Kenapa garam saja kita harus impor? Pasarnya jelas. Sayang kalau potensi alam di Indramayu tidak dilirik. Kejar swasembada itu benar dan bisa terealisasi

Indramayu (ANTARA) - Terik mentari di pesisir Desa Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (7/5) pagi itu terasa garang. Panasnya terlalu menyengat dan membuat orang tak betah berlama-lama di sana.

Kendati demikian, suasana berbeda justru terlihat di dalam tunnel garam di kawasan itu. Para petani tampak asyik menyerok kristal-kristal putih, komoditas yang sudah lama mereka dambakan.

Hamparan geomembran hitam membuat warna garam semakin putih, nyaris tanpa semburat kecokelatan yang lazim terlihat pada garam tambak tradisional.

Kilau kecil memantul ke mana-mana saat cahaya matahari masuk dari sela plastik, menyulap tunnel itu seperti ladang kristal.

Di area tersebut, Sujitno berdiri sambil menunjuk endapan garam yang mulai mengeras di dasar petak produksi.

Butir keringat pun mengalir di pelipisnya. Wajahnya tampak tenang, meski usaha yang sedang dilakoninya sebenarnya masih sangat baru.

Beberapa bulan lalu, lelaki tersebut lebih banyak menghabiskan waktu sebagai petani padi dan peternak.

Ide membuat garam muncul, seusai dirinya mendapat dorongan dari beberapa rekannya yang melihat potensi di kawasan pesisir.

“Kawasan Juntinyuat itu bagus. Ada sawah, ada laut, ada peternak juga bisa,” kata Sujitno saat berbincang dengan ANTARA.

Ia lalu membangun tunnel bersama teman-temannya secara bertahap. Pengerjaannya tidak dilakukan sekaligus karena mereka harus mengurus sawah.

Satu tunnel, membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk selesai dibangun dengan biaya sekitar Rp40 juta.

Ia melihat usaha garam sebagai investasi jangka panjang, karena sistem produksinya bisa terus digunakan setelah selesai dibangun.

Produksi perdana mereka baru berjalan sekitar setengah bulan. Hasil panen garam mencapai sekitar lima kuintal atau setara 10 karung.

Kristal garam yang sudah dipanen, nantinya akan dijemur kembali sebelum dikemas untuk dipasarkan.

Sujitno mengatakan garam dari lokasi tersebut mulai dilirik untuk kebutuhan konsumsi, karena warnanya lebih putih dan bersih dibanding garam biasa.

Bahkan, kata dia, ada permintaan dari pengolah teri nasi di kawasan Dadap, Indramayu, karena kualitas garam dianggap mampu menjaga warna ikan tetap cerah.

Ia meyakini di tengah perubahan cuaca yang makin sulit ditebak dan biaya pertanian yang terus naik, garam memberi warga pesisir pilihan baru untuk mendulang rezeki.

Inovasi

Di dekat area tunnel, suara mesin diesel meraung pendek. Selang-selang air menjulur menuju bak penampungan berwarna gelap. Di sanalah Afwan (19) bekerja.

Pemuda itu menjadi operator mesin sea water reverse osmosis atau SWRO, yang digunakan untuk menyaring air laut sebelum masuk ke petak garam.

Afwan menjelaskan proses itu dengan santai. Mulanya, air dari laut didiamkan hingga lima hari agar kotorannya mengendap sebelum masuk ke mesin penyaring.

Setelahnya, alat SWRO membelah air laut menjadi dua bagian yakni air tawar dan air tua berkadar garam tinggi.

Penggunaan mesin ini membuat hasil produksi jauh lebih bersih dibanding metode manual, karena seluruh aliran air sudah melalui tahap penyaringan. Sehingga tidak tercemar lumpur atau kotoran.

Afwan mengaku baru sekitar dua bulan bekerja di usaha garam tersebut. Meski demikian, ia optimistis aktivitas ini punya prospek yang baik.

Hal tersebut karena harga garam berkualitas tinggi, bisa mencapai Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per kilogram dengan kadar natrium klorida (NaCl) mencapai 98 persen.

Dari penjelasan Afwan, proses produksi garam kristal di Juntinyuat memerlukan beberapa tahapan, hingga butiran garam terbentuk sempurna.

Ketua Koperasi Sae Nalendra Darma Raga Carmadi kemudian memaparkan metode SWRO yang digunakan di lokasi tersebut, secara lebih teknis.

Pria yang akrab disapa Dadi itu mengatakan dalam satu jam, mesin tersebut mampu menghasilkan sekitar 2.000 liter air, dengan sekitar 1.000 liter di antaranya menjadi bahan kristalisasi garam.

Satu tunnel produksi memiliki ukuran sekitar 25 meter x 4 meter dengan tinggi air sekitar 20 sentimeter. Air hasil penyaringan itu kembali diendapkan selama 21 hari sebelum diuji laboratorium.

Untuk menghasilkan garam standar industri dengan kadar NaCl mendekati 98 persen, proses pengendapan bahkan bisa mencapai 40 hari.

“Kalau konsumsi rumah tangga sekitar 30 hari sudah cukup, tetapi kalau mau masuk industri pangan, waktunya lebih panjang,” katanya.

Saat ini, terdapat 11 tunnel di Juntinyuat, dengan satu unit mampu menghasilkan sekitar tiga ton garam per bulan.

Sistem produksi tersebut, membuat petani tidak terlalu bergantung pada musim panas seperti pola tambak garam tradisional.

“Mereka belajar, dapat ilmu, sekaligus dapat penghasilan,” katanya.

Wujudkan gagasan

Dadi mengaku ide pengembangan garam kristal itu muncul setelah mencoba mencari tahu potensi pengolahan air laut melalui internet.

Dari situ, ia mulai mempelajari sistem penyaringan air hingga akhirnya merakit mesin SWRO bersama mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu (Polindra), dan beberapa teknisi.

Sebelum memulai produksi, ia sempat mengkaji kualitas air laut di beberapa titik pesisir Indramayu, seperti kawasan Tirtamaya.

Dari sejumlah lokasi itu, Juntinyuat dinilai paling memenuhi syarat karena tingkat kepekatan air laut atau Baume (BE) cukup bagus sebagai bahan baku garam kristal.

Koperasi tersebut kini telah memiliki tujuh anggota utama, termasuk Sujitno, yang masing-masing memiliki tunnel produksi sendiri.

Dadi mengatakan koperasi sengaja dibentuk dengan pola berbagi hasil agar anggotanya ikut memiliki usaha, bukan sekadar pekerja.

Dalam industri garam rakyat, kata dia, tidak ada istilah petani senior maupun junior karena yang menentukan hasil adalah teknik pengolahan.

Diakuinya pula pengembangan garam kristal itu berangkat dari kegelisahaan, melihat Indonesia masih melakukan impor garam.

Pasar garam kristal di Indramayu cukup besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa, kebutuhan garam rumah tangga diperkirakan mencapai sekitar 10 ton per hari.

“Kenapa garam saja kita harus impor? Pasarnya jelas. Sayang kalau potensi alam di Indramayu tidak dilirik. Kejar swasembada itu benar dan bisa terealisasi,” ujarnya.

Permintaan garam industri pun sangat menjanjikan. Ia mengaku pernah menerima permintaan hingga 200 ribu ton dari luar daerah.

Saat ini, garam kristal yang diproduksi anggota koperasinya sudah diminati pembeli dengan harga sekitar Rp2.500 per kilogram. Namun, angka tersebut belum mencerminkan kualitas produk yang dihasilkan.

Oleh karenanya, koperasi mulai menyiapkan hilirisasi produk melalui pengemasan ukuran kecil agar nilai jual meningkat di pasar ritel.

Ia memperkirakan satu kemasan 250 gram dapat dijual sekitar Rp3.000, sehingga nilai satu kilogram garam bisa mencapai Rp12.000 di tingkat konsumen.

“Maka koperasi harus bertanggung jawab mengemas. Dari petani Rp3.000, koperasi olah lagi, distribusi lagi, itu masih untung,” katanya.

Selain garam konsumsi, koperasinya mulai mengembangkan garam spa setelah hasil laboratorium menunjukkan produknya memenuhi syarat untuk kebutuhan tersebut.

Harga garam spa dapat mencapai Rp60 ribu per kilogram. Bahkan di lokapasar, untuk kemasan 250 gram bisa dijual Rp30 ribu-Rp40 ribu.

Komoditas garam pun memiliki banyak turunan industri, mulai dari kebutuhan tekstil, minyak dan gas, hingga bahan baku cairan infus.

Ditegaskannya, seluruh proses itu harus berputar di lingkungan koperasi dan warga sekitar.

Istri para anggota koperasi dapat dilibatkan dalam proses pengemasan produk. Anak-anak muda desa pun diharapkan ikut masuk ke industri garam modern.

Dilanjutkan

Inovasi yang dikembangkan di Indramayu menghadirkan asa baru, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menggantungkan hidup dari butiran garam.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengatakan inovasi tersebut menjadi terobosan penting, di tengah upaya pemerintah meningkatkan produksi garam nasional.

Menurutnya, selama ini produksi garam di Indonesia masih didominasi metode penguapan konvensional dengan produktivitas sekitar 70 ton per hektare per tahun.

Dalam 10 tahun terakhir, kata dia, pemerintah telah mencoba sejumlah teknologi lain seperti geomembran dan teknik ulir, yang mampu meningkatkan hasil hingga sekitar 120 ton per hektare per tahun.

Ia melihat banyak teknologi hanya ramai pada awal penerapan, lalu perlahan ditinggalkan karena tidak memiliki kesinambungan ekonomi. Maka inovasi yang dilakukan di Indramayu perlu dipertahankan.

“Mudah-mudahan inovasi yang sangat baik ini akan sustain, akan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan penerapan teknologi serupa di Indramayu masih terbatas dan belum masif. Oleh karena itu, inovasi garam yang berkembang di Juntinyuat tidak boleh berhenti pada tahap uji coba lapangan.

Dukungan pemerintah dan keterlibatan industri jadi faktor penting, agar teknologi tersebut dapat diterapkan lebih luas lagi.

Perhatian

Indramayu telah lama tersohor sebagai daerah penghasil garam rakyat di pesisir utara Jawa Barat. Bahkan, nama daerah ini, berkali-kali muncul dalam arsip surat kabar Hindia Belanda.

Selama masa penjajahan, komoditas garam di Indramayu menjadi sumber ekonomi penting, sampai peredarannya diawasi ketat oleh pihak kolonial.

Menilik peristiwa pada 1913, sebagaimana dilaporkan Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, pejabat gudang garam di Indramayu diadili karena menggelapkan dana hasil penjualan garam mencapai 1.400 gulden.

Upaya pengawasan tak berhenti di situ. Pihak kolonial membentuk satuan “polisi garam” untuk menekan maraknya aktivitas produksi garam ilegal. Warga di Indramayu berulang kali ditangkap akibat kebijakan tersebut.

Pada periode 1930-an, krisis ekonomi membuat warga memproduksi garam ilegal. Aktivitas ini berdampak pada pendapatan pihak kolonial yang kala itu menerapkan sistem monopoli pasar.

Laporan dari De Indische Courant, menunjukkan penurunan drastis dalam penjualan garam di Jawa Barat hingga 25 persen.

Di Indramayu, penjualan garam anjlok dari sekitar 13.000 kemasan pada 1932 menjadi hanya sekitar 4.000 kemasan di awal tahun 1933.

Berkat pengawasan ketat, kondisi penjualan komoditas ini kembali membaik. Menariknya, pihak kolonial mulai mengubah pendekatan dari represif menjadi lebih struktural melalui reorganisasi distribusi garam.

Catatan sejarah tersebut, menjadi penanda bahwa komoditas garam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir di Indramayu.

Tak mengherankan, kalau pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor pergaraman di daerah tersebut.

Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalankan sejumlah program untuk memperkuat sektor garam rakyat, melalui intensifikasi dan penerapan teknologi modern di daerah sentra produksi, termasuk Indramayu.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada garam nasional pada 2027, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Untuk di Indramayu, program intensifikasi mencakup revitalisasi tambak, perbaikan saluran air hingga penguatan sarana produksi garam rakyat.

KKP pun membangun gudang rakyat berkapasitas 100 ton serta gudang garam berkapasitas 2.000 hingga 7.000 ton di kawasan program intensifikasi.

Pengembangan sektor garam di Indramayu pun, dilakukan melalui penerapan berbagai inovasi teknologi seperti tunnel yang dipadukan dengan sistem SWRO.

Metode tersebut, seperti di Juntinyuat, membantu petani menjaga produksi tetap berjalan meski musim hujan berlangsung lebih panjang.

Upaya itu bisa membantu agar garam rakyat memenuhi standar industri nasional, yakni kualitas K1 dengan kandungan NaCl minimal 97 persen.

Dalam keterangan resminya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Indramayu Edi Umaedi mengatakan dukungan pemerintah pusat melalui program intensifikasi tambak telah membantu peningkatan kualitas garam di daerahnya.

Keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk menjaga kualitas garam setelah panen, sekaligus memperlancar distribusi hasil produksi.

Penerapan teknologi tunnel-SWRO di tambak garam Indramayu, mulai menunjukkan hasil yang positif karena mempercepat peningkatan kadar garam dan menjaga mutu produksi.

Dengan dukungan teknologi serta pembangunan infrastruktur tersebut, Indramayu dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam mewujudkan target swasembada garam nasional pada 2027.

Panen perdana garam di Juntinyuat pun, merupakan pintu masuk untuk merealisasikannya.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Kemampuan APBN kami paling hanya bisa di dua zona. Sisa delapan zonanya itu harus dilakukan oleh investor

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan investor dalam pengembangan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, guna mempercepat peningkatan produksi dan mendukung target swasembada garam nasional.

Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita di Jakarta, Kamis, mengatakan pengembangan kawasan industri garam membutuhkan dukungan berbagai pihak, karena pemerintah tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan secara mandiri.

Dia menyampaikan pengembangan kawasan industri garam di Rote Ndao dirancang dalam beberapa zona produksi.

KKP menyebut kemampuan pembiayaan pemerintah melalui APBN hanya mencakup sebagian zona, sementara sisanya memerlukan investasi dari pihak swasta.

"Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling hanya bisa di dua zona. Sisa delapan zonanya itu harus dilakukan oleh investor," kata Frista dalam Gelar Wicara Bincang Bahari bertajuk 'Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional'.

Menurut dia, keterlibatan investor dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur produksi, fasilitas pengolahan, serta penerapan teknologi yang dibutuhkan guna meningkatkan kapasitas dan kualitas garam nasional.

Kebutuhan garam nasional yang besar, termasuk untuk sektor industri, menuntut peningkatan produksi secara signifikan.

Kapasitas produksi yang ada saat ini dinilai belum mencukupi apabila hanya mengandalkan satu badan usaha.

Pengembangan teknologi produksi juga menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan produksi garam. Teknologi dinilai mampu membantu mengatasi keterbatasan kapasitas serta meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil produksi.

KKP menilai sinergi antara pemerintah, BUMN, pelaku usaha, dan investor swasta menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan sentra industri garam dan memperkuat rantai pasok nasional.

"Saya juga pikir PT Garam juga tidak mungkin melakukan semuanya untuk memenuhi kebutuhan (konsumsi garam) 5 juta ton per tahun, butuh banyak (investor) dan PT Garam mungkin juga berat," ucapnya.

Lebih lanjut Frista menjelaskan Rote dipilih sebagai sentra industri pergaraman nasional karena memiliki keunggulan di antaranya periode panas lebih panjang dan kualitas air laut yang mendukung produksi garam berkualitas tinggi dibanding sejumlah sentra lainnya.

Kawasan itu memiliki potensi pengembangan tambak seluas 10.000 hingga 13.000 hektare yang dirancang menjadi pusat produksi garam skala industri.

Pada tahap awal, pemerintah memulai pengembangan zona prioritas sebelum membuka peluang investasi untuk memperluas kapasitas produksi kawasan tersebut.

Target produktivitas kawasan dirancang mencapai 200 ton per hektare guna mendukung peningkatan pasokan garam industri nasional.

Dengan pengembangan penuh, kawasan ini diproyeksikan menghasilkan ratusan ribu ton garam per tahun untuk mengurangi ketergantungan impor.

Ia menambahkan modeling kawasan Rote juga akan mengintegrasikan teknologi produksi guna meningkatkan efisiensi dan menjaga standar kualitas industri.

Melalui kolaborasi tersebut, KKP berharap target swasembada garam dapat tercapai sesuai rencana di 2027, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan

"Nah, ini penting kita menggandeng investor-investor lain terutama pihak-pihak swasta untuk sama-sama mewujudkan swasembada garam ini," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat target swasembada garam pada 2027 melalui tiga strategi utama, guna meningkatkan produksi nasional dan mengurangi ketergantungan impor bagi kebutuhan industri serta memperkuat kesejahteraan petambak.

"Strategi pemerintah itu tujuannya adalah untuk swasembada garam, kedua pasti untuk kesejahteraan petambaknya sendiri. Jadi fokus kita kalau untuk mengatasi (mencapai swasembada garam di 2027) itu kita punya tiga strategi," kata Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan tiga strategi meliputi ekstensifikasi, intensifikasi, dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas produksi garam nasional secara berkelanjutan dan terukur.

KKP menargetkan swasembada garam nasional pada 2027 seiring kebutuhan yang diperkirakan mencapai 4,9 hingga 5,2 juta ton per tahun. Saat ini, sekitar 50-60 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor untuk industri.

Ketergantungan impor terutama terjadi pada garam industri, seperti chlor alkali plant (CAP) dan aneka pangan, yang mensyaratkan spesifikasi tinggi. Sementara itu, produksi dalam negeri dinilai belum optimal dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi standar industri.

Produksi garam nasional dalam beberapa tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata sekitar 2 juta ton per tahun. Dengan kebutuhan mendekati 5 juta ton, terdapat kesenjangan sekitar 3 juta ton yang belum dapat dipenuhi produksi domestik.

"Nah, ini kenapa? Karena ternyata memang produksi dalam negeri itu di satu sisi dari segi kuantitas maupun kualitasnya memang bisa dibilang belum cukup optimal untuk memenuhi standar atau kebutuhan dari industri. Kita bisa lihat dari data produksi dari tahun ke tahun itu fluktuatif, naik turun tergantung cuaca," bebernya.

Penurunan produksi juga dipengaruhi metode tradisional yang masih dominan digunakan petambak dan sangat bergantung pada cuaca. Sentra garam umumnya hanya memiliki lima hingga enam bulan musim panas, sehingga produksi tidak dapat berlangsung sepanjang tahun.

Dari sisi kualitas, standar garam rakyat masih beragam karena melibatkan sekitar 25.000 petambak dengan kemampuan berbeda. Kadar NaCl rata-rata tertinggi sekitar 94 persen, sementara industri membutuhkan minimal 97 persen, bahkan farmasi hingga 99 persen.

"Jadi memang faktor-faktor utama kenapa produksi kita itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan industri? Karena kebutuhannya besar dan speknya juga tinggi, kita memang garam yang dihasilkan oleh petambak ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri. Kalau (garam) konsumsi kita sudah swasembada sejak tahun 2012," tambahnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjut Frista, tiga strategi tersebut menjadi upaya KKP untuk mewujudkan swasembada sekaligus meningkatkan kesejahteraan petambak. Strategi pertama adalah ekstensifikasi melalui pembukaan tambak baru yang ditargetkan menghasilkan garam berkualitas industri.

Strategi kedua berupa intensifikasi pada tambak eksisting dengan meningkatkan produktivitas dan mutu hasil. Namun, langkah itu menghadapi keterbatasan lahan yang sesuai dan berstatus legal jelas, serta dukungan sarana dan prasarana.

Strategi ketiga adalah pengembangan teknologi produksi guna mengurangi ketergantungan pada cuaca dan meningkatkan kualitas. Pemerintah bersama PT Garam salah satu BUMN, akan mendorong penerapan teknologi modern agar produksi lebih stabil dan memenuhi kebutuhan industri.

Ia menegaskan kebijakan swasembada garam juga dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mencakup regulasi, pra-produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Pendekatan menyeluruh itu diharapkan mampu memperkuat ekosistem pergaraman nasional secara berkelanjutan.

"Nah, ini satu kesatuan dikerjakan oleh pemerintah, tidak hanya mengejar produksi tapi dari hulu ke hilir. Dari pra-produksinya apa? Kita mulai dari regulasinya, bagaimana kita membuat regulasi yang bisa meningkatkan produksi, menyejahterakan petambak," kata Frista.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Di pesisir Rote Ndao, lahan-lahan terbuka mulai berubah menjadi hamparan tertata yang siap menampung masa depan baru. Garis-garis tambak putih perlahan mengisi ruang yang dulunya hanya disapa angin dan ombak.

Kawasan industri pergaraman disiapkan sebagai upaya menjadikan wilayah timur Indonesia lebih berdaya. Di antara bukit rendah dan laut jernih, sebuah kerja besar disusun untuk menghidupkan kembali potensi yang lama tertidur, dengan memanfaatkan sumber daya alam bangsa.

Setiap bidang tanah yang diratakan, bukan hanya pekerjaan teknis, tetapi bagian dari perjalanan panjang menuju kemandirian bangsa. Jalan produksi dibangun, gudang dipersiapkan. Alur baru industri mulai membentuk denyutnya sendiri.

Di tengah hamparan tambak garam modern yang akan memantulkan cahaya, teknologi pengolahan bakal diterapkan untuk memastikan kualitas garam yang konsisten. Kristal putih yang lahir dari laut pun dipersiapkan memenuhi kebutuhan dalam negeri yang selama ini bergantung pada impor.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik, tahun 2023 menjadi cermin yang jujur: 2,8 juta ton garam masih harus didatangkan dari luar, bernilai Rp1,35 triliun. Angka itu, seakan menegaskan ketergantungan belum benar-benar mampu diputus, sementara potensi di dalam negeri terus mengetuk pintu perubahan.

Indonesia, negeri kepulauan yang garis cakrawalanya dijahit ombak, harus mampu keluar dari ketergantungan pada negeri lain untuk sebutir garam yang lahir dari lautnya sendiri.

Dari tepian timur Indonesia, harapan mulai tumbuh. Upaya membangun kembali kemandirian garam perlahan berdiri, seperti fajar yang merayap di atas laut Rote, membawa janji bahwa kristal putih yang menjadi napas “Ibu Pertiwi” pada akhirnya dapat kembali lahir dari tanah dan bantuan Matahari di negeri sendiri.

Bukan hanya untuk harga diri bangsa, Rote Ndao, kini menghadirkan ruang bagi ribuan tenaga kerja yang menemukan harapan di balik kerja harian mereka. Kehadiran industri baru segera memperluas jalur ekonomi lokal, dari usaha kecil, hingga angkutan yang keluar masuk kawasan.

Produktivitas yang ditargetkan tumbuh, bukan hanya angka, melainkan penanda bahwa daerah ini sedang bergerak maju. Setiap siklus panen menjadi bukti bahwa kemampuan bangsa dapat dipupuk dari tanahnya sendiri.

Dampak pembangunan akan mengalir ke sektor lain, membuat desa-desa sekitar turut merasakan perubahan ritme kehidupan. Rote Ndao yang dahulu tenang, kini berdenyut lebih stabil, membawa peluang yang perlahan menata masa depan warganya.

Kini, pemerintah menyiapkan Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai tonggak kemandirian garam Indonesia menuju swasembada, hingga membuka lapangan kerja. Upaya itu dilakukan melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).

Dari kristal putih yang dirangkai di tanah timur inilah muncul napas baru untuk Indonesia tercinta. Tanpa riuh, kawasan itu menjadi simbol tekad negeri untuk berdiri lebih tegak, melalui kekuatan laut sendiri dan cahaya Matahari.

Membangun industri

Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Desa Matasio, Rote Ndao, menjadi langkah besar menuju kemandirian garam Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja luas bagi masyarakat pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kawasan modern ini dirancang sebagai tonggak swasembada garam nasional pada 2027, menghadirkan sistem produksi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan efisiensi tinggi dan ketepatan berbasis teknologi.

K-SIGN menggabungkan tambak garam modern dan otomatisasi pemantauan kualitas secara menyeluruh, menjadikan setiap kristal yang dihasilkan mengikuti standar industri, melalui proses yang bersih, terukur, dan berkelanjutan.

Kegiatan pekerjaan pembangunan K-SIGN yang dilakukan, meliputi penataan lahan garam baru, pembangunan jalan produksi, pembangunan Gudang untuk Garam Nasional.

Fasilitas washing plant dan refinery juga dibangun untuk memastikan garam berkualitas tinggi, didukung investasi Rp2 triliun yang membuka peluang keterlibatan swasta serta BUMN dalam ekosistem produksinya.

Sistem terintegrasi itu menjaga nilai tambah industri tetap berada di dalam negeri, sehingga memperkuat daya saing ekonomi nasional, baik di pasar domestik maupun dalam persaingan global.

Produksi garam yang dihasilkan diarahkan bagi kebutuhan industri penting, seperti pangan, farmasi, dan kimia, sektor yang selama ini masih bergantung pada pasokan impor dari berbagai negara.

Kehadiran K-SIGN di Rote Ndao ditargetkan mampu menghapus ketergantungan impor, memperkuat fondasi industri garam nasional, serta menyerap sekitar 26 ribu tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.

Dampak pembangunannya diperkirakan mendorong pertumbuhan UMKM, sektor transportasi, logistik, dan jasa pendukung yang selama ini menjadi bagian penting dari denyut ekonomi masyarakat daerah.

Kawasan ini dibangun sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, menghadirkan percepatan pembangunan pergaraman nasional, dengan prinsip ekonomi biru yang adil dan berdaya saing.

Pembangunan tahap pertama K-SIGN ditargetkan selesai pada tahun ini, sehingga pada awal tahun 2026 sudah bisa berproduksi.

Pemerintah menetapkan lokasi pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026 di Kabupaten Rote Ndao, dengan luas 10.764 hektare melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025.

Potensi 2,6 juta ton

Produksi garam di Rote Ndao ditata sebagai harapan baru, dengan 2 juta ton per tahun dari 10 ribu hektare lahan, yang dapat meningkat menjadi 2,6 juta ton saat pengembangan mencapai 13 ribu hektare.

Dalam lima tahun terakhir, produksi garam nasional berayun, seperti musim yang berubah, dari 1.365.711 ton pada 2020, turun menjadi 1.092.104 ton di 2021, bahkan merosot di 2022 yang tercatat 700.635 ton.

Tahun 2023 memberi angin cerah, dengan produksi 2.551.731 ton, meski kembali mereda pada 2024 menjadi 2.043.978 ton, sementara kebutuhan nasional terus bertahan di kisaran 4,9 juta hingga 5 juta ton per tahun untuk konsumsi, industri, peternakan dan perkebunan, water treatment, hingga pengeboran minyak.

Dari celah kesenjangan besar itulah Rote Ndao hadir membawa peluang, sebab potensi produksinya mampu memasok 50 persen kebutuhan nasional, lalu sisanya disokong sentra-sentra garam lain di tanah Jawa dan wilayah sekitarnya.

Catatan KKP tahun 2024 menunjukkan 10 provinsi menjadi nadi pergaraman Indonesia, dipimpin Jawa Timur dengan 863.332 ton, disusul Jawa Tengah 536.613 ton dan Jawa Barat 211.044 ton.

Nusa Tenggara Barat menambah 41.866 ton, Sulawesi Selatan 30.099 ton, sementara NTT menyumbang 15.794 ton, lalu diikuti Aceh, Bali, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo yang menjaga denyut produksi dari wilayah timur hingga barat Nusantara.

Swasembada Garam Nasional merupakan satu dari empat tugas besar dari Presiden Prabowo Subianto, selain Kampung Nelayan Merah Putih, Revitalisasi Tambak Idle Pantai Utara Jawa, dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Setara Australia

Potensi garam Rote Ndao semakin disorot, ketika pemerintah melihat kesamaan geografisnya dengan Australia. Dari Rote Ndao membuka peluang membangun sentra produksi nasional yang mampu meningkatkan ketahanan dan kemandirian Indonesia.

Australia sendiri merupakan salah satu negara produsen garam di dunia, dengan menghasilkan 10 juta ton garam dari 10 ribu hektare, dan Rote Ndao dinilai mampu meniru setengah kapasitas negara tetangga itu, sehingga memenuhi kebutuhan nasional.

Nantinya, air laut dari teluk akan dialirkan dan diolah menjadi air tua, lalu dikristalkan menjadi garam melalui proses alami, yang sangat memungkinkan diterapkan di wilayah tersebut.

Selain cocok secara geografis, kawasan tersebut dinilai luas dan minim gangguan, menjadikannya ideal untuk membangun industri garam nasional yang bisa menekan ketergantungan terhadap garam impor.

"Sangat bisa, potensinya sama seperti yang di Australia," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di siang itu.

Pemerintah juga akan memperkuat PT Garam sebagai BUMN agar bisa menjadi penggerak utama industri garam nasional dan menjadi penjamin ketersediaan pasokan dalam negeri secara berkelanjutan.

Dengan potensi Rote yang luar biasa, Indonesia bisa mandiri dalam produksi garam dan menjadikannya sebagai sektor strategis yang menopang ketahanan pangan dan industri nasional.

Setop impor

Pemerintah menegaskan tekad besar untuk menghentikan impor garam dengan membangun kemandirian dari tanah sendiri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan pangan diperkuat dengan memaksimalkan potensi sumber daya nasional, termasuk komoditas sederhana, namun strategis: garam.

Di ujung selatan Nusantara, wilayah Rote Ndao dipandang sebagai kunci penting dari cita-cita besar tersebut. Kawasan yang disinari Matahari sepanjang tahun itu, kini disiapkan menjadi sentra industri pergaraman modern yang mampu mengubah wajah produksi garam Indonesia.

Upaya itu bukan sekadar proyek, tetapi langkah strategis mengakhiri ketergantungan panjang terhadap impor.

Selama bertahun-tahun, Indonesia masih harus mendatangkan garam dari luar negeri dalam jumlah besar. Berdasarkan data BPS, impor garam terus berada pada kisaran di atas dua juta ton, mulai dari 2,55 juta ton pada 2017 hingga 2,83 juta ton pada 2021. Ini menunjukkan kebutuhan besar yang belum mampu dipenuhi produksi dalam negeri.

Pada tahun-tahun berikutnya, angka impor tidak banyak berubah. Indonesia masih mengimpor 2,75 juta ton garam pada 2022, lalu 2,80 juta ton pada 2023, dan 2,74 juta ton pada 2024. Ketergantungan ini menjadi alarm bahwa perbaikan sistem produksi harus dilakukan secara menyeluruh dan berani.

Karena itu, pembangunan kawasan industri garam modern di Rote Ndao menjadi titik balik penting. Dengan lahan luas, intensitas Matahari tinggi, dan dukungan teknologi baru, kawasan itu diyakini mampu menghasilkan garam berkualitas industri, sesuatu yang selama ini menjadi alasan utama impor.

Langkah itu diharapkan dapat memperkuat ketersediaan garam nasional, sekaligus menumbuhkan pusat ekonomi baru bagi masyarakat pesisir di Rote Ndao.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada akhir 2027.

"Akhir 2027 seluruh model garam, insya Allah kita sudah punya. Nggak perlu impor lagi," tegas Zulhas.

Optimisme swasembada

Indonesia yang memasuki babak baru dalam ambisinya mencapai swasembada garam, dinilai dapat tercapai seiring komitmen kuat pemerintah mendorong lahirnya produksi garam industri berkualitas dari potensi maritim timur Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Yulian Paonganan menyatakan dukungan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 menjadi fondasi utama percepatan pembangunan pergaraman nasional.

Sebagai negara yang 75 persen wilayahnya merupakan laut, Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menghasilkan garam industri berkualitas tinggi. Namun, selama ini produksi garam dalam negeri masih didominasi jenis konsumsi, sementara kebutuhan industri masih dipenuhi dari impor.

Tantangan terbesar dalam produksi garam industri terletak pada tingginya standar kualitas dan kebutuhan teknologi modern. Garam industri membutuhkan kadar NaCl tinggi dan proses produksi yang presisi, sehingga tidak bisa mengandalkan metode tradisional semata.

Wilayah timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, dinilai memiliki karakteristik paling ideal untuk dikembangkan sebagai lumbung garam industri. Iklim kering yang panjang, intensitas sinar Matahari tinggi, serta kualitas air laut yang murni menjadikan kawasan ini unggul dibanding banyak wilayah lain.

Daerah, seperti Sabu Raijua, Rote Ndao, Kupang, hingga Timor Tengah Utara disebut memiliki potensi besar yang selama ini belum tergarap maksimal. Jika potensi tersebut diolah secara modern dan terpadu, kawasan-kawasan itu dapat menjadi pusat produksi garam industri terbesar di Indonesia.

Dengan dukungan kebijakan strategis pemerintah dan masuknya investasi pada sektor pergaraman, pengembangan NTT sebagai pusat produksi garam industri membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Hal ini sekaligus memperkuat pondasi ekonomi biru yang tengah digenjot pemerintah.

Melihat kesesuaian potensi wilayah dan komitmen pemerintah, saat ini, target swasembada garam industri pada 2027 dipandang realistis untuk dicapai.

Indonesia tidak hanya berpeluang menghentikan ketergantungan impor, tetapi juga menegaskan kedaulatan maritim melalui pemanfaatan kekayaan lautnya sendiri.

Industri pergaraman yang dibangun pemerintah di Rote Ndao menjadi napas baru bagi Indonesia, menandai berakhirnya ketergantungan dan membuka era swasembada garam yang lebih mandiri dan bermartabat.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025