JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah membenahi tata kelola impor garam menjelang penyusunan neraca kebutuhan nasional 2027.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF Muhammad Rizal Taufiqurrahman menilai target pemerintah menghentikan impor garam pada 2027 sulit tercapai jika neraca kebutuhan nasional belum disusun secara transparan.

Menurut Rizal, neraca kebutuhan harus mengacu pada data pasokan dan kebutuhan industri yang dapat diverifikasi.

Kebijakan impor yang tidak didasarkan pada data akurat, menurut dia, berisiko disalahgunakan sehingga volume garam yang diimpor melebihi kebutuhan riil.

"Kebijakan impor harus disertai pengawasan distribusi agar tidak masuk ke pasar konsumsi, dan diintegrasikan dengan kewajiban penyerapan garam lokal yang telah memenuhi standar mutu," kata Rizal dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan optimistis pemerintah mampu menghentikan impor garam pada 2027.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah mempercepat proyek peningkatan produksi garam nasional.

Data pemerintah menunjukkan produksi garam nasional saat ini mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun. Angka itu masih jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai 4,9 juta ton per tahun.

Kebutuhan tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 5,3 juta ton pada 2029.

INDEF mencatat sekitar 55 persen kebutuhan garam nasional pada 2024 masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk kebutuhan industri yang memerlukan garam dengan spesifikasi tertentu.

Meski demikian, Rizal menilai kekurangan pasokan garam lokal tidak serta merta menjadi alasan untuk memperluas atau menambah kuota impor.

Menurut dia, sejumlah industri dalam negeri telah menggunakan teknologi pemurnian sehingga produksi garam tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kondisi cuaca.

Pemerintah juga sedang membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Rizal meminta pemerintah menghitung neraca kebutuhan garam nasional secara objektif.

Menurut dia, tata kelola impor perlu diawasi agar kuota yang terlalu besar tidak menggeser pemanfaatan garam lokal yang telah memenuhi standar.

Pemerintah juga diminta menghitung secara pasti kebutuhan impor garam untuk industri makanan dan minuman yang memperoleh perlakuan khusus.

“Pertanyaan mendasar yang belum terjawab adalah seberapa besar volume impor yang sesungguhnya dibutuhkan segmen ini, dan apakah penetapannya sudah berbasis data yang transparan dari sisi produsen dan konsumen serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rizal.

INDEF juga meminta pengurangan impor dilakukan secara bertahap dengan tetap mendorong peningkatan daya saing garam produksi dalam negeri.

Menurut Rizal, upaya tersebut tidak cukup dilakukan melalui pembatasan administratif.

“Modernisasi tambak, pembangunan industri pemurnian, dan kemitraan antara petambak dengan industri pengguna harus menjadi prioritas,” tutur Rizal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - PT Gudang Garam Tbk (GGRM) membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp800 per saham.

Nilai dividen yang dibagikan mencapai Rp1,53 triliun sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 23 Juni 2026.

Dividen tersebut setara 99 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp1,55 triliun.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp61,38 triliun dengan total ekuitas Rp62,57 triliun.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 3 Juli 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai GGRM:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 1 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 2 Juli 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 3 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 6 Juli 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 3 Juli 2026
• Pembayaran Dividen: 23 Juli 2026

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) akan membagikan dividen dengan total nilai Rp1,53 triliun atau Rp800 per saham dari laba bersih tahun buku 2025.

Keputusan tersebut telah direstui pemegang saham dalam Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 23 Juni 2026 di Kediri, Jawa Timur.

Melansir risalah RUPST dalam keterbukaan informasi, cum dividen atau akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen ditetapkan pada 1 Juli 2026 untuk pasar reguler dan negosiasi, serta 3 Juli 2026 untuk pasar tunai.

Sementara itu, ex dividen atau awal perdagangan saham tanpa hak dividen ditetapkan pada 2 Juli 2026 untuk pasar reguler dan negosiasi, serta 6 Juli 2026 untuk pasar tunai.

Kemudian, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date) ditetapkan pada 3 Juli 2026. Dividen GGRM akan dibayarkan pada 23 Juli 2026.

Adapun, sepanjang 2025 emiten rokok ini membukukan laba bersih Rp1,56 triliun. Angka ini tumbuh hampir 60% secara year on year (YoY). Besaran dividen yang dibagikan GGRM dari tahun buku 2025 mencerminkan dividend pay out ratio mencapai 98%.

"Laba yang tidak dibagikan akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan," tulis manajemen, Kamis (25/6/2026).

Menilik neraca keuangan perseroan per akhir 2025, GGRM mencatat total aset Rp75,25 triliun, atau turun 11,4% YoY. Aset itu terdiri dari liabilitas yang totalnya sebesar Rp12,68 triliun dan ekuitas sebesar Rp62,57 triliun. Keduanya masing-masing turun 44,9% YtD dan meningkat 1,1% YtD.

Produsen rokok ini tahun lalu sukses membukukan pertumbuhan laba bersih meski top line-nya terpangkas. GGRM mencatat koreksi pendapatan 9,4% YoY menjadi Rp89,37 triliun. Koreksi ini terkompensasi dengan perampingan bisnis perseroan sehingga laba bersihnya meningkat.

Adapun, GGRM tercatat menjadi emiten yang royal membagikan dividen. Sejak tahun buku 2018, produsen rokok ini hanya absen memberikan dividen pada 2019 dan 2023. Terakhir kali GGRM membagikan dividen adalah pada 2025, atau dari tahun buku 2024 dengan besaran total Rp962,04 miliar atau Rp500 per saham.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KEDIRI, KOMPAS.com - Emiten Rokok PT Gudang Garam Tbk (GGRM) membagikan dividen tunai sebesar Rp 1,53 triliun untuk tahun buku 2025.

Besaran dividen tersebut ekuivalen dengan Rp 800 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.

Penetapan itu sebagaimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung di Hotel Grand Surya Jalan Dhoho nomor 95, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

"Menyetujui penetapan penggunaan sebagian laba perseroan untuk tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp 1.539.270.400.000,- sebagai dividen," ujar manajemen PT Gudang Garam dalam siaran persnya, Selasa (23/6/2026).

Sedangkan laba yang tidak dibagikan akan dimasukkan pada akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan.

Selain menetapkan besaran dividen, RUPST itu juga menyetujui pengangkatan dewan komisaris dan direksi perseroan.

Berikut komposisi susunan dewan komisaris dan direksi perseroan PT Gudang Garam Tbk:

Dewan Komisaris

• Presiden Komisaris : Juni Setiawati Wonowidjojo
• Komisaris: Adhi Wibhawa Wonowidjojo
• Komisaris Independen : Frank Willem van Gelder
• Komisaris Independen : Gotama Hengdratsonata
• Komisaris Independen: Hanlim Suprianto

Direksi

• Presiden Direktur: Susilo Wonowidjojo
• Wakil Presiden Direktur: Indra Gunawan Wonowidjojo
• Direktur : Heru Budiman
• Direktur : Herry Susianto
• Direktur : Istata Taswin Siddharta
• Direktur : Andik Wahyudi
• Direktur : Hamdhany Salim
• Direktur : Slamet Budiono
• Direktur : Sony Sasono Rahmadi

Selain itu juga menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan selaku auditor perseroan untuk tahun buku 2026 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kediri (ANTARA) - PT Gudang Garam Tbk, menetapkan penggunaan sebagian laba perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp1.539,27 miliar sebagai dividen, atau Rp800 per lembar saham, sesuai yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025,

"Menyetujui penetapan penggunaan sebagian laba perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu sebesar Rp1.539.270.400.000 sebagai dividen, sehingga besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah sebesar Rp800 untuk setiap sahamnya," ungkap Manajemen PT Gudang Garam, sebagaimana rilis tertulis yang diterima di Kediri, Selasa.

PT Gudang Garam Tbk mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan pada 23 Juni 2026 di salah satu hotel wilayah Kota Kediri.

Dalam pembagian laba itu diketahui adalah sebagian laba. Sedangkan laba yang tidak dibagikan akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan.

Diketahui dalam rapat tersebut, para peserta menyetujui laporan tahunan perseroan mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Selain itu, juga mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2025.

Rapat juga memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Hal itu dilakukan sejauh tindakan-tindakan serta pengawasan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut.

RUPS juga memutuskan mengangkat Adhi Wibhawa Wonowidjojo, sebagai komisaris perseroan, terhitung sejak penutupan rapat umum pemegang saham dan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan dari anggota komisaris lainnya yang masih menjabat, yakni sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2030.

Sementara itu, untuk susunan pengurus perseroan yakni untuk Presiden Komisaris PT Gudang Garam Tbk dijabat Juni Setiawati Wonowidjojo, Komisaris Adhi Wibhawa Wonowidjojo, Komisaris Independen Frank Willem van Gelder, Komisaris Independen Gotama Hengdratsonata, dan Komisaris Independen Hanlim Suprianto.

Jajaran direksi, yakni Presiden Direktur PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo, Wakil Presiden Direktur Indra Gunawan Wonowidjojo, Direktur Heru Budiman, Herry Susianto, Istata Taswin Siddharta, Andik Wahyudi, Hamdhany Halim, Slamet Budiono dan Sony Sasono Rahmadi.

"Peserta rapat juga menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan selaku auditor Perseroan untuk tahun buku 2026 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris," tulis rilis tersebut.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Gudang Garam Tbk (GGRM) menetapkan dividen tunai sebesar Rp1,53 triliun untuk tahun buku 2025. Dividen tersebut ekuivalen dengan Rp800 per saham.

Keputusan dividen tersebut diketok dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan di Grand Surya Hotel, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Sejumlah keputusan strategis diambil dalam rapat tersebut mulai dari arah kebijakan perseroan hingga pembagian keuntungan kepada pemegang saham.

Salah satu produsen raksasa rokok tersebut menetapkan alokasi dividen sekitar 99 persen dari laba tahun buku 2025 yang sebesar Rp1,56 triliun. Sedangkan sisa laba akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan.

Nominal dividen tersebut naik 60 persen dibandingkan tahun buku 2024 yang sebesar Rp500 per saham. Dengan asumsi harga saham GGRM saat ini Rp17.000, maka dividend yield-nya sekitar 4,7 persen.

Dalam rapat tersebut, perseroan juga menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan tahun buku 2026.

Selain itu, perseroan juga mengangkat Adhi Wibhawa Wonowidjojo sebagai komisaris baru Gudang Garam. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak penutupan RUPST hari ini. Adhi akan mengampu posisi tersebut untuk sisa masa jabatan anggota komisaris lain yang tengah menjabat hingga 2030.

Berikut susunan terbaru Komisaris dan Direksi Gudang Garam hasil RUPST 23 Juni 2026:

KOMISARIS
Presiden Komisaris: Juni Setiawati Wonowidjojo
Komisaris: Adhi Wibhawa Wonowidjojo
Komisaris Independen: Frank Willem van Gelder
Komisaris Independen: Gotama Hengdratsonata
Komisaris Independen: Hanlim Suprianto

DIREKSI
Presiden Direktur: Susilo Wonowidjojo
Wakil Presiden Direktur: Indra Gunawan Wonowidjojo
Direktur: Heru Budiman
Direktur: Herry Susianto
Direktur: Istata Taswin Siddharta
Direktur: Andik Wahyudi
Direktur: Hamdhany Halim
Direktur: Slamet Budiono
Direktur: Sony Sasono Rahmadi

(Rahmat Fiansyah)

Suara ombak langsung menyambut ketika Katadata tiba di Pantai Les, Buleleng, Bali, sekitar pukul 11.00 Wita. Matahari sedang terik-teriknya kala itu. Angin laut berembus pelan dan membawa aroma asin.

Di sepanjang pesisir, hamparan ladang garam tampak membentang. Beberapa bagian berisi air yang berkilau diterpa sinar mentari. Sementara beberapa bagian lainnya sudah mulai memperlihatkan kristal-kristal garam berwarna putih.

Tak banyak pohon yang bisa dijadikan tempat berteduh. Siang itu, panas terasa menyengat bahkan hanya untuk berjalan beberapa menit di atas pasir. Namun bagi warga Desa Les, kondisi seperti itu justru menjadi kabar baik. Cuaca cerah menjadi salah satu anugerah agar garam bisa dipanen sebelum sang surya terbenam.

Pembuatan garam tradisional di Desa Les bukan sekadar menunggu air laut menguap di bawah matahari. Ada tahapan panjang yang masih dikerjakan secara manual oleh para petani garam.

Penggerak Desa Sejahtera Astra Desa Les, Nyoman Nadiana mengatakan, proses pertama disebut ngewayahang. Pada tahap ini, petak-petak tanah di pesisir disiram air laut selama beberapa hari agar tanah menyerap kandungan garam. Proses tersebut biasanya memakan waktu sekitar empat hari. Jika hujan turun deras, para perajin harus mengulang dari awal karena kandungan garam yang sudah terserap akan bercampur dengan air hujan.

“Kenapa garam tradisional Les itu terkenal? Karena ada kandungan mineral baik tanah, dan mineral dari air laut. Jadi ini perpaduannya antara lagi-lagi ada unsur pertiwi di sini,” kata Nyoman ketika ditemui di ladang garam Desa Les, Bali, Jumat (5/6).

Setelah tanah cukup kering dan kaya akan kandungan garam, tahap berikutnya menekang tanah. Tanah dari petak-petak garam diangkat ke wadah berbentuk kerucut yang disebut tinjung. Di dalamnya terdapat lapisan daun lontar, daun kelapa, kerikil, dan pasir yang berfungsi sebagai penyaring alami. Melalui proses ini dihasilkan air pekat yang dikenal sebagai air biang garam atau nyah.

Tanah yang sudah diproses kemudian dikembalikan lagi ke petak kosong melalui tahapan yang disebut nuwunang tanah. Setelah itu, petak tersebut kembali diisi air laut.

Setiap pagi, air biang garam yang terkumpul akan dituangkan ke dalam palungan, yaitu wadah jemur. Ketika cuaca sedang bersahabat, para perajin bisa memasuki tahap terakhir yang disebut ngerik atau panen garam. Dalam satu minggu, panen biasanya bisa mencapai dua kali.

Nyoman menjelaskan, ladang garam di Desa Les adalah potensi budaya yang telah diwariskan hingga tiga generasi. Ia menyebut garam bukan sekadar komoditas, tetapi juga memiliki nilai adat karena selalu digunakan dalam berbagai ritual di desa tersebut. Sebagai contoh, garam dicampurkan ke air atau dipakai sebelum upacara sebagai bagian dari proses pembersihan.

“Jadi garam ini atau ladang garam ini harus ketika musim kering. Musim hujan tidak ada, karena prinsipnya akan pakai cahaya matahari langsung seperti ini,” ucap Nyoman.

Ia menjelaskan produksi garam tidak dapat dilakukan saat hujan, sehingga petani hanya bekerja sekitar lima bulan dalam setahun, bahkan bisa turun menjadi sekitar empat setengah bulan jika cuaca tidak menentu.

Lahan garam yang berasal dari tanah warisan leluhur itu kini masih diolah oleh keluarga dan kerabatnya. Ia juga menyebutkan, dulu hampir seluruh kawasan merupakan ladang garam. Namun kini tersisa sekitar 15 petak saja akibat abrasi, minimnya regenerasi petani, dan peralihan fungsi lahan ke sektor pariwisata seperti pembangunan vila dan kolam. Kendati demikian, ia menilai desa wisata membuka peluang untuk menjadikan ladang garam sebagai sarana edukasi yang menarik.

“Dengan desa wisata, ada banyak sekali alat yang bisa kita coba. Untuk edukasi. Karena ini menjadi edukasi yang sangat menarik,” tutur Nyoman.

Pemberdayaan Astra Jangkau Petani Garam di Pesisir Bali

Potensi alam, budaya, dan ekonomi lokal yang dimiliki Desa Les menarik minat raksasa otomotif Astra menjadikan perkampungan di pesisir Buleleng itu sebagai bagian dari Program Desa Sejahtera Astra. Head of Corporate Communications Astra, Windy Riswantyo mengatakan, masyarakat Desa Les juga memiliki peran aktif dalam menjaga kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Melalui program pemberdayaan berkelanjutan, Astra melihat potensi tersebut dapat terus berkembang sekaligus menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan lingkungan. Selain memiliki wisata alam dan budaya yang khas, Desa Les juga dikenal melalui produksi garam palungan tradisional dan pengembangan wisata yang melibatkan warga setempat.

“Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Astra dalam mendukung pengembangan desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan,” kata Windy.

Sejak 2024, Astra mulai melakukan pendampingan di Desa Les melalui Program Desa Sejahtera Astra dengan fokus pada penguatan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya, pengembangan lingkungan, hingga pengembangan desa wisata berbasis komunitas.

Pendampingan dilakukan melalui empat pilar kontribusi sosial berkelanjutan, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Di bidang kesehatan, Astra bersama kader kesehatan desa mendukung layanan Posyandu, edukasi kehamilan, hingga pemberian makanan tambahan bagi anak stunting dan gizi buruk.

Sementara di bidang pendidikan, Astra menggelar kelas Bahasa Inggris dan pelatihan pariwisata untuk mempersiapkan generasi muda menjadi pemandu wisata lokal. Adapun di bidang lingkungan, masyarakat didampingi dalam menjalankan pengelolaan sampah berbasis warga melalui program Les Grow, pengolahan pupuk kompos, serta konservasi dan transplantasi terumbu karang untuk menjaga ekosistem pesisir.

“Sementara pada bidang kewirausahaan, Astra mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal melalui penguatan produksi garam tradisional, pengembangan UMKM desa, hingga kolaborasi pemasaran bersama BUMDes dan Pemerintah Provinsi Bali,” ujar Windy.

Dia menuturkan, ada satu hal potensi besar di daerah pesirir Bali Utara itu, yakni garam palungan tradisional menjadi salah satu identitas Desa Les. Dengan metode produksi yang masih mengandalkan cara-cara tradisional, para petani dapat menghasilkan sekitar dua hingga tiga ton garam setiap panen pada musim kemarau. Produk garam dari desa ini pun telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia.

Namun potensi Desa Les tak berhenti pada garam. Desa di pesisir utara Bali ini juga memiliki wisata alam dan budaya, mulai dari air terjun, pesisir pantai, aktivitas nelayan tradisional, hingga homestay berbasis masyarakat yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga.

Sejak bergabung dalam Program Desa Sejahtera Astra pada 2024, lebih dari 800 warga telah merasakan manfaat program tersebut. Astra mencatat pendapatan masyarakat meningkat sekitar 25%, puluhan lapangan kerja baru tercipta, dan produk lokal berhasil terserap pasar secara optimal.

Dampaknya terlihat di berbagai sektor. Di bidang kesehatan, warga semakin aktif mengikuti Posyandu dan program kesehatan ibu dan anak. Di bidang pendidikan, generasi muda mendapatkan pelatihan Bahasa Inggris dan pariwisata untuk mendukung pengembangan desa wisata. Sementara di bidang lingkungan, masyarakat mulai terbiasa memilah sampah dari rumah, mengolah kompos, hingga terlibat dalam konservasi terumbu karang.

Pada saat yang sama, produksi garam tradisional terus dipertahankan. Pemasaran produk juga diperkuat melalui kerja sama dengan BUMDes Giri Segara dan Pemerintah Provinsi Bali. Permintaan garam saat ini mencapai sekitar satu ton per bulan atau senilai kurang lebih Rp 25 juta.

Bagi Desa Les, generasi muda menjadi kunci keberlanjutan desa. Melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi Astra, mereka didorong untuk terlibat dalam pengelolaan wisata, promosi digital, hingga pengembangan usaha berbasis komunitas. Harapannya, Desa Les dapat terus tumbuh sebagai desa wisata yang mampu menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan warisan budaya yang telah lama hidup di pesisir utara Bali.

“Hingga pengembangan potensi ekonomi lokal melalui produksi garam tradisional dan UMKM desa,” ucap Windy.

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat upaya mewujudkan swasembada garam nasional melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program strategis ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri yang selama ini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan nasional.

Pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan garam. Sekaligus mendukung target swasembada garam pada 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Pemerintah Targetkan Indonesia Tak Lagi Impor Garam di 2027

KKP menjelaskan, kebutuhan garam nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 4,8 juta ton, namun lebih dari 55% kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk kebutuhan industri yang memerlukan spesifikasi kualitas tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia rata-rata masih impor garam lebih dari 2,6 juta ton setiap tahun. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dan memiliki potensi pesisir yang sangat besar untuk mendukung produksi garam nasional.

“Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao adalah jawaban atas kebutuhan strategis bangsa. Program ini bukan hanya pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia,” demikian disampaikan KKP dalam siaran persnya, Sabtu (6/6/2026).

KKP menegaskan garam bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan komoditas strategis yang menjadi bahan baku penting di berbagai sektor industri. Di sektor pangan, garam digunakan dalam produksi makanan olahan, kecap, saus, makanan kaleng hingga minuman elektrolit.

Sementara di sektor industri kimia dan manufaktur, garam menjadi bahan baku utama untuk produksi soda kaustik, klorin, kaca, sabun, deterjen, tekstil, serta pengolahan logam dan kulit. Selain itu, garam juga memiliki peran penting di sektor kesehatan dan farmasi, seperti untuk pembuatan cairan infus, oralit, antiseptik, hingga garam beryodium yang berfungsi mencegah penyakit gondok.

KKP menegaskan pembangunan K-SIGN tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem pesisir. Hal ini untuk menepis berbagai kekhawatiran terkait dampak lingkungan.

Menurut KKP, seluruh tahapan pembangunan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk pemenuhan persyaratan lingkungan, kajian teknis, serta perizinan yang berlaku. “KKP memandang wilayah pesisir sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dikelola secara seimbang,” tulis KKP.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan, KKP telah melakukan penanaman mangrove seluas 24 hektare di sekitar kawasan K-SIGN selama 2025. Program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 dengan target penanaman mangrove seluas 100 hektare di Kabupaten Rote Ndao.

"Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi benteng alami untuk mengurangi abrasi pantai, meredam gelombang, serta menjaga keseimbangan lingkungan pesisir," tulis KKP.

KKP juga memastikan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pembangunan K-SIGN melalui sosialisasi, konsultasi publik, koordinasi teknis, serta berbagai forum diskusi. KKP Tangkap Kapal Asing Pengangkut 1,2 Ton Ikan Napoleon Ilegal

Pembangunan kawasan industri garam tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi pendukung di wilayah Rote Ndao.

Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, KKP optimistis K-SIGN akan menjadi motor penggerak swasembada garam nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. KKP menegaskan akan terus membuka ruang dialog dan menerima masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya memastikan pembangunan K-SIGN berjalan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan demi tercapainya kemandirian garam Indonesia.

Bisnis.com, CIREBON — Jalan utama yang menjadi akses ribuan petambak garam dan nelayan di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, hingga kini masih dalam kondisi rusak parah.

Ironisnya, ruas jalan sepanjang sekitar 7-8 kilometer tersebut belum pernah mendapat pembangunan permanen meski telah digunakan masyarakat pesisir selama puluhan tahun.

Ketidakjelasan status kewenangan jalan diduga menjadi penyebab utama belum tersentuhnya pembangunan. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat di salah satu sentra garam terbesar di Jawa Barat terus terkendala.

Petani garam Rawaurip, Ismail Marzuki, mengatakan jalan tersebut telah menjadi jalur utama pengangkutan hasil garam dan aktivitas nelayan sejak sekitar tahun 1970-an. Namun hingga saat ini, jalan itu belum pernah diaspal maupun dibeton.

"Jalan ini sudah ada sejak sekitar tahun 1970-an. Dari dulu sampai sekarang menjadi akses utama untuk mengangkut hasil garam dan aktivitas nelayan ke laut. Tapi sampai hari ini belum pernah diaspal atau dibeton," kata Ismail, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, penanganan yang pernah dilakukan hanya berupa pengerasan jalan pada sekitar 2011 hingga 2012. Pekerjaan tersebut dilakukan bersamaan dengan pembangunan pagar batu kubus di sepanjang pesisir Kecamatan Pangenan untuk mengurangi dampak abrasi.

Namun, kondisi jalan kembali mengalami kerusakan. Saat musim hujan maupun ketika terjadi banjir rob, jalur tersebut semakin sulit dilalui kendaraan yang mengangkut hasil produksi garam.

"Kalau musim hujan atau air pasang, jalan semakin sulit dilalui. Padahal jalur ini sangat penting untuk mengangkut hasil produksi garam," ujarnya.

Jalan tersebut menghubungkan kawasan permukiman warga dengan hamparan tambak garam dan wilayah pesisir. Jalur itu menjadi akses utama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pergaraman dan perikanan.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Rawaurip mengaku telah berulang kali mengusulkan perbaikan jalan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut berupa pembangunan fisik.

Sekretaris Desa Rawaurip, Yudi, mengatakan usulan perbaikan rutin disampaikan sejak 2020. Akan tetapi, persoalan status jalan yang belum jelas membuat usulan tersebut belum membuahkan hasil.

"Sejak tahun 2020 sampai sekarang selalu kami usulkan, baik ke pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Kendalanya sampai sekarang status jalan itu belum jelas masuk kewenangan siapa," kata Yudi.

Menurut dia, pemerintah desa tidak dapat menggunakan anggaran desa untuk memperbaiki jalan tersebut karena bukan merupakan aset maupun kewenangan desa.

"Kami ingin jalan ini diperbaiki karena sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi desa tidak bisa masuk karena bukan kewenangan kami," ujarnya.

Persoalan serupa juga menjadi perhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengatakan ruas jalan tersebut bukan termasuk jalan desa maupun jalan kabupaten.

"Yang jelas bukan jalan desa dan bukan jalan kabupaten. Kalau bukan provinsi, kemungkinan kewenangan pusat. Ini yang harus segera dipastikan supaya ada kepastian penanganan," kata Lukman.

Ia menilai pemerintah perlu segera menelusuri status administrasi jalan agar pembangunan dapat dilakukan. Menurut dia, keberadaan infrastruktur tersebut sangat penting karena menopang aktivitas kawasan produksi garam yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah.

Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dikebut. Proyek yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dirancang untuk memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton garam per tahun guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka kebutuhan garam domestik yang mencapai kisaran 5 juta ton per tahun. Hingga saat ini, pasokan dari dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan tersebut, sehingga pemanfaatan potensi pesisir di beranda selatan Indonesia dinilai menjadi solusi krusial.

Proyek K-SIGN tidak hanya berfokus pada perluasan kuantitas hasil panen, melainkan juga pada penerapan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas garam yang dihasilkan agar memenuhi standar kebutuhan industri sekaligus meningkatkan efisiensi proses produksi di lapangan.

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) selaku pelaksana konstruksi, Firmansyah, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini berorientasi pada dampak jangka panjang. Selain mengoptimalkan potensi daerah, proyek ini ditargetkan dapat memperkuat daya saing industri garam nasional di masa mendatang.

"Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia ke depan," ujar Firmansyah dikutip Antara.

Selain menjadi penyokong target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, pembangunan sentra industri ini juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru di NTT.

Proyek ini membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar Rote Ndao. Penyerapan tenaga kerja lokal ini mencakup pelaksana pada tahap konstruksi hingga para petani garam yang nantinya akan mengelola kawasan tambak secara berkelanjutan.

Melalui percepatan operasional kawasan, manfaat ekonomi dari proyek strategis ini diharapkan dapat segera dirasakan langsung oleh komunitas setempat.

Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas

Jakarta (ANTARA) - PT Nindya Karya (Persero) tengah mengerjakan proyek pembangunan tambak garam pertamanya yang berlokasi di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) bertajuk Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah menyatakan proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memperkuat industri garam nasional.

"Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia ke depan,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tambak garam di Rote Ndao dirancang memiliki kapasitas produksi mencapai ratusan ribu ton per tahun, lanjutnya dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi, diharapkan mampu meningkatkan kualitas garam sekaligus efisiensi produksi.

Selain itu, proyek tersebut juga turut mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, baik sebagai petani garam maupun tenaga pelaksana pekerjaan.

Firmansyah menyatakan perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Kami meyakini bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden," katanya.

Sebagai pelaksana konstruksi, Firmansyah menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berupaya menghadirkan kualitas pekerjaan terbaik dengan tetap mengedepankan kolaborasi, percepatan penyelesaian proyek, serta kontribusi nyata dalam memperkuat daya saing industri nasional dan mendukung pertumbuhan Indonesia di masa mendatang.

Sementara itu pada Jumat pekan lalu (22/5) Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau ke lokasi tersebut, didampingi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) A. Koswara, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Firmansyah.

Wapres menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri, sehingga proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

"Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya," ujar Wapres.

Selain mendukung swasembada garam, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON — Bisnis garam rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, belum bergerak hingga pertengahan Mei 2026. Curah hujan yang masih turun pada masa peralihan musim membuat petani belum dapat memulai produksi garam seperti tahun-tahun normal.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon Teguh Budiman mengatakan hingga saat ini belum ada produksi garam yang dihasilkan petani di wilayah pesisir Cirebon.

“Belum ada produksi tahun ini. Harusnya mulai Mei sampai Juni sudah mulai produksi, tetapi sekarang masih terkendala cuaca hujan,” kata Teguh, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, produksi garam rakyat sangat bergantung pada kondisi cuaca, khususnya intensitas panas matahari untuk proses penguapan air laut di tambak.

Selama hujan masih turun, petani belum dapat menggelar geomembran atau lapisan plastik khusus yang digunakan untuk mempercepat proses kristalisasi garam.

“Tambak garam itu harus benar-benar kering dulu baru geomembran digelar. Kalau masih hujan, produksi tidak bisa berjalan,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat musim produksi garam di Cirebon kembali mengalami keterlambatan. Padahal, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah sentra produksi garam di wilayah Pantai Utara Jawa.

Teguh menjelaskan, situasi tahun ini sebenarnya diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, produksi garam di Cirebon sempat terpuruk akibat fenomena kemarau basah yang membuat musim panen mundur cukup panjang.

“Tahun kemarin lebih parah karena kemarau basah. Produksi baru mulai Agustus sampai September saja,” katanya.

Akibat pendeknya musim produksi tahun lalu, hasil panen petani garam mengalami penurunan signifikan. Banyak tambak tidak dapat beroperasi optimal karena tingginya curah hujan selama musim kemarau.

Meski demikian, DKPP Kabupaten Cirebon masih optimistis produksi garam tahun ini dapat berjalan lebih panjang apabila cuaca mulai membaik pada Juni mendatang.

“Pengarengan kemungkinan dalam waktu dekat mulai panen. Mudah-mudahan Juni sudah ada produksi,” ujar Teguh.

Pemerintah daerah juga mulai mendorong penggunaan teknologi untuk mengurangi ketergantungan produksi garam terhadap cuaca. Salah satunya melalui penggunaan tunnel atau penutup tambak untuk melindungi area produksi dari hujan.

Namun, penggunaan teknologi tersebut di Cirebon masih sangat terbatas.

“Kami menyarankan petani menggunakan tunnel dan membuat tempat penampungan. Tetapi saat ini baru ada di wilayah Suranenggala,” katanya.

Menurut Teguh, sebagian besar petani garam di Cirebon masih menggunakan metode produksi tradisional sehingga sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan anomali iklim.

Di sisi lain, harga garam di tingkat petani saat ini mulai mengalami penurunan. Jika pada Januari 2026 harga garam sempat mencapai Rp2.700 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp1.800 per kilogram.

Meski harga melemah, Teguh mengatakan kebutuhan garam industri masih cukup tinggi. Garam produksi Cirebon selama ini banyak diserap untuk kebutuhan industri pupuk, semen, hingga kosmetik.

“Garam kita lebih banyak untuk industri,” katanya.

DKPP Kabupaten Cirebon tahun ini memperkirakan produksi garam dapat mencapai sekitar 76.000 ton apabila kondisi cuaca mendukung selama musim kemarau berlangsung.

“Mudah-mudahan cuacanya lebih baik sehingga produksi bisa maksimal,” ujar Teguh.