REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang akan menyusun anggaran tambahan untuk tahun fiskal 2026 senilai lebih dari 3 triliun yen atau sekitar Rp 342 triliun guna mengantisipasi kenaikan harga energi di tengah ketegangan Timur Tengah yang berkepanjangan. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Senin (25/5/2026).

Takaichi mengatakan rancangan anggaran itu kemungkinan akan diajukan kepada parlemen pekan depan. Dia juga menyebut pemerintah akan menggunakan dana cadangan sebesar 500 miliar yen untuk membantu rumah tangga membayar tagihan utilitas pada periode Juli hingga September saat kebutuhan pendingin udara meningkat.

Langkah dukungan yang dijadwalkan disetujui kabinet pada Selasa (26/5/2026), diperkirakan dapat mengurangi biaya energi sekitar 5.000 yen per rumah tangga selama tiga bulan, kata Takaichi dilansir laman Kyodo-OANA.

Takaichi mengatakan anggaran tambahan untuk tahun fiskal berjalan yang dimulai pada April akan dibiayai melalui penerbitan tambahan obligasi penutup defisit. Namun, dia menepis kekhawatiran bahwa langkah tersebut akan mempengaruhi pasar obligasi.

Kekhawatiran pasar terhadap memburuknya kondisi fiskal Jepang dan percepatan inflasi telah mendorong kenaikan biaya pinjaman, dengan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun mencapai level tertinggi dalam sekitar tiga dekade.

Takaichi juga menjelaskan total penerbitan obligasi tidak akan berubah karena pemerintah tidak lagi perlu menerbitkan sekitar 3 triliun yen obligasi yang sebelumnya direncanakan untuk tahun fiskal 2025 berkat peningkatan penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya.

Pemerintah juga akan membentuk dana cadangan khusus untuk merespons dampak situasi di Timur Tengah, seperti melonjaknya harga minyak mentah, ujar Takaichi.

“Kami akan semakin meningkatkan upaya untuk memastikan kehidupan masyarakat, mata pencaharian, dan aktivitas ekonomi tidak terganggu,” katanya, seraya menambahkan bahwa anggaran yang direncanakan tersebut disusun untuk “melakukan segala upaya yang memungkinkan guna meminimalkan risiko.”