan formal dan waktu pemenuhan sertifikasi jabatan hingga satu tahun setelah izin usaha diterbitkan.

Regulator juga melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaporan dalam proses pembubaran perusahaan untuk mendukung kemudahan administrasi dan memberikan kepastian hukum.

"Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati-hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Ke depan, OJK menyatakan akan terus memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor PVML secara adaptif guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) industri modal ventura pada April 2026 sebesar 97,63%.

Untuk menekan rasio itu, PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) membeberkan lima strategi yang disiapkan untuk menjaga efisiensi. Pertama, disiplin dan memprioritaskan biaya operasional, termasuk sinergi dengan ekosistem Grup Bank Mandiri.

Direktur Utama MCI Ronald Simorangkir berujar cara kedua adalah digitalisasi dan penggunaan AI untuk proses bisnis dan operasional, sehingga meningkatkan produktivitas tanpa menambah beban secara proporsional.

“Ketiga, mulai membangun portofolio baru dengan kualitas yang lebih baik, dengan memprioritaskan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan dan potensi bisnis yang mumpuni,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (12/6/2026).

Dilanjutkan Ronald, strategi keempat adalah diversifikasi sumber pendapatan, termasuk instrumen yang menghasilkan pendapatan lebih reguler untuk memperhalus profil pendapatan.

“Dan kelima adalah penguatan tata kelola dan manajemen risiko untuk menekan penurunan nilai yang dapat menggerus pendapatan operasional,” bebernya.

Dia turut berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan BOPO masih di atas 90% adalah karena faktor struktural-akuntansi. Menurutnya, pada model VCC, pendapatan operasional bersumber dari realisasi investasi, dividen maupun capital gain saat divestasi yang sifatnya episodik, bukan pendapatan rutin bulanan.

Sementara itu, lanjutnya, beban operasional seperti SDM, due diligence, monitoring portofolio, tata kelola, dan kepatuhan berjalan terus-menerus. Akibatnya, pada periode tanpa peristiwa realisasi, rasio BOPO terlihat tinggi meski fundamental portofolio sehat.

Faktor selanjutnya adalah karena siklus makro, yakni masih lesunya iklim investasi ke perusahaan rintisan, masih terbatasnya jendela exit/IPO, serta kenaikan suku bunga yang menekan valuasi dan menggeser waktu realisasi investasi.

“Ketiga, tekanan industri secara agregat, nilai pembiayaan terkontraksi 0,87% [year on year/YoY] per April 2026, yang menekan sisi pendapatan operasional,” sebut Ronald.

Kendati demikian, dia melihat semester I/2026 ada ruang perbaikan secara gradual. Hal ini tercermin dari penurunan BOPO industri pada April 2026 yang menjadi sebesar 97,63%, setelah sebelumnya 98,03% pada Maret 2026.

Namun, tegasnya, BOPO bukan ukuran yang ideal dibaca per bulan atau per kuartal untuk VCC. Dengan demikian, Ronald menilai BOPO bulanan bukan satu-satunya tolok ukur kinerja.

“Metrik yang lebih relevan adalah kinerja sepanjang siklus investasi, di antaranya IRR, MOIC, pertumbuhan NAV, realisasi divestasi, penerimaan dividen, serta tentunya penciptaan pendapatan dan nilai tambah bagi Group Bank Mandiri,” ucapnya.

Walau demikian, MCI menargetkan BOPO dapat ditekan secara berkelanjutan ke bawah 90% dalam jangka menengah dan idealnya bergerak menuju kisaran 80%-an ketika siklus kembali normal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk merumuskan batasan perusahaan investasi pelat merah di sektor digital guna menghindari potensi kerugian keuangan negara akibat tingginya risiko kegagalan usaha rintisan (startup).

Dugaan korupsi modal ventura BUMN, BRI Ventures dan MDI Ventures, pada pendanaan di Tanihub menjadi salah satu pemicu.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya melalui lini corporate venture capital (CVC), didorong untuk lebih cermat dan rigid dalam mengukur batasan pendanaan sebelum mengucurkan modal. Pengamat menilai langkah mitigasi ini mendesak dilakukan lewat kolaborasi strategis dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merumuskan parameter risiko yang akuntabel secara hukum.

Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai setiap aktivitas investasi pada dasarnya selalu berkelindan dengan risiko, sehingga tidak ada satu pun penempatan modal yang mampu menggaransi keuntungan mutlak. Kendati demikian, persoalan mendasar sering kali muncul akibat proses peninjauan yang dilakukan tanpa kecermatan memadai dalam mengalkulasi faktor risiko sejak dini.

“Menurut hemat saya, untuk perusahaan BUMN selayaknya benar-benar cermat mengukur batas tingkat risiko ini. Mana yang boleh dan mana yang berpotensi tinggi merugikan negara,” ujar Tesar kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Guna mengantisipasi persoalan hukum di masa depan, Tesar menyarankan adanya diskusi bersama antara manajemen modal ventura BUMN dengan Kejaksaan Agung serta KPK.

Batasan komersial dan hukum yang jelas dinilai penting agar kasus-kasus kegagalan investasi publik tidak melulu diseret ke ranah pidana akibat ketiadaan acuan formal. Standardisasi batasan ini sekaligus menjadi pelindung psikologis pasar agar investor global tidak menjadi segan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam praktiknya, proses due diligence atau uji tuntas menjadi tahapan paling krusial untuk memisahkan antara perusahaan yang layak menerima suntikan dana dan mana yang cenderung spekulatif.

Sepanjang seluruh perhitungan proyeksi bisnis dilakukan secara benar serta bersih dari niat manipulatif, potensi penurunan nilai investasi seharusnya sudah dapat diprediksi sejak awal.

Keterlibatan auditor eksternal independen atau aparat penegak hukum dinilai mampu memastikan proses uji tuntas tersebut tetap berjalan sesuai kerangka aturan yang berlaku.

Kondisi pasar saat ini diproyeksikan memaksa modal ventura untuk bertindak jauh lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan likuiditas. Kendati pengetatan ini berpotensi memperlambat laju pendanaan, penataan ulang tersebut harus dilihat sebagai siklus positif.

Pada sisi lain, mekanisme pengelolaan dana oleh perusahaan modal ventura (venture capital/VC) memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan sektor perbankan konvensional.

Founder dan CEO DailySocial.id Rama Mamuaya menjelaskan VC bertindak sebagai pengelola dana yang menghimpun modal dari investor institusi, seperti dana pensiun dan yayasan, untuk ditempatkan ke dalam bentuk kepemilikan saham, bukan pinjaman modal kerja.

Perbedaan mendasar terletak pada distribusi risiko finansial. Industri perbankan menyalurkan pinjaman yang wajib dikembalikan utuh beserta instrumen bunga, terlepas dari dinamika naik-turunnya performa bisnis debitur. Sebaliknya, modal ventura bertindak sebagai pemegang saham langsung sehingga fluktuasi nilai korporasi ditanggung secara bersama.

“Jika startup tumbuh dan bernilai lebih tinggi, saham VC ikut naik nilainya. Jika startup rugi atau gulung tikar, saham itu kehilangan nilainya. Risiko ditanggung bersama,” kata Rama.

Karakteristik kepemilikan saham inilah yang menuntut adanya kepastian parameter hukum yang jelas bagi BUMN. Tanpa adanya batasan risiko yang disepakati bersama lembaga penegak hukum, dikotomi antara kerugian bisnis murni (business loss) dan kerugian negara akan terus menjadi area abu-abu yang menghambat agresivitas inovasi korporasi pelat merah.

Bisnis.com, MALANG — Pendapatan premi asuransi umum di wilayah kerja (Wilker) OJK Malang per-31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp125 miliar atau tumbuh 2,20% secara yoy dengan klaim asuransi sebesar Rp43 miliar atau tumbuh 19,59%.

Adapun pendapatan premi asuransi jiwa dan klaim asuransi jiwa masih mencatatkan penurunan apabila dibandingkan tahun sebelumnya (menurun masing-masing sebesar 0,19% dan 33,24%).

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per-Februari 2026 tumbuh 6,47% yoy dengan nilai mencapai Rp239,16 miliar. "Jumlah investasi sendiri mengalami kenaikan sebesar 4,25% yoy menjadi Rp218,48 miliar,” katanya dikutip Kamis (28/5/2026).

Di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), kata dia, penyaluran piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan menurun 3,21% yoy pada Februari 2026 menjadi Rp7,07 triliun, masih didominasi dengan Pembiayaan Multi Guna sebesar Rp4,42 triliun. Profil risiko Perusahaan Pembiayaan terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) tercatat sebesar 4,63%.

Penyaluran piutang pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang, menurutnya, masih didominasi kepada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp1,58 triliun; porsi 22,37%); Aktivitas Jasa Lainnya (Rp866,18 miliar; porsi: 12,25%); serta Industri Pengolahan (Rp817,26 miliar; porsi 11,56%).

Pembiayaan modal ventura pada Februari 2026 tumbuh 16,01% yoy, dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp467 miliar. Risiko kredit terjaga dengan NPF sebesar 2,39% atau meningkat 0,13% yoy.

Di industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM), kata dia, pinjaman yang diberikan per-31 Maret 2026 sebesar Rp9,95 miliar atau menurun 11,98% yoy sedangkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp7,93 miliar atau tumbuh 37,22% yoy.Di industri pergadaian, pinjaman yang disalurkan per-31 Maret 2026 sebesar Rp12,82 miliar atau menurun 14,87% yoy.

“Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-13/KO.14/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT Gadai Rejeki Gemilang, OJK telah memberikan izin usaha kepada PT Gadai Rejeki Gemilang sebagai perusahaan pergadaian di Kota Malang. Perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 13 Maret 2026,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai industri asuransi masih proses untuk kembali pulih, rencana kebijakan pemerintah yang mengakomodasi asuransi dalam penjaminan LPS diharapkan dapat mendongkrak kinerja asuransi di Indonesia.

Selain itu, kata dia, sosialisasi dan promosi harus terus dilakukan karena asuransi tidak hanya sekadar jaminan kesehatan tetapi juga bisa menjadi instrumen investasi.

Di sisi lain, menurutnya, industri jasa keuangan, khususnya sektor pembiayaan semakin kompetitif seiring dengan bertambahnya pelaku di sektor ini, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan dalam mengakses sumber pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Hal ini juga harus diikuti dengan pengawasan serta tetap memperhatikan aspek-aspek kredit yang prudent. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA— Kasus dugaan korupsi terkait investasi startup dan perusahaan modal ventura mencuat dalam pengelolaan dana pada startup agritech TaniHub Group sepanjang 2019—2023. Para pengusaha modal ventura meminta regulasi yang jelas, yang melibatkan berbagai lembaga, agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat itu menyeret mantan Direktur Utama BRI Ventures Nicko Widjaja. Dia dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus tersebut.

Selain Nicko, jaksa juga mendakwa Direktur Utama PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) Donald Surjana Wihardja, Vice President of Investment PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) Aldi Adrian Hartanto, serta mantan Vice President of Investment BRI Ventures William Gozali.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengelolaan investasi yang dilakukan BRI Ventures dan MDI Ventures kepada TaniHub Group.

Dalam perkara ini, dugaan kerugian negara mencapai sekitar US$5 juta atau setara Rp73,3 miliar pada investasi BRI Ventures, serta Rp290,92 miliar pada investasi MDI Ventures. Dengan demikian, total dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai sekitar Rp364,22 miliar.

Ketua Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

“Dan tidak pada tempatnya memberikan penilaian terhadap vonis yang belum dijatuhkan,” kata Eddi kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Meski demikian, Eddi menilai kasus tersebut memunculkan diskusi penting di kalangan pelaku industri modal ventura, khususnya perusahaan yang berada di bawah naungan badan usaha milik negara (BUMN).

Menurutnya, sektor agritech membutuhkan perhatian khusus karena Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia. Digitalisasi sektor pertanian, kata dia, merupakan kebutuhan strategis jangka panjang dan bukan sekadar tren investasi.

Namun, agritech juga memiliki profil risiko berbeda dibanding sektor teknologi lain. Siklus bisnisnya lebih panjang, sangat dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca dan rantai pasok, serta menghadapi tantangan monetisasi yang umumnya baru terlihat setelah beberapa tahun.

Eddi mengatakan Amvesindo mendorong adanya dialog konstruktif antara ekosistem modal ventura, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kementerian terkait untuk merumuskan panduan yang lebih jelas mengenai standar tata kelola investasi corporate venture capital (CVC), terutama yang berkaitan dengan aset negara.

“Kejelasan regulasi adalah prasyarat bagi keberanian mengambil risiko yang bertanggung jawab,” katanya.

Dia menilai tanpa kepastian hukum yang memadai, Indonesia berisiko kehilangan talenta terbaik dalam pengelolaan dana ventura nasional. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi kerugian ekosistem yang jauh lebih besar dibandingkan satu investasi yang gagal.

Eddi mengatakan kasus ini juga menjadi momentum bagi industri modal ventura untuk meningkatkan profesionalisme. Menurutnya, terdapat empat hal yang perlu menjadi prioritas bersama, yakni dokumentasi keputusan investasi yang dapat diaudit, pendalaman due diligence kualitatif, pemantauan portofolio secara aktif, serta penyusunan panduan industri bersama.

Dia menjelaskan setiap tahapan investasi perlu meninggalkan jejak keputusan yang dapat dijelaskan secara objektif kepada pihak eksternal.

“Setiap tahapan investasi perlu meninggalkan jejak keputusan yang dapat dijelaskan secara objektif kepada pihak eksternal mana pun,” katanya.

Selain itu, Eddi menilai kegagalan startup sering kali berakar pada persoalan integritas data dan kapasitas manajemen yang tidak terdeteksi sejak awal, bukan semata model bisnis yang buruk.

Menurutnya, keterlibatan investor juga tidak berhenti setelah penandatanganan term sheet. Mekanisme pemantauan berkala dan eskalasi dini atas tanda-tanda tekanan finansial perlu menjadi standar industri.

Eddi menambahkan Amvesindo siap memfasilitasi penyusunan standar minimum due diligence, protokol pelaporan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas bagi seluruh anggota.

“Tata kelola yang kuat adalah fondasi yang utama dari inovasi. Kepercayaan adalah modal terpenting dalam ekosistem investasi, dan itu dibangun melalui konsistensi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak,” ujarnya.

Risiko Investasi

Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai setiap investasi selalu memiliki risiko dan tidak ada investasi yang dapat menjamin keuntungan.

Namun, menurutnya terdapat investasi yang dilakukan tanpa kecermatan memadai dalam melihat faktor risiko.

“Menurut hemat saya, untuk perusahaan BUMN selayaknya benar-benar cermat mengukur batas tingka resiko ini. Mana yang boleh dan mana yang berpotensi tinggi merugikan negara,” kata Tesar.

Dia menilai batasan tersebut perlu didiskusikan bersama Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

“Yang malah bisa membuat investor segan berinvestasi di Indonesia,” katanya.

Tesar mengatakan proses due diligence menjadi tahapan yang sangat krusial dalam menentukan perusahaan yang layak menerima investasi dan mana yang cenderung berisiko.

Menurutnya, selama seluruh perhitungan dilakukan secara benar dan tidak terdapat niat manipulatif, potensi kerugian seharusnya sudah dapat diprediksi sejak awal.

Dia juga mengusulkan adanya auditor eksternal independen atau keterlibatan aparat penegak hukum untuk memastikan proses due diligence tetap berjalan sesuai kerangka yang berlaku.

Tesar menilai ke depan corporate venture capital akan menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam mengucurkan dana ke perusahaan yang membutuhkan pendanaan.

“Namun tentu ini dapat kita liat sebagai proses yang positif agar indikasi kecurangan atau apapun itu, semakin sulit terjadi, karena berkaca dari kasus TaniHub ini,” katanya.

Startup Merugi VC Evaluasi ….

Evaluasi Startup

Pemerhati startup sekaligus Founder dan CEO DailySocial.id Rama Mamuaya menjelaskan venture capital (VC) merupakan pengelola dana yang menghimpun modal dari investor institusi seperti dana pensiun, yayasan, dan keluarga kaya untuk diinvestasikan ke startup melalui pembelian saham, bukan pinjaman.

Menurut Rama, perbedaan mendasar antara VC dan perbankan terletak pada mekanisme risiko. Bank memberikan pinjaman yang wajib dikembalikan beserta bunga, terlepas dari kondisi bisnis debitur. Sementara itu, VC menjadi pemegang saham sehingga risiko kerugian ditanggung bersama.

“Jika startup tumbuh dan bernilai lebih tinggi, saham VC ikut naik nilainya. Jika startup rugi atau gulung tikar, saham itu kehilangan nilainya. Risiko ditanggung bersama,” kata Rama kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menjelaskan VC umumnya mencari jalan keluar investasi dalam jangka waktu 7—10 tahun melalui tiga jalur utama, yakni initial public offering (IPO), akuisisi oleh perusahaan besar, atau penjualan saham kepada investor lain.

Rama menegaskan model bisnis VC tidak bekerja seperti bisnis konvensional karena berbasis portofolio, bukan proyek tunggal. Dalam satu portofolio investasi, sebagian startup dapat gagal total, sebagian lainnya hanya bertahan tanpa memberikan keuntungan signifikan, dan hanya sedikit yang mampu memberikan imbal hasil berlipat ganda.

Menurutnya, justru satu atau dua startup dengan return sangat tinggi dapat menutup seluruh kerugian dari investasi lain yang gagal.

“Dan dari kelompok terakhir ini, biasanya hanya 1–2 startup yang memberikan return luar biasa 50x hingga 100x lipat yang menutupi seluruh kerugian dari startup lainnya,” katanya.

Rama mencontohkan sebuah VC yang mengelola dana US$20 juta dan menempatkannya pada 20 startup berbeda dapat tetap mencatat keuntungan meskipun sebagian besar portofolionya bangkrut, selama terdapat beberapa investasi yang melonjak signifikan.

Dia mengatakan ketika startup mengalami kerugian, VC biasanya melakukan evaluasi berkala untuk menentukan penyebabnya. Jika persoalan berasal dari faktor eksternal seperti kondisi pasar, regulasi, atau pandemi, tetapi tim manajemen dinilai masih kuat, investor biasanya memberi ruang untuk melakukan pivot bisnis.

Namun, apabila masalah berasal dari kapabilitas tim, investor dapat melakukan restrukturisasi manajemen. Dalam kondisi tertentu, startup juga bisa menerima pendanaan baru dengan valuasi lebih rendah atau down round yang menyebabkan kepemilikan saham investor terdilusi.

Jika startup tidak lagi dapat diselamatkan, investor akan melakukan write-off dengan mengakui kerugian dan menghentikan pendanaan. Pada tahap akhir, aset perusahaan dapat dijual melalui proses likuidasi dan hasilnya dibagikan kepada investor sesuai prioritas.

Menurut Rama, model bisnis VC memang dirancang untuk menerima kegagalan selama masih terdapat satu atau dua investasi yang mampu memberikan imbal hasil luar biasa.

“Model VC dirancang untuk menerima kegagalan selama ada satu atau dua investasi yang memberikan return luar biasa. Yang terpenting bagi VC adalah transparansi dari founder karena reputasi dan integritas tim adalah aset yang nilainya jauh lebih besar daripada modal yang sudah dikeluarkan,” katanya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan investasi startup memiliki beberapa tahapan, mulai dari pre-seed atau bootstrap, seed, seri A, seri B, hingga tahap berikutnya.

Menurutnya, pada tahap awal atau pre-seed, pendanaan umumnya masih berasal dari kantong pribadi maupun keluarga.

“Jadi investasinya masih bersifat tradisional dalam tahap awal,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Setelah memasuki tahap seed, angel investor maupun venture capital mulai masuk dengan membeli saham startup sejak tahap awal. Harapannya, nilai saham tersebut meningkat ketika startup memasuki pendanaan seri berikutnya.

Namun, Huda menilai informasi pada tahap awal startup masih sangat terbatas sehingga prospek keberlanjutan bisnis kerap sulit dipastikan dan banyak disusun berdasarkan asumsi ideal.

Di sisi lain, kondisi ekonomi dapat berubah sewaktu-waktu dan memunculkan berbagai faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas startup digital.

Menurutnya, jika kondisi memburuk, stabilitas startup dapat terganggu. Sebaliknya, ketika situasi membaik, valuasi saham yang dimiliki VC dapat meningkat berkali-kali lipat sehingga memberikan keuntungan besar saat dijual melalui IPO maupun transaksi privat.

Huda menilai bisnis VC pada dasarnya sama seperti bisnis lain yang memiliki kemungkinan untung maupun rugi karena nilai saham dapat naik atau turun tergantung performa startup.

“Merugikan negara dalam hal bisnis ini harus dibuktikan apakah ada keuntungan bagi individu dari kerugian startup itu sendiri,” katanya.

Dia memperkirakan ke depan VC akan menjadi lebih selektif, bukan hanya karena persoalan hukum, tetapi juga karena perubahan model bisnis startup.

Menurutnya, investor kini akan lebih memperhatikan jalur menuju profitabilitas dan menuntut startup dapat mencetak keuntungan dalam jangka waktu tertentu setelah menerima pendanaan.

“Selain itu, VC juga akan lebih berperan dalam pengambilan keputusan startup yang diberikan modal. Tidak hanya berdiam diri, namun juga ikut dalam proses manajerial,” katanya.

JAKARTA - Berakhirnya “tech winter” global masih belum pasti. Kondisi serba tidak pasti membuat investor dan perusahaan modal ventura semakin berhati-hati dalam memilih startup yang akan didanai. Di Indonesia dan Asia Tenggara, kondisi ini mendorong banyak startup untuk lebih memprioritaskan efisiensi, profitabilitas, dan keberlanjutan bisnis dibanding ekspansi yang terlalu agresif.

Sekadar informasi, tech winter mengacu pada periode pengetatan pendanaan yang dipicu oleh kenaikan suku bunga, ketidakpastian geopolitik, dan tekanan makroekonomi yang lebih luas sehingga meningkatkan biaya modal. Akibatnya, investor menjadi lebih selektif dan lebih fokus pada startup yang memiliki fundamental bisnis yang jelas serta potensi jangka panjang yang lebih kuat.

Laporan Indonesia Startup Report 2026 dari DiscoveryShift yang didukung GarudaSpark Innovation Hub di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia mencatat bahwa penurunan pendanaan startup lebih mencerminkan pengetatan likuiditas global dan kenaikan suku bunga AS dibandingkan pelemahan struktural ekonomi digital Indonesia.

Indonesia Kalah Jauh, Menko Airlangga: Hanya Punya 25 Startup AI, Singapura Hampir 300



Laporan tersebut juga menyoroti bahwa meskipun total pendanaan turun tajam dibanding periode booming 2020–2022, pendanaan tahap lanjutan (later-stage funding) masih relatif bertahan, dengan beberapa transaksi besar Seri B dan Seri C menyerap sebagian besar modal yang tersedia.

Data dalam laporan menunjukkan sekitar 67% transaksi startup terjadi pada tahap awal (early stage), namun hanya 15% startup tahap seed yang berhasil melanjutkan ke pendanaan Seri A. Hal ini mencerminkan persaingan yang semakin ketat dan proses seleksi investor yang lebih ketat. Dari sisi sektor, New Retail, Fintech, dan E-commerce masih mendominasi aliran modal sepanjang 2025.

Dari Tantangan Pendanaan Menjadi Krisis Kepercayaan

Selain pengetatan aliran modal, ekosistem startup Indonesia kini juga menghadapi tantangan lain, yakni meningkatnya kekhawatiran terkait tata kelola perusahaan dan akuntabilitas para pendiri startup.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri startup diwarnai gelombang PHK massal, penutupan startup, dan langkah efisiensi agresif saat perusahaan berjuang menghadapi perlambatan pendanaan. Awalnya, sebagian besar tekanan dikaitkan dengan kondisi makroekonomi, termasuk kenaikan suku bunga dan perubahan tren investasi global.

Namun, pembahasan kini semakin bergeser pada kualitas kepemimpinan dan standar tata kelola di internal startup itu sendiri. Sejumlah kontroversi yang melibatkan pendiri startup dan tim manajemen memicu diskusi lebih luas mengenai transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia.

Meningkatnya pengawasan ini menunjukkan bahwa tantangan industri tidak lagi hanya bersifat finansial. Investor, karyawan, dan konsumen kini juga semakin memperhatikan bagaimana startup dikelola dan apakah tim kepemimpinan mampu membangun bisnis yang tangguh di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.

Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga Sebut AI Mesin Pertumbuhan Baru



Investor Fokus pada Founder Kuat dan Model Bisnis Berkelanjutan di Tengah Pendanaan yang Semakin Selektif

Menurut Elisabeth Kurniawan, angel investor, peluang investasi di ekosistem startup Indonesia masih tetap menarik meskipun kondisi pasar lebih berhati-hati. “Investor sekarang tidak hanya melihat narasi pertumbuhan. Fokus saat ini lebih pada model bisnis yang berkelanjutan, profitabilitas, dan founder yang mampu menghadapi ketidakpastian,” kata Elisabeth.



Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor terpenting dalam mengevaluasi startup adalah kualitas founder itu sendiri. “Perusahaan akan melewati berbagai fase, tetapi founder yang kuat tetap menjadi faktor paling penting. Ketangguhan, kegigihan, optimisme, dan fleksibilitas dalam mengarahkan perusahaan di tengah ketidakpastian sangatlah krusial,” ujarnya.

Elisabeth menambahkan bahwa investor kini juga lebih memperhatikan apakah startup benar-benar menyelesaikan masalah pasar yang relevan dan realistis untuk diselesaikan.

“Setiap perusahaan menghadapi tantangan, tetapi ada masalah yang bisa diselesaikan dan ada yang tidak. Bisnis yang sudah memiliki permintaan pasar yang terbukti dan hanya membutuhkan dukungan modal untuk memperbesar operasional umumnya merupakan peluang investasi yang lebih sehat,” jelasnya.

Menurut Elisabeth, investor masih berhati-hati karena banyak startup sebelumnya terlalu fokus pada ekspansi agresif dan pertumbuhan pendapatan tanpa membangun profitabilitas yang berkelanjutan.

"Saya melihat investasi dalam startup atau perusahaan bukan soal tumbuh cepat dengan segala cara, tetapi lebih pada bottom line, EBITDA, dan pertumbuhan profitabilitas dari tahun ke tahun,” katanya.

“Pertumbuhan pendapatan memang penting, tetapi retensi pelanggan, pengelolaan biaya, dan disiplin operasional jauh lebih penting di kondisi pasar saat ini," sambungnya.

Terkait sektor yang masih memiliki peluang besar di Indonesia, Elisabeth melihat potensi berkelanjutan pada bisnis direct-to-consumer (D2C) dan brand konsumen yang menyasar kelas menengah hingga atas. “Masih ada ruang pertumbuhan di segmen menengah ke atas karena disposable income di kelompok ini terus meningkat secara stabil,” katanya.

Bagi startup yang menghadapi tantangan pendanaan pada 2026, Elisabeth menilai perusahaan sebaiknya lebih fokus memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dibanding mengejar ekspansi terlalu agresif.

“Startup harus fokus meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan, bukan hanya mengejar ekspansi dan pertumbuhan,” katanya.

“Itu pengamatan pribadi saya berdasarkan apa yang terjadi di pasar,” imbuhnya.

Meski tech winter masih berlangsung, Elisabeth tetap optimistis bahwa startup Indonesia yang memiliki model bisnis disiplin dan kepemimpinan yang tangguh akan terus menarik peluang investasi jangka panjang.

JAKARTA - MDI Ventures , perusahaan modal ventura korporasi bagian dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, merilis white paper terbaru bertajuk "Catalyzing Digital Resilience and Sustainable Growth: Advancing Inclusive Innovation and AI-Driven Impact Across Indonesia's Digital Economy." Publikasi ini memetakan bagaimana modal ventura, artificial intelligence (AI), dan infrastruktur digital dapat dipadukan untuk membuka fase pertumbuhan berikutnya bagi 65 juta UMKM Indonesia, yang berkontribusi 60,5% terhadap PDB dan menyerap 96,5% tenaga kerja nasional.

Rilis ini hadir di tengah momentum penting bagi ekonomi digital Indonesia, dengan GMV yang diproyeksikan akan bertumbuh mencapai USD180 - USD340 miliar pada 2030 berdasarkan e-Conomy SEA 2025. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, kesenjangan pembiayaan UMKM masih menjadi tantangan besar, dengan kebutuhan pendanaan yang jauh melampaui akses yang tersedia saat ini.

Fokus white paper ini terletak pada bagaimana investasi dapat menghubungkan inklusi keuangan, kesiapan AI, ketahanan siber, hingga menciptakan dampak terukur. Bagi MDI Ventures, tantangannya bukan hanya memperluas adopsi digital, tetapi memastikan portofolio investasinya mampu mendukung digitalisasi UMKM berjalan lebih relevan dan dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“White paper terbaru kami merefleksikan peran MDI Ventures sebagai enabler yang menghubungkan inovasi dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai portofolio kami di bidang AI, cybersecurity, hingga digital infrastructure, yang menghadirkan solusi konkret untuk menjawab berbagai tantangan. Melalui pendekatan tersebut, kami melihat bahwa teknologi tidak hanya mampu menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur,” ungkap Direktur MDI Ventures, Roby Roediyanto.

MDI Ventures Bangun Ekosistem yang Kredibel: Eksekusi Kolaborasi dan Penguatan Tata Kelola



Sejalan dengan hal tersebut, white paper ini juga menjadi upaya MDI Ventures untuk memperjelas titik temu antara inovasi, kebutuhan pasar, dan arah kebijakan bagi founder, investor, entitas Telkom Group hingga ekosistem BUMN, serta regulator.

Salah satu temuan utama white paper ini adalah bahwa impact capital menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Secara global, impact investing telah mencapai USD1,571 triliun AUM dengan pertumbuhan 21% per tahun sejak 2019, sementara Indonesia masih membutuhkan sekitar USD1,7 triliun untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs hingga 2030.

Dalam konteks ini, corporate venture capital berperan strategis dalam menghubungkan modal dengan sektor-sektor berdampak tinggi.

Di sisi pembiayaan, AI menjadi solusi untuk memperkecil kesenjangan kredit. Pada 2023, hanya 2,2% pelaku usaha mikro dan kecil yang mengakses pinjaman bank, menunjukkan terbatasnya akses pembiayaan formal. Pendekatan seperti credit scoring berbasis data alternatif -yang dimanfaatkan oleh Ascore.ai (Amartha)- membuka peluang untuk memperluas akses kredit bagi segmen yang selama ini belum terlayani.

MDI Ventures memandang ketahanan siber sebagai elemen penting dalam memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia. Di tengah meningkatnya risiko keamanan digital -dengan 56,1 juta data terekspos dan 5.780 insiden defacement sepanjang 2024- kebutuhan terhadap sistem perlindungan siber yang lebih proaktif menjadi semakin krusial.

Melalui CYFIRMA, portofolio keamanan siber berbasis AI asal Singapura, MDI Ventures mendukung pengembangan kapabilitas threat intelligence dan early warning system bagi enterprise serta institusi strategis, yang pada akhirnya turut memperkuat keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem digital yang menopang pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital nasional.

Dampak tersebut tercermin dari kinerja portofolio MDI Ventures dalam mendorong inklusi digital. Amartha telah menyalurkan lebih dari Rp28 triliun kepada 2,8 juta UMKM, Qoala mencatat 445 juta polis mikroasuransi, dan Privy melayani lebih dari 57 juta pengguna terverifikasi.

Bersama portofolio lain di AI dan keamanan siber, capaian ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperluas akses, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat fondasi ekonomi digital yang inklusif. Raih Sertifikasi ISO 37001, MDI Ventures Perkuat Sistem Anti-Suap untuk Investasi dan Kemitraan

Secara bersama-sama, portofolio tersebut menunjukkan empat pondasi yang diidentifikasi white paper sebagai kunci ekonomi digital inklusif: infrastruktur kredit berbasis data alternatif, perlindungan finansial tertanam, identitas digital dan kepercayaan, serta enterprise tooling berbasis AI yang terhubung dengan jaringan distribusi Telkom Group dan ekosistem BUMN.

"Kerangka dual-lens kami menempatkan setiap investasi pada dua kriteria utama: apakah bisnisnya layak secara komersial, dan apakah dampaknya dapat diukur sesuai tujuan Sustainable Development Goals," jelas Alvin Evander, VP Strategy & Sustainability MDI Ventures.

"Dengan pendekatan tersebut, kami berupaya menjaga akuntabilitas portofolio, sekaligus menunjukkan kepada Investor dan mitra korporasi bahwa dampak dan imbal hasil dapat tumbuh bersama," pungkasnya.

Kedepannya, MDI Ventures akan terus berfokus pada perkembangan sektor esensial seperti AI, keamanan siber, dan blockchain, seiring dengan arah strategis perusahaan yang semakin menekankan investasi berbasis dampak yang terukur. White paper ini diharapkan menjadi rujukan bagi co-investor, mitra BUMN, regulator, dan founder dalam membangun ekonomi digital Indonesia yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Perusahaan modal ventura anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TKM), MDI Ventures, merilis white paper terbaru bertajuk Catalyzing Digital Resilience and Sustainable Growth: Advancing Inclusive Innovation and AI-Driven Impact Across Indonesia's Digital Economy.

Laporan ini memetakan peran modal ventura, artificial intelligence (AI), dan infrastruktur digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Dalam laporan tersebut, MDI Ventures menyebutkan 65 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia berkontribusi sebesar 60,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 96,5 persen tenaga kerja nasional.

White paper itu dirilis di tengah proyeksi pertumbuhan gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai 180 miliar dollar AS hingga 340 miliar dollar AS pada 2030 berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, kesenjangan pembiayaan UMKM masih menjadi tantangan besar karena kebutuhan pendanaan dinilai jauh melampaui akses yang tersedia saat ini.

Direktur MDI Ventures, Roby Roediyanto, mengatakan white paper tersebut mencerminkan peran perusahaan sebagai penghubung antara inovasi dan kebutuhan masyarakat.

“White paper terbaru kami merefleksikan peran MDI Ventures sebagai enabler yang menghubungkan inovasi dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai portofolio kami di bidang AI, cybersecurity, hingga digital infrastructure, yang menghadirkan solusi konkret untuk menjawab berbagai tantangan,” ujar Roby dalam siaran pers, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, teknologi tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur.

“Melalui pendekatan tersebut, kami melihat bahwa teknologi tidak hanya mampu menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur,” lanjutnya.

Kesenjangan pembiayaan masih besar

MDI Ventures menilai investasi berdampak atau impact investing menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Secara global, nilai impact investing telah mencapai 1,571 triliun dollar AS aset kelolaan (assets under management/AUM) dengan pertumbuhan 21 persen per tahun sejak 2019.

Sementara itu, Indonesia masih membutuhkan sekitar 1,7 triliun dollar AS untuk menutup kesenjangan pembiayaan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) hingga 2030.

Dalam konteks tersebut, corporate venture capital disebut memiliki peran strategis dalam menghubungkan modal dengan sektor-sektor berdampak tinggi.

White paper tersebut juga menyoroti terbatasnya akses pembiayaan formal bagi pelaku usaha kecil. Pada 2023, hanya 2,2 persen pelaku usaha mikro dan kecil yang mengakses pinjaman bank.

MDI Ventures menyebut pendekatan seperti credit scoring berbasis data alternatif dapat membantu memperluas akses kredit, termasuk yang dimanfaatkan oleh Ascore.ai milik Amartha.

Ancaman siber jadi sorotan

Selain pembiayaan, MDI Ventures juga menyoroti pentingnya ketahanan siber dalam menopang ekonomi digital Indonesia. Perseroan mencatat terdapat 56,1 juta data terekspos dan 5.780 insiden defacement sepanjang 2024.

Menurut MDI Ventures, kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap sistem perlindungan siber yang lebih proaktif menjadi semakin penting.

Melalui CYFIRMA, perusahaan keamanan siber berbasis AI asal Singapura yang menjadi bagian dari portofolionya, MDI Ventures mendukung pengembangan kemampuan threat intelligence dan early warning system bagi perusahaan maupun institusi strategis.

Perusahaan menilai langkah tersebut dapat memperkuat keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem digital yang menopang pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital nasional.

Portofolio dinilai dorong inklusi digital

MDI Ventures menyebut dampak investasi perusahaan tercermin dari kinerja sejumlah portofolionya dalam mendorong inklusi digital.

Amartha disebut telah menyalurkan lebih dari Rp 28 triliun kepada 2,8 juta UMKM. Sementara itu, Qoala mencatat 445 juta polis mikroasuransi dan Privy melayani lebih dari 57 juta pengguna terverifikasi.

Menurut perusahaan, capaian tersebut menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperluas akses, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat fondasi ekonomi digital yang inklusif.

White paper itu juga mengidentifikasi empat pondasi utama ekonomi digital inklusif, yakni infrastruktur kredit berbasis data alternatif, perlindungan finansial tertanam, identitas digital dan kepercayaan, serta enterprise tooling berbasis AI yang terhubung dengan jaringan distribusi Telkom Group dan ekosistem BUMN.

VP Strategy & Sustainability MDI Ventures Alvin Evander mengatakan perusahaan menerapkan pendekatan dual-lens dalam investasi yang dijalankan.

"Kerangka dual-lens kami menempatkan setiap investasi pada dua kriteria utama: apakah bisnisnya layak secara komersial, dan apakah dampaknya dapat diukur sesuai tujuan Sustainable Development Goals," ujar Alvin.

Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas portofolio sekaligus menunjukkan bahwa dampak dan imbal hasil dapat tumbuh bersama.

"Dengan pendekatan tersebut, kami berupaya menjaga akuntabilitas portofolio, sekaligus menunjukkan kepada Investor dan mitra korporasi bahwa dampak dan imbal hasil dapat tumbuh bersama," kata Alvin.

MDI Ventures menyatakan ke depan perusahaan akan terus berfokus pada sektor AI, keamanan siber, dan blockchain seiring arah strategis perusahaan yang semakin menekankan investasi berbasis dampak terukur.

White paper tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi investor, regulator, mitra BUMN, dan pendiri startup dalam membangun ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA— Mantan insinyur dan talenta kunci OpenAI menggalang dana modal ventura baru bertajuk Zero Shot dengan target mencapai US$100 juta atau sekitar Rp1,7 triliun untuk berinvestasi di startup kecerdasan buatan (AI).

Melansir laman TechCrunch pada Selasa (7/4/2026) dana tersebut telah mencapai tahap penutupan awal (first close) dengan perolehan sekitar US$20 juta atau setara Rp340 miliar. Para pendirinya juga telah mulai menyalurkan investasi ke sejumlah startup tahap awal.

Zero Shot didirikan oleh lima mitra, termasuk tiga alumni OpenAI, yakni Evan Morikawa, Andrew Mayne, dan Shawn Jain. Mereka bergabung dengan investor ventura Kelly Kovacs serta mantan eksekutif teknologi Brett Rounsaville.

Kelima pendiri tersebut telah saling mengenal sejak bekerja di OpenAI, bahkan sebelum peluncuran ChatGPT hingga masa pertumbuhan pesat perusahaan tersebut. Setelah keluar, mereka kerap diminta memberikan masukan kepada investor dan pendiri startup terkait arah perkembangan teknologi AI.

Pengalaman tersebut mendorong mereka membentuk dana investasi sendiri, seiring munculnya kesenjangan antara tren pendanaan startup AI dan kebutuhan nyata pasar.

Sejumlah investasi awal telah dilakukan, salah satunya pada Worktrace AI yang didirikan oleh mantan manajer produk OpenAI, Angela Jiang. Startup ini mengembangkan platform berbasis AI untuk membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengotomatisasi pekerjaan yang berpotensi meningkatkan efisiensi. Worktrace AI telah menghimpun pendanaan awal sebesar US$10 juta atau sekitar Rp170 miliar.

Selain itu, Zero Shot juga berinvestasi pada Foundry Robotics, perusahaan yang mengembangkan robot industri berbasis AI generasi baru. Startup tersebut baru saja meraih pendanaan awal US$13,5 juta atau sekitar Rp229,5 miliar. Satu investasi lainnya telah dilakukan, namun masih dalam tahap stealth dan belum diumumkan ke publik.

Dalam strategi investasinya, para pendiri Zero Shot menekankan selektivitas terhadap sektor tertentu di industri AI. Andrew Mayne menilai tren “vibe coding” berpotensi menurun karena kemampuan pemrograman model AI terus berkembang, sehingga layanan tersebut bisa kehilangan relevansi.

Sementara itu, Evan Morikawa mengaku tidak terlalu tertarik pada perusahaan yang berfokus pada data video untuk pelatihan robotika, karena masih adanya kesenjangan besar antara pengembangan data dan penerapannya di dunia nyata.

Mayne juga bersikap skeptis terhadap sebagian besar startup yang mengembangkan konsep “digital twins”. Berdasarkan evaluasinya, model bahasa besar (LLM) dinilai sudah mampu memberikan hasil serupa tanpa pendekatan tersebut.

Para pendiri menilai kemampuan membaca arah perkembangan AI menjadi kunci dalam menentukan investasi. Mereka menekankan bahwa evolusi teknologi ini tidak berjalan linear dan kerap sulit diprediksi.

Selain para mitra utama, Zero Shot juga didukung oleh sejumlah penasihat dari kalangan profesional berpengalaman yang turut berkontribusi dalam strategi pengelolaan dana dan pemilihan investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kinerja sektor Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) tetap terjaga pada Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan, di sektor pembiayaan, utang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 1,01% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp512,14 triliun, dibandingkan posisi Januari 2026 yang tumbuh 0,78% YoY.

“[Pertumbuhan ini ] didukung oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat 8,31% YoY,” kata Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

OJK juga memastikan profil risiko perusahaan pembiayaan tetap terkendali. Hal ini tercermin dari rasio non-performing financing (NPF) gross sebesar 2,78% dan NPF net sebesar 0,81%. Selain itu, gearing ratio tercatat 2,13 kali, masih jauh di bawah ambang batas maksimum 10 kali.

Pada pembiayaan modal ventura, OJK melaporkan pertumbuhan sebesar 0,78% YoY dengan total pembiayaan mencapai Rp16,46 triliun pada Februari 2026.

Sementara itu, industri pinjaman daring (pindar) menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Agusman mengungkapkan, outstanding pembiayaan pindar tumbuh 25,75% YoY menjadi Rp100,69 triliun, lebih tinggi dari pertumbuhan Januari 2026 yang sebesar 25,52% YoY.

“Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,54%,” ungkapnya.

Di sisi lain, industri pegadaian mencatat lonjakan penyaluran pembiayaan sebesar 61,78% YoY menjadi Rp152,42 triliun dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Agusman mengatakan, mayoritas pembiayaan pegadaian disalurkan melalui produk gadai yang mencapai Rp126 triliun atau sekitar 83,01% dari total pembiayaan.

Dalam pengembangan sektor keuangan, OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta kementerian dan lembaga terkait telah meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan ekosistem bullion 2026–2031. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekosistem bullion nasional sekaligus mendukung hilirisasi emas dan pendalaman pasar keuangan.

Terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban permodalan, OJK masih menemukan sejumlah pelaku industri yang belum memenuhi ketentuan.

Agusman mengungkapkan, sebanyak 9 dari 144 perusahaan pembiayaan belum memenuhi kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar. Selain itu, 10 dari 65 penyelenggara pindar juga belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Namun demikian, OJK memastikan seluruh perusahaan tersebut telah menyampaikan rencana aksi (action plan) untuk memenuhi ketentuan permodalan, antara lain melalui penambahan modal oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, hingga opsi merger.

Adapun dalam upaya penegakan kepatuhan, selama Maret 2026 OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 22 perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan modal ventura, dan 31 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang ditemukan melalui pengawasan maupun tindak lanjut pemeriksaan.