Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru setelah enam bulan diberlakukan sejak awal 2026.

Burhanuddin mengatakan, sebagai praktisi hukum, dirinya melihat masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru tersebut.

"Tetapi di dalam pelaksanaannya, kita sebagai orang praktisi masih banyak kekurangan-kekurangannya, apalagi ini baru 6 bulan," ujar Burhanuddin di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menilai perlu adanya penyempurnaan aturan internal Kejaksaan agar selaras dengan KUHP dan KUHAP yang baru.

Terlebih, pimpinan Kejaksaan RI itu mengakui implementasi KUHP dan KUHAP baru belum berjalan secara menyeluruh.

"Saya mengharapkan ini bagaimanapun juga aturan-aturan baku yang kami buat di kami itu belum bisa menyeluruh karena ini baru 6 bulan," imbuhnya.

Meski demikian, Burhanuddin menilai pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru merupakan momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya reformasi hukum pidana materiil dan formil dilakukan secara bersamaan.

Menurutnya, KUHP baru telah menggeser paradigma pemidanaan yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menjadi proses hukum yang lebih berkeadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Sementara itu, KUHAP baru memperkuat prinsip due process of law dengan menjadikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), peradilan yang adil, serta akuntabilitas aparat penegak hukum sebagai fondasi utama.

"KUHAP ini memperkuat hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, hingga para penyandang disabilitas serta penyempurnaan kewenangan aparat terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti soal proses peradilan terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.

Gibran mengatakan, proses hukum terkait dengan kasus Andrie Yunus ini harus berlangsung jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Kemudian, Gibran berpandangan bahwa untuk mencapai sistem peradilan yang adil dalam perkara Andrie Yunus ini, maka kalangan profesional yang berintegritas harus dilibatkan.

Pelibatan kalangan profesional ini bisa berperan sebagai hakim ad-hoc atau non-karier untuk menjaga kepercayaan publik pada pengadilan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.

"Oleh sebab itu, pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad-hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Sdr. Andrie Yunus menjadi sangat penting," tutur Gibran.

Adapun Gibran menekankan, kepercayaan publik dalam proses hukum terkait kasus penyiraman aktivis ini tidak boleh dikesampingkan.

"Kita ingin keadilan tidak hanya ditegakkan tapi juga diyakini oleh masyarakat," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Puspom TNI telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan pelimpahan berkas itu dilakukan setelah penyidik pada Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan.

Dia menambahkan, setelah pelimpahan dilakukan, berkas perkara beserta para tersangka akan terlebih dahulu diverifikasi oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materil.

"Telah dilimpahkan berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana penganiayaan saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta," ujar Aulia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/4/2026).