SINGAPURA - Tidak ada negara yang mampu mengabaikan pertahanan negaranya sendiri dan semua negara harus berinvestasi dalam memperkuat kemampuan militer mereka. Itu diungkapkan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr.

“Sangat penting bagi semua negara untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka. Tidak ada satu negara pun yang dikecualikan dari membangun pertahanan nasionalnya sendiri,” katanya selama wawancara di sela-sela Dialog Shangri-La di Singapura, dilansir CNA.

“Bahkan untuk ASEAN, jika kemampuan individu kita sendiri tidak matang, tidak berkembang… bagaimana kita, sebagai sebuah blok, dapat melindungi diri kita sendiri?”

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan kepada para delegasi di forum keamanan bahwa Washington mengharapkan sekutu-sekutu Asianya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 3,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Teodoro mengatakan seruan tersebut mencerminkan konsensus yang lebih luas di antara para menteri pertahanan daripada sekadar posisi Amerika.

“Bukan hanya Menteri Hegseth… itu adalah konsensus (di antara) semua menteri pertahanan,” katanya.

Ia menekankan bahwa kemitraan keamanan membutuhkan pembagian beban dan bahwa negara-negara tidak dapat hanya mengandalkan AS atau sekutu lainnya untuk memikul tanggung jawab tersebut.

“AS tidak akan menjadi negara andalan untuk perlindungan (jika) negara-negara ini tidak memberikan kontribusi yang adil,” katanya kepada CNA.

“Ini adalah jalan dua arah. Keamanan adalah pembagian beban, dan salah satu pihak dalam kesepakatan, terutama dalam koalisi, tidak dapat memberikan kontribusi yang kurang dari seharusnya.”

Menunjuk pada perang di Ukraina, Teodoro mengatakan peristiwa baru-baru ini telah menggarisbawahi pentingnya kesiapan.

“Ukraina adalah sesuatu yang tak terbayangkan, tetapi itu terjadi, dan itu bisa terjadi di mana saja,” katanya.

Pada saat yang sama, Teodoro menolak saran bahwa pengeluaran pertahanan yang lebih tinggi harus dilihat sebagai biaya masuk untuk keterlibatan AS yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Ia mengakui bahwa pengeluaran 3,5 persen dari PDB untuk pertahanan akan sulit bagi banyak ekonomi Asia Tenggara, terutama yang memiliki sektor pertanian yang besar.

Namun, ia mengatakan negara-negara dapat berkontribusi dengan cara lain, termasuk melalui transfer teknologi, akses yang lebih dekat, dan kepentingan strategis bersama dengan mitra.

“Anda mungkin tidak menghabiskan 3,5 persen, tetapi (jika) Anda memiliki teknologi yang memungkinkan Anda memanfaatkan kedalaman kekuatan yang dimiliki negara besar, itu bisa menjadi pengganti,” katanya.

Teodoro mengatakan negara-negara harus fokus pada investasi dalam kemampuan pencegahan dan mempercepat modernisasi militer.

“Membutuhkan waktu (untuk meloloskan anggaran), dan jendela waktu itu harus ditutup. Jika tidak, kita akan tertinggal oleh teknologi, dan untuk mengejar ketinggalan sangat, sangat sulit,” katanya.

Teodoro mengatakan bahwa para menteri pertahanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara umum sepakat dalam pertemuan tahun lalu bahwa kehadiran Amerika yang kuat tetap diperlukan untuk stabilitas regional.

Selama wawancara, Teodoro juga membela peningkatan skala latihan militer tahunan Balikatan yang melibatkan Filipina, AS, dan mitra lainnya, dengan mengatakan bahwa latihan tersebut penting untuk memperkuat ketahanan dan kemampuan negara dalam mencegah ancaman.

Edisi terbaru, yang diadakan dari akhir April hingga awal Mei, adalah yang terbesar yang pernah ada dan menampilkan sistem senjata canggih serta partisipasi multinasional yang lebih luas.

“Ada pelanggaran ke wilayah kami di Laut China Selatan dan Laut China Timur, dan itu adalah kenyataan sehari-hari bagi kami. Kami perlu melakukan apa yang perlu kami lakukan untuk melindungi diri kami sendiri,” kata Teodoro.

China telah mengkritik latihan tersebut, dengan mengatakan bahwa latihan itu meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut, khususnya di sekitar Laut Cina Selatan yang disengketakan, yang diklaim Beijing hampir seluruhnya.

Teodoro menepis kekhawatiran tersebut, dengan mengatakan: “Hanya ada satu negara yang menyuarakan keprihatinan – itu hanya China.” Dia menambahkan bahwa Beijing telah “mempersiapkan rencana yang pernah dibuat untuk melawan zona ekonomi eksklusif Filipina”.

“Garis sembilan titik, misalnya, adalah rencana untuk menduduki sebagian besar, jika bukan seluruh, bagian Laut Filipina Barat dari Laut Cina Selatan. Itu adalah bagian dari klaim mereka yang tidak dapat kami terima.”

Ia menyalahkan apa yang ia sebut sebagai "ekspansionisme" China atas sebagian besar ketegangan yang terjadi saat ini di kawasan tersebut.

“Ketegangan di sini disebabkan oleh ekspansionisme China, sesederhana itu,” katanya.

Laut China Selatan telah menjadi titik konflik yang semakin sering terjadi antara Manila dan Beijing, dengan konfrontasi berulang yang melibatkan penjaga pantai dan kapal laut.

JAKARTA - Pembersihan besar-besaran yang dilakukan Presiden China Xi Jinping di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dinilai memasuki fase baru yang lebih agresif dan memicu ketakutan di internal militer China.

Hukuman mati bersyarat yang dijatuhkan kepada dua mantan Menteri Pertahanan China, Li Shangfu dan Wei Fenghe, pada 7 Mei lalu disebut menjadi titik balik penting dalam sejarah Partai Komunis China (CCP).

Keduanya, yang sebelumnya dikenal sebagai loyalis Xi Jinping, dinyatakan bersalah atas kasus suap dan korupsi.

Langkah tersebut mengejutkan banyak kalangan militer China karena pejabat setingkat jenderal senior selama ini jarang menerima hukuman seberat itu.

Keputusan Xi ini memperlihatkan bahwa bahkan figur yang dekat dengannya pun tidak aman dari pembersihan politik.

“Xi bersedia mengorbankan sekutu terdekatnya demi mengonsolidasikan kekuasaan absolut,” sebut laman Hamrakura dalam laporan analisisnya, Selasa (26/5/2026).

Kampanye anti-korupsi Xi disebut tidak lagi sekadar bertujuan menegakkan disiplin, tetapi menciptakan iklim ketakutan di dalam militer.

Perwira menengah hingga junior dilaporkan mulai khawatir menjadi target berikutnya, terlepas dari loyalitas maupun kinerja mereka.

Situasi itu dinilai merusak kohesi internal PLA karena para komandan menjadi ragu mengambil inisiatif dan prajurit takut melakukan kesalahan.

Kekosongan Kepemimpinan

Pembersihan Xi juga terus meluas ke jajaran elite militer lainnya.

Pada Januari 2026, investigasi diumumkan terhadap Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Zhang Youxia dan Kepala Departemen Staf Gabungan Liu Zhenli.

Meski nama keduanya masih tercantum dalam struktur resmi militer China, mereka sudah lama tidak muncul di publik.

Zhang sendiri dikenal sebagai satu-satunya jenderal senior China yang memiliki pengalaman tempur langsung, yakni dalam perang melawan Vietnam pada 1979.

Hilangnya figur-figur senior tersebut dinilai menciptakan kekosongan kepemimpinan di tengah upaya modernisasi militer China menuju target 2027.

Laporan itu juga menyoroti dampak strategis dari pembersihan internal tersebut.

Kasus Wei Fenghe, yang pernah memimpin Pasukan Roket PLA, memunculkan kekhawatiran mengenai keandalan sistem komando nuklir China.

Sementara itu, pembersihan jaringan di sektor pengadaan militer—tempat Li Shangfu lama berkarier—dinilai memperlihatkan rapuhnya program pengembangan persenjataan Beijing.

“Obsesi Xi terhadap kontrol telah mengosongkan struktur komando PLA dan menciptakan ketidakstabilan di tingkat atas,” lanjut analisis Hamrakura.

Xi juga dinilai kini semakin mengandalkan jaringan intelijen rahasia untuk mengawasi para pejabat militer.

Paradoks Pembersihan Internal

Sejak 2022, lima dari tujuh anggota Komisi Militer Pusat dilaporkan telah disingkirkan, menyisakan Xi Jinping dan Zhang Shengmin.

Meski langkah itu memperkuat kekuasaan Xi secara pribadi, kondisi tersebut dinilai membuatnya semakin terisolasi di puncak kekuasaan.

Di sisi lain, ketakutan yang meluas di tubuh PLA disebut mengikis moral dan semangat korps militer China.

“Prajurit yang takut pada atasannya tidak akan bertempur dengan keyakinan penuh, dan komandan yang takut di-purge tidak akan memimpin dengan percaya diri,” imbuh analisis tersebut.

Beberapa sumber internal bahkan menggambarkan PLA sebagai “raksasa yang mengalami kelumpuhan otak”.

Laporan itu menyebut militer China kini lebih sibuk bertahan secara politik dibanding fokus pada strategi dan kesiapan tempur.

Situasi tersebut dinilai dapat mengganggu ambisi Xi Jinping menjadikan PLA setara dengan militer Amerika Serikat pada 2027. Militer yang dipenuhi kecurigaan internal dinilai sulit mempertahankan efektivitas dalam konflik jangka panjang.

Karena itu, pembersihan besar-besaran Xi dinilai menghadirkan paradoks: memperkuat kontrol politik Xi Jinping, tetapi pada saat yang sama melemahkan kapasitas tempur militer China sendiri.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penambahan 6 pesawat tempur Dassault Rafale, 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, Radar GCI GM403 menjadi tonggak peningkatan kekuatan pertahanan.

Diketahui, Presiden Prabowo telah menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (18/5/2026).

"Jadi ya, kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima enam, pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut, Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga," kata Prabowo usai penyerahan.

Selain pesawat tempur diserahkan juga Rudal Air to Air Beyond Visual Range (BVR) Meteor dan Smart Weapon AASM Hammer yang merupakan bagian dari Rafale.

"Jadi, Saudara-saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri," tegas Prabowo.

Prabowo pun mengatakan bahwa dengan situasi kondisi dunia dan geopolitik yang tidak menentu menjadi syarat utama sistem pertahanan harus ditingkatkan.

"Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat," ujar Prabowo.

"Saya kira itu intinya ya, dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita," pungkasnya.

WASHINGTON - Seorang jenderal yang bertanggung jawab untuk menjaga agar Korps Marinir Amerika Serikat (AS) tetap bertahan dalam pertempuran menolak anggapan bahwa China merupakan ancaman yang kekuatan militernya hampir setara dengan AS. Menurutnya, kekuatan militer kedua negara sudah setara sekarang dan di masa depan.

Letnan Jenderal Stephen Sklenka, Wakil Komandan Instalasi dan Logistik Korps Marinir AS, mengatakan ancaman China jauh lebih serius dan akan membuat konflik dengan Iran yang saat ini "dibekukan" sementara tampak kecil jika kedua negara adidaya tersebut berkonflik.

“Tidak ada ancaman yang lebih besar daripada Republik Rakyat China,” kata Sklenka dalam acara "2026 Modern Day Marine Expo" di Washington, D.C.

“Jangan dengarkan omong kosong tentang mereka sebagai ancaman yang hampir setara. Mereka setara karena mereka menyaingi kita dalam hampir setiap ukuran pengaruh nasional," ujarnya, seperti dikutip dari The War Zone, Kamis (30/4/2026).

Sebagai mantan Wakil Komandan Komando Indo-Pasifik (INDOPACOM) AS, Sklenka mengatakan dia "cukup akrab dengan cara berpikir Sekretaris Jenderal Xi dan apa niatnya"—merujuk pada Presiden yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis China Xi Jinping.

"Visi pemimpin China adalah untuk mengubah struktur internasional [dan] menggantikan kita sebagai pemimpin global. Dan dalam banyak hal, pemikiran Xi, visinya, telah membantu pemikiran saya sendiri tentang tuntutan peperangan modern, khususnya ketika dilakukan di Pasifik dan khususnya melawan musuh setara, sesuatu yang baru bagi kita semua," paparnya.

Menurut Sklenka, Operas Epic Fury terhadap Iran menawarkan beberapa pelajaran yang menyadarkan. Sementara AS mampu mengerahkan pasukan ke medan perang melalui wilayah udara yang tidak diperebutkan dan sebagian besar laut yang tidak diperebutkan, Iran masih mampu menimbulkan banyak kerugian bagi Amerika dan sekutunya selama pertempuran.

Itu pun masih terus berlanjut, yakni secara ekonomi melalui penutupan Selat Hormuz yang sedang berlangsung. Sklenka memperingatkan bahwa pertempuran dengan China akan jauh lebih buruk.

“Kita sudah sekitar dua bulan menjalani operasi tempur dengan Epic Fury. Kita memiliki anggota militer yang secara tragis terluka dan tewas oleh Iran. Mereka telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke pangkalan kita dan sekutu kita di seluruh wilayah—Israel, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania—memperkuat poin bahwa pangkalan yang kita miliki, bukan lagi tempat perlindungan garnisun administratif. Kita benar-benar perlu mulai melihat pangkalan kita sebagai formasi tempur, sama pentingnya dengan divisi, sayap, dan MEU [Unit Ekspedisi Marinir] kita," imbuh dia.

"Iran telah mengilustrasikan bagaimana kekuatan menengah dapat mengancam kekuatan yang jauh lebih unggul,” kata Sklenka.

“Sebagai organisasi pembelajaran, kami bertanya pada diri sendiri, ‘bagaimana kita membawa setiap pelajaran dari pertarungan ini ke depan, dan bagaimana kita memastikan bahwa kita sama siapnya untuk mendominasi konflik dengan China?’," lanjut Sklenka.

“Pikirkan tentang kompleksitas dan komplikasi yang kita hadapi dengan Iran, dan kemudian tanyakan pada diri sendiri, ‘bagaimana kita akan merespons dan bertindak ketika kita berhadapan dengan negara yang berada di peringkat kedua dalam PDB nasional?’,” sambung dia.

“Faktanya, Iran tidak memiliki kekuatan ekonomi yang sebanding dengan China. Mereka tidak memiliki basis industri seperti China. Mereka jelas tidak memiliki jalur modernisasi militer seperti China.”

“Selama 10 hingga 15 tahun terakhir, basis manufaktur China telah melampaui produksi kita,” kata Sklenka. “Xi berada dalam kondisi perang. Tidak ada keraguan tentang itu. Hal itu didukung oleh basis industri yang melampaui produksi dunia dalam hal kapal dan baja, mineral berharga dan satelit, amunisi.”

"Kapasitas pembuatan kapal China dilaporkan 230 kali lipat kapasitas yang dimiliki Amerika Serikat,” lanjut jenderal AS tersebut. “Mereka lebih dari dua kali lipat membangun kapal selam bertenaga nuklir, persenjataan rudal balistik dan jelajah mereka mengalami ekspansi yang cepat.”

“Persediaan senjata nuklir mereka adalah yang paling cepat berkembang di dunia. Mereka mengejar taktik perang yang inovatif dan cerdas,” kata Sklenka. “Mereka menggunakan artificial intelligence [AI], kawanan drone, mengeksplorasi domain kognitif dan inovatif untuk mencapai dominasi mereka. Mereka membangun desain militer untuk mendominasi Pasifik, dan saya percaya pada akhirnya melampaui Pasifik.”

Menurut Sklenka, niat China jelas. "Mereka ingin merebut kembali julukan Kerajaan Tengah yang mereka identifikasi sendiri, dan mereka ingin melanjutkan apa yang mereka yakini sebagai tempat mereka yang sah di dunia. Mereka tidak tertarik untuk berbagi posisi itu dengan kita atau dengan siapa pun. Pandangan Sekretaris Jenderal Xi adalah bahwa ini adalah waktu mereka, dan inilah konteksnya. Saya menyampaikan semua itu untuk transformasi kita," paparnya.

“Tak seorang pun dari kita yang berseragam saat ini pernah harus beroperasi di dunia di mana lawan yang sah secara bersamaan menantang kita di setiap bidang,” kata Sklenka.

“Kita berbicara tentang hal-hal di bumi dan di luar bumi, secara kinetik dan non-kinetik. Kita harus berjuang untuk sampai ke pertempuran itu, dan kita harus menerima tantangan ini dan tidak beroperasi di bawah naungan cara kita beroperasi di tahun 1980-an dan 1990-an. Sejarah telah membuktikan, dan operasi kita saat ini telah mengkonfirmasi, bahwa masyarakat yang dapat memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan serta mempertahankan pasukan mereka secara paling efektif, pada akhirnya, merekalah yang akan menang," jelas Sklenka.

Melihat ke masa depan, Sklenka menggemakan peringatan yang telah disampaikan The War Zone selama bertahun-tahun tentang kerentanan instalasi militer AS, baik di dalam maupun luar negeri. Peningkatan kapasitas amunisi, sistem senjata tambahan, atau kemajuan dengan AI dan teknologi baru lainnya pada akhirnya tidak akan berarti apa-apa. “Jika Anda tidak dapat meninggalkan instalasi tersebut sejak awal,” katanya.

“Kemampuan untuk memobilisasi dan mengerahkan pasukan didukung oleh kesiapan instalasi kita. Ini adalah konsep yang baru sekarang benar-benar mulai kita pahami.”

“Pangkalan, pos, dan stasiun kita adalah garis depan medan yang menentukan. Dan saya tidak hanya berbicara tentang yang ada di rantai pulau pertama. Ini bukan hanya MCIPAC [Instalasi Korps Marinir Pasifik]. Instalasi CONUS kita rentan terhadap serangan non-kinetik," katanya.

Serangan non-kinetik akan sama melemahkannya dan sama pentingnya secara strategis seperti serangan kinetik apa pun yang akan terjadi. "Dan serangan ini akan membawa kesan tidak menimbulkan kerugian yang dirancang untuk membingungkan para pengambil keputusan dan menabur kekacauan selama fase paling kritis dari pertempuran, permulaan, tembakan pertama dari perang berikutnya," terangnya.

Serangan pertama itu, kata Sklenka, kemungkinan besar tidak akan dilancarkan oleh rudal atau pesawat pengebom.

“Kemungkinan besar tidak akan ditembakkan di Laut China Selatan atau di Selat Taiwan,” jelasnya. “Itu akan berupa serangan siber terhadap jaringan listrik di pangkalan kita, kampanye disinformasi yang menargetkan keluarga militer, atau kawanan drone yang berasal dari salah satu instalasi kita.”

Kekhawatiran akan serangan drone lokal persis seperti yang dikhawatirkan The War Zone telah lama memprediksi dan menjadi kenyataan tahun lalu di Rusia dan Iran. Juni lalu, Ukraina meluncurkan "Operasi Jaring Laba-laba", serangan jarak dekat yang berani terhadap pangkalan udara Rusia, menghancurkan sejumlah besar pesawat pengebom strategis dengan drone yang dioperasikan dari jarak jauh yang ditempatkan di truk di dekat instalasi tersebut.

"Operasi Jaring Laba-laba" diikuti sekitar dua minggu kemudian oleh operasi yang dilakukan Israel, menggunakan drone yang telah dipersiapkan di dalam Iran untuk menyerang pertahanan udara Republik Islam tersebut.

“Saya pikir instalasi kita harus mulai diperlakukan sebagai platform pertempuran,” kata Sklenka. “Kita membutuhkan solusi terbaik untuk melawan UAS [Unmanned Aircraft System]. Kita harus berhenti membicarakannya, mulai mewujudkannya. Kita membutuhkan daya yang tangguh. Kita harus mampu mengatasi ketika komunikasi kita terputus dan melanjutkan tindakan komunikasi tersebut. Kita membutuhkan infrastruktur yang kuat dan jaringan yang andal.”

Permohonannya untuk memperkuat infrastruktur bertentangan dengan pemikiran beberapa pemimpin militer AS, khususnya di Pasifik, yang telah meremehkan kebutuhan untuk melakukan lebih banyak upaya untuk memperkuat pangkalan yang ada secara fisik.

Sklenka memiliki saran lain untuk melindungi instalasi. “Kita membutuhkan pertahanan pangkalan terintegrasi, dan kita membutuhkan bantuan industri untuk melakukan semua ini,” desaknya.

“Kita tidak hanya akan berperang dari pangkalan kita. Dalam banyak kasus, kita akan berperang untuk pangkalan-pangkalan itu. Itu adalah konsep yang baru bagi kita. Kita harus mulai menerimanya.”

JAKARTA - Dugaan korupsi sistemik di tubuh militer China kembali menjadi sorotan setelah berbagai laporan menggambarkan adanya penyalahgunaan logistik, eksploitasi prajurit, hingga penyimpangan dalam pengelolaan perlengkapan militer.

Berbagai laporan dan kesaksian dari dalam tubuh militer menggambarkan bahwa apa yang selama ini diproyeksikan sebagai kekuatan militer modern dan disiplin sesungguhnya menghadapi persoalan serius berupa korupsi, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dikutip dari PML Daily, Minggu (26/4/2026), salah satu bentuk korupsi yang paling mendasar terlihat dari pemotongan jatah makan prajurit. Tunjangan konsumsi tentara dilaporkan dipangkas secara sistematis, membuat banyak rekrutan hanya menerima makanan seadanya, jauh dari standar resmi yang telah ditetapkan.

Alih-alih menerima ayam utuh, ikan layak konsumsi, atau nutrisi memadai, banyak prajurit disebut hanya diberi bagian murah seperti leher ayam, ekor ikan, dan kubis, sementara potongan terbaik dialihkan kepada perwira dan pejabat militer senior.

Praktik ini dinilai menjadi simbol nyata bagaimana struktur hierarki militer lebih banyak menguntungkan elite internal dibandingkan anggota di garis bawah. Pengamat menilai, militer yang bahkan gagal memberi makan prajuritnya secara layak akan kesulitan mempertahankan citra sebagai kekuatan global yang kredibel.

Meluasnya Korupsi

Korupsi juga meluas ke sektor logistik dan operasional. Dalam sejumlah unit kendaraan militer, bahan bakar disebut rutin disedot dan dijual demi keuntungan pribadi. Beberapa laporan bahkan menggambarkan situasi darurat ketika konvoi kendaraan tidak dapat bergerak karena tangki bahan bakarnya telah dikosongkan untuk dijual kembali.

Unit logistik, yang seharusnya menopang kesiapan tempur, disebut berubah menjadi “ladang emas” bagi pejabat yang memperoleh jabatan melalui suap dan kemudian berupaya mengembalikan modal mereka melalui praktik korupsi.

Fenomena ini dinilai bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan pola sistemik yang telah mengakar dalam berbagai lapisan organisasi.

Selain persoalan ekonomi dan logistik, budaya kekerasan terhadap rekrutan baru juga menjadi sorotan. Berbagai laporan menggambarkan praktik perundungan, pemukulan, serta hukuman fisik berat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan militer.

Beberapa rekrutan dilaporkan mengalami gangguan mental serius akibat tekanan tersebut, sementara upaya melarikan diri justru berujung hukuman pidana atas tuduhan desersi.

Kekuatan di Atas Kertas

Situasi ini menunjukkan bahwa disiplin dalam militer tidak selalu dibangun melalui profesionalisme, melainkan sering kali melalui rasa takut dan intimidasi.

Sementara propaganda resmi Partai Komunis China terus menggambarkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sebagai institusi yang “melayani rakyat", sejumlah pengamat menilai pengerahan militer dalam berbagai operasi sipil sering kali lebih berfungsi sebagai alat intimidasi politik ketimbang bantuan kemanusiaan murni.

Persoalan lain yang tak kalah serius muncul dalam pengelolaan persenjataan dan perlengkapan militer. Laporan menyebut senjata berkualitas tinggi kerap dijual ke luar negeri karena pembeli asing menuntut standar inspeksi ketat, sementara untuk kebutuhan domestik, pengawasan kualitas lebih longgar dan manipulasi data lebih mudah terjadi.

Akibatnya, kekuatan militer yang dipamerkan melalui angka dan statistik resmi dinilai berisiko hanya menjadi “kekuatan di atas kertas", dengan sejumlah laporan kesiapan tempur yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan.

Para pengamat menilai bahwa korupsi di tubuh militer China mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam sistem politik negara tersebut, di mana loyalitas sering kali dibangun melalui transaksi, promosi dapat dipengaruhi suap, dan posisi strategis menjadi alat akumulasi kekayaan.

Titik Lemah Mendasar

Budaya ini disebut merusak institusi, melemahkan tata kelola pemerintahan, serta mengikis kepercayaan publik.

Meski Beijing terus menampilkan citra kekuatan militer modern melalui modernisasi besar-besaran dan ekspansi strategis, berbagai kritik menyebut fondasi internalnya dapat terancam oleh korupsi struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Dalam konteks ini, sebagian analis menilai strategi utama China mungkin lebih banyak bertumpu pada perang informasi, tekanan psikologis, dan proyeksi kekuatan dibandingkan kemampuan perang jangka panjang yang benar-benar solid.

Kesimpulan dari berbagai kritik tersebut menyoroti bahwa korupsi dapat menjadi titik lemah mendasar bagi ambisi geopolitik Beijing.

Di permukaan, PLA mungkin tampil sebagai simbol kebangkitan kekuatan China. Namun di balik parade, modernisasi, dan retorika nasionalisme, berbagai persoalan internal terus memunculkan pertanyaan besar mengenai daya tahan sebenarnya dari kekuatan tersebut.

JAKARTA - Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menyebut adanya upaya melemahkan TNI sebagai pilar pertahanan negara. Salah satunya dengan menggiring opini negatif untuk mendiskreditkan institusi militer.

"Kami tidak akan diam! Setiap upaya pelemahan TNI adalah ancaman nyata terhadap kedaulatan negara,” kata Presidium BRCT Muh. Ihsanudin Idi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (22/4/2026).

Menurut Ihsanudin, serangan terhadap TNI tersebut tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terstruktur dan sistematis. Tujuannya, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

Lihat video: Pengadilan Militer Terima Berkas Perkara Andrie Yunus, Sidang Perdana Digelar 29 April

"Segala yang mereka sampaikan untuk mendiskreditkan TNI bukan cuma kritik, tetapi pola yang berulang dan terorganisir untuk merusak kepercayaan publik terhadap aparat negara. Kami menolak keras segala bentuk rongrongan itu," tegasnya.

Di sisi lain, BRCT mengingatkan MK agar tidak menjadi pintu masuk bagi kepentingan yang dapat melemahkan institusi negara. “MK harus berdiri di garis konstitusi, bukan menjadi ruang kompromi bagi agenda yang mengancam stabilitas nasional," ucapnya.

Lihat video: TNI Buka Bukti, Bantah Lakukan Penyerangan, Justru KKB Dalang Dibalik Serangan



Ihsanudin juga mengajak seluruh elemen bangsa bersatu menjaga marwah TNI sebagai garda terdepan negara. Menurutnya, menjaga TNI tidak ubahnya menjaga Indonesia dan itu menjadi tanggung jawab semua anak bangsa.

"Jangan biarkan institusi yang menjaga negeri ini justru dilemahkan oleh narasi yang menyesatkan. Ini saatnya kita berdiri dan melawan," katanya.

MELBOURNE - Australia mengumumkan bahwa angkatan daratnya akan dipimpin oleh seorang wanita untuk pertama kalinya dalam sejarah 125 tahunnya, sebagai bagian dari perombakan kepemimpinan angkatan pertahanan negara tersebut.

"Letnan Jenderal Susan Coyle, kepala staf gabungan saat ini, akan menjadi kepala angkatan darat pada bulan Juli," demikian keterangan Pemerintah Australia dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, dilansir Al Jazeera. Ia akan menggantikan Letnan Jenderal Simon Stuart, yang menjabat pada Juli 2022.

Karier Coyle mencakup hampir empat dekade, di mana ia telah memegang beberapa peran komando senior, termasuk selama operasi di Afghanistan dan Timur Tengah.

Pengangkatannya terjadi ketika militer Australia berupaya meningkatkan jumlah perwira wanita di jajarannya. Militer Australia menghadapi gelombang tuduhan pelecehan seksual dan diskriminasi sistemik.

“Mulai Juli, kita akan memiliki kepala angkatan darat perempuan pertama dalam sejarah 125 tahun Angkatan Darat Australia,” kata Perdana Menteri Anthony Albanese dalam sebuah pernyataan.

Menteri Pertahanan Richard Marles menyebut penunjukan Coyle sebagai “momen yang sangat bersejarah”.

“Seperti yang Susan katakan kepada saya, Anda tidak bisa menjadi apa yang tidak Anda lihat,” kata Marles.

“Pencapaian Susan akan sangat berarti bagi perempuan yang bertugas di Angkatan Pertahanan Australia saat ini dan perempuan yang berpikir untuk bertugas di Angkatan Pertahanan Australia di masa depan.”

Angkatan darat Australia sedang mengalami transformasi besar, melengkapi diri dengan daya tembak jarak jauh, drone, dan alat tempur modern lainnya.

Coyle, 55 tahun, menekankan pengalamannya di bidang-bidang seperti perang siber. “Luasnya pengalaman ini memberikan fondasi yang kuat untuk tanggung jawab komando dan kepercayaan yang diberikan kepada saya,” katanya.

Perempuan saat ini membentuk sekitar 21 persen dari angkatan pertahanan Australia, atau ADF, dan 18,5 persen dari peran kepemimpinan senior. ADF telah menetapkan target 25 persen dari keseluruhan partisipasi perempuan pada tahun 2030.

Oktober lalu, gugatan class action diajukan terhadap ADF yang menuduh mereka gagal melindungi ribuan perwira perempuan dari serangan seksual, pelecehan, dan diskriminasi sistematis.

Pemerintah pada hari Senin juga menunjuk Wakil Laksamana Mark Hammond, kepala angkatan laut saat ini, sebagai kepala ADF, menggantikan Laksamana David Johnston.

Wakil kepala angkatan laut saat ini, Laksamana Muda Matthew Buckley, akan menggantikan Hammond sebagai kepala cabang tersebut.

JAKARTA - Pembersihan besar-besaran pejabat militer oleh Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, Xi Jinping, dilaporkan lebih luas dari yang sebelumnya dipahami, mencakup sejumlah posisi penting di berbagai cabang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Temuan tersebut disampaikan oleh ChinaPower Project dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta dinamika keamanan terkait Taiwan.

Dikutip dari ipdefenseforum.com, Kamis (19/3/2026), para analis menilai langkah Xi memiliki implikasi terhadap keseimbangan keamanan regional, terutama mengingat sikap Beijing yang mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk merebutnya.

Skala Pembersihan Meluas

Menurut data ChinaPower, Xi telah secara resmi mencopot 36 jenderal dan letnan jenderal sejak 2022, selain mengganti menteri pertahanan dan sedikitnya 10 anggota Komisi Militer Pusat.

Selain itu, terdapat sekitar 65 perwira lain yang dilaporkan hilang atau diduga telah dicopot dari jabatannya.

Secara keseluruhan, laporan tersebut menyebut lebih dari 100 pejabat militer senior telah terdampak dalam kampanye anti-korupsi yang dijalankan Xi dalam beberapa tahun terakhir.

Kampanye tersebut secara resmi ditujukan untuk memberantas korupsi, termasuk praktik suap dan pelanggaran etika di tubuh militer.

Namun, sejumlah analis menilai langkah tersebut juga berfungsi sebagai upaya konsolidasi kekuasaan politik di dalam struktur militer.

Dampak terhadap Kesiapan Militer

Para pengamat menyebut pembersihan ini berpotensi melemahkan kesiapan militer China dalam jangka pendek.

Pergantian besar-besaran pejabat senior dinilai dapat mengganggu rantai komando, perencanaan operasional, serta koordinasi antar-unit militer.

Selain itu, penggantian komandan berpengalaman dengan perwira yang lebih baru dinilai dapat memengaruhi kompetensi profesional militer.

Profesor Massachusetts Institute of Technology dan pakar militer China, M. Taylor Fravel, menyoroti dilema tersebut.

“Xi telah menyingkirkan banyak orang ini, dan hal itu jelas dikaitkan dengan kurangnya loyalitas terhadap dirinya dan partai,” ujar Fravel kepada The New York Times.

“Namun ia juga membutuhkan keahlian untuk membangun militer yang diinginkannya—loyalitas sekaligus kompetensi—dan bagaimana ia akan menemukan orang-orang seperti itu? Itu akan menjadi lebih sulit sekarang,” lanjutnya.

Implikasi terhadap Taiwan

Sejumlah analis menilai pembersihan internal tersebut dapat mengurangi ancaman langsung terhadap Taiwan dalam jangka pendek.

Pergantian kepemimpinan dan proses investigasi terhadap pejabat militer dinilai dapat memperlambat pengambilan keputusan serta mengurangi inisiatif di tingkat komando.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat persiapan operasi militer berskala besar yang membutuhkan koordinasi kompleks.

Namun, di sisi lain, langkah tersebut juga dinilai memperkuat kendali politik Xi terhadap PLA.

Militer China beroperasi sebagai alat Partai Komunis China, sehingga loyalitas terhadap partai—dan terhadap Xi secara pribadi—menjadi faktor utama dalam promosi dan pengambilan keputusan.

Risiko Jangka Panjang

Para analis memperingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu kepemimpinan dapat mengurangi ruang diskusi internal dalam struktur militer.

Tanpa adanya perwira senior yang berani mengkritik strategi berisiko, kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan strategis dinilai meningkat.

Selain itu, laporan juga menunjukkan adanya masalah struktural dalam militer China, termasuk dugaan kelemahan dalam pengadaan peralatan, logistik, serta sistem persenjataan.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan PLA dalam menghadapi konflik berskala besar, meski modernisasi militer China terus berlangsung pesat.

Ketidakpastian di Indo-Pasifik

Terlepas dari gangguan jangka pendek, para analis menilai ambisi jangka panjang China terhadap Taiwan tidak berubah.

Sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat sebelumnya menyebut adanya target kesiapan militer pada 2027, yang diyakini sebagai batas waktu bagi PLA untuk memiliki kemampuan melakukan invasi ke Taiwan.

Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kawasan Indo-Pasifik.

Di satu sisi, pembersihan militer dapat menurunkan risiko konflik dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, dinamika tersebut juga berpotensi meningkatkan ketidakstabilan dalam jangka panjang.

BEIJING - Presiden China Xi Jinping berjanji untuk melanjutkan kampanye melawan korupsi di dalam militer setelah beberapa komandan senior diberhentikan karena tuduhan korupsi dan pelanggaran.

Presiden menyampaikan peringatannya selama pidato di hadapan delegasi dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan Kepolisian Bersenjata Rakyat pada hari Sabtu.

“Tidak boleh ada tempat di militer bagi mereka yang tidak setia kepada partai, dan tidak ada tempat bagi elemen korup,” kata Xi, dilansir RT.

Ia menyerukan pengawasan ketat di “bidang-bidang utama seperti aliran dana, pelaksanaan kekuasaan, dan kontrol kualitas” selama rencana lima tahun berikutnya yang akan disetujui akhir bulan ini.

Setelah mengamankan masa jabatan ketiganya pada tahun 2023, Xi memulai penindakan terhadap korupsi di angkatan bersenjata dan Politbiro Partai Komunis China. Kampanye ini telah menyebabkan pemecatan beberapa anggota Komisi Militer Pusat (CMC) dan puluhan jenderal. Pada tahun 2023, Partai Komunis China memecat dua mantan menteri pertahanan.

Awal tahun ini, otoritas China meluncurkan penyelidikan anti-korupsi terhadap Zhang Youxia, wakil ketua CMC, atas dugaan "pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum." Media Barat menduga bahwa Zhang mungkin dituduh membocorkan informasi tentang program nuklir China kepada AS.

Badan Intelijen Pusat (CIA) baru-baru ini memperbarui upaya untuk merekrut informan di PLA, merilis iklan berbahasa Mandarin yang menargetkan anggota militer yang memiliki akses ke informasi sensitif tentang teknologi militer.

Kementerian Luar Negeri China telah mengutuk iklan tersebut, berjanji untuk "memerangi infiltrasi dan kegiatan sabotase dari kekuatan anti-China asing."

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara dan menyatakan siap bertolak ke Teheran, Iran untuk memfasilitasi dialog antara Israel-Amerika Serikat vs Iran demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merilis siaran pers dan Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu, Sabtu (1/3/2026).

Di sisi lain, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah yang dipicu oleh serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

JK menilai konflik terbaru ini merupakan tragedi besar, apalagi terjadi di tengah negosiasi nuklir antara Washington dan Teheran yang sedang berlangsung, suatu kondisi yang menurutnya seharusnya mendorong penyelesaian damai daripada serangan bersenjata.

“Dari segi etik kalau mereka sedang merunding, jangan diserang; ini memang keadaan yang bagi kita semua sangat memprihatinkan,” ujarnya di kediaman pribadinya di Brawijaya, Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Dalam keterangannya, JK juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Dia menyebut peristiwa ini turut mencerminkan kompleksitas kondisi internal Iran, di mana terdapat berbagai kelompok dengan orientasi politik yang berbeda mulai dari pemerintah konvensional, kelompok reformis, hingga pendukung monarki lama.

“Ini memang suatu hal yang menjadi bagian keprihatinan kita kepada masalah Amerika Serikat dengan sifat dan kekejaman yang mereka lakukan oleh Iran ini kita tentu sangat bersedih bahwa pemimpin Iran Ali Khomeini wafat,” ucapnya.

JK menilai pola konflik yang makin melibatkan kekuatan militer dan “serangan-preemptive” seperti yang terlihat antara AS–Israel dan Iran berpotensi memperluas ketidakstabilan di Timur Tengah.

“Jadi, tidak semua memang Iran itu ada suatu namun demikian dengan membunuh pimpinan Ali Khomeini itu juga suatu hal yang sangat kita sayangkan gitu kan dan kita bersedih dan berduka karena h

al tersebut dan Indonesia tentu sebagai negara yang menurut Tashil al-Mu'afalaidi benar-benar ini tentu berupaya bagaimana kita setidaknya menyerukan, mendoakan ini agar berhenti segera situasi ini,” imbuhnya.

Indonesia Perlu Serukan Perdamaian

Mantan Wapres tersebut kemudian menyerukan agar berbagai pihak, termasuk Indonesia, terus mengupayakan pesan-pesan perdamaian dan menahan diri dalam menanggapi konflik yang berlangsung.

Menurutnya, menerapkan kebijakan yang mendorong dialog dan penyelesaian damai jauh lebih menjanjikan ketimbang eskalasi militer yang hanya akan menambah penderitaan rakyat dan memperpanjang konflik.

Pendekatan yang dia ajukan sejajar dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang telah menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas setiap negara serta mengajak semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan kembali ke jalur diplomasi.

JK menutup pernyataannya dengan harapan bahwa konflik tersebut dapat segera mereda dan tidak meluas, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional, sembari menyerukan perlunya upaya perdamaian yang terus digaungkan oleh seluruh negara yang memiliki pengaruh di dunia internasional.

“kita setidaknya menyerukan, mendoakan ini agar berhenti segera situasi ini karena untuk mendamaikan itu sulit sekali dan tidak mungkin kita lakukan seperti apa yang kita harapkan seperti itu,” pungkas JK.

JAKARTA - Pakistan telah menyatakan perang terbuka terhadap pemerintah Taliban Afghanistan menyusul bentrokan baru di sepanjang perbatasan kedua negara.

Eskalasi terjadi setelah Pakistan membombardir Kabul dan Kandahar di Afghanistan pada hari Jumat (27/2/2026), beberapa jam setelah pasukan Afghanistan menyerang pasukan perbatasan Pakistan dalam apa yang dikatakan pemerintah Taliban sebagai pembalasan atas serangan udara mematikan awal pekan ini.

"Kesabaran kami telah mencapai batasnya. Sekarang ini adalah perang terbuka antara kami dan Anda," tulis Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif di X saat militer Pakistan meluncurkan Operasi Ghazab Lil Haq terhadap Afghanistan.

Saat kekerasan meningkat, kedua militer mengatakan mereka telah membunuh puluhan tentara di pihak lain, membuat gencatan senjata yang dimediasi Qatar tampak semakin goyah.

Mengacu pada data, militer Pakistan jelas unggul telak atas militer Afghanistan. Terlebih, Pakistan tercatat sebagai satu-satunya negara Islam yang bersenjata nuklir.

Perbandingan Kekuatan Militer Pakistan vs Afghanistan

1. Peringkat

•Pakistan: 14 dari 145 negara di dunia

•Afghanistan: 121 dari 145 negara di dunia

2. Anggaran Pertahanan

•Pakistan: USD9,1 miliar

•Afghanistan: USD145 juta

3. Personel Militer Aktif

•Pakistan: 660.000

•Afghanistan: 75.000

4. Angkatan Udara

•Pakistan

Total pesawat: 1.397

Jet tempur: 331

Pesawat khusus: 90

Pesawat angkut: 63

Pesawat latih: 563

Pesawat misi khusus: 27

Pesawat tanker: 4

Helikopter: 379

Helikopter serang: 55

•Afghanistan

Total pesawat: 5

Jet tempur: 0

Pesawat khusus: 0

Pesawat angkut: 2

Pesawat latih: 0

Pesawat misi khusus: 0

Pesawat tanker: 0

Helikopter: 3

Helikopter serang: 0

5. Angkatan Darat

•Pakistan

Kendaraan lapis baja: 59.044

Artileri self-propelled: 662

Artileri derek: 2.629

Proyektor roket mobile: 652

•Afghanistan

Kendaraan lapis baja: 3.902

Artileri self-propelled: 0

Artileri derek: 0

Proyektor roket mobile: 0

6. Angkatan Laut

•Pakistan

Total armada kapal: 120

Kapal induk: 0

Kapal selam: 8

Kapal perusak: 0

Frigate: 9

Corvette: 6

Kapal patroli: 79

Kapal penyapu ranjau: 3

•Afghanistan

Total armada kapal: data tak tersedia

Kapal induk: data tak tersedia

Kapal selam: data tak tersedia

Kapal perusak: data tak tersedia

Frigate: data tak tersedia

Corvette: data tak tersedia

Kapal patroli: data tak tersedia

Kapal penyapu ranjau: data tak tersedia

7. Senjata Nuklir

•Pakistan: 170 hulu ledak nuklir

•Afghanistan: 0

Sumber: Global Fire Power 2026

TOKYO - Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) telah melakukan sejumlah perubahan doktrin yang bertujuan untuk meningkatkan postur ofensif mereka—menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan mereka terhadap konstitusi pasifis negara tersebut. Namun, beberapa bulan terakhir, retorika permusuhan dengan China justru makin menguat.

Konstitusi Jepang pasca Perang Dunia II membatasi kekuatan militer ofensif secara terang-terangan. Namun saat ini, Jepang memiliki salah satu angkatan bersenjata paling maju secara teknologi di Asia. Pertanyaan mendesak, seiring dengan kebangkitan Tiongkok, adalah apakah militer Jepang masih murni defensif, atau apakah militer Jepang sedang berevolusi menuju kemampuan ofensif sebagai respons terhadap ancaman regional.

Berani Bermusuhan dengan China, Bagaimana Kekuatan Pasukan Bela Diri Jepang?

1. Bersifat Defensif

Melansir National Interest, pasal 9 Konstitusi pasifis Jepang pasca-1945 menolak perang sebagai hak kedaulatan. Pada tahun 1954, tak lama setelah Amerika Serikat mengakhiri pendudukan militernya, Tokyo membentuk Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF), dengan postur militer yang dibingkai secara ketat sebagai defensif. Jepang mengandalkan aliansi keamanan mereka dengan Amerika untuk pencegahan yang lebih luas di luar JSDF.

Namun Asia telah berubah secara signifikan sejak tahun 1950-an. Meningkatnya aktivitas angkatan laut dan udara Tiongkok di Laut Cina Timur, dan di sekitar Taiwan, telah membuat Jepang waspada. Uji coba rudal Korea Utara di atas Jepang, patroli udara dan laut Rusia di dekat wilayah Jepang telah menyebabkan ketegangan, dan meningkatnya persaingan kekuatan besar telah memaksa penilaian ulang model pertahanan murni Jepang.

2. Sistem Pertahanan Berlapis

Postur pertahanan Jepang yang secara nominal bergantung pada sistem pertahanan udara, maritim, dan rudal. Di udara, Jepang mengandalkan F-15J dan varian F-35A dan B.

Unit udaranya terintegrasi dengan sistem pertahanan rudal, dengan Patriot PAC-3 dan kapal perusak Aegis yang menyediakan pertahanan berlapis.

3, Mengandalkan Kapal Selam

Di laut, Jepang memiliki kemampuan perang anti-kapal selam (ASW) yang kuat dan armada kapal perusak yang sangat mumpuni. Kapal selam diesel-elektrik Jepang termasuk yang paling senyap di kawasan ini. Secara keseluruhan, Jepang berfokus pada perlindungan jalur laut dan pertahanan teritorial. Berkaitan dengan pertahanan rudal, Jepang memiliki kapal perusak Aegis BMD berbasis laut dan sistem Patriot berbasis darat, dengan penekanan pada pencegatan rudal balistik Korea Utara.

Namun, semakin sering, Jepang membahas doktrin "serangan balik" dan akuisisi rudal jelajah jarak jauh—suatu langkah yang sulit dibenarkan di bawah doktrin militer "defensif". Sementara itu, kapal serbu amfibi kelas Izumo sedang dikonversi untuk mengoperasikan F-35B, memungkinkan proyeksi kekuatan di luar pantai Jepang. Dan yang penting, Jepang sedang mengembangkan dan memperoleh senjata jarak jauh yang mampu menyerang lokasi peluncuran—menandakan pergeseran doktrin utama menuju opsi respons preemptif.

4. Sering Gelar Latihan Perang dengan AS

Dari perspektif taktis, Jepang mengoperasikan pasukan yang sangat terlatih dengan kemampuan ISR yang kuat dan interoperabilitas yang erat dengan pasukan AS. Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) menekankan pada respons cepat, operasi terdistribusi, dan pertahanan rantai pulau.

Namun secara strategis, Tokyo telah secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan tampaknya berupaya mencapai pencegahan tanpa meninggalkan kerangka konstitusionalnya. Negara kepulauan ini jelas bergerak menuju kapasitas pencegahan yang lebih otonom, dengan mengurangi ketergantungan pada kemampuan serangan AS.

5. Mewaspadai China dan Korea Utara

Pergeseran ini terjadi ketika China memperluas angkatan laut dan pasukan rudalnya, ketika Korea Utara berperilaku tidak terduga dengan postur rudal dan nuklirnya, dan ketika Rusia memperbarui kehadirannya di Pasifik. Jepang berupaya merespons dengan memperkuat keunggulan kualitatif dan modernisasi intensif teknologi.

Namun, kendala konstitusional Jepang sangat sensitif secara politik, dan ukuran kekuatan militernya akan selalu terbatas dibandingkan dengan Tiongkok. Demikian pula, tantangan demografis negara tersebut—terutama angka kelahiran yang rendah—akan memengaruhi pasokan tenaga kerja militer dalam jangka panjang.

Mengingat kendala-kendala ini, kemungkinan besar strategi militer Jepang akan tetap fundamental defensif untuk saat ini. Tetapi kemampuannya semakin mengaburkan batas antara pertahanan dan serangan terbatas. Dalam persaingan kekuatan besar, Jepang membangun alat untuk mencegah musuh-musuh regionalnya—pergeseran yang mencerminkan realisme daripada militerisme pertengahan abad yang mendahuluinya.