REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan kekuatan BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset atau laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Menurut Rosan, kapitalisasi pasar gabungan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau setara dengan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan di Indonesia.

"Bank Himbara itu kurang lebih nilainya sekitar Rp 1.100 triliun, yang mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Perbankan juga tidak semata-mata mengejar laba, tetapi kehadirannya harus dirasakan masyarakat melalui pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan, mulai dari UMKM, komersial, hingga korporasi," kata Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Rosan menyebut sejumlah BUMN strategis menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan sepanjang periode April 2025 hingga April 2026. PT Pupuk Indonesia, misalnya, berhasil meningkatkan laba konsolidasi dari Rp 1,59 triliun menjadi Rp 4,82 triliun.

Pada periode yang sama, PT Pertamina (Persero) juga mencatat kenaikan laba konsolidasi dari Rp 13,9 triliun menjadi Rp 24,97 triliun. Pertumbuhan juga terjadi di berbagai sektor lain, mulai dari perbankan, logistik, hingga industri manufaktur.

"Pola pertumbuhan yang tersebar di berbagai sektor ini menunjukkan perbaikan kinerja tidak bersifat parsial ataupun bergantung pada satu kebijakan tunggal," lanjut Rosan.

Sebaliknya, kata Rosan, terdapat indikasi transformasi tata kelola dan konsolidasi pengelolaan BUMN mulai menghasilkan dampak yang lebih sistemik. Salah satu cerita paling menarik dalam perjalanan transformasi BUMN setahun terakhir justru datang dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menghadapi tekanan finansial.

PT Krakatau Steel, misalnya, berhasil membalikkan kerugian Rp 981 miliar menjadi laba Rp 635 miliar. Rosan mengatakan capaian tersebut sejalan dengan keberhasilan perusahaan menurunkan beban utang dari sekitar 1,7 miliar dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS. Sementara itu, PT Danareksa bertransformasi dari rugi Rp 72 miliar menjadi laba Rp 43 miliar.

Rosan menyampaikan perbaikan serupa juga terlihat pada PT Kimia Farma yang beralih dari kerugian Rp 160 miliar menjadi laba Rp 108 miliar, PT Len Industri yang berubah dari rugi Rp 228 miliar menjadi laba Rp 314 miliar, serta PT Semen Indonesia yang membukukan kenaikan dari rugi Rp 66 miliar menjadi laba Rp 106 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP menyatakan pentingnya akuntabilitas dan transparansi atas keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperpanjang penempatan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila sektor perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Elvi menerangkan kebijakan tersebut merupakan langkah yang relevan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

Ketersediaan likuiditas yang memadai di perbankan dinilai penting agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal, terutama dalam mendukung penyaluran kredit kepada dunia usaha.

"Perpanjangan penempatan dana kas negara dapat memberikan ruang likuiditas yang cukup bagi perbankan, sehingga penyaluran kredit kepada sektor produktif tetap terjaga. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha yang masih membutuhkan akses pembiayaan," ujar Elvi.

Meski demikian, Elvi menekankan bahwa besarnya dana yang ditempatkan pemerintah harus diiringi dengan tata kelola yang baik, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang kuat.

Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya likuiditas, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.

"Akuntabilitas menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Pemerintah bersama otoritas terkait perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun kebocoran. Dana publik harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian," tegasnya.

Elvi juga mendorong agar evaluasi terhadap implementasi kebijakan dilakukan secara berkala, termasuk mengukur efektivitas penyaluran kredit yang bersumber dari tambahan likuiditas tersebut.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, keseimbangan antara dukungan terhadap stabilitas sektor keuangan dan penerapan prinsip tata kelola yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

"Dengan pengawasan yang konsisten, perpanjangan penempatan dana kas negara di Himbara diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem perbankan sekaligus mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai keputusan pemerintah kembali menempatkan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp381 triliun mencerminkan urgensi mendorong penyaluran kredit.

Yusuf mengatakan apa yang sedang dilakukan pemerintah pada dasarnya adalah menjaga agar momentum pertumbuhan kredit tidak melemah lebih jauh.

Ia mengatakan indikasinya terlihat dari pola kebijakannya. Pemerintah sempat menarik dana SAL sekitar Rp110 triliun pada Juni 2026, lalu menempatkannya kembali dalam waktu singkat.

"Pergerakan seperti itu biasanya menunjukkan adanya tekanan likuiditas yang perlu segera direspons, bukan kondisi yang benar-benar longgar," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

Ia mengatakan kekhawatiran itu juga tercermin dari proyeksi sejumlah ekonom yang menilai pertumbuhan kredit berisiko turun apabila tidak ada tambahan likuiditas.

"Artinya, kebijakan ini lahir karena pemerintah ingin mencegah perlambatan kredit yang pada akhirnya bisa menekan pertumbuhan ekonomi," ujar Yusuf.

Ia mengatakan sejak penerapan PSAK 71, bank harus membentuk pencadangan kerugian kredit berdasarkan ekspektasi risiko, sehingga kebutuhan modal dan likuiditas meningkat.

Di sisi lain, Himbara juga masih menanggung beban pembiayaan berbagai proyek strategis pada periode pemerintahan sebelumnya.

Jika kondisi tersebut menjadi penyebab utama, penempatan dana SAL dinilai bukan sekadar menambah kas bank, tetapi juga membantu meredakan tekanan akibat kebutuhan pencadangan dan kualitas aset.

Terkait besaran dana, Yusuf menilai nominal Rp381 triliun cukup apabila tujuannya menjaga stabilitas likuiditas dan menekan kenaikan biaya dana.

Pengalaman penempatan SAL sebelumnya menunjukkan tambahan likuiditas mampu mengurangi tekanan di pasar uang, menekan kebutuhan bank menawarkan bunga deposito tinggi, serta menjaga pertumbuhan kredit.

"Dengan nilai Rp381 triliun, yang terdiri dari Rp281 triliun dana aktif dan Rp100 triliun dana siaga, kapasitas intervensinya tentu lebih besar," ujar Yusuf.

Namun, menurut dia, likuiditas yang melimpah tidak otomatis membuat kredit tumbuh. Saat ini nilai undisbursed loan disebut masih cukup besar, yang menunjukkan banyak fasilitas kredit telah disetujui bank tetapi belum dimanfaatkan debitur.

Kondisi tersebut mengindikasikan persoalan mulai bergeser dari sisi pasokan dana ke sisi permintaan.

Ia mengatakan dunia usaha masih berhati-hati berekspansi, sehingga keputusan menarik pinjaman tetap bergantung pada prospek bisnis, kelayakan usaha, kualitas agunan, serta penilaian risiko bank.

Oleh karena itu, tambahan likuiditas dinilai hanya menciptakan ruang bagi bank untuk menyalurkan kredit. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan pelaku usaha.

"Jadi, menurut saya, nominal tersebut cukup untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, tetapi belum tentu cukup untuk mengangkat permintaan kredit apabila kepercayaan dunia usaha belum pulih," ujar Yusuf.

Yusuf memperkirakan dampak pertama dari kebijakan tersebut adalah likuiditas perbankan menjadi lebih longgar dan tekanan biaya dana berkurang.

Dengan demikian, bank tidak perlu terlalu agresif menghimpun dana mahal, sehingga biaya pendanaan lebih terkendali.

"Kondisi ini juga memberi ruang bagi bank untuk tetap menyalurkan pembiayaan ketika kebutuhan kredit mulai meningkat," ujar Yusuf.

Namun, ia mengingatkan terdapat risiko lain yang perlu diantisipasi, yakni munculnya distorsi persaingan lantaran Himbara memperoleh sumber dana yang lebih murah dibandingkan bank lain.

Selain itu, dana SAL merupakan instrumen pengelolaan kas pemerintah, bukan tambahan modal permanen. Dana tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, sehingga bank tetap harus mengelola risiko pendanaannya secara disiplin.

"Dana tersebut dapat ditarik kembali ketika dibutuhkan pemerintah sehingga bank tetap harus mengelola risiko pendanaannya secara disiplin dan tidak bergantung pada sumber likuiditas ini," ujar Yusuf.

Kementerian Keuangan bakal kembali mengguyur perbankan dengan dana pemerintah sebesar Rp381 triliun hingga akhir tahun ini. Rinciannya Rp281 triliun akan langsung diberikan ke perbankan dan Rp100 triliun sebagai dana cadangan yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan kebijakan ini untuk memastikan likuiditas perbankan benar-benar terjaga dan sanggup menyalurkan kredit.

"Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ujar Juda dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit," imbuhnya.

Menurut Juda, sampai saat ini masih banyak permintaan kredit ke perbankan. Pemerintah pun ingin memastikan bahwa perbankan tidak terkendala dana dalam penyalurannya.

"Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit," jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penempatan dana SAL kembali dilakukan untuk mengatasi kondisi likuiditas perbankan yang mulai mengering, sehingga diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

"Masalah Himbara itu kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, 'Saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara, bahkan saya tambah.' Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9) siang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 400 triliun di lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Tambahan likuiditas tersebut diharapkan memperkuat penyaluran kredit ke sektor produktif, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pembiayaan perumahan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Penempatan dana SAL dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan likuiditas yang lebih kuat, bank diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit kepada dunia usaha maupun masyarakat.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan tambahan likuiditas akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM yang selama ini menjadi fokus utama perseroan. Menurut dia, penyaluran pembiayaan tetap dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

"Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional," ujar Hery, dikutip Selasa (30/6/2026).

Hingga Maret 2026, pembiayaan bank only BRI telah mencapai Rp 1.358 triliun dan mayoritas disalurkan kepada UMKM serta sektor riil.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menilai penempatan dana SAL turut membantu memperkuat likuiditas perbankan sehingga biaya dana (cost of fund) dapat lebih efisien. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi bank untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif sehingga masyarakat dan pelaku UMKM memiliki akses pembiayaan yang lebih terjangkau.

"Kami mengapresiasi kepercayaan pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," kata Anggoro.

Hingga April 2026, BSI mencatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 382 triliun atau tumbuh 17,90 persen secara tahunan. Sementara itu, pembiayaan meningkat 15,59 persen menjadi Rp 332 triliun dengan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) bruto membaik menjadi 1,80 persen.

Sementara itu, BTN akan memanfaatkan tambahan likuiditas untuk memperkuat penyaluran kredit, khususnya pada sektor perumahan. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan likuiditas yang lebih kuat akan mendukung fungsi intermediasi sehingga penyaluran kredit dapat terus ditingkatkan.

"Penempatan dana SAL ini bukan sekadar memperkuat fundamental likuiditas perusahaan, tetapi menjadi stimulus bagi kami untuk terus menggerakkan roda perekonomian melalui penyaluran kredit yang lebih agresif, namun tetap terukur," ujar Nixon.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat likuiditas industri perbankan sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi antara pemerintah dan industri perbankan. Menurut dia, pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat agar aliran dana tetap menggerakkan aktivitas ekonomi.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Anggoro mengatakan kepercayaan pemerintah tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, penempatan SAL dinilai membantu menekan biaya dana (cost of fund) sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga dapat mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, BSI tetap memperkuat fundamental pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan ekosistem syariah, serta akselerasi layanan digital.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp382 triliun atau tumbuh 17,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tabungan tercatat sebesar 22,02 persen menjadi Rp165 triliun, sehingga rasio dana murah (CASA) mencapai 63,48 persen.

Pada periode yang sama, penyaluran pembiayaan meningkat 15,59 persen menjadi Rp332 triliun. Sementara itu, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Bisnis.com, PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Selatan menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan fraud kredit senilai Rp90 miliar yang merugikan salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Palembang, Sumatra Selatan.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho mengatakan tindak pidana tersebut diduga terjadi sepanjang 2022 hingga 2023 melalui pemberian fasilitas kredit post financing kepada 10 debitur.

Dalam praktiknya, para pelaku diduga memanfaatkan sejumlah perusahaan untuk mengajukan pencairan kredit menggunakan dokumen proyek yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Para debitur diduga menggunakan dokumen palsu berupa draft kontrak, invoice, hingga berita acara serah terima (BAST) yang seolah-olah berasal dari sejumlah perusahaan pemberi kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, setelah kredit dicairkan, dana kemudian ditarik secara tunai maupun ditransfer ke sejumlah rekening tertentu. Pada akhirnya, seluruh fasilitas kredit tersebut mengalami kemacetan dan menimbulkan kerugian di bank pelat merah tersebut sekitar Rp90 miliar.

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 15 tersangka yang terdiri atas oknum pegawai bank, direktur perusahaan, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian pengajuan dan pencairan kredit.

Tersangka ES dan IAW diduga berperan sebagai pengendali pengajuan kredit dengan menggunakan dokumen proyek yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.Untuk mendukung proses tersebut, keduanya diduga dibantu AFD, ARP, dan FN yang berperan menyiapkan berbagai dokumen pendukung.

Selain itu, penyidik menetapkan JJ, LEG, HR, dan HNK sebagai tersangka karena diduga memberikan konfirmasi terkait proyek kepada pihak bank BUMN tadi sehingga pengajuan kredit dapat diproses dan dicairkan.

“Penyidikan masih terus berkembang untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pidana serta memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Kasus ini bermula dari dua laporan polisi yang diterima Ditreskrimsus Polda Sumsel pada Juni 2024. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 48 saksi yang berasal dari pihak perbankan, perusahaan terkait, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan, serta ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa kontrak, surat pesanan, dokumen tagihan, berita acara serah terima pekerjaan, kuitansi, standar operasional prosedur pemberian kredit, hingga hasil audit yang memperkuat dugaan tindak pidana.

Menurut Listiyono, penanganan perkara ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas industri jasa keuangan dari praktik fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Para tersangka dijerat Pasal 49 Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

“Ancaman pidananya paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar,” pungkasnya.

Himpunan Bank Negara (Himbara) menyambut baik keputusan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang kembali menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp381 triliun.

Para petinggi bank pelat merah menilai kebijakan tersebut akan memperkuat likuiditas perbankan sekaligus memperluas ruang penyaluran kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan penempatan dana SAL menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan perbankan dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana SAL di Bank Mandiri," ujar Riduan dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

"Dana SAL menjadi bagian dari ekosistem penggerak ekonomi negeri yang kontribusinya dirasakan secara langsung dalam mendukung pertumbuhan kredit dan kebutuhan masyarakat," lanjutnya.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menilai kehadiran dana SAL memberikan dampak positif yang terukur pada struktur pendanaan, termasuk efisiensi biaya dana yang secara langsung memperluas ruang penyaluran kredit.

[Gambas:Youtube]

Adapun fokus Bank Mandiri ke depan tetap pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid. Dari sisi penyaluran kredit, Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan yang sejalan dengan laju industri hingga akhir tahun.

"Sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, penyaluran kredit Bank Mandiri difokuskan pada segmen UMKM yang memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian nasional," ujar Novita.

Senada, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi mengapresiasi penempatan dana SAL yang dinilai menjadi langkah strategis menjaga likuiditas perbankan dan memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal.

"Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI melalui penempatan dana SAL," kata Hery dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan tambahan likuiditas tersebut akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik.

Penyaluran pembiayaan akan diarahkan secara selektif ke sektor-sektor produktif, terutama UMKM, dengan mempertimbangkan kualitas kredit dan kebutuhan pembiayaan di perekonomian.

"Kami akan memastikan setiap penyaluran pembiayaan dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional," ujar Hery.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Anggoro Eko Cahyo juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah ini.

Menurut dia, penempatan SAL akan memperkuat likuiditas perbankan, sehingga kapasitas pembiayaan ke sektor produktif dapat meningkat.

Ia mengatakan stabilitas ekonomi membutuhkan sinergi antara pemerintah dan industri perbankan dalam menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyatakan tambahan dana SAL menjadi amunisi untuk memperkuat likuiditas sekaligus mengakselerasi penyaluran kredit.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan penempatan dana tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga likuiditas tetap stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN. Penempatan dana SAL ini sangat penting bagi kami. Ini bukan sekadar memperkuat fundamental likuiditas perusahaan, tetapi menjadi stimulus bagi kami untuk terus menggerakkan roda perekonomian melalui penyaluran kredit yang lebih agresif namun tetap terukur," ujar Nixon dalam keterangan tertulis.

Direktur Treasury & International Banking BTN Venda Yuniarti mengatakan likuiditas yang lebih kuat akan dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, khususnya sektor perumahan.

"Tugas kami adalah memastikan likuiditas ini tersalurkan dengan efektif ke sektor riil. Kami optimistis, dengan total dana SAL yang ada, BTN dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas," ujar Venda.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bakal kembali mengguyur perbankan dengan dana pemerintah sebesar Rp381 triliun hingga akhir tahun ini. Rinciannya Rp281 triliun akan langsung diberikan ke perbankan dan Rp100 triliun sebagai dana cadangan yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan kebijakan ini untuk memastikan likuiditas perbankan benar-benar terjaga dan sanggup menyalurkan kredit.

[Gambas:Photo CNN]

"Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ujar Juda dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit," imbuhnya.

Menurut Juda, sampai saat ini masih banyak permintaan kredit ke perbankan. Pemerintah pun ingin memastikan bahwa perbankan tidak terkendala dana dalam penyalurannya.

"Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit," jelasnya.

Juda mengungkapkan tingginya permintaan kredit tercermin dari realisasi hingga Mei, di mana kredit tumbuh di atas 10 persen. Oleh sebab itu, kebijakan guyur dana ke perbankan ditargetkan ampuh mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi lagi.

"Diperkirakan di Mei kredit tumbuh 11,5 persen. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di bulan-bulan ke depan," pungkasnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi likuiditas perbankan di kondisi saat ini, termasuk dengan mengguyur kembali dana ke bank.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melemah hingga akhir Juni 2026.

Saham perbankan yang menjadi salah satu penopang utama IHSG juga masih tertekan, meski pemerintah telah menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, hingga pukul 15.35 WIB, IHSG berada di level 5.653 atau turun 167,58 poin, setara 2,88 persen, dibandingkan posisi pembukaan.

Sektor keuangan juga melemah 1,91 persen sepanjang perdagangan.

Kondisi tersebut terjadi meski pemerintah baru saja menambah penempatan dana SAL di bank pelat merah hingga total mencapai Rp 400 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji mengatakan, pelemahan IHSG dan saham perbankan lebih dipicu tingginya ketidakpastian terkait arah kebijakan pemerintah. Kondisi itu membuat investor kesulitan mengukur risiko investasi.

Sentimen tersebut diperburuk oleh kekhawatiran pasar terhadap potensi penurunan peringkat dalam tinjauan Morgan Stanley Capital International (MSCI) hingga November 2026, serta hasil tinjauan Standard & Poor's (S&P) yang diperkirakan terbit pada Juli 2026.

Menurut Arfian, tambahan dana SAL hingga Rp 400 triliun memang memberi sentimen positif terhadap likuiditas perbankan dalam jangka pendek.

"Akan tetapi inkonsistensi kebijakan yang berubah drastis dalam hitungan hari, mengingat narasi sebelumnya justru pemerintah akan menarik dana yang telah dialokasikan, turut menimbulkan noise dan menggerus kepercayaan pasar terhadap mekanisme pengambilan kebijakan pemerintah," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2026).

Arfian menilai tambahan likuiditas belum cukup mengangkat kinerja saham perbankan karena permintaan kredit masih lemah.

Selain itu, perbankan masih memiliki pilihan instrumen investasi dengan imbal hasil menarik, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Yield SRBI tenor 12 bulan saat ini mencapai sekitar 7,7 persen.

"Sehingga terdapat kecenderungan perbankan menempatkan sebagian dananya pada instrumen tersebut, alih-alih di salurkan ke kredit," imbuh dia.

Menurut Arfian, instrumen tersebut juga menyerap likuiditas di pasar domestik sehingga memunculkan crowding out effect yang mulai terlihat dampaknya di pasar keuangan.

Crowding out effect merupakan kondisi ketika peningkatan pembiayaan pemerintah mengurangi ruang investasi sektor swasta.

Kondisi tersebut membuat perbankan menghadapi dilema yang berpotensi menekan Net Interest Margin (NIM).

Bank sulit menaikkan bunga kredit karena permintaan pembiayaan belum kuat. Di sisi lain, bank harus menaikkan bunga deposito agar mampu bersaing dengan tingginya imbal hasil SRBI dan ketatnya likuiditas.

"Di sisi lain, bank terpaksa meningkatkan bunga deposito secara signifikan demi bersaing dengan tingginya yield SRBI dan menghadapi pengetatan likuiditas," ungkap dia.

Sementara itu, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan, pelemahan saham perbankan juga dipengaruhi depresiasi rupiah terhadap dollar AS.

"Kalau misalkan dibilang harga saham sudah murah, bahkan IHSG di 5.700-an, sekaranga rupiahnya di Rp 17.800, apakah ada ng menjamin rupiahnya itu akan menguat ke depan," ungkap dia dalam Media Day, Selasa (30/6/2026).

Menurut Rully, investor asing akan mengalami kerugian apabila masuk ketika harga saham murah, tetapi nilai tukar rupiah terus melemah.

Investor asing harus mengonversi dollar AS ke rupiah saat membeli saham. Ketika keluar dari pasar, rupiah kembali ditukar ke dollar AS. Jika rupiah melemah, nilai investasi mereka ikut tergerus.

Kondisi tersebut membuat investor asing masih berhati hati untuk kembali masuk ke pasar Indonesia.

"Saya rasa inivestor juga masih belum sepenuhnya yakin untuk masuk ke Indonesia di saat-saat seperti ini," ungkap dia.

Rully menambahkan, IHSG saat ini lebih banyak ditopang investor domestik.

Menurut dia, arus keluar dana asing umumnya lebih dulu terjadi pada saham dengan kepemilikan asing yang besar, terutama saham sektor perbankan.

"Mereka (investor asing) make sure dulu rupiahnya stabil, kalau rupiah masih di level Rp 17.700-17.800 tetapi tetap dalam beberapa bulan ke depan, masih stabil gitu, mungkin investor asing juga akan mempertimbangkan untuk masuk," terang dia.

Berdasarkan pantauan Kompas.com hingga pukul 15.30 WIB, mayoritas saham bank berkapitalisasi besar masih berada dalam tren pelemahan.

Saham Bank Mandiri (BMRI) berada di level 3.860 atau turun 5,15 persen dalam sebulan terakhir. Sepanjang tahun berjalan, saham BMRI telah melemah 24,31 persen.

Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) berada di level 2.790 atau turun 5,76 persen dalam sebulan terakhir. Sepanjang tahun, saham BBRI telah terkoreksi 24,04 persen.

Saham Bank Negara Indonesia (BBNI) berada di level 3.200 atau melemah 13,51 persen dalam sebulan terakhir. Sepanjang tahun, saham BBNI turun 27 persen.

Saham Bank Syariah Indonesia (BRIS) berada di level 1.660 atau turun 16,16 persen dalam sebulan terakhir. Sepanjang tahun, saham BRIS telah melemah 25,56 persen.

Tekanan juga terjadi pada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Saham BBCA berada di level 5.650 atau turun 0,88 persen dalam sebulan terakhir. Sepanjang tahun berjalan, saham BBCA telah melemah 30,03 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan kredit perbankan mencapai 14 sampai 15 persen pada 2026.

Optimisme tersebut muncul setelah pemerintah memutuskan mengembalikan sekaligus menambah penempatan dana SAL di Himbara menjadi sekitar Rp 400 triliun.

Menurut Purbaya, tambahan likuiditas tersebut akan menurunkan biaya dana perbankan sehingga bunga kredit ikut turun dan penyaluran kredit meningkat.

"Pertumbuhan kredit kalau mereka bilang hitungan saya sampai 14-15 persen. Otomatis kalau uangnya ada, bunga akan relatif turun," ujarnya saat media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menjelaskan, setelah sebagian dana SAL ditarik, penempatan di Himbara sempat tersisa sekitar Rp 170 triliun.

Pemerintah kemudian mengembalikannya menjadi Rp 200 triliun dengan tenor jangka panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengusulkan penempatan dana kas negara sebesar Rp 281 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) disertai target penyaluran kredit produktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan sektor riil dan masyarakat.

Menurut dia, ukuran keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari terjaganya likuiditas perbankan, melainkan dari sejauh mana dana itu mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, koperasi, sektor pangan, industri padat karya, dan sektor lain yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Ukuran keberhasilan kebijakan ini tidak boleh berhenti pada kuatnya likuiditas bank. Pertanyaan pokoknya adalah apakah dana sebesar itu benar-benar mengalir menjadi kredit produktif bagi UMKM, industri padat karya, petani, nelayan, koperasi, dan sektor riil, atau hanya mempertebal bantalan likuiditas perbankan," kata Achmad di Jakarta, Selasa (29/6/2026).

Ia menjelaskan dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang merupakan cadangan fiskal negara. Karena itu, SAL harus dikelola secara hati-hati dan dimanfaatkan secara optimal.

Achmad menilai pengalaman penempatan dana pemerintah sebelumnya menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah pernah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di lima bank milik negara melalui skemadeposito on callserta melarang dana tersebut digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).

Namun, larangan membeli SBN belum cukup menjamin dana benar-benar mengalir ke sektor produktif.

"Tanpa target sektoral yang jelas, dana besar negara dapat berhenti sebagai likuiditas murah di neraca bank dan lebih mudah diserap debitur besar," ujarnya.

Ia mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan likuiditas perbankan masih kuat. Hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 8.755 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 11,39 persen menjadi Rp 10.077 triliun.

Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga mencapai 25,39 persen, jauh di atas ambang batas 10 persen. Sementara itu, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) berada di level 23,97 persen.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit belum merata. Kredit korporasi meningkat 15,51 persen, sedangkan kredit UMKM hanya tumbuh 0,16 persen.

"Inilah titik krusialnya. Likuiditas tersedia, tetapi distribusi kredit belum berpihak secara memadai kepada pelaku usaha kecil," katanya.

Achmad memandang bank BUMN memang memperoleh manfaat berupa tambahan likuiditas dengan biaya yang relatif rendah. Namun, ia mengingatkan pemerintah juga perlu memperhitungkan biaya peluang (opportunity cost) dari penggunaan dana negara tersebut.

"Sementara itu, rakyat menanggungopportunity cost. Dana Rp 281 triliun dapat digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan, pendidikan, irigasi, transportasi publik, ketahanan pangan, atau perlindungan sosial," ujarnya.

Karena itu, manfaat penempatan dana di perbankan harus dibuktikan melalui peningkatan kredit produktif dan penciptaan lapangan kerja.

Achmad menambahkan kondisi fiskal saat ini juga menuntut setiap rupiah uang negara memberikan dampak ekonomi yang terukur.

Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026, sementara realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026 tercatat defisit sebesar Rp 180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Dengan kondisi fiskal seperti ini, setiap rupiah uang negara harus punya dampak ekonomi yang jelas. Oleh karena itu, penempatan Rp 281 triliun di Himbara harus disertai kontrak kinerja. Pemerintah perlu menetapkan porsi minimal kredit untuk UMKM, koperasi produktif, pangan, manufaktur padat karya, perumahan rakyat, dan sektor penyerap tenaga kerja," jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad mengusulkan agar bank penerima menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala, tidak hanya kepada Kementerian Keuangan, tetapi juga kepada publik melalui laporan yang dapat diaudit.

Ia juga meminta DPR memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Kesimpulannya, penempatan Rp 281 triliun di Himbara dapat dibenarkan bila benar-benar menjadi instrumen penggerak sektor riil. Akan tetapi, tanpa target, transparansi, dan evaluasi publik, kebijakan ini berisiko menjadi subsidi likuiditas terselubung bagi perbankan. Uang negara harus bekerja untuk rakyat, bukan sekadar parkir aman di bank," tutupnya.

apakah dana sebesar itu benar-benar mengalir menjadi kredit produktif bagi UMKM, industri padat karya, petani, nelayan, koperasi, dan sektor riil, atau hanya mempertebal bantalan likuiditas perbankan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengusulkan penempatan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) disertai target penyaluran kredit produktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan sektor riil dan masyarakat.

Menurut dia, ukuran keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari terjaganya likuiditas perbankan, melainkan dari sejauh mana dana tersebut mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, koperasi, sektor pangan, industri padat karya dan sektor lain yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Ukuran keberhasilan kebijakan ini tidak boleh berhenti pada kuatnya likuiditas bank. Pertanyaan pokoknya adalah apakah dana sebesar itu benar-benar mengalir menjadi kredit produktif bagi UMKM, industri padat karya, petani, nelayan, koperasi, dan sektor riil, atau hanya mempertebal bantalan likuiditas perbankan," kata Achmad di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang mana merupakan cadangan fiskal negara. Maka, SAL harus dikelola secara hati-hati dan digunakan secara optimal.

Achmad menilai pengalaman penempatan dana pemerintah sebelumnya menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah pernah menempatkan Rp200 triliun di lima bank milik negara melalui skema deposito on call serta melarang dana tersebut digunakan membeli Surat Berharga Negara (SBN).

Namun, larangan membeli SBN belum cukup menjamin dana benar-benar mengalir ke sektor produktif.

"Tanpa target sektoral yang jelas, dana besar negara dapat berhenti sebagai likuiditas murah di neraca bank dan lebih mudah diserap debitur besar," ujarnya.

Ia mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan likuiditas perbankan masih kuat. Hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp8.755 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 11,39 persen menjadi Rp10.077 triliun.

Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga mencapai 25,39 persen, jauh di atas ambang batas 10 persen, sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) berada di level 23,97 persen.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit belum merata. Kredit korporasi meningkat 15,51 persen, sedangkan kredit UMKM hanya tumbuh 0,16 persen.

"Inilah titik krusialnya. Likuiditas tersedia, tetapi distribusi kredit belum berpihak secara memadai kepada pelaku usaha kecil," katanya.

Achmad memandang bank BUMN memang memperoleh manfaat berupa tambahan likuiditas dengan biaya yang relatif rendah. Namun, ia mengingatkan pemerintah juga perlu memperhitungkan biaya peluang (opportunity cost) dari penggunaan dana negara tersebut.

"Sementara itu, rakyat menanggung opportunity cost. Dana Rp281 triliun dapat digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan, pendidikan, irigasi, transportasi publik, ketahanan pangan, atau perlindungan sosial," ucapnya.

Karena itu, manfaat penempatan dana di perbankan harus dibuktikan melalui peningkatan kredit produktif dan penciptaan lapangan kerja.

Achmad menambahkan, kondisi fiskal saat ini juga menuntut setiap rupiah uang negara memberikan dampak ekonomi yang terukur.

Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026, sementara realisasi APBN hingga akhir Mei 2026 tercatat defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap PDB.

"Dengan kondisi fiskal seperti ini, setiap rupiah uang negara harus punya dampak ekonomi yang jelas. Oleh karena itu, penempatan Rp281 triliun di Himbara harus disertai kontrak kinerja. Pemerintah perlu menetapkan porsi minimal kredit untuk UMKM, koperasi produktif, pangan, manufaktur padat karya, perumahan rakyat, dan sektor penyerap tenaga kerja," jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad mengusulkan agar bank penerima menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala, tidak hanya kepada Kementerian Keuangan, tetapi juga kepada publik melalui laporan yang dapat diaudit.

Ia juga meminta DPR memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Kesimpulannya, penempatan Rp281 triliun di Himbara dapat dibenarkan bila benar-benar menjadi instrumen penggerak sektor riil. Akan tetapi, tanpa target, transparansi, dan evaluasi publik, kebijakan ini berisiko menjadi subsidi likuiditas terselubung bagi perbankan. Uang negara harus bekerja untuk rakyat, bukan sekadar parkir aman di bank," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyambut kebijakan penempatan kembali dana saldo anggaran lebih (SAL) yang dipandang sebagai langkah strategis bagi perbankan untuk menjaga likuiditas tetap stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, likuiditas yang kuat menjadi motor utama bagi perseroan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara lebih optimal guna memacu pertumbuhan kredit yang berdampak langsung pada penggerak ekonomi.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN,” kata Nixon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Nixon menambahkan bahwa penempatan dana SAL ini sangat penting bagi perseroan. Dana ini, imbuh dia, bukan sekadar memperkuat fundamental likuiditas perusahaan, tetapi menjadi stimulus bagi perseroan untuk terus menggerakkan roda perekonomian melalui penyaluran kredit yang lebih agresif namun tetap terukur.

Perseroan menyatakan, pihaknya resmi menerima tambahan penempatan dana SAL dari Pemerintah. Dengan adanya suntikan dana segar ini, total dana SAL yang dikelola oleh BTN kini meningkat signifikan.

Sementara itu, Direktur Treasury & International Banking BTN Venda Yuniarti menambahkan bahwa perseroan kini memiliki ruang yang lebih luas untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, seiring dengan dukungan likuiditas yang semakin kokoh.

Perseroan berkomitmen untuk menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor yang memiliki dampak luas (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perumahan yang menjadi fokus utama BTN.

"Tugas kami adalah memastikan likuiditas ini tersalurkan dengan efektif ke sektor riil. Kami optimistis, dengan total dana SAL yang ada, BTN dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas,” kata dia.

Venda menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut akan tetap mengikuti prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi operasional perseroan agar tetap kompetitif di tengah fluktuasi pasar uang, sekaligus memastikan pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengapresiasi langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengembalikan penempatan dana Sald Angaran Lebih (SAL) ke himpunan bank milik negara (Himbara).

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, megungkapkan bahwa penempatan dana SAL memberikan kontribusi terhadap penguatan likuiditas industri perbankan, sekaligus mendorong fungsi intermediasi yang lebih optimal dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menilai, kebijakan tersebut sebagai bentuk sinergi pemerintah dan perbankan dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana SAL di Bank Mandiri. Dana SAL menjadi bagian dari ekosistem penggerak ekonomi negeri yang kontribusinya dirasakan secara langsung dalam mendukung pertumbuhan kredit dan kebutuhan masyarakat," ujar Riduan, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (30/6/2026).

Lebih lanjut, Riduan mengatakan, kolaborasi erat dengan pemerintah menjadi fondasi penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan fiskal sekaligus mendukung optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, termasuk dalam penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

"Kolaborasi tersebut semakin memperkuat komitmen Bank Mandiri untuk terus menjalankan perannya dalam menyalurkan pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan kepada sektor yang mendukung ekonomi kerakyatan," imbuh Riduan.

Sementara itu, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menambahkan kehadiran dana SAL memberikan dampak positif yang terukur pada struktur pendanaan, termasuk efisiensi biaya dana yang secara langsung memperluas ruang penyaluran kredit.

Adapun fokus Bank Mandiri ke depan tetap pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid, didukung penghimpunan dana murah yang berkelanjutan melalui penguatan ekosistem dan akselerasi digital. Strategi ini menjadi fondasi penting bagi struktur pendanaan Bank Mandiri yang kuat dan resilien.

Dari sisi penyaluran kredit, Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan yang sejalan dengan laju industri hingga akhir tahun. Perseroan akan terus mengoptimalkan fungsi intermediasi secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang disiplin.

"Sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, penyaluran kredit Bank Mandiri difokuskan pada segmen UMKM yang memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian nasional. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas aset secara disiplin, Bank Mandiri siap memberikan kontribusi positif dalam mendukung agenda prioritas pemerintah," pungkas Novita.

Sebagai informasi, dana SAL yang akan ditempatkan mencapai Rp400 triliun dan didistribusikan kepada lima bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).