Jakarta, CNBC Indonesia - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir, yang berfungsi sebagai pangkalan udara raksasa, ke wilayah Laut Karibia. Pengerahan ini merupakan bagian dari eskalasi dramatis dalam kampanye militer kontra-narkotika yang diperintahkan oleh Presiden Donald Trump di perairan Amerika Latin.

Juru Bicara Utama Pentagon, Sean Parnell, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Angkatan Laut AS bahwa kedatangan USS Gerald R. Ford, dengan lebih dari 4.000 pelaut dan puluhan pesawat taktis di dalamnya, akan memperkuat kapasitas AS untuk mendeteksi, memantau, dan menghentikan pelaku dan aktivitas ilegal di kawasan tersebut.

"Pasukan ini akan meningkatkan dan memperkuat kemampuan yang ada untuk menghentikan perdagangan narkotika dan melemahkan serta membongkar organisasi kriminal transnasional," tambahnya.

Keputusan mengerahkan salah satu kapal perang paling kuat di dunia, menunjukkan sejauh mana Pemerintahan Trump bersedia menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi masalah peredaran narkoba. Kapal induk, yang biasanya disiapkan untuk konfrontasi militer dengan kekuatan besar global, kini ditugaskan untuk misi yang secara tradisional dijalankan oleh kapal penjaga pantai.

Di sisi lain, Presiden Venezuela Nicolas Maduro melontarkan pernyataan keras atas manuver ini. Ia menuduh AS mengada-adakan perang baru.

"Pengerahan angkatan laut tersebut merupakan ancaman terbesar yang dihadapi benua kita dalam 100 tahun terakhir," ucapnya

Pada hari Selasa, sebelum angkatan laut AS mengonfirmasi kedatangan kapal induk tersebut, rezim Venezuela mengumumkan fase baru pengerahan militernya terhadap apa yang disebutnya sebagai "ancaman kekaisaran" AS, dengan siaran televisi pemerintah yang menayangkan rekaman para pemimpin militer yang memberikan pidato di beberapa negara bagian.

Pada hari Minggu, saat penutupan KTT Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia (Celac) di Kolombia, sebuah deklarasi bersama yang ditandatangani oleh 58 dari 60 negara yang hadir menolak penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan dan tindakan apa pun yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB.

Namun, deklarasi itu tidak merujuk langsung ke AS. Venezuela dan Nikaragua adalah satu-satunya negara yang tidak menandatangani deklarasi tersebut.

Di sisi lain, Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang sedang menegosiasikan kesepakatan dengan Trump untuk memangkas tarif impor Brasil lebih dari 50%, juga menghindari penyebutan langsung Washington.

"Kita adalah zona damai. Kita tidak butuh perang di sini. Masalah di Venezuela adalah masalah politik, dan harus diselesaikan melalui politik," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia mengecam keras Amerika Serikat atas penggunaan kekuatan militer yang berlebihan di kawasan Karibia dengan dalih memerangi perdagangan narkotika. Moskow menegaskan pihaknya mendukung penuh Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas kawasan.

Kremlin mengonfirmasi bahwa Rusia "memantau dengan sangat dekat" perkembangan situasi di sekitar Venezuela, di tengah laporan mengenai serangan udara dan laut oleh militer AS terhadap kapal-kapal yang dituding terlibat dalam penyelundupan narkoba. Di sisi lain, Caracas dilaporkan telah mengajukan permohonan bantuan pertahanan kepada Moskow.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuding tindakan militer AS sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan piagam organisasi global.

"Kami secara tegas mengutuk penggunaan kekuatan militer yang berlebihan dalam menjalankan tugas-tugas anti-narkotika," ujarnya dalam pernyataan resmi di Moskow, dilansir Newsweek, Selasa (4/11/2025).

Zakharova menambahkan bahwa Rusia mendukung sepenuhnya pemerintahan Venezuela "dalam upaya melindungi kedaulatan nasional dan menjaga kawasan tetap menjadi zona damai". Ia juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Moskow terus menjalin komunikasi dengan Caracas karena kedua negara memiliki "beragam kewajiban dalam perjanjian bilateral."

"Kami mengamati dengan cermat apa yang sedang terjadi di Venezuela. Tentu saja, kami menginginkan agar semuanya tetap damai dan tidak muncul konflik baru di kawasan," ujar Peskov.

Peskov menegaskan bahwa Rusia berharap situasi di Amerika Latin tidak berkembang menjadi titik panas baru yang bisa mengguncang keseimbangan geopolitik global.

Sebelumnya, laporanThe Washington Postpada Jumat menyebut Maduro telah mengirim surat resmi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, meminta bantuan berupa "radar pertahanan, perbaikan pesawat tempur, dan kemungkinan sistem rudal."

Menurut laporan yang mengutip dokumen pemerintah AS, seorang pejabat senior Venezuela telah menyerahkan langsung surat tersebut ke Moskow. Dalam waktu bersamaan, Maduro juga dilaporkan mengirim surat serupa kepada Presiden China Xi Jinping, meminta peningkatan kerja sama militer guna menghadapi apa yang ia sebut sebagai "eskalasi antara AS dan Venezuela".

Sejak September lalu, Washington telah melancarkan lebih dari selusin serangan udara dan laut terhadap kapal-kapal yang diklaim terlibat dalam operasi penyelundupan narkoba dari perairan Venezuela. Sedikitnya 61 orang dilaporkan tewas dalam operasi tersebut.

Namun, hingga kini pemerintah AS belum mempublikasikan bukti yang mendukung klaim tersebut. Presiden Maduro menolak tuduhan Washington dan menyebutnya bermotif politik untuk mengguncang pemerintahannya.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menepis kemungkinan negaranya akan berperang melawan Venezuela, namun menyinggung bahwa masa kepemimpinan Maduro mungkin "tidak akan lama lagi."
"Saya rasa tidak. Saya tidak berpikir kita akan berperang," kata Trump dalam wawancara dengan program60 Minutesdi CBS ketika ditanya apakah AS sedang mempersiapkan tindakan militer terhadap Venezuela.

"Tapi mereka sudah memperlakukan kami dengan sangat buruk," tambahnya.