Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa lulusan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti setelah menerima sertifikat namun harus bekerja atau dapat mengikuti program Perluasan Kesempatan Kerja.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan target akhir dari lulusan BLK harus jelas, yaitu bekerja lewat jalur penempatan atau berwirausaha melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

“Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” kata Menaker.

Menurut dia, ukuran sukses balai pelatihan tidak lagi sekadar banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan.

Ia mengatakan bahwa yang dinilai adalah hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, terutama pada penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, Yassierli meminta setiap program pelatihan vokasi didukung data yang akurat dan bisa ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status pascapelatihan, seperti apakah para peserta BPVP atau BKL terserap kerja atau langsung merintis usaha.

Ia mengatakan pendekatan berbasis data tersebut penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mudah dievaluasi.

Di sisi lain, Yassierli menyoroti kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau sekitar 1 persen dari total pengangguran nasional.

Kondisi itu menjadi alasan Kemnaker menyiapkan transformasi balai agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Transformasi itu mencakup penguatan balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub, pusat pelatihan dan penempatan penyandang disabilitas, hingga pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah.

“Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Darmawansyah mengatakan rapat koordinasi menjadi momentum menyinkronkan program prioritas lintas unit, mulai dari pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.

“Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar program ini selaras dan mudah dimonitor,” kata Darmawansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif mengupayakan perluasan lapangan pekerjaan di bidang ekonomi kreatif, termasuk di antaranya yang berkenaan dengan pemanfaatan teknologi digital.

"Jadi, kami mendukung bagaimana lapangan kerja terkait untuk dan dari industri kreatif ini bisa semakin luas," kata Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di kompleks parlemen di Jakarta, Kamis.

Dia mengemukakan bahwa peluang untuk bekerja dan berusaha di bidang ekonomi kreatif semakin meningkat di era digitalisasi.

"Apalagi ini di zaman digital dan generasi sekarang juga bisa dikatakan digital native, dan sekarang banyak cara untuk me-monetize, menghasilkan pendapatan, bahkan bisa lebih dari UMR, dengan mengoptimalkan digitalisasi," katanya.

Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat sektor ekonomi kreatif pada akhir tahun 2024 menyerap 26,47 juta tenaga kerja, yang mayoritas berusia di bawah usia 40 tahun, serta berkontribusi hingga Rp1.500 triliun atau sekitar 7 persen terhadap produk domestik bruto.

Guna mendukung pemanfaatan peluang usaha di bidang ekonomi kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan kementerian terkait lain untuk menjalankan program-program pelatihan guna mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif.

Kementerian Ekonomi Kreatif menargetkan terciptanya 26,06 juta pekerja kreatif melalui program pelatihan seperti Gen Matic dan Emak-emak Matic serta program inkubasi Kreatorium.

Pemerintah juga tengah menyusun Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 sebagai panduan strategis jangka panjang pengembangan ekonomi kreatif.

Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik Badan Pusat Statistik Moh. Edy Mahmud mengatakan bahwa 7,46 juta orang atau 4,85 persen dari total angkatan kerja pada Agustus 2025 merupakan pengangguran.

Menurut dia, jumlah pengangguran pada Agustus 2025 turun 4.092 orang dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2024.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025