Kalau membandingkan ekonomi triwulan I 2026 terhadap triwulan I 2025 tumbuh 5,96 persen

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp532,66 triliun, dan atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp888,44 triliun pada triwulan I tahun ini.

"Kalau membandingkan ekonomi triwulan I 2026 terhadap triwulan I 2025 tumbuh 5,96 persen," kata Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Timur Nurul Adriana dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa.

Menurut lapangan usaha, ekonomi Jatim tersebut ditopang oleh Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 13,44 persen, diikuti lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum yang tumbuh 10,53 persen.

Kemudian juga didukung oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 8,13 persen serta lapangan usaha Pengadaan Air yang tumbuh 7,87 persen.

Menurut pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 20,33 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 8,77 persen.

Selanjutnya Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 7,50 persen serta Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh 5,89 persen.

Berikutnya, Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 1,96 persen sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 3 persen.

Sementara itu, secara spasial struktur perekonomian Pulau Jawa pada triwulan I-2026 didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Jawa sebesar 29,13 persen, diikuti Provinsi Jawa Timur 25,16 persen, Provinsi Jawa Barat 22,63 persen, Provinsi Jawa Tengah 14,50 persen, Provinsi Banten 7,00 persen, dan Provinsi DI Yogyakarta 1,57 persen.

Pada triwulan I-2026, pertumbuhan ekonomi secara tahunan tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 5,96 persen, diikuti Provinsi Jawa Tengah 5,89 persen, Provinsi DI Yogyakarta 5,84 persen, Provinsi Jawa Barat 5,79 persen, Provinsi Banten 5,64 persen, dan Provinsi DKI Jakarta 5,59 persen.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — PerekonomianJawa Timur diproyeksikan tetap optimistis tumbuh lebih baik pada 2026, yakni di kisaran 5,2-5,7%.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi meningkat, kemudian stabilitas nasional yang terus terjaga, dan diperkuat dengan fokus pada belanja fiskal untuk sektor-sektor produktif dan penguatan daya beli.

"Meski saat ini pemerintah daerah juga masih dihinggapi kekhawatiran terus berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran, namun hal ini dapat disiasati oleh pemerintah daerah dengan fokus pada program-program prioritas dan in line dengan program nasional," ucap Joko Budi Santoso, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, penguatan daya beli menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara instan karena kontribusinya pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 60%.

Hal ini akan mendorong permintaan agregat dan selanjutnya berimplikasi pada peningkatan produksi sektor-sektor lapangan usaha, dalam jangka menengah dan panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di atas 6% adalah dengan memprioritaskan sektor industri pengolahan sebagai lokomotif pertumbuhan.

Tanpa sektor ini mustahil Indonesia Emas terwujud, lantaran prasyarat menuju cita-cita Indonesia Emas salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi di atas 7%.

Optimisme pertumbuhan ekonomi pada 2026, tentunya juga akan dihadapkan pada beberapa tantangan seperti ketidakpastian global yang masih tinggi karena perang tarif dan perang dagang China vs AS, kebijakan efisiensi anggaran yang berlanjut dapat berdampak pada stagnannya pertumbuhan ekonomi daerah di daerah-daerah jika Pemerintah Daerah (Pemda) yang kurang kreatif dalam menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif.

Pola penyerapan anggaran Pemda yang kecil di semester I tahun anggaran berjalan, menurut dia, juga dapat menjadi tantangan yang harus direvolusi, apalagi dana Transfer Ke Daerah (TKD) mengendap di perbankan.

Oleh karena itu, peningkatan investasi menjadi motor untuk pertumbuhan ekonomi dengan insentif-insentif fiskal, perizinan yang semakin transparan, mudah, dan cepat.

Di samping itu, hambatan-hambatan di tingkat lokal seperti premanisme, pungutan liar, dan Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah harus terus diminimalisir.

Hal yang tak kalah penting adalah optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDesa untuk pemberdayaan ekonomi desa.

Jika semua desa bergerak maju, maka secara agregat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, regional maupun nasional.

Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah daerah menjadi salah satu garda terdepan untuk menggerakkan perekonomian melalui instrumen fiskal, yaitu dengan memperbaiki pola penyerapan anggaran, fokus pada sektor produktif dan padat karya, penguatan daya beli, dan terus berkontribusi dalam menjaga stabilisasi harga barang dan jasa, khususnya komoditas pangan.

Dia menegaskan, situasi ini akan berdampak pada inflasi yang terkendali di kisaran ± 2,5%. Pengendalian inflasi ini harus dibenahi dengan sistem informasi produksi dan harga komoditas pangan strategis yang di-update secara berkelanjutan sehingga pasokan terus terjaga dan distribusi merata sehingga stabilitas harga tercapai.

Hal yang tak kalah penting adalah kemauan yang kuat untuk terus bekerja sama antardaerah dalam berbagai kerja sama pembangunan, kolaborasi menjadi kunci percepatan dan daya saing pembangunan pada era modern.

Sementara itu, kata Joko, perekonomian Jawa Timur sepanjang triwulan I/ dan triwulan II/2025 menunjukkan optimisme untuk terus melaju lebih tinggi.

Sampai dengan triwulan II/2025 di luar dugaan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,23% yang ditopang dari pertumbuhan sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan.

Dari sektor lapangan usaha terdapat 5 sektor penopang utama perekonomian Jawa Timur, yaitu sektor industri pengolahan dengan kontribusi pada PDRB sekitar 30%, perdagangan sekitar 18%, pertanian sekitar 11%, konstruksi sekitar 8% dan penyedia akomodasi & mamin (makan minum) sekitar 6%.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi tumpuan, di mana kontribusinya pada PDRB Jawa Timur mencapai sekitar 60%.

"Berdasarkan capaian tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat diprediksi tumbuh di kisaran 5-5,5%," kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Ketua ISEI Malang, Wildan Syafitri, juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jatim akan naik tipis pada 2026 yang disebabkan konsumsi.

Peningkatan konsumsi akan menaikkan inflasi tetapi tidak terlalu besar karena pasokan dan harga administratif tidak mengalami perubahan, meski tetap perlu diantisipasi.

Terkait isu kenaikan gaji, hal itu akan mendorong peningkatan harga, namun jika gaji tidak jadi naik maka akan melemahkan daya beli kelompok tertentu.

Dia menilai, investasi yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan harus digenjot melalui perbaikan iklim bisnis dan mengurangi rent seeking yang sering menjadi penghambat investasi.

Industri manufaktur diprediksi akan meningkat seiring pajak yang tidak mengalami kenaikan.

"Inflasi tetap harus dijaga dengan perbaikan mekanisme distribusi, menghilangkan rumor yang dapat meningkatkan harga seperti kenaikan gaji ASN, saya kira TPID provinsi/daerah sudah memiliki sistem yang cukup baik, namun tetap waspada dengan cuaca ekstrem yang dapat menurunkan potensi pasokan," ujar Wildan yang juga ekonom dan Dosen FEB UB itu.