Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mematangkan pembahasan proposal rencana perdagangan karbon dari pihak swasta guna memperkuat komitmen daerah dalam mengendalikan dampak perubahan iklim secara berkelanjutan.

"Kami memberikan masukan serta catatan strategis, agar rencana kegiatan perdagangan karbon ini dilaksanakan secara hati-hati, transparan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan," kata Kepala DLH Kaltim Joko Istanto di Samarinda, Kamis (29/1/2026), dikutip dari Antara.

Pertemuan DLH Kaltim dengan perusahaan pengelola dana karbon baru-baru ini mengkaji secara mendalam mekanisme teknis yang diajukan agar selaras dengan regulasi nasional maupun kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, lanjut dia, menitikberatkan pada aspek kesesuaian prosedur untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi hijau memberikan dampak positif bagi ekologi di Benua Etam.

Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kaltim Chamidin turut memberikan pendampingan dalam verifikasi dokumen guna menjamin transparansi rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tersebut.

"Langkah ini dipandang sangat krusial mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian target iklim nasional melalui sektor kehutanan dan lahan," kata Chamidin.

DLH Kaltim menegaskan bahwa perdagangan karbon tidak hanya sekadar transaksi sektor hijau, melainkan harus menjadi mekanisme efektif dalam menjaga kelestarian hutan primer.

Manfaat nyata dari program ini, menurut Chamidin, dapat menyentuh aspek perlindungan biodiversitas, sekaligus meningkatkan ketahanan iklim di wilayah pesisir dan daratan.

"Sinergi antara pemerintah dan sektor privat terus diperkuat melalui forum-forum diskusi teknis untuk menyamakan persepsi mengenai nilai ekonomi karbon," katanya.

Pemprov Kaltim optimistis bahwa tata kelola karbon yang akuntabel akan mempercepat realisasi ekonomi hijau yang menjadi visi besar pembangunan di provinsi tersebut.