IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara. Dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab” bersama para pakar dan jurnalis, dia menegaskan efisiensi besar-besaran adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.

Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp308 triliun. Dia meyakini, jika dana tersebut tidak segera dipotong, maka akan membuka celah korupsi.

"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," kata Prabowo, dikutip Jumat (20/3/2026).

Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Dia menyebut ICOR Indonesia berada di level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).

Tingginya angka ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun, Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30 persen.

"Jadi angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau USD230 miliar. 30 persen dari itu maka USD75 miliar, ini tidak efisien," lanjutnya.

Prabowo menyebut efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal. Menurutnya masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.

Selain itu, dia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.

Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Dia mencontohkan sejumlah kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).

"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," kata Prabowo.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) menyoroti tren perlambatan belanja pemerintah yang terjadi sepanjang 2025.

Direktur Program INDEF Eisha Rachbini menuturkan, selain sisi pendapatan yang melambat karena daya beli yang turun, pemerintah juga mencatatkan tren perlambatan belanja pada APBN 2025.

Menurutnya, secara siklus, perlambatan belanja anggaran memang lumrah. Hal ini karena pemerintah Indonesia umumnya akan didorong pada akhir tahun, sehingga akan cenderung lamban pada awal-awal periode.

Meski demikian, Eisha menilai perlambatan belanja kali ini terjadi sepanjang tahun dan belum menunjukkan tren akselerasi jelang akhir 2025

"Kita bisa melihat sekarang ini agak beda, karena perlambatan pengeluaran ini ditahan sejak awal dan sepanjang tahun. Ini yang sebenarnya agak sulit untuk menopang pertumbuhan ekonomi," jelas Eisha dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan pada Kamis (20/11/2025).

Eisha menuturkan, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah ke depannya untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, upaya mempercepat belanja pemerintah harus mencermati sejumlah aspek. Dia mengatakan, akselerasi belanja harus memperhatikan kualitas dan magnitude terhadap penciptaan dampak berganda di sektor riil.

"Jadi, itu nanti tidak hanya sekadar dibelanjakan untuk menghabiskan anggaran," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan awal Oktober 2025 yakni sekitar 65% dari total belanja.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti memaparkan bahwa realisasi belanja APBN 2025 sampai dengan pekan ini meliputi belanja kementerian/lembaga yang sudah terealisasi sebesar 55%, sedangkan nonkementerian/lembaga lebih tinggi yakni 75%.

Untuk belanja kementerian/lembaga, terangnya, secara nominal berada di posisi Rp815 triliun dari anggaran Rp1.481,7 triliun.

"Yang paling banyak adalah belanja pegawai, kita sudah belanjakan 77%. Kemudian ada belanja bansos 72%, dan yang lainnya barang dan modal, ini kisarannya sekitar 45%," jelas Prima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa negara harus terus membayar bunga dari dana pemerintah pusat maupun daerah yang mengendap atau tidak terbelanjakan.

Maka dari itu, dirinya terus mendorong kementerian atau lembaga hingga daerah untuk mempercepat belanja anggaran dan mengurangi dana menganggur di bank.

Pasalnya, bunga yang harus dibayarkan Purbaya mencapai 6 persen jika dana tersebut terus menganggur.

"Kan uangnya nganggur. Saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai dan ekonomi lagi susah enggak kedorong," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Ia menegaskan bahwa ketika dana itu tidak segera dibelanjakan, pemerintah tetap harus menanggung beban bunga atas uang yang tidak dimanfaatkan secara produktif.

Hingga Agustus 2025, total dana pemerintah yang masih mengendap di perbankan tercatat mencapai Rp 653,3 triliun.

Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat menyimpan sekitar Rp 399 triliun, yang terdiri atas giro Rp 168,5 triliun, tabungan Rp 2,4 triliun, dan deposito Rp 228,1 triliun.

Sementara itu, pemerintah daerah memiliki simpanan sebesar Rp 254,3 triliun, terdiri dari giro Rp 188,9 triliun, tabungan Rp 8 triliun, dan deposito Rp 57,5 triliun.

Purbaya menilai, sebagian besar dana yang belum digunakan tersebut bersumber dari utang negara, selain dari penerimaan pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Purbaya menambahkan, setiap rupiah dalam anggaran negara pada dasarnya mengandung komponen utang.

Karena itu, menurutnya, penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat realisasi belanja agar dana tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi.

Ia juga menegaskan kesiapannya untuk terus mendorong percepatan belanja, meski langkah tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dari sejumlah pihak.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mendorong belanja anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun depan dilakukan sejak kuartal satu. Hal ini dilakukan sebagai upaya menstimulasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada 2026.

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan strategi mencapai pertumbuhan yang tinggi pada 2026 adalah fokus kepada percepatan belanja K/L.

Febrio menjelaskan bahwa belanja pemerintah totalnya sebesar 14% terhadap PDB Indonesia, namun hanya memberi andil hanya 8-9% ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menurutnya karena adanya penumpukan belanja di akhir tahun anggaran oleh K/L.

"Government spending kita belanja negara itu sekitar 14 persen dari PDB. Tetapi yang masuk ke "G" itu sekitar 8-9 persen dari PDB. Karena beberapa dari belanja negara itu langsung masuk ke kantong masyarakat. Seperti transfer cash, seperti BLT itu langsung masuk ke sana. Nah sebagian juga menjadi capex, menjadi investasi. Nah kalau kita lihat pola belanja pemerintah, ini seringkali memang menumpuknya di belakang," ucap Febrio kepada CNBC Indonesia saat 'Evening Up' pada Rabu (5/11/2025).

Oleh karena itu, Febrio mengatakan bahwa Kemenkeu telah mewanti-wanti K/L untuk tidak menunda belanja.

"Kita akan minta KL-KL terbesar terutama untuk memastikan bahwa banyak dari belanja mereka itu dilakukan di kuartal satu. Supaya uangnya sudah ada maka langsung dibelanjakan saja, jangan ditunda-tunda lagi. Supaya kemudian menjadi stimulan bagi pergerakan ekonomi dan juga menjadi katalis bagi aktivitas ekonomi yang lain," ucapnya.

Febrio menekankan agar belanja barang dikebut oleh para K/L di kuartal pertama 2026 serta tender belanja modal sudah mulai dilakukan di sisa tahun ini. Sehingga, belanja K/L yang dipercepat akan menjadi katalis bagai pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026.

"Belanja barang ini kita harapkan bisa lebih cepat. Belanja modal, ini seringkali harus tender. Nah ini kita harapkan mereka lakukan tender di sebelum mulai 2026. Tentunya kalau kita lihat nanti 10 KL terbesar itu sudah sangat mayoritas. Kita harapkan ini akan menjadi driver bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal satu."

Di sisi lain, dirinya juga menekankan bahwa juga fokus dalam memperbaiki iklim usaha sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.

"Di samping itu memang tadi selain fiskal, sektor keuangan, mesin pertumbuhan yang harus kita hidupkan terutama adalah iklim usaha harus membaik," ujarnya.

Maka dari itu, pemerintah membuat satuan tugas khusus menangani bottlenecking dan terbuka kepada sektor usaha serta asosiasi dalam menyampaikan keluhan dan hambatan bagi mereka dalam melakukan investasi dan produksi.

Harapan dari Febrio sendiri upaya tersebut akan membangun momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kuartal pertama. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 mencapai target 5,4% atau bahkan 6%.

"Kalau di APBN kita 5,4% tapi kalau kita bisa lakukan navigasi cukup banyak tadi harusnya bisa menuju ke 6% di tahun 2026," ucap Febrio.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, beban bunga dari dana pemerintah pusat maupun daerah yang hanya mengendap atau tidak terbelanjakan bisa mencapai 6%.

Hal inilah yang membuatnya gencar bersafari ke kementerian atau lembaga hingga daerah untuk mendorong mereka mempercepat belanja anggaran, dan mengurangi dana mengendap atau yang selama ini sebatas menganggur di bank.

"Kan uangnya nganggur. Saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai dan ekonomi lagi susah enggak kedorong," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Per Agustus 2025, simpanan dana pemerintah pusat di bank masih mencapai Rp 399 triliun, terdiri dari giro Rp 168,5 triliun, tabungan Rp 2,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp 228,1 triliun. Pemerintah daerah nilainya Rp 254,3 triliun, terdiri dari giro Rp 188,9 triliun, tabungan Rp 8 triliun, dan simpanan berjangka Rp 57,5 triliun.

Nilai dana menganggur itu kata Purbaya pasti juga ada yang berasal dari utang, selaian penerimaan negara yang berupa setoran perpajakan, hingga penerimaan negara bukan pajak alias PNBP. Bahkan, jumlahnya bisa dikatakan mayoritas hingga membuat pemerintah juga harus menanggung beban bunga utang yang harusnya bisa dikompensasi bila dibelanjakan secara produktif.

"Karena setiap rupiah yang kita anggarkan, itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, ada komponen utangnya di situ. Kalau enggak dipakai, saya akan membayar bunga utang untuk uang yang enggak dipakai," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan, tak akan gentar bersafari mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk cepat membelanjakan anggaran yang sudah didesain dalam APBN dan APBD. Ia bahkan mengaku tak peduli bila banyak yang merasa terusik.

"Disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain. Saya enggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Program anda apa? Habisin uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau enggak kan uangnya nganggur," ucap Purbaya.

Terkait beban bunga dana mengendap pemerintah yang bisa mencapai 6% sempat diungkapkannya pada 7 Oktober 2025 lalu. Saat itu, ia mengatakan bila dana menganggur pemerintah tembus Rp 100 triliun, bunga yang harus dibayarkan mencapai Rp 6 triliun atau setara 6%.

"Saya bayar sekarang 6%. Setiap Rp100 triliun nganggur, saya bayar berapa? Bayar 6 triliun kan? Rugi saya. Kalau nganggur Rp 400 triliun, Rp 24 triliun. Saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai. Mendingan kita beliin kerupuk tuh Rp 6 triliun, dapet berapa tuh?" tuturnya di kantor Kementerian Keuangan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasannya gencar bersafari ke kementerian atau lembaga hingga daerah untuk mendorong mereka mempercepat belanja anggaran, dan mengurangi dana mengendap atau yang selama ini sebatas menganggur di bank.

Menurut Purbaya percepatan belanja ini menjadi penting karena setiap dana publik yang menganggur di perbankan, membuat pemerintah harus mengeluarkan uang pembayaran bunga, plus bunga utang bila uang publik itu berasal dari utang.

Dalam sejumlah kesempatan ia mengungkapkan, beban bunga yang harus ditanggung pemerintah terhadap setiap dana menganggur itu bisa mencapai 6%. Beban bunga dana simpanan itu menurutnya malah menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri karena APBN nya menjadi rugi bila tak dibelanjakan untuk pembangunan.

"Kan uangnya nganggur. Saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai dan ekonomi lagi susah enggak kedorong," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Per Agustus 2025, Purbaya mencatat simpanan dana pemerintah pusat di bank masih mencapai Rp 399 triliun, terdiri dari giro Rp 168,5 triliun, tabungan Rp 2,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp 228,1 triliun. Pemerintah daerah nilainya Rp 254,3 triliun, terdiri dari giro Rp 188,9 triliun, tabungan Rp 8 triliun, dan simpanan berjangka Rp 57,5 triliun.

Nilai dana menganggur itu kata Purbaya pasti juga ada yang berasal dari utang, selaian penerimaan negara yang berupa setoran perpajakan, hingga penerimaan negara bukan pajak alias PNBP. Bahkan, jumlahnya bisa dikatakan mayoritas.

"Karena setiap rupiah yang kita anggarkan, itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, ada komponen utangnya di situ. Kalau enggak dipakai, saya akan membayar bunga utang untuk uang yang enggak dipakai," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan, tak akan gentar bersafari mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk cepat membelanjakan anggaran yang sudah didesain dalam APBN dan APBD. Ia bahkan mengaku tak peduli bila banyak yang merasa terusik.

"Disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain. Saya enggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Program anda apa? Habisin uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau enggak kan uangnya nganggur," ucap Purbaya.