Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan akan memberikan prioritas formasi bagi belasan ribu guru madrasah honorer yang selama ini sudah mendedikasikan mengajar.

Usulan tersebut setelah dirinya mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri PAN-RB Ridi Widyantini, Selasa (30/6/2026).

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco, ya, Menkes, Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, dan juga PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu, dan disebut beberapa... dijelaskan beberapa simulasi," katanya saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah disampaikan sejumlah persoalan yang kerap dibicarakan bersama Komisi VIII DPR RI.

Menurutnya, dari hasil pertemuan itu menghasilkan sejumlah solusi seperti memberikan insentif Rp1,5 juta.

"Misalnya, yang tidak bisa terangkat karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif 1,5 juta, ya. Itu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucapnya.

Kemudian, solusi lainnya adalah memberikan prioritas formasi bagi 18.000 guru honorer yang telah mengabdi di sekolah negeri.

"Kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, jumlahnya sekitar 18.000 orang, itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," sambungnya.

Selain itu, dia menjelaskan realisasi bantuan insentif guru non-ASN secara keseluruhan adalah sebesar 50,5%. Bantuan insentif guru non-ASN ini menyasar 252.627 guru yang belum sertifikasi.

Realisasi insentif guru non-ASN di atas untuk sementara adalah untuk semester genap tahun 2026, sedangkan sisa realisasi akan disalurkan pada semester ganjil tahun 2026.

"Berdasarkan hasil reviu APIP, terdapat 183.787 guru dan dosen serta guru besar yang memerlukan dukungan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan guru besar, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp6.021.205.143.000," tuturnya.

Kebutuhan tersebut itu terdiri atas TPG, TPD, dan tunjangan guru besar ASN sebanyak 89.301 orang dengan kebutuhan sebesar lebih dari Rp3 triliun serta TPG dan TPD non-ASN sebanyak 94.486 orang dengan kebutuhan sebesar Rp2,37 triliun.

"Usulan tambahan anggaran dimaksud telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, telah berproses, dan telah dilakukan penelaahan bersama tanggal 21 Mei 2026 sebagai dasar pemenuhan kebutuhan anggaran pada DIPA tahun anggaran 2026 Kementerian Agama," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mengusulkan belasan ribu guru agama honorer yang mengabdi di sekolah negeri agar diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Nasaruddin juga mengusulkan agar guru madrasah yang tak diangkat ASN dapat insentif Rp1,5 juta.

Usulan itu disampaikan Nasaruddin saat bertemu pimpinan DPR RI dan sejumlah kementerian/lembaga terkait pada Selasa (30/6/2026). Nasaruddin mengaku telah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco ya, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kementerian dalam negeri dan juga Kementerian PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu dan disebutkan beberapa, dijelaskan beberapa simulasi," kata Nasaruddin saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Nasaruddin menilai, persoalan guru di bawah Kemenag tak terlalu kompleks seperti di Kemendikdasmen yang menyangkut keuangan pemerintah daerah. "Tetapi alhamdulillah tadi pagi kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi VIII ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi VIII ini," katanya.

Nasaruddin menyampaikan, pihaknya menyampaikan sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan guru non-ASN pada pimpinan DPR RI. "Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta ya. Begitu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucap Nasaruddin.

Lihat video: Guru Honorer Madrasah Kepung DPR, Tuntut Diangkat Jadi PPPK dan ASN



Bahkan, kata Nasaruddin, pihaknya juga mengusulkan agar 18 ribu guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah negeri dapat diangkat menjadi PPPK atau ASN.

"Itu kami juga salah satu solusi yang kami usulkan, kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," kata Nasaruddin.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin keberadaan dan nasib dari sebanyak 2.295 guru honorer yang bekerja di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai meminta kepada segenap guru honorer SMA/SMK di Jatim untuk tidak panik dalam menyikapi Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 7/2026 mengenai penataan terhadap tenaga pengajar yang berstatus non-ASN.

Dia mengeklaim tujuan SE tersebut diterbitkan adalah untuk memberikan penegasan hukum bagi masing-masing daerah terkait pembayaran gaji para tenaga honorer.

Selain itu, Aries menjelaskan SE tersebut menegaskan bahwa guru honorer masih berstatus legal untuk menerima honor dan tunjangan dari pemerintah daerah.

"Kalau tidak ada surat edaran itu, banyak daerah yang ragu-ragu untuk memberikan honor kepada guru-gurunya. Jadi, sebenarnya ini mengakomodasi agar pemerintah daerah memberikan perhatian kepada mereka," ucap Aries, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, dirinya mengimbau masyarakat untuk tidak salah paham mengenai aturan penghapusan status honorer yang disebut berlaku per 31 Desember 2026 itu.

Aries menyebut aturan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk memecat guru honorer secara massal, melainkan menjadi tenggat waktu terakhir dalam kebijakan penataan ulang status kepegawaian.

Selain itu, Aries juga menegaskan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen penuh untuk menjamin posisi dan kedudukan dari ribuan guru honorer SMA/SMK negeri agar dapat melaksanakan tugas pengajaran dengan tenang.

"Atas komitmen Ibu Gubernur, disampaikan bahwa tidak perlu khawatir. Tetap mengajar, tetap mengabdikan diri. Pemprov akan tetap memfasilitasi mereka berada di lingkungan sekolah," jelasnya.

Walau menjamin nasib guru honorer, Aries menyatakan bahwa pihaknya melarang seluruh kepala sekolah yang satuan pendidikannya berada di bawah otoritas pemerintah provinsi untuk membuka perekrutan guru honorer secara mandiri.

Hal tersebut dilakukan untuk menyukseskan program penataan pegawai yang telah dicanangkan oleh kementerian.

"Iya, itu batas akhir sudah. Jadi, tidak boleh ada lagi perekrutan [guru honorer oleh sekolah], sambil menunggu perekrutan yang terstruktur dari pemerintah pusat," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga memasang target prioritas bagi ribuan tenaga guru honorer existing untuk dapat naik pangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik lewat jalur penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), secara berjenjang.

"Kita berharap nanti mereka naik kelas. Apakah nanti ikut tes CPNS yang mengakomodasi mereka, atau masuk tes PPPK secara bertahap. Nggak mungkin selamanya mereka menjadi guru honorer karena mereka sangat membantu kita dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah," tutupnya.

NTT - Jalan menuju ruang kelas di pelosok Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur tidak selalu mudah dilalui. Bagi guru honorer SDK Wukur, Sikka, Nusa Tenggara Timur Yustina Yuniarti, perjalanan menuju tempat mengajar adalah bentangan panjang pengabdian.

Setiap hari, Yustina menempuh sekitar 6 kilometer menuju sekolah, melewati jalan setapak, hutan, dan medan yang tidak ringan, namun tetap membawa semangat yang sama dan memastikan anak-anak di SDK Wukur tetap belajar dan berani bermimpi.

Yustina mengabdikan diri di sekolah tersebut. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah, Yustina memilih tetap bertahan sebagai pendidik. SDK Wukur saat ini menjadi ruang belajar bagi 34 siswa dengan didampingi delapan tenaga pendidik.

Di tempat yang sederhana itu, proses belajar tidak hanya dibangun dari buku dan papan tulis, tetapi juga dari ketulusan para guru yang terus hadir meski harus menempuh perjalanan panjang setiap hari.

“Banyak orang tidak mau mengajar di sini karena kondisi jalan dan keuangan yang tidak memungkinkan. Namun, kami bertahan karena panggilan hati,” tutur Yustina, Selasa (19/5/2026).

Kisah Yustina menjadi potret kecil dari keteguhan para pendidik di daerah yang terus menjaga nyala pendidikan meski berada dalam keterbatasan. Perjuangannya juga mengingatkan pada semangat ibu-ibu Mekaar, perempuan-perempuan prasejahtera yang setiap hari berjuang dengan cara masing-masing untuk keluarga, pendidikan anak, dan masa depan yang lebih baik.

Lihat video: Potret Pedih Pendidikan RI, Guru Honorer di NTT Digaji Rp150 Ribu per Bulan



Ada ketulusan yang sama, berjalan dalam sunyi, bekerja tanpa banyak sorotan, tetapi meninggalkan dampak yang panjang bagi kehidupan orang lain. Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Peduli hadir memberikan dukungan sosial kepada Yustina.

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sosok pendidik yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Kehadiran PNM diharapkan dapat menjadi penguat langkah bagi Yustina dan para pendidik lainnya yang terus bertahan menjaga harapan di ruang-ruang kelas sederhana.

“Terima kasih PNM sudah hadir membantu saya. Dukungan ini sangat berarti, bukan hanya untuk saya, tetapi juga menjadi semangat baru agar saya bisa terus mengajar anak-anak di sini. Semoga perhatian seperti ini membuat kami semakin kuat untuk tetap menjalankan tugas dengan hati,” ujar Yustina.

Bagi PNM, ketulusan Yustina adalah pengingat bahwa pemberdayaan tidak hanya hidup di ruang usaha, tetapi juga di ruang kelas, di jalan-jalan sunyi yang ditempuh para pendidik, dan di setiap langkah kecil yang membuka masa depan anak-anak Indonesia.

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad meminta pemerintah memberikan kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Habib menegaskan bahwa penataan birokrasi berdasarkan Undang-Undang ASN tidak boleh dijalankan secara kaku hingga mengorbankan para pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah negeri.

“Di tengah kekurangan guru yang sangat besar, negara dihadapkan pada dilema regulasi. Jika penghapusan honorer dilakukan tanpa mekanisme transisi yang adil, yang terancam bukan hanya nasib guru, tetapi juga keberlangsungan pendidikan nasional. Ketidaksinkronan antara Kemendikdasmen dan Kementerian PAN-RB telah menciptakan ketidakpastian hukum yang meresahkan,” kata Habib Syarief dikutip Sabtu (16/5/2026).

Persoalan guru honorer saat ini memuncak seiring amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mewajibkan penataan tenaga non-ASN tuntas pada 2024. Namun di lapangan, kata dia, Indonesia justru menghadapi krisis kekurangan lebih dari 480 ribu guru, dengan laju pensiun mencapai 70 ribu orang per tahun.

Saat ini, tercatat masih ada 237 ribu guru non-ASN yang menjadi tulang punggung proses belajar mengajar di sekolah negeri daerah. Habib menilai, meminggirkan ratusan ribu guru atas nama legalitas formal bukan hanya kegagalan administratif, melainkan bentuk de-manusiawi hukum yang mencederai rasa keadilan. “Sehingga aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan harus menjadi prioritas utama di atas prosedur birokrasi,” ujarnya.

Sebagai solusi konkret, legislator PKB itu meminta pemerintah memberikan rekognisi khusus bagi guru yang telah mengabdi minimal lima hingga sepuluh tahun agar tidak disamakan dengan lulusan baru dalam proses seleksi. Ia juga mendorong implementasi skema PPPK Paruh Waktu sebagai wadah transisi agar para guru tetap memiliki kepastian status hukum dan tidak dianggap ilegal pasca-tenggat waktu penataan.

Selain itu, dia meminta pemerintah pusat memberikan jaminan dukungan anggaran yang pasti kepada pemerintah daerah untuk penggajian guru PPPK. Habib juga mengusulkan moratorium sanksi administratif bagi instansi pendidikan yang masih mempekerjakan guru non-ASN selama kebutuhan guru nasional belum terpenuhi secara mandiri oleh negara.

“Mengabaikan eksistensi guru honorer atas nama kepatuhan regulasi adalah sebuah kegagalan nalar hukum. Kita tidak boleh membiarkan para pahlawan pendidikan ini menjadi korban dari transisi birokrasi. Hukum harus bertindak sebagai instrumen kesejahteraan dan perlindungan sosial, bukan sekadar instrumen penghukum yang kaku,” pungkasnya.

JAKARTA - Kisah Sitimah menjadi gambaran nyata perjuangan para guru di Indonesia yang tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi meski menghadapi berbagai keterbatasan. Selama lebih dari dua dekade mengabdi sebagai tenaga pendidik, ia telah melewati banyak tantangan demi mencerdaskan anak-anak bangsa.

Seusai waktu subuh, Sitimah sudah bersiap meninggalkan rumahnya di Kabupaten Boyolali dengan mengendarai sepeda motor. Saat sebagian orang baru memulai aktivitas pagi, guru sekolah dasar tersebut justru memulai perjalanan panjang menuju SDN 7 Getassrabi, Kabupaten Kudus , sekolah tempat ia mengabdi selama puluhan tahun.

Setiap hari, ia harus menghabiskan waktu sekitar empat jam di perjalanan agar bisa hadir di kelas dan mengajarkan murid-murid membaca serta menulis. “Kurang lebih saya menghabiskan waktu 4 jam di jalan. Pagi hari saya jalan habis subuh, lalu pulang setelah dzuhur dan sampai di rumah pukul 16,” ujarnya, melalui siaran pers, Jumat (15/5/2026).

Perjuangan Sitimah dari Guru Honorer hingga Menjadi CPNS

Sitimah memulai kariernya sebagai guru pada 2004 dengan status Guru Wiyata Bakti atau honorer. Selama bertahun-tahun, ia menerima honor yang sangat minim. “Tahun 2004 saya mulai mengajar. Dua tahun kemudian dapat bayaran Rp50 ribu per bulan. Lalu tahun 2008–2010 dapat bayaran Rp220 ribu,” kenangnya.

Kesempatan baru datang ketika pemerintah membuka formasi CPNS pada 2010. Setahun kemudian, Sitimah resmi diangkat sebagai CPNS dan ditempatkan di SDN 7 Getassrabi.

Di sekolah tersebut terdapat 72 siswa dengan enam ruang kelas. Sitimah dipercaya menjadi wali kelas 1, jenjang yang menurutnya membutuhkan perhatian dan kesabaran lebih karena para murid masih berada dalam masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar.

Ia mengungkapkan masih banyak anak yang belum lancar membaca maupun menulis. Karena itu, Sitimah dengan sukarela memberikan tambahan waktu belajar setelah jam pelajaran selesai agar murid-muridnya tidak tertinggal. “Saya mengulang anak yang belum bisa membaca atau nelateni yang ketinggalan menulis. Sebelumnya, saya sudah izin kepada orang tua anak,” katanya.

Selama sekitar satu jam setelah kegiatan belajar berakhir, ia tetap mendampingi murid yang membutuhkan perhatian lebih tanpa memungut biaya tambahan.

Bagi Sitimah, keberhasilan seorang guru bukan hanya soal nilai akademik, tetapi memastikan tidak ada murid yang tertinggal dalam proses belajar.

Tunjangan Guru Membantu Sitimah Berbagi dengan Sesama

Di tengah pengabdiannya, Sitimah merasa bersyukur karena perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru terus meningkat. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 10 Tahun 2026 yang mengatur penyaluran tunjangan profesi guru langsung ke rekening penerima setiap bulan.

“Sebelumnya tunjangan cair per tiga bulan. Kalau tahun 2026 ini tiap bulan sesuai gaji pokok,” ujarnya dengan wajah sumringah.

Tambahan penghasilan tersebut tidak hanya membantu kebutuhan keluarganya, tetapi juga memungkinkan dirinya berbagi kepada orang lain. Sitimah rutin membantu anak yatim, kaum duafa, hingga murid-murid dari keluarga kurang mampu.

“Alhamdulillah berkah. Saya bisa tiap tahun menyantuni anak yatim dan duafa, serta bisa ikut kurban di kampung. Terkadang bisa membantu perekonomian murid yang benar-benar minim ekonominya,” jelasnya.

Harapan Sitimah untuk Mengajar Lebih Dekat dengan Rumah

Di balik semangatnya mengajar, usia dan kondisi kesehatan kini mulai menjadi tantangan tersendiri bagi Sitimah. Ia berharap suatu hari dapat dipindahkan ke sekolah yang lokasinya lebih dekat dari rumahnya.

“Njih niku, saya ingin mutasi karena kondisi usia dan kesehatan,” tuturnya pelan.

Sitimah mengaku sudah dua kali mengajukan mutasi, namun belum bisa direalisasikan lantaran sekolah tempatnya mengajar masih kekurangan tenaga pendidik.

Harapan tersebut kembali terbuka saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti melakukan kunjungan kerja dan mendengar langsung kisah perjuangannya. Di hadapan jajaran pemerintah daerah, Mendikdasmen meminta agar persoalan tersebut segera dicarikan solusi.

“Dilepas saja jika ada sekolah yang sudah bersedia menerima Ibu pindah. Kasihan terlalu jauh,” ujar Abdul Mu’ti kepada perwakilan Dinas Pendidikan yang hadir.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pemerataan kebutuhan guru sekaligus menciptakan penataan yang lebih manusiawi bagi para pendidik di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan proses pengangkatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap.

“Kami ingin usulkan ya karena sekarang ini kan sudah darurat guru, diangkatlah menjadi ASN, menjadi PNS,” ujar Cucun di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan DPR selama ini terus menerima aspirasi dari para guru honorer dan mendorong pemerintah untuk memenuhi hak mereka, termasuk pendataan untuk pemberian insentif.

Cucun juga menyebut usulan pengangkatan tidak hanya mencakup guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga guru agama di bawah Kementerian Agama.

“Baik guru yang di lingkungan Kemendikdasmen maupun guru yang di lingkungan Kemenag, semua mereka kalau kita ingin usulkan ya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, anggota DPR dari Fraksi PKB itu menegaskan bahwa guru honorer yang diangkat menjadi ASN harus siap ditempatkan di berbagai daerah.

“Dengan syarat tadi, mau ditempatkan di daerah mana pun atau ditempatkan di wilayah mana pun kalau sudah menjadi ASN, menjadi abdi negara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan nasib guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) hingga akhir 2026 masih aman. Meski demikian, skema baru terkait status dan penugasan guru non-ASN mulai 2027 masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan belum diputuskan secara final.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan keputusan sementara terkait guru non-ASN berlaku hingga 31 Desember 2026. Setelah itu, pemerintah membuka kemungkinan adanya perubahan pola pengangkatan guru.

“Keputusan sementara sampai 31 Desember. Setelah itu kita belum tahu, nanti ditunggu saja karena kemungkinan akan ada perubahan skema pengangkatan guru di tahun 2027,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan bahwa detail perubahan skema tersebut masih belum bisa diumumkan karena masih dalam tahap pembahasan pemerintah.

“Perubahannya belum bisa kami share karena belum diputuskan,” katanya.

Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, termasuk isu mengenai kemungkinan penggunaan skema vendor dalam pengelolaan tenaga guru non-ASN. Namun, Abdul Mu’ti belum memberikan kepastian terkait isu tersebut.

“Belum tahu, belum bisa kami share karena belum diputuskan,” ucapnya.

Menurut Abdul Mu’ti, kebijakan akhir terkait status guru non-ASN bukan hanya menjadi kewenangan Kemendikdasmen, melainkan dibahas bersama kementerian lain dengan koordinasi utama berada di Kementerian PAN-RB.

“Kami bersama-sama, tetapi leading-nya ada di beliau (Menteri PAN-RB),” jelasnya.

Di tengah kekhawatiran guru honorer mengenai kemungkinan dirumahkan pada 2027, Kemendikdasmen menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Pemerintah justru mengakui kebutuhan terhadap guru non-ASN masih sangat besar, terutama untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan saat ini terdapat lebih dari 200 ribu guru non-ASN yang masih tercatat di Dapodik dan mengajar di sekolah negeri.

“Jadi ada 200 ribu lebih Guru Non-ASN yang terdata di Dapodik, mereka itu belum berstatus ASN dan mengajar di sekolah negeri. Nah, menurut data kami, kami itu masih membutuhkan keberadaan mereka,” kata Nunuk di Provinsi NTT, Selasa pagi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam kegiatan Peletakan Batu Pertama Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Inpres Noelbaki, Kabupaten Kupang.

Sebagai bentuk kepastian sementara, Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Surat edaran ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan itu juga disesuaikan dengan amanat UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur penataan tenaga non-ASN paling lambat selesai pada Desember 2024.

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah membagi skema penghasilan guru non-ASN ke dalam beberapa kategori. Guru non-ASN yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja tetap memperoleh tunjangan profesi guru sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memenuhi beban kerja akan menerima insentif dari Kemendikdasmen. Adapun guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik juga tetap mendapatkan insentif dari kementerian.

“Kami mengeluarkan surat edaran ini karena pemda membutuhkan rujukan surat edaran agar tetap bisa memperpanjang para guru non-ASN,” ujar Nunuk.

Kemendikdasmen menilai keberadaan guru non-ASN masih sangat penting, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini masih mengalami kekurangan guru.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk 2027 agar keberlanjutan masa kerja maupun penggajian guru non-ASN tetap terjamin. Meski rincian skema tersebut belum diumumkan, Kemendikdasmen memastikan para guru non-ASN masih akan dibutuhkan pada tahun depan.

“Di dalam edaran ini memang kesepakatannya diatur sampai tahun 2026 karena akan ada skema baru yang masih dibahas lagi dengan penugasan mereka, kan tahun depan mereka masih dibutuhkan,” kata Nunuk di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemutusan masa kerja guru non-ASN secara massal seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial.

“Jadi masyarakat jangan bikin hal yang meresahkan. Sementara untuk guru non-ASN yang penting kerja dulu sampai setahun ini karena pasti tidak akan ada pemutusan masa kerja. Kami terus perjuangkan guru non-ASN,” tegasnya.

Dengan demikian, hingga saat ini skema guru non-ASN masih berlaku normal sampai akhir 2026 melalui payung Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Sementara untuk tahun 2027, pemerintah masih menggodok formulasi baru terkait pola penugasan, pengangkatan, hingga sistem penggajian guru non-ASN yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan kebijakan reformasi birokrasi di sektor pendidikan.

JAKARTA - Guru Non ASN dibuat khawatir dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bahwa profesi mereka sebagai pendidik akan berakhir.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024.

Nunuk menerangkan, penyusunan surat edaran tersebut berangkat dari amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setelah Desember 2024 tidak boleh lagi ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah, termasuk sekolah negeri. Kondisi tersebut kemudian diperkuat dengan adanya arahan agar pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk tenaga non-ASN.

Meski demikian, pemerintah pusat masih memberikan masa penataan hingga Desember 2025 seiring pelaksanaan seleksi PPPK dan skema lainnya. Dalam proses tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menemukan masih terdapat sekitar 237 ribu guru berstatus non-ASN yang tercatat di Dapodik namun belum terakomodasi dalam penataan.

Situasi tersebut menimbulkan kegamangan di banyak daerah. Pemerintah daerah pada akhirnya tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk tetap memperpanjang penugasan maupun menggaji guru non-ASN, padahal keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah.

Atas kondisi itu, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah.

“Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” tegasnya, melalui siaran pers, Sabtu (9/5/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru.

Nunuk menambahkan, kebutuhan guru di Indonesia masih sangat besar. Selain kebutuhan formasi guru yang saat ini mencapai sekitar 498 ribu, setiap tahunnya juga terdapat sekitar 60 hingga 70 ribu guru yang memasuki masa pensiun. Untuk itu, pemerintah terus mendiskusikan skema penataan dan mekanisme seleksi yang memungkinkan kebutuhan guru tetap terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.

JAKARTA - Terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menimbulkan polemik. Hal ini terjadi karena para guru honorer terkejut sebab bisa ditafsirkan peraturan tersebut akan mengakhiri karier mereka di 2026 ini.

SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 adalah tentang penugasan guru non aparatur sipil negara (non ASN) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang diteken 13 Maret 2026.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah narasi "Penugasan Guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026" yang ditafsirkan guru non-ASN akan dirumahkan atau dilarang mengajar pada tahun 2027.

Menanggapi hal ini Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, keberadaan guru honorer atau Non ASN di sekolah/madrasah negeri selama ini menjadi penyelamat terhadap proses pembelajaran di kelas-kelas bagi murid.

Terlebih sebaran guru ASN tidak merata di wilayah Indonesia, banyak daerah masih kekurangan guru, karena dihentikannya penerimaan guru PNS sejak 7 tahun terakhir.

“Negara mestinya berterima kasih kepada para guru honorer Non-ASN, merekalah yang memenuhi kebutuhan atas kekurangan guru di sekolah dan madrasah kita,” katanya, melalui siaran pers, Jumat (8/5/2026).

Oleh sebab itu, lanjut Satriwan, pemerintah hendaknya jangan memecat 200.000 lebih guru honorer Non-ASN di sekolah negeri, melainkan angkat status mereka sebagai ASN PPPK penuh waktu.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah melarang tegas Pemda atau sekolah merekrut guru honorer atau Non-ASN. Pasal 66 berbunyi: ”Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.”

Lahirnya SE Mendikdasmen No. 7 Tahun 2026 justru merupakan upaya Mendikdasmen memberi kepastian status dan penggajian bagi guru Non ASN. Karena banyak Pemda tidak memperpanjang kontrak atau akan memecat para guru honorer Non ASN tersebut.

“Bahkan Kemdikdasmen via SE itu berkomitmen memberikan insentif bagi guru Non-ASN hingga 31 Desember 2026 yang tak dapat tunjangan profesi dari pusat,” ujar guru SMA ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pengangkatan hingga penugasan guru merupakan kewenangan pemerintah daerah, seiring dengan implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghapus istilah tenaga honorer.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lebih difokuskan pada pembinaan, khususnya dalam pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi guru.

“Rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah. Kami di kementerian bertugas membina dari sisi kualifikasi dan kompetensi,” ujarnya.

Dia menambahkan, istilah guru honorer secara resmi tidak lagi dikenal dalam regulasi. Sebagai gantinya, digunakan istilah guru non-ASN, yang pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, penghapusan status honorer merupakan konsekuensi dari implementasi UU ASN yang semula direncanakan berlaku penuh pada 2024, namun pelaksanaannya efektif dimulai pada 2027.

“Jadi istilah honorer itu nanti tidak ada lagi, itu konsekuensi dari Undang-Undang ASN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengungkapkan dinamika yang terjadi di lapangan terkait guru non-ASN yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagian guru yang tidak lolos seleksi PPPK kini berstatus sebagai PPPK paruh waktu.

“PPPK paruh waktu itu asal-usulnya dari guru non-ASN yang ikut seleksi PPPK dan tidak lulus, tetapi tetap mengajar agar tidak mengganggu proses pendidikan,” katanya.

Namun, ia mengakui terdapat tantangan dalam aspek penggajian, mengingat tanggung jawab tersebut berada di pemerintah daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama untuk membayar guru PPPK paruh waktu.

“Sebagian daerah mampu, sebagian mulai kesulitan. Yang kesulitan kemudian mengajukan ke kementerian untuk mendapatkan solusi,” ujarnya.

Dia menyebut permohonan dari daerah terkait dukungan kebijakan terus meningkat. Meski demikian, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai status kepegawaian, termasuk kebijakan PPPK, sebaiknya disampaikan oleh kementerian yang berwenang.

“Karena ini menyangkut pelaksanaan UU ASN, akan lebih jelas jika dijelaskan oleh Menteri PAN-RB,” pungkasnya.