Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memberikan kelonggaran defisit APBN di atas 3% seiring dampak harga minyak melonjak dan rupiah yang ambrol. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pun memberikan arahannya.

Luhut menjelaskan bahwa skenario pelanggaran defisit di atas 3% imbas harga minyak yang bergejolak belum terlalu dibutuhkan. Sebab, kondisi fiskal Indonesia menurutnya masih terjaga.

Meskipun, menurutnya memang pemerintah perlu tetap waspada dan memantau perkembangan geopolitik.

"Untuk kita menaikkan budget defisit juga saya kira perlu kita pertimbangkan hati-hati, sedang kita siapkan, tapi kapan dilakukan saya kira kita lihat perkembangan situasi," ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).

Adapun, Luhut menjelaskan bahwa terdapat sejumlah skenario konflik di Timur Tengah yang memberikan dampak terhadap lonjakan harga minyak dunia.

Sebagaimana diketahui, perang Iran dengan AS-Israel memberikan dampak penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global.

Menurut Luhut, Selat Hormuz tidak akan ditutup seterusnya. Luhut membeberkan terdapat sejumlah skenario yang akan terjadi di Selat Hormuz.

"Ada berbagai skenario dalam perkembangan 1-2 minggu ke depan. Saya kira akan baik-baik," ujar Luhut.

Dia menjelaskan pada tahap eskalasi perang Iran dengan AS-Israel, terjadi serangan langsung Iran ke aset AS di Teluk. Kemudian, terjadi penutupan lebih dari 7 hari di Selat Hormuz yang kemudian menyebabkan lonjakan insurance dan freight premium yang signifikan.

Pada tahap eskalasi, terdapat pula serangan besar proksi. Lalu, kegagalan total dewan transisi yang menyebabkan instabilitas.

Kemudian, pada tahap prolong terdapat akses terbatas di Selat Hormuz, tetapi ancaman berulang. Serangan pesisir terbatas berlanjut. Negosiasi berjalan lambat. Lalu, Iran telah memulihkan sebagian kapasitas rudal dan drone.

Terakhir, pada tahap deeskalasi terdapat gencatan senjata yang kemudian dimediasi. Pada tahap ini, mulai tidak ada gangguan di Selat Hormuz.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah membuat skenario dampak gejolak harga minyak dunia dan ambrolnya nilai tukar rupiah. Hasilnya, dalam semua skenario baik optimistis hingga terburuk, defisit APBN sulit untuk bisa di bawah 3%.

Dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB.

Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan contoh langkah Pemerintah Pakistan dalam menghadapi krisis seiring dampak perang di Timur Tengah. Efisiensi dilakukan di Pakistan dengan cara, salah satunya, memangkas gaji menteri hingga DPR.

Hal itu dibeberkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026). Prabowo menjelaskan bahwa gejolak geopolitik yang terjadi, yakni perang Iran dengan AS-Israel, memberikan dampak terhadap harga minyak dunia.

Kondisi tersebut membuat Indonesia mesti memasang ancang-ancang strategi. Dia pun memberikan contoh respons negara lain, yakni Pakistan atas gangguan yang terjadi di negaranya.

Menurut Prabowo, Pakistan menganggap kondisi saat ini sudah kritis dan dikatakan critical measures seperti Covid-19. Pakistan melaksanakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian, hari kerja dipotong hanya menjadi 4 hari.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," ujar Prabowo.

Pemerintah Pakistan juga memotong semua ketersediaan BBM untuk kementerian. Pemerintah Pakistan mewajibkan 60% kendaraan pemerintah agar tidak digunakan setiap saat. Lalu, Pemerintah Pakistan menghentikan belanja AC, belanja kendaraan, dan belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah Pakistan menghentikan semua kunjungan ke luar negeri, mengurangi dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Semua lembaga pendidikan tinggi di Pakistan pindah ke online. Sekolah berhenti untuk dua pekan.

"Ini hanya contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," ujar Prabowo.

Presiden percaya bahwa dalam 2 sampai 3 tahun Indonesia akan kuat. Akan tetapi, Indonesia harus tetap hemat dalam konsumsi.

"Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga agar defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balance budget, itu paling ideal. Dan itu saya kira kita bisa melakukan," ujarnya.