Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) menyoroti tren perlambatan belanja pemerintah yang terjadi sepanjang 2025.

Direktur Program INDEF Eisha Rachbini menuturkan, selain sisi pendapatan yang melambat karena daya beli yang turun, pemerintah juga mencatatkan tren perlambatan belanja pada APBN 2025.

Menurutnya, secara siklus, perlambatan belanja anggaran memang lumrah. Hal ini karena pemerintah Indonesia umumnya akan didorong pada akhir tahun, sehingga akan cenderung lamban pada awal-awal periode.

Meski demikian, Eisha menilai perlambatan belanja kali ini terjadi sepanjang tahun dan belum menunjukkan tren akselerasi jelang akhir 2025

"Kita bisa melihat sekarang ini agak beda, karena perlambatan pengeluaran ini ditahan sejak awal dan sepanjang tahun. Ini yang sebenarnya agak sulit untuk menopang pertumbuhan ekonomi," jelas Eisha dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan pada Kamis (20/11/2025).

Eisha menuturkan, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah ke depannya untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, upaya mempercepat belanja pemerintah harus mencermati sejumlah aspek. Dia mengatakan, akselerasi belanja harus memperhatikan kualitas dan magnitude terhadap penciptaan dampak berganda di sektor riil.

"Jadi, itu nanti tidak hanya sekadar dibelanjakan untuk menghabiskan anggaran," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan awal Oktober 2025 yakni sekitar 65% dari total belanja.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti memaparkan bahwa realisasi belanja APBN 2025 sampai dengan pekan ini meliputi belanja kementerian/lembaga yang sudah terealisasi sebesar 55%, sedangkan nonkementerian/lembaga lebih tinggi yakni 75%.

Untuk belanja kementerian/lembaga, terangnya, secara nominal berada di posisi Rp815 triliun dari anggaran Rp1.481,7 triliun.

"Yang paling banyak adalah belanja pegawai, kita sudah belanjakan 77%. Kemudian ada belanja bansos 72%, dan yang lainnya barang dan modal, ini kisarannya sekitar 45%," jelas Prima.