REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang akan menyusun anggaran tambahan untuk tahun fiskal 2026 senilai lebih dari 3 triliun yen atau sekitar Rp 342 triliun guna mengantisipasi kenaikan harga energi di tengah ketegangan Timur Tengah yang berkepanjangan. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Senin (25/5/2026).

Takaichi mengatakan rancangan anggaran itu kemungkinan akan diajukan kepada parlemen pekan depan. Dia juga menyebut pemerintah akan menggunakan dana cadangan sebesar 500 miliar yen untuk membantu rumah tangga membayar tagihan utilitas pada periode Juli hingga September saat kebutuhan pendingin udara meningkat.

Langkah dukungan yang dijadwalkan disetujui kabinet pada Selasa (26/5/2026), diperkirakan dapat mengurangi biaya energi sekitar 5.000 yen per rumah tangga selama tiga bulan, kata Takaichi dilansir laman Kyodo-OANA.

Takaichi mengatakan anggaran tambahan untuk tahun fiskal berjalan yang dimulai pada April akan dibiayai melalui penerbitan tambahan obligasi penutup defisit. Namun, dia menepis kekhawatiran bahwa langkah tersebut akan mempengaruhi pasar obligasi.

Kekhawatiran pasar terhadap memburuknya kondisi fiskal Jepang dan percepatan inflasi telah mendorong kenaikan biaya pinjaman, dengan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun mencapai level tertinggi dalam sekitar tiga dekade.

Takaichi juga menjelaskan total penerbitan obligasi tidak akan berubah karena pemerintah tidak lagi perlu menerbitkan sekitar 3 triliun yen obligasi yang sebelumnya direncanakan untuk tahun fiskal 2025 berkat peningkatan penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya.

Pemerintah juga akan membentuk dana cadangan khusus untuk merespons dampak situasi di Timur Tengah, seperti melonjaknya harga minyak mentah, ujar Takaichi.

“Kami akan semakin meningkatkan upaya untuk memastikan kehidupan masyarakat, mata pencaharian, dan aktivitas ekonomi tidak terganggu,” katanya, seraya menambahkan bahwa anggaran yang direncanakan tersebut disusun untuk “melakukan segala upaya yang memungkinkan guna meminimalkan risiko.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jepang mengurangi impor minyak dari Timur Tengah sebesar 67,2 persen dibanding April tahun lalu, menurut statistik perdagangan luar negeri yang dirilis Kementerian Keuangan Jepang, Kamis (21/5). Volume impor minyak Jepang dari Timur Tengah pada April 2026 tercatat sebesar 3,84 juta kiloliter, kata kementerian itu.

Kantor beritaKyodo melaporkan bahwa angka tersebut merupakan level terendah sejak 1979.

Jepang mengandalkan 94 persen impor minyaknya dari Timur Tengah dan hampir seluruhnya dikirim melalui Selat Hormuz.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.

AS dan Iran kemudian mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April. Namun, pembicaraan lanjutan di Islamabad, Pakistan, tidak menghasilkan kesepakatan.

Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi Iran waktu untuk mengajukan "proposal terpadu."

Eskalasi konflik di kawasan itu menyebabkan blokade de facto terhadap Selat Hormuz, jalur utama pasokan minyak dan gas alam cair dari Teluk Persia ke pasar global, serta mempengaruhi ekspor dan produksi minyak.

Gangguan di Selat Hormuz juga memicu kenaikan harga bahan bakar dan produk industri di berbagai negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang bersiap melakukan pelepasan cadangan minyak strategis terbesar sepanjang sejarah guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dilansir The Guardian, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa langkah tersebut akan dimulai pekan ini, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di Iran terhadap jalur distribusi energi global.

Pelepasan ini mencakup sekitar 80 juta barel minyak, setara dengan 45 hari kebutuhan domestik Jepang. Sebelumnya, pemerintah juga telah menyetujui pelepasan cadangan sektor swasta setara 15 hari konsumsi.

Langkah tersebut diambil di tengah kekhawatiran bahwa arus kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz dapat terganggu. Jalur ini merupakan salah satu rute vital bagi distribusi energi global, khususnya bagi Jepang yang mengimpor lebih dari 90% kebutuhan minyak mentahnya dari kawasan Timur Tengah.

Dalam pernyataannya, Takaichi menegaskan bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah sangat krusial, tidak hanya bagi Jepang tetapi juga bagi perekonomian global. Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan mengedepankan upaya diplomatik bersama negara-negara terkait.

Takaichi sebelumnya juga menolak permintaan Presiden AS Donald Trump untuk mengerahkan pasukan pertahanan maritim Jepang ke kawasan tersebut, dengan alasan keterbatasan konstitusi pascaperang Jepang.

Dari sisi kapasitas, langkah pelepasan ini melampaui respons Jepang saat krisis nuklir Fukushima Daiichi nuclear disaster pada 2011. Saat itu, pelepasan cadangan dilakukan dalam skala yang lebih kecil meskipun seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir sempat dihentikan.

Hingga akhir tahun lalu, Jepang tercatat memiliki cadangan minyak sekitar 470 juta barel, atau setara 254 hari konsumsi domestik, memberikan bantalan yang cukup besar dalam menghadapi potensi krisis energi.

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan kebijakan subsidi bahan bakar untuk menahan harga bensin di kisaran 170 yen per liter, setelah sebelumnya sempat menyentuh rekor 190,8 yen per liter. Skema subsidi ini akan dievaluasi secara berkala mengikuti pergerakan harga minyak global.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pihaknya siap memfasilitasi pelayaran kapal-kapal Jepang melalui Selat Hormuz.

Melansir Kyodo News pada Sabtu (21/3/2026), Araghchi mengatakan pembahasan terkait izin pelayaran melalui jalur strategis pengiriman minyak global tersebut masih berlangsung antara kedua negara. Dia juga menegaskan bahwa Iran tidak menutup Selat Hormuz.

“Kami tidak menutup selat tersebut. Jalur itu tetap terbuka,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa Iran, yang diserang oleh Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari, tidak menginginkan sekadar gencatan senjata, melainkan pengakhiran perang secara penuh, menyeluruh, dan permanen.

Araghchi menjelaskan Iran tidak menutup jalur pelayaran strategis itu, tetapi menerapkan pembatasan terhadap kapal-kapal milik negara yang terlibat dalam serangan terhadap Iran. Sebaliknya, Teheran menawarkan bantuan bagi negara lain untuk melintas dengan aman di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan.

Dia menambahkan Iran siap menjamin keamanan pelayaran bagi negara seperti Jepang jika koordinasi dilakukan dengan pihak Teheran.

Adapun, Jepang bergantung pada Timur Tengah untuk lebih dari 90% impor minyak mentahnya, yang sebagian besar diangkut melalui Selat Hormuz.

Menurut Araghchi, isu pelayaran kapal Jepang di selat tersebut juga dibahas dalam pertemuan terbarunya dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Dia mengatakan pembicaraan masih berlanjut, meski detailnya belum dapat diungkapkan.

Iran juga menolak seruan gencatan senjata sementara, dengan menegaskan bahwa setiap penyelesaian konflik harus mencakup jaminan tidak adanya serangan di masa depan serta kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama perang.

Araghchi menyebut perang tersebut sebagai konflik yang “dipaksakan" kepada Iran, seraya mengatakan Teheran sebelumnya tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat ketika serangan dimulai.

“Ini adalah tindakan agresi ilegal tanpa provokasi,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa respons Iran merupakan bentuk pembelaan diri dan akan terus dilakukan selama diperlukan.

Dia juga menyerukan komunitas internasional, termasuk Jepang, untuk mengambil sikap terhadap serangan tersebut, sambil menyampaikan apresiasi atas posisi Tokyo yang selama ini dianggap seimbang dan adil serta hubungan persahabatan yang telah lama terjalin dengan Iran.

Araghchi menambahkan sejumlah negara saat ini berupaya memediasi penyelesaian konflik, dan Iran terbuka terhadap berbagai inisiatif serta bersedia mempertimbangkan proposal yang diajukan.

Namun, dia juga mengisyaratkan bahwa meskipun upaya diplomasi terus berlangsung, Amerika Serikat dinilai belum menunjukkan kesiapan untuk mencapai penyelesaian yang sungguh-sungguh.

Perang yang berlangsung kini berkembang menjadi konfrontasi yang lebih luas, memicu kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan serta keamanan pasokan energi global yang melintasi Selat Hormuz.