JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) ikut buka suara soal Presiden Prabowo Subianto yang menginstuksikan bahasa Prancis diajarkan di semua jenjang sekolah. P2G menilai kebijakan ini akan menambah beban murid.

"Mewajibkan pelajaran Bahasa Prancis di semua jenjang sekolah artinya mulai SD, SMP, SMA/sederajat akan menambah beban kurikulum bagi murid, mengingat struktur kurikulum nasional masih relatif padat mata pelajaran," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, dalam keterangan resmi, Sabtu (30/5/2026).

Satriwan menjelaskan, mata pelajaran bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya yaitu bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang sudah menjadi mata pelajaran pilihan bagi murid yang berminat dan sudah masuk dalam struktur kurikulum nasional sejak Kurikulum 2006 lalu hingga Kurikulum Merdeka sekarang.

"Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris sudah termaktub eksplisit dalam struktur kurikulum nasional jenjang SMA/MA/SMK berdasarkan Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum Pada Jenjang PAUD DIKDASMEN," ungkap Satriwan.

Bahkan di jenjang SMK jurusan perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris sudah masuk dalam mata pelajaran bagi murid, sebagai program keahlian untuk mendukung keterampilan (skill) mereka dalam menghadapi dunia kerja, mengingat SMK disiapkan untuk bekerja.

Bahkan Mei 2026 ini Kemendikdasmen berencana meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Skema ini telah dibuka dan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13.000 siswa.

Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menambahkan, sebagai solusi P2G merekomendasikan bahwa Kemendikdasmen dan Kemenag dapat menjadikan pelajaran Bahasa Prancis sebagai bagian dari "Kegiatan Esktrakurikuler" di sekolah seperti halnya klub bahasa Inggris, klub sepakbola, klub klub basket, KIR, Paskibra, klub bahasa Prancis, dan lainnya.

"Sebagai solusi, pemerintah dapat menjadikan bahasa Prancis dan Portugis sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid di sekolah, jadi bentuknya klub siswa, bagi yang berminat saja, tidak wajib," pungkas Iman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mempelajari bahasa Prancis. Penegasan tersebut diungkapkan Prabowo saat Joint Press Statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026).

Awalnya, Prabowo mengatakan bahwa dalam beberapa hal Indonesia dan Perancis memiliki hubungan bilateral yang sangat baik. Hal ini, kata Kepala Negara, tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron.

Prabowo pun menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis di bidang pertahanan hubungan sangat baik. Kemudian, di bidang kerja sama sains dan teknologi pun sangat baik. Dirinya mengatakan ingin meningkatkan hubungan kerja sama di bidang pendidikan.

"Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo.

JAKARTA - Kalimat mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang akhirnya memuluskan pengadaan laptop Chromebook diungkap Jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026). Kalimat itu yakni 'you must trust the giant'.

Kalimat "You must trust the Giant" tersebut dinilai menjadi simbol betapa ambisinya kebijakan digitalisasi di era Nadiem Makarim seringkali menutup mata terhadap realitas sosiologis pendidikan di Indonesia. Menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), pemaksaan ekosistem digital ini telah menciptakan jurang diskriminasi yang semakin lebar bagi para pendidik di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar siswa dan guru di daerah terpencil. Saat pusat sibuk membicarakan cloud computing, guru-guru di pelosok masih harus bertarung dengan ketiadaan listrik dan sinyal internet.

Iman pun mengungkapkan fakta memilukan yang dihimpun P2G dari berbagai daerah. Salah satu investigasi menunjukkan guru di Tolikara, Papua, harus merogoh kocek pribadi hingga Rp500.000 hanya untuk menyewa ojek menuju titik sinyal demi mengisi aplikasi kinerja.

Fenomena serupa terjadi di NTT. Di sana, para guru terpaksa mengajar di kandang kambing demi mendapatkan koneksi internet agar Chromebook yang dibagikan bisa berfungsi.

"Negara harusnya membantu kami dengan teknologi, bukan kami yang berkorban nyawa dan materi demi menghidupkan teknologi yang Anda paksakan," ujar Iman seperti dikutip dari kanal Podcast Jaksapedia, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, klaim keberhasilan digitalisasi selama ini bersifat semu dan hanya indah di atas kertas laporan, sementara di lapangan, guru-guru merasa "berdarah-darah" untuk memenuhi standar administrasi digital yang kaku. Di sisi lain, P2G menyoroti bahwa uang negara sebesar Rp2,1 triliun yang diduga dikorupsi dalam proyek ini merupakan kehilangan kesempatan besar bagi perbaikan literasi nasional.

Iman mengingatkan bahwa skor literasi sains dan matematika anak-anak Indonesia kini sangat mengkhawatirkan, bahkan setara dengan negara yang sedang dilanda konflik perang. “Anak-anak di daerah 3T itu punya minat baca tinggi, tapi bukunya tidak ada. Mereka tidak butuh layar digital yang membuat mata sakit,” ujarnya.

“Mereka butuh buku sumber belajar yang fisik. Alokasi triliunan itu seharusnya bisa mengisi seluruh perpustakaan sekolah di Indonesia, bukan justru berakhir di lemari besi karena tidak bisa digunakan,” sambungnya.

Menanggapi sanggahan Nadiem Makarim yang merasa tidak bersalah, Iman mengingatkan tentang tanggung jawab moral seorang pemimpin. Ia menuturkan bahwa kesalahan kebijakan di tingkat menteri memiliki dampak domino yang merusak takdir jutaan anak bangsa.

"Beliau pernah berkata tidak ingin mempertimbangkan masa lalu dan hanya melihat masa depan. Sekarang, sejarah membuktikan bahwa masa lalu yang ia ciptakan sendiri melalui kebijakan Chromebook ini menyeretnya kembali. Ini adalah pengingat bahwa kebijakan yang mengabaikan nurani dan kebutuhan rakyat akan selalu menemukan konsekuensinya," kata Iman.

P2G juga mendesak agar proses hukum di Kejaksaan Agung (Kejagung) terus berlanjut hingga ke akar-akarnya, demi memastikan bahwa pendidikan tidak lagi dijadikan ladang komoditas bagi kepentingan segelintir elit di balik topeng digitalisasi.

JAKARTA - Terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menimbulkan polemik. Hal ini terjadi karena para guru honorer terkejut sebab bisa ditafsirkan peraturan tersebut akan mengakhiri karier mereka di 2026 ini.

SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 adalah tentang penugasan guru non aparatur sipil negara (non ASN) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang diteken 13 Maret 2026.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah narasi "Penugasan Guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026" yang ditafsirkan guru non-ASN akan dirumahkan atau dilarang mengajar pada tahun 2027.

Menanggapi hal ini Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, keberadaan guru honorer atau Non ASN di sekolah/madrasah negeri selama ini menjadi penyelamat terhadap proses pembelajaran di kelas-kelas bagi murid.

Terlebih sebaran guru ASN tidak merata di wilayah Indonesia, banyak daerah masih kekurangan guru, karena dihentikannya penerimaan guru PNS sejak 7 tahun terakhir.

“Negara mestinya berterima kasih kepada para guru honorer Non-ASN, merekalah yang memenuhi kebutuhan atas kekurangan guru di sekolah dan madrasah kita,” katanya, melalui siaran pers, Jumat (8/5/2026).

Oleh sebab itu, lanjut Satriwan, pemerintah hendaknya jangan memecat 200.000 lebih guru honorer Non-ASN di sekolah negeri, melainkan angkat status mereka sebagai ASN PPPK penuh waktu.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah melarang tegas Pemda atau sekolah merekrut guru honorer atau Non-ASN. Pasal 66 berbunyi: ”Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.”

Lahirnya SE Mendikdasmen No. 7 Tahun 2026 justru merupakan upaya Mendikdasmen memberi kepastian status dan penggajian bagi guru Non ASN. Karena banyak Pemda tidak memperpanjang kontrak atau akan memecat para guru honorer Non ASN tersebut.

“Bahkan Kemdikdasmen via SE itu berkomitmen memberikan insentif bagi guru Non-ASN hingga 31 Desember 2026 yang tak dapat tunjangan profesi dari pusat,” ujar guru SMA ini.