Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memaparkan sejumlah capaian diplomasi ekonomi Indonesia, mulai dari perluasan sistem pembayaran digital lintas negara hingga dukungan terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu disampaikan dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar pada Rabu (14/1/2026).

Sugiono menyampaikan bahwa untuk mengurangi kerentanan ekonomi yang bersifat sistemik, Indonesia terus memperkuat inklusi keuangan melalui mekanisme inovatif seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Melalui upaya diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, sistem pembayaran tersebut telah memfasilitasi transaksi lintas batas di sejumlah negara, antara lain Thailand, Malaysia, China, dan Jepang.

“Berkat upaya diplomasi kita, QRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara, seperti Thailand, Malaysia, China, dan Jepang. Dan kementerian luar negeri berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda ini,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh mendukung agenda penguatan ekonomi nasional tersebut. Sepanjang 2025, Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa serta Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Mauritius.

Sugiono menambahkan bahwa Indonesia juga memastikan implementasi peningkatan kerja sama perdagangan melalui ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA) 3.0 dan Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Di saat yang sama, pemerintah mendorong pembukaan peluang kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru, khususnya di kawasan Afrika, seperti Rwanda.

Menurutnya, diversifikasi mitra dagang tersebut dilakukan dengan kesadaran untuk mengurangi risiko atau derisking dari gejolak serta perlambatan ekonomi yang tengah dihadapi mitra-mitra tradisional. Langkah serupa juga tercermin dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS.

Di samping itu, diplomasi ekonomi diarahkan untuk mendukung pengembangan industri nasional berkelas dunia melalui peningkatan investasi yang ditopang oleh kemudahan berusaha (ease of doing business).

Di luar aspek ekonomi, Sugiono menekankan bahwa diplomasi Indonesia juga dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Dalam konteks tersebut, diplomasi turut menopang pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Dia menjelaskan bahwa Indonesia telah menggalang kerja sama dengan School Meals Coalition, berbagai badan internasional, serta negara-negara mitra. Keberhasilan Indonesia dalam menyediakan makanan bagi lebih dari 55 juta anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui disebut mulai menjadi referensi di tingkat global.

“Guna menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Indonesia telah menggalang kerjasama dengan School Meals Coalition, badan-badan dunia terkait, serta negara-negara mitra,” ucapnya.

Sugiono menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan mencerminkan kesadaran politik bahwa pembangunan manusia merupakan tumpuan utama kekuatan nasional Indonesia.

“Dan lebih dari sekadar kebijakan sosial, program makan bergizi gratis adalah kesadaran politik bahwa pembangunan manusia menjadi tumpuan kekuatan nasional Indonesia,” pungkas Sugiono.