Bisnis.com, JAKARTA – Nilai paket stimulus ekonomi pemerintah pada semester II/2026 mencapai Rp26,34 triliun. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk menjaga konsumsi rumah tangga melalui bantuan pangan, subsidi transportasi, program vokasi, hingga insentif bagi dunia usaha.

Di antara berbagai stimulus tersebut, terdapat satu kebijakan yang nilainya relatif kecil terhadap fiskal negara, tetapi berpotensi mengubah lanskap industri kreatif Indonesia yakni penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas royalti penulis dari 15% menjadi 1,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah memberikan insentif pajak bagi penulis. Insentif ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi periode semester II/2026.

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden (Prabowo Subianto), maka ini segera dilaksanakan,” ucap Airlangga.

Dia menambahkan PPh final ini diberlakukan untuk semua penulis yang membuat buku atau memiliki Nomor Buku Standar Internasional (ISBN). Aturan pemberian insentif ini akan diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sebelumnya, royalti penulis dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15 persen dari jumlah penghasilan bruto. Penghitungan pajak penulis dari penerimaan royalti menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebesar 40 persen dari total penghasilan bruto dalam setahun untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan implementasi kebijakan kini tinggal menunggu penyelesaian regulasi teknis.

"Jadi terkait dengan pajak royalti penulis yang sudah disepakati turun dari 15 persen menjadi 1,5 persen saat ini prosesnya sedang menunggu untuk regulasinya nanti kaitannya dengan Kementerian Keuangan tetapi still masih dalam proses begitu, tapi insyaallah dalam satu dua bulan ini akan diselesaikan," ujarnya saat ditemui Bisnis, Senin (29/6/2026).

Dia melanjutkan bahwa lebih dari sekadar mengurangi tarif pajak, pemerintah melihat kebijakan tersebut sebagai salah satu pintu masuk untuk memperbaiki ekosistem ekonomi kreatif berbasis pengetahuan.

Teuku Riefky menjelaskan alasan pemerintah akhirnya menyetujui usulan tersebut guna memperkaya khazanah produk literasi dalam negeri lewat karya tangan masyarakat.

"Ya, bahwa kita tahu bahwa kita tahu bahwa tentu di Indonesia ini publik perlu melahirkan terus tulisan-tulisan yang berkualitas, tulisan-tulisan yang juga mendidik dan juga bisa dinikmati oleh tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat global. Nah, ekosistemnya kan perlu kita perbaiki," imbuhnya.

Pasar yang Menyusut, Pembaca yang Tak Bertambah

Penurunan tarif PPh final royalti menjadi 1,5% memberi tambahan ruang bagi penulis untuk menikmati pendapatan yang lebih besar dari setiap buku yang terjual. Namun, pertanyaan yang segera muncul adalah seberapa besar manfaat kebijakan itu ketika pasar buku nasional sendiri masih tumbuh lambat.

Di sinilah persoalan industri perbukuan Indonesia menjadi lebih kompleks dibandingkan sekadar isu perpajakan. Pajak hanya menyentuh pendapatan yang sudah terbentuk. Sementara itu, tantangan terbesar justru berada jauh sebelum royalti dibayarkan, yakni bagaimana sebuah buku dapat diterbitkan, didistribusikan, ditemukan pembaca, hingga akhirnya menghasilkan penjualan yang layak.

Di atas kertas, Indonesia memiliki modal pasar yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, pasar domestik seharusnya menjadi kekuatan utama industri penerbitan. Tingkat melek huruf orang dewasa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) juga terus meningkat dan berada di atas 96%. Setiap tahun, jutaan siswa, mahasiswa, guru, dosen, peneliti, maupun pekerja profesional menjadi kelompok yang membutuhkan bahan bacaan.

Namun, besarnya populasi tidak otomatis menciptakan pasar buku yang sehat. Berbagai survei literasi selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa akses terhadap bahan bacaan, kebiasaan membaca, hingga daya beli masyarakat masih menjadi tantangan utama. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) maupun berbagai kajian Perpustakaan Nasional berulang kali menegaskan bahwa persoalan literasi Indonesia bukan lagi semata-mata kemampuan membaca, melainkan intensitas membaca, kualitas bacaan, dan ketersediaan akses terhadap buku.

Akibatnya, rantai ekonomi industri buku bekerja dalam ruang yang jauh lebih sempit dibandingkan ukuran pasar potensialnya. Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Arys Hilman Nugraha menilai kebijakan fiskal pemerintah memang merupakan langkah yang telah lama dinantikan pelaku industri.

Menurutnya, proses menuju keputusan tersebut berlangsung melalui pembahasan panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Kami penerbit senang dengan penurunan tarif PPh royalti tersebut, setelah hampir setahun bersama-sama para penulis, ilustrator, pegiat literasi, pustakawan, dan ahli perpajakan mengkajinya di bawah koordinasi Kementerian Ekonomi Kreatif," katanya kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Bagi penerbit, keputusan tersebut bukan sekadar soal penurunan tarif pajak. Selama ini, salah satu persoalan utama yang dihadapi penulis adalah kecilnya nilai royalti akibat rendahnya penjualan buku.

"Kebijakan ini akan memberikan ruang bernapas yang lebih baik terutama untuk para penulis. Selama ini, mereka mendapatkan royalti yang terbatas karena rendahnya serapan buku di negeri kita, sehingga pengali atas royalti mereka pun rendah pula,” katanya.

Menurutnya, kesejahteraan penulis lebih banyak ditentukan oleh besarnya pasar dibandingkan tarif pajak yang dikenakan atas pendapatan tersebut.

Fenomena menyusutnya pasar buku tercermin dari perubahan pola cetak penerbit selama satu dekade terakhir.

"Sejak satu dekade terakhir, cetakan pertama buku telah merosot ke angka 1.000 hingga 1.500 eksemplar buku per judul, dari jumlah sebelumnya pada kisaran 3.000 eksemplar," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa jika sebelumnya penerbit berani mencetak ribuan eksemplar untuk satu judul karena optimistis terhadap permintaan pasar, kini mereka memilih menekan jumlah cetakan awal guna mengurangi risiko stok tidak terjual.

Strategi tersebut memang lebih aman dari sisi arus kas perusahaan. Namun, konsekuensinya adalah biaya produksi per buku menjadi lebih tinggi karena skala ekonomi menurun. Dalam industri percetakan, semakin kecil volume cetak, semakin mahal biaya produksi per unit. Dampak akhirnya tidak hanya dirasakan penerbit, tetapi juga pembaca yang harus membeli buku dengan harga lebih tinggi.

Kondisi itu menciptakan lingkaran persoalan yang sulit diputus. Harga buku yang relatif mahal membatasi daya beli masyarakat. Penjualan yang rendah membuat penerbit mengurangi jumlah cetakan. Skala produksi yang mengecil kembali mendorong kenaikan biaya produksi, sehingga harga buku tetap tinggi.

Di tengah siklus tersebut, pelaku industri masih harus menghadapi pembajakan yang hingga kini belum berhasil ditekan secara efektif.

"Penulis bersama penerbit juga menjadi korban pembajakan buku yang masif di negeri kita, sehingga tidak mendapatkan hak ekonomi yang wajar atas karya kreatif mereka,” kata Arys.

Pembajakan menjadi salah satu tantangan paling serius karena menggerus seluruh rantai nilai industri. Penulis kehilangan royalti, penerbit kehilangan pendapatan, toko buku kehilangan penjualan, sementara negara juga kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan teknologi digital memperbesar tantangan tersebut. Buku elektronik dapat disalin dan disebarluaskan dalam hitungan menit melalui berbagai platform tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Dalam konteks ekonomi kreatif, pembajakan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan distorsi pasar. Ketika karya ilegal beredar bebas dengan harga jauh lebih murah atau bahkan gratis, mekanisme pasar yang sehat tidak lagi bekerja. Pelaku usaha yang mematuhi aturan justru harus bersaing dengan produk yang tidak menanggung biaya produksi maupun kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, Arys memandang reformasi fiskal seharusnya tidak berhenti pada penurunan tarif pajak.

"Kebijakan fiskal tersebut harus diikuti dengan kemauan politik dalam tindakan lebih konkret untuk menempatkan buku sebagai produk strategis bagi bangsa, imbuhnya," katanya.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa buku tidak dapat diperlakukan seperti komoditas konsumsi biasa karena memiliki fungsi yang jauh lebih luas dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Buku tak dapat dinilai sekadar produk ekonomi semata karena dalam dirinya terkandung peran pendidikan, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pewarisan nilai, pengembangan budaya, dan pembentuk peradaban,” tegasnya.

Argumen tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang menempatkan buku sebagai instrumen pembangunan nasional. Dalam regulasi tersebut, pemerintah tidak hanya bertugas mengatur pelaku usaha perbukuan, tetapi juga menjamin tersedianya ekosistem yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap bahan bacaan secara merata

Persoalannya, menurut IKAPI, perhatian pemerintah selama ini masih lebih banyak diarahkan pada aspek hulu. Padahal, pemerintah berwenang dan bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem perbukuan yang sehat. Ini takkan tercapai kalau pemerintah hanya bergerak di hulu dengan membuat aneka peraturan terkait para pelaku perbukuan namun melupakan pengembangan di hilir dalam bentuk perbaikan akses terhadap bahan bacaan dan pembinaan kebiasaan membaca.

Menurutnya, dalam perspektif ekonomi, industri buku pada akhirnya tetap bergantung pada keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Insentif kepada penulis dapat meningkatkan pasokan karya, tetapi peningkatan produksi tidak akan berarti apabila jumlah pembaca tidak bertambah.

Oleh karena itu, Arys menilai pembenahan sisi permintaan menjadi agenda yang sama pentingnya dengan reformasi fiskal.

"Tanpa perbaikan pada sisi demand, buku-buku yang baik tidak akan sampai ke genggaman pembaca. Masyarakat yang melek huruf dan punya minat baca pun tetap saja tidak terbiasa membaca sepanjang akses dan pembinaan kebiasaan membaca itu tidak dibangun," tandas Arys.

Menguji Efektivitas Insentif, Menata Masa Depan Ekonomi Kreatif

Bagi pemerintah, penurunan tarif PPh final royalti penulis menjadi 1,5% merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga aktivitas ekonomi pada paruh kedua 2026.

Namun, bagi ekonom, ukuran keberhasilan kebijakan tersebut tidak berhenti pada besarnya pengurangan pajak yang dinikmati penulis. Yang jauh lebih penting adalah apakah insentif itu mampu menciptakan perubahan perilaku ekonomi, memperluas basis pajak, sekaligus memperkuat industri kreatif dalam jangka panjang.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya, dampak fiskal dari kebijakan ini relatif kecil jika dibandingkan dengan total penerimaan negara, sehingga ruang pemerintah untuk memberikan insentif masih cukup besar.

“Basis penerimaan PPh dari royalti penulis sebenarnya sangat kecil dibandingkan total penerimaan pajak negara. Karena itu, biaya fiskal dari penurunan tarif relatif terbatas, sementara sinyal dukungan kepada ekosistem kreatif cukup kuat,” kata Yusuf

Dari sisi administrasi perpajakan, Yusuf melihat peluang lain yang tidak kalah penting, yakni perluasan basis pajak.

Dia menilai tarif final 1,5 persen berpotensi memperluas basis pajak. Ketika tarif lebih rendah dan pemotongan dilakukan langsung oleh penerbit, biaya kepatuhan ikut turun sehingga insentif untuk tidak melaporkan penghasilan juga berkurang.

Dalam ekonomi publik, kata Yusuf, kondisi seperti ini dikenal sebagai efek perluasan basis pajak. Pada kelompok wajib pajak yang selama ini tingkat kepatuhannya sensitif terhadap tarif, penerimaan negara tidak selalu turun meskipun tarif dipangkas. Aktivitas yang sebelumnya berada di sektor informal justru bisa masuk ke sistem perpajakan.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa reformasi pajak tidak boleh dibebani ekspektasi yang berlebihan. Menurutnya, hambatan utama industri buku berada pada persoalan yang jauh lebih mendasar dibandingkan tarif pajak.

"Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan industri buku kemungkinan tetap terbatas. Kendala utama sektor ini bukan hanya pajak, tetapi juga rendahnya minat baca, daya beli, ukuran pasar buku, dan pembajakan. Karena itu, insentif pajak sebaiknya dipandang sebagai pelengkap, bukan solusi utama,” tuturnya.

Di sisi lain, setiap insentif pajak juga membuka peluang munculnya risiko baru apabila tidak diikuti pengaturan yang jelas. Yusuf mengingatkan bahwa perbedaan tarif yang terlalu lebar dapat memicu penyalahgunaan klasifikasi penghasilan.

"Ada pula beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Tarif yang jauh lebih rendah dapat mendorong sebagian pihak mengklasifikasikan penghasilan lain sebagai royalti agar memperoleh tarif yang lebih ringan. Oleh sebab itu, definisi royalti dan penulis harus dirumuskan dengan jelas serta disertai aturan untuk mencegah penghindaran pajak. Dari sisi pemerataan, pemerintah juga perlu memastikan manfaat kebijakan tidak hanya dinikmati penulis dengan pendapatan tinggi," kata Yusuf.

Peringatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Keuangan ketika menyusun regulasi teknis. Kejelasan mengenai definisi royalti, ruang lingkup karya yang memperoleh fasilitas, mekanisme pemotongan, serta kriteria penerima manfaat akan menentukan apakah kebijakan berjalan sesuai tujuan atau justru membuka celah arbitrase pajak.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah aspek pemerataan. Industri kreatif memiliki struktur pendapatan yang sangat beragam. Sebagian kecil penulis memperoleh royalti dalam jumlah besar dari karya yang laris di pasaran, sementara sebagian besar lainnya menerima pendapatan yang relatif kecil dan tidak menentu. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya insentif yang diberikan, tetapi juga dari seberapa luas manfaat tersebut dirasakan oleh penulis yang benar-benar membutuhkan dukungan.

Dalam pandangan Yusuf, evaluasi kebijakan harus dilakukan menggunakan indikator yang terukur, bukan sekadar persepsi.

"Keberhasilan kebijakan ini sebaiknya diukur melalui beberapa indikator. Dari sisi fiskal, yang perlu dipantau adalah penerimaan PPh royalti, jumlah wajib pajak yang melaporkan royalti, dan tingkat kepatuhan setelah kebijakan berlaku. Dari sisi industri, indikatornya meliputi jumlah judul baru, nilai royalti yang dibayarkan, jumlah penulis aktif, dan perkembangan pendapatan penulis. Sementara dari sisi tata kelola, pemerintah perlu melihat apakah semakin banyak transaksi royalti dilakukan melalui jalur resmi dan apakah muncul indikasi penyalahgunaan skema pajak,” kata Yusuf.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa reformasi perpajakan seharusnya diperlakukan sebagai kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Keberhasilan tidak cukup dinilai dari banyaknya apresiasi yang muncul setelah kebijakan diumumkan, tetapi harus tercermin dalam perubahan indikator ekonomi yang dapat diukur secara konsisten.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan pentingnya membandingkan seluruh indikator tersebut dengan kondisi sebelum kebijakan diterapkan.

"Yang tidak kalah penting, seluruh indikator tersebut harus dibandingkan dengan kondisi sebelum kebijakan diterapkan. Dengan begitu, kita bisa membedakan apakah perubahan yang terjadi benar-benar berasal dari reformasi pajak atau hanya mengikuti perkembangan pasar buku secara umum," tandas Yusuf.

Badan Pusat Statistik (BPS) siap memetakan potensi besar ekonomi kreatif secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026, yang digelar pada 15 Juni-31 Agustus. Sebanyak 251 ribu petugas sensus akan melakukan pendataan usaha secara door to door di seluruh Indonesia.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengibaratkan sensus ekonomi sebagai rekam medis perekonomian Indonesia. Data lengkap dan akurat diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Amalia dalam kegiatan Pencanangan dan Ngisi Bareng (Ngibar) SE2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin (29/6), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

"Ketika kita memiliki data yang lengkap dan akurat, maka kebijakan yang dihasilkan akan semakin tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pegiat usaha memberikan informasi yang benar. Tidak perlu khawatir, kerahasiaan data dijamin sesuai peraturan perundang-undangan," kata Amalia.

Pada 2025, BPS mencatat kontribusi sektor ekonomi kreatif mencapai 7,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan 6,86 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.

Pada tahun yang sama, ekonomi kreatif menyerap 27,40 juta tenaga kerja atau 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional. Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif terbesar, mencapai 6,24 juta orang.

Data BPS tersebut mencerminkan bahwa ekonomi kreatif saat ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan perekonomian, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, dengan peran sebagai penggerak aktivitas ekonomi, termasuk kuliner, fesyen, musik, film, desain komunikasi visual, hingga pengembangan aplikasi digital.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyebutkan bahwa SE2026 akan menjadi dasar penting untuk memetakan persebaran dan potensi subsektor ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

"Dengan suksesnya sensus ekonomi nasional, data tentang ekonomi kreatif indonesia semakin jelas, sehingga kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, akademisi, penggiatnya, kemudian mungkin untuk akses pendanaan termasuk untuk mendapatkan kredit subsektor mana yang lagi sedang berkembang, subsektor mana yang musti diselamatkan, subsektor mana yang stagnan itu juga kita bisa lihat sama-sama," kata Riefky.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai SE2026 sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan data yang memetakan potensi ekonomi kreatif Indonesia secara lebih komprehensif, sehingga pemerintah dapat menyusun berbagai program lebih tepat sasaran.

"Sensus akan menjadikan kekuatan kita untuk mampu memetakan ekonomi kreatif secara lebih dalam. Sensus Ekonomi 2026 membantu kita melihat ekonomi kreatif lebih jelas dalam tiga dimensi. Yang pertama intervensi sektoral, yang kedua pemahaman geografis, dan yang ketiga memahami kebutuhan para pelaku," kata Muhaimin.

Amalia optimistis, manfaat SE2026 akan dapat dioptimalkan oleh pelaku usaha, karena menginformasikan posisi dan potensi usaha yang diharapkan mendorong pemahaman terhadap dinamika pasar dalam penyusunan strategi bisnis yang lebih adaptif dan berbasis data statistik.

"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini," ujar Amalia.

Pada kesempatan yang sama, kegiatan pencanangan juga dirangkaikan dengan penyerahan Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2025. Sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS dalam mendukung pelaksanaan SE2026, acara dilanjutkan dengan sosialisasi sensus serta pengisian kuesioner secara simbolis oleh perwakilan asosiasi dari berbagai subsektor ekonomi kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mendorong profesi konten kreator masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai bagian dari upaya memberikan pengakuan resmi terhadap profesi baru yang berkembang pesat di era digital.

Dengan masuknya profesi tersebut ke dalam KBLI, para konten kreator nantinya dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai fasilitas ekonomi.

Riefky menjelaskan, pembahasan mengenai pengaturan konten kreator, termasuk kepemilikan NIB, merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19.

"Tentu yang kami ingin lakukan adalah bagaimana profesi konten kreator itu menjadi profesi resmi yang terdaftar dalam KBLI," ujar Riefky usai menghadiri pengumuman pemenang sayembara logo HUT Ke-81 RI di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, pemerintah melihat konten kreator sebagai salah satu profesi baru yang perlu mendapatkan pengakuan formal, seiring pesatnya perkembangan ekonomi kreatif dan industri digital di Indonesia.

Riefky mengatakan, Kementerian Ekonomi Kreatif juga telah berkomunikasi dengan sejumlah asosiasi konten kreator, antara lain Asosiasi Kreator Indonesia (AKI), Aksi, dan Aksindo, guna membahas berbagai aspek pengembangan ekosistem industri kreator digital.

"Konten kreator salah satu di antaranya. Banyak profesi-profesi baru yang berkembang di Indonesia yang saat ini juga perlu pengakuan resmi dalam KBLI," katanya.

Dia menjelaskan, keberadaan KBLI akan menjadi dasar bagi penerbitan NIB bagi para pelaku profesi tersebut. Dengan memiliki NIB, konten kreator dinilai akan lebih mudah mengakses pembiayaan maupun berpartisipasi dalam pengadaan jasa pemerintah.

"Dengan dia sudah masuk dalam KBLI, profesinya sudah ada dalam KBLI, tentu nanti akan ada NIB. Dari NIB itulah nanti seorang konten kreator ketika membutuhkan akses pendanaan, ketika ingin mengikuti penyediaan jasa untuk proyek-proyek pemerintah pusat ataupun daerah itu sudah siap," ujarnya.

Meski demikian, Riefky menegaskan bahwa pengaturan terkait kewajiban perpajakan bagi konten kreator tetap menjadi kewenangan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Adapun terkait dengan pajak tentu dari Kementerian Keuangan yang mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengungkapkan bahwa pemenang sayembara logo Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia, Fajar Novaryo, akan menerima hadiah sebesar Rp100 juta dari Kementerian Ekonomi Kreatif.

Hal itu disampaikan Riefky usai menghadiri pengumuman pemenang sayembara logo HUT Ke-81 RI di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2026)

"Untuk pemenang pertamanya Rp100 juta," ujar Riefky kepada wartawan.

Dia menjelaskan, penyelenggaraan sayembara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara, serta Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI).

Riefky juga mengapresiasi terpilihnya Fajar Novaryo sebagai pemenang. Menurutnya, desainer asal Padang, Sumatra Barat, tersebut merupakan representasi generasi muda yang mampu menunjukkan kapasitasnya di industri kreatif nasional.

"Ini suatu kebanggaan bahwa logo ini dibuat oleh generasi muda. Beliau juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatra Barat," katanya.

Fajar diketahui merupakan lulusan Universitas Negeri Padang pada 2023 dan dinilai berhasil meraih dukungan publik terbanyak dalam proses pemilihan desain logo HUT Ke-81 RI.

Selain hadiah utama senilai Rp100 juta, Riefky mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto juga akan memberikan tambahan apresiasi kepada lima desainer yang masuk dalam daftar finalis sayembara.

"Tadi ada kabar baik bahwa dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada lima orang desainer yang masuk ke final pemilihan ini," ujarnya.

Namun, Riefky belum dapat memastikan besaran tambahan apresiasi tersebut. Menurutnya, informasi lebih lanjut mengenai hadiah dari Presiden akan disampaikan kemudian.

"Nah itu kan dari Bapak Presiden nanti," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform streaming mengubah peta bisnis industri musik Indonesia. Pendengar dari luar negeri kini menjadi penyumbang terbesar royalti musisi nasional, menandai bergesernya sumber pertumbuhan industri ke pasar global.

Laporan Loud & Clear 2026 Spotify menunjukkan lebih dari 60% royalti musisi Indonesia berasal dari pendengar di luar negeri. Nilainya meningkat lebih dari 16% dibandingkan tahun sebelumnya dan telah berlipat dua dalam tiga tahun terakhir.

Perubahan tersebut menandai bergesernya pola bisnis industri musik. Jika sebelumnya ekspansi ke pasar global identik dengan tur konser, distribusi album fisik, atau kerja sama dengan label internasional, kini pendapatan dapat diperoleh melalui distribusi digital kepada pendengar di berbagai negara.

Jangkauan musik Indonesia juga terus meluas. Pendengar dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Filipina, hingga sejumlah negara lain menjadi kontributor royalti bagi musisi Indonesia.

Di sisi lain, pasar domestik tetap menjadi fondasi industri musik nasional. Sepanjang tahun lalu, sekitar 80% lagu yang masuk tangga lagu Daily Top 50 Indonesia berasal dari artis Indonesia. Pada periode yang sama, musisi Indonesia ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali oleh pendengar baru melalui Spotify.

Managing Director Spotify Southeast Asia, Gustav Back, mengatakan pertumbuhan pendengar dari luar negeri berjalan beriringan dengan kuatnya dukungan pasar domestik terhadap karya musisi Indonesia.

"Kedua tren ini menunjukkan bagaimana musik Indonesia menjangkau lebih banyak pendengar dan menciptakan peluang baru untuk musisi Tanah Air," ujarnya.

Perubahan lanskap industri tersebut juga mulai dipandang sebagai peluang bagi pengembangan ekonomi kreatif nasional. Digitalisasi dinilai memperluas akses musisi dari berbagai daerah untuk menjangkau pasar yang sebelumnya sulit ditembus.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan perkembangan platform digital sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat talenta kreatif Indonesia memasuki pasar regional dan global.

Menurut dia, sektor ekonomi kreatif saat ini menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja yang mayoritas berasal dari generasi Z dan milenial. Kehadiran platform streaming dinilai membuka kesempatan yang lebih merata bagi para musisi untuk memperkenalkan karya mereka.

"Platform streaming telah mendemokratisasi akses ke industri musik. Kini, musisi dari berbagai penjuru Indonesia memiliki peluang yang sama untuk dikenal lebih luas," katanya.

Bagi musisi, perkembangan layanan streaming juga mengubah cara membangun hubungan dengan pendengar. Interaksi dengan penggemar kini dapat berlangsung secara langsung melalui berbagai fitur digital tanpa harus bertemu di panggung konser.

Gitaris Reality Club, Faiz Novascotia Saripudin, mengatakan berbagai fitur interaktif di Spotify membantu grup musik tersebut membangun hubungan yang lebih dekat dengan penggemarnya.

"Lewat fitur seperti Listening Parties, kami bisa berinteraksi langsung dengan fans. Di sisi lain, inovasi seperti SongDNA juga membuka lebih banyak cara bagi pendengar untuk menemukan musik kami," ujarnya.

Penyanyi Idgitaf juga mengaku perkembangan platform streaming turut mendukung perjalanan kariernya sejak awal. Dia menilai program RADAR Indonesia hingga dukungan saat peluncuran album terbaru membantu memperluas jangkauan pendengarnya.

"Dari awal karier, perjalananku sudah banyak didukung Spotify, mulai waktu jadi bagian dari Artis RADAR Indonesia di tahun 2022, sampai di perilisan album terbaru Berusaha di Bawah Hujan," ujarnya.

Head of Music Spotify Southeast Asia, Kossy Ng, mengatakan tantangan industri musik saat ini tidak lagi sebatas membuat lagu ditemukan oleh pendengar. Menurut dia, keberlanjutan karier musisi sangat bergantung pada kemampuan membangun hubungan jangka panjang dengan penggemar.

"Setiap hari, pendengar menemukan musik baru melalui playlist, namun dampak sesungguhnya terjadi ketika mereka terus hadir mendukung perjalanan musisi, menyebarkan musik mereka, dan menjadi bagian dari komunitas penggemar," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif Indonesia terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai PDB ekonomi kreatif mencapai Rp 1.757,87 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 6,86%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11%.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif dalam dua tahun terakhir secara konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

"Hingga tahun 2025, nilai PDB ekonomi kreatif mencapai Rp 1.757,87 triliun dan pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 6,86%. Angka ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang pada tahun 2025 mencapai 5,11%," ujar Amalia dalam peluncuran hasil Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif, Senin (29/6).

BPS mencatat subsektor kuliner masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif dengan pangsa mencapai 41,06%. Sementara itu, tiga subsektor utama, yakni kuliner, fesyen, serta televisi dan radio, secara bersama-sama menyumbang 69,42% terhadap total PDB ekonomi kreatif.

Meski demikian, Amalia menyoroti pesatnya pertumbuhan sejumlah subsektor baru yang dinilai memiliki prospek besar dalam mendorong ekonomi kreatif ke depan.

Aplikasi dan Pengembang Gim Tumbuh Paling Tinggi

Subsektor aplikasi dan pengembang gim menjadi yang tumbuh paling tinggi dengan laju mencapai 18,22% pada 2025. Di posisi berikutnya, subsektor film, animasi, dan video mencatat pertumbuhan sebesar 17,59%.

Menurut Amalia, meskipun kontribusi kedua subsektor tersebut terhadap total PDB ekonomi kreatif masih lebih kecil dibandingkan kuliner maupun fesyen, laju pertumbuhan yang tinggi akan semakin memperbesar kontribusinya pada masa mendatang.

"Kalau growing-nya cepat, pertumbuhannya cepat, maka nanti kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif akan luar biasa dan lama-kelamaan kontribusinya terhadap ekonomi kreatif akan semakin besar," katanya.

Ia juga mengatakan salah satu keunggulan ekonomi kreatif adalah pertumbuhannya yang bersifat inklusif. Selain mampu mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, sektor ini juga memberikan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat luas.

"Ekonomi kreatif tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga memberikan spillover effect terhadap penyerapan lapangan pekerjaan yang besar. Pertumbuhan ini dapat dirasakan oleh banyak orang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia," ujar Amalia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor barang ekonomi kreatif Indonesia pada April 2026 mencapai US$ 2,61 miliar (Rp 46,6 triliun, kurs Rp 17.844 per US$), meningkat 4,47% dibandingkan Maret 2026. Ekspor barang ekonomi kreatif tersebut berkontribusi sebesar 10,82% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia.

"Nilai ekspor barang ekonomi kreatif saat ini mencapai US$ 2,61 miliar atau meningkat 4,47% dibandingkan Maret 2026. Ekspor ekraf ini menyumbang 10,82% dari total ekspor nonmigas Indonesia," kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, dalam peluncuran hasil Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif, Senin (29/6).

Secara kumulatif, nilai ekspor barang ekonomi kreatif selama Januari–April 2026 mencapai US$ 9,99 miliar (Rp 176,8 triliun). Subsektor fesyen masih menjadi penyumbang terbesar dengan nilai ekspor US$ 5,85 miliar (Rp 104,4 triliun), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 5,58 miliar (Rp 99,57 triliun). Kontribusi subsektor fesyen mencapai 58,55% dari total ekspor ekonomi kreatif pada empat bulan pertama 2026.

Di posisi berikutnya terdapat subsektor kria dengan nilai ekspor US$ 3,82 miliar (Rp 68,16 triliun), naik dari US$ 3,47 miliar (Rp 61,9 triliun) pada Januari–April 2025. Sementara itu, subsektor kuliner mencatat nilai ekspor US$ 0,28 miliar (Rp 4,99 triliun) meningkat dibandingkan US$ 0,23 miliar (Rp 4,01 triliun) pada periode yang sama tahun lalu.

BPS juga mencatat pertumbuhan ekspor pada sejumlah subsektor berbasis teknologi dan kreativitas. Nilai ekspor game developer meningkat menjadi US$ 27,50 juta (Rp 490,72 miliar) dari US$ 15,77 juta (Rp 281,4 miliar) pada Januari–April 2025. Selain itu, subsektor penerbitan, seni rupa, fotografi, serta film, animasi, dan video juga berkontribusi terhadap ekspor ekonomi kreatif Indonesia.

AS Pasar Terbesar Ekspor Ekonomi Kreatif RI

Berdasarkan negara tujuan utama, Amerika Serikat menjadi pasar terbesar ekspor ekonomi kreatif Indonesia dengan nilai mencapai US$ 3,31 miliar (Rp 59,06 triliun) selama Januari–April 2026. Komoditas yang paling banyak diekspor ke negara tersebut berasal dari subsektor fesyen senilai US$ 2,80 miliar (Rp 40,68 triliun), disusul kria US$ 480 juta (Rp 8,57 triliun) dan kuliner US$ 15,55 juta (Rp 277,48 miliar).

Negara tujuan berikutnya adalah Thailand dengan nilai ekspor US$ 1,23 miliar (Rp 21,95 triliun), yang didominasi subsektor kria sebesar US$ 1,16 miliar (Rp 20,7 triliun). Selanjutnya Jepang mencatat nilai ekspor US$ 550 juta (Rp 9,81 triliun), Uni Emirat Arab sebesar US$ 510 juta (Rp 9,1 triliun), dan Belanda sebesar US$ 500 juta (Rp 8,92 triliun). Untuk Jepang dan Belanda, subsektor fesyen menjadi kontributor terbesar, sedangkan ekspor ke Uni Emirat Arab didominasi subsektor kria.

Amalia juga mengungkapkan sejumlah provinsi menjadi basis utama ekspor berbagai subsektor ekonomi kreatif. Ekspor fesyen terutama berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, sementara subsektor game developer didominasi oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Untuk subsektor fotografi, kria, dan penerbitan, DKI Jakarta menjadi daerah asal utama ekspor. Adapun subsektor film, animasi, dan video didominasi oleh Kepulauan Riau. Menurut Amalia, hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa yang berperan sebagai penggerak pertumbuhan industri kreatif di wilayah tersebut.

"Karena itulah ternyata kawasan ekonomi khusus memang salah satu prime mover dari berkembangnya ekonomi kreatif di provinsi tersebut," ujar Amalia.

Ekonomi kreatif bukan lagi sektor pelengkap pembangunan. Ekonomi kreatif adalah salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong pemerintah daerah memperkuat penyelenggaraan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional melalui diseminasi Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025 yang telah diundangkan pada 17 Desember 2025 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif.

Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek, mulai dari pengembangan subsektor ekraf, perencanaan, pengembangan ekosistem, fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI), infrastruktur, pendanaan dan pembiayaan, insentif, hingga pembinaan dan pengawasan.

“Ekonomi kreatif bukan lagi sektor pelengkap pembangunan. Ekonomi kreatif adalah salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Karena itu, diperlukan ekosistem dan kelembagaan yang kuat agar talenta, inovasi, serta potensi kreatif daerah dapat berkembang secara terarah dan berkelanjutan,” ujar Riefky dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menteri Ekraf menyampaikan keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan sinergi lintas sektor agar berbagai potensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.

Pemerintah daerah mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga perangkat daerah yang mengampu fungsi ekonomi kreatif diajak untuk menyampaikan masukan mengenai tantangan pengembangan ekonomi kreatif di wilayah masing-masing.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan ekonomi kreatif dalam dokumen perencanaan pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Ekraf dalam pelaksanaan berbagai program strategis, seperti Desa Kreatif, Creative Hub, Creative by Indonesia, Bantuan Pemerintah, serta Penguatan Kelembagaan dan Diplomasi Ekraf untuk memperkuat ekosistem kreatif daerah.

Melalui kolaborasi yang juga dilakukan dengan Kemendagri dan pemerintah daerah, pengembangan ekonomi kreatif diarahkan agar berjalan lebih terstruktur dan terintegrasi dengan program pembangunan.

“Ketika Ekraf tumbuh di daerah, maka lapangan kerja akan tercipta di daerah, talenta akan berkembang di daerah, dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dari daerah. Mari kita jadikan pengembangan Ekraf sebagai investasi bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Ekraf.

Hingga saat ini, perkembangan kelembagaan ekonomi kreatif di berbagai wilayah terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 13 provinsi telah memasukkan nomenklatur ekonomi kreatif dalam struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, sementara sejumlah provinsi dan kabupaten/kota lainnya masih berproses melakukan penyelarasan kebijakan.

Diseminasi Kebijakan Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025 menjadi bagian dari upaya Kementerian Ekonomi Kreatif dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun ekosistem kreatif yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Iwan Setiawan menjelaskan potensi industri ekonomi kreatif sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

Iwan menyampaikan pada triwulan I/2026 sebesar 5,59% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 4,95%. Salah satu penopang pertumbuhan itu adalah konsumsi rumah tangga.

Dari subsektor konsumsi rumah tangga itu, terdapat ekonomi kreatif yang semakin berkembang di Jakarta. Oleh karenanya, Iwan mengingatkan agar industri ekonomi kreatif di Jakarta perlu dijaga.

"Nah di sini kita melihat betapa pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga, khususnya yang nanti terkait dengan ekonomi kreatif," ujar Iwan di Jakarta, dikutip Jumat (26/6/2026.

Dia menambahkan, sektor ekonomi kreatif ini merupakan mesin terbaru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Alhasil, saat ini BI Jakarta tengah mendorong 17 subsektor ekonomi kreatif.

Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang berpotensi terus berkembang yaitu terkait dengan musik dan film. Tak hanya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, industri ekonomi kreatif ini juga bisa memberikan multiplier efek yang sangat besar.

"Hasil assessment kami bahwa ekonomi kreatif ini merupakan new engine of growth, terutama nanti berbagai sektor, khususnya kali ini kita mengedepankan dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu, yang kami melihat utamanya music dan film," imbuhnya.

Dengan besarnya potensi ekonomi kreatif di Jakarta, Iwan pun menyatakan pihaknya bersama dengan Pemprov Jakarta dan OJK bakal menggelar Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 pada 4-5 Juli 2026 di Istora Senayan, Jakarta.

Pada puncaknya, acara JKF bakal menghadirkan ruang kolaborasi bagi pengembangan ekonomi kreatif melalui tiga lini utama, yaitu sport, music, dan film.

"[JKF konsen digelar] dampaknya luar biasa ke sektor-sektor seperti pasti mendukung pariwisata, fashion, makan, minum, kemudian itu akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi anak-anak muda yang majority sekarang milenial bangun masa DKI Jakarta," pungkasnya.

Jakarta: Coda, start up di perdagangan digital, resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (EKRAF), guna mengakselerasi pertumbuhan ekosistem gim di tanah air.

Melalui kemitraan ini, Coda dan EKRAF akan bersinergi membekali para pengembang gim Indonesia dengan pengetahuan, perangkat komersial, dan kapabilitas bisnis secara komprehensif. Langkah ini diambil guna mendorong pengembangan skala bisnis mereka, sehingga dapat memperluas jangkauan audiens global dan meningkatkan daya saing internasional mereka. Kerja sama ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat unggulan bagi pengembang gim dan kreativitas digital.

Nota Kesepahaman ini sekaligus melanjutkan rangkaian kolaborasi yang telah terjalin antara Coda dan EKRAF. Melalui dukungan penuh EKRAF, inisiatif bersama ini sebelumnya telah berhasil meningkatkan kapasitas lebih dari 70 pengembang lokal melalui ajang Global Game Jam Pre-Workshop di Jakarta.

Selain itu, perluasan jangkauan pasar internasional bagi gim buatan anak bangsa terus ditingkatkan melalui Codashop, marketplace milik Coda untuk pembelian konten dalam gim dan konten digital. Selain mendukung para pengembang, Coda dan EKRAF akan terus mendorong literasi digital dan ruang bermain gim daring yang lebih aman. Salah satunya melalui kampanye Guard Your Game, yang mengedukasi para pemain agar mampu mengenali dan menghindari berbagai modus penipuan daring.

Sinergi ini sejalan dengan visi besar Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri gim yang berbasis komersial kuat, tangguh, dan berdaya saing secara internasional, sekaligus menjadi panggung unjuk bakat talenta Indonesia di kancah global.

Industri gim Indonesia mencatatkan pendapatan lebih dari US$1,1 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan melonjak hingga US$1,5 miliar pada tahun 2030, menurut Niko Partners. Seiring dengan pertumbuhan pasar, perilaku pemain dalam menemukan dan membeli konten gim pun berubah.

Di Asia Tenggara, sekitar 38% pendapatan gim mobile kini berasal dari metode pembayaran di luar aplikasi (out-of-app), melonjak tajam dibandingkan dua tahun lalu yang hanya menyentuh 21%. Di samping itu, perilaku konsumen juga bergeser, dengan dompet digital yang kini digunakan oleh 55% pemain gim mobile untuk bertransaksi, sementara hampir seperempat pemain memanfaatkan pembayaran melalui operator seluler (potong pulsa).

Tren ini menyoroti pentingnya solusi pembayaran dan perdagangan lokal yang adaptif, guna membantu publisher menjangkau lebih banyak pemain dan mengoptimalkan potensi pendapatan baru.

Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (EKRAF) mengatakan kolaborasi ini merupakan cerminan nyata dari keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan industri gim nasional, sekaligus mempertegas komitmen bersama antara sektor publik dan swasta dalam membangun ekosistem gim yang berdaya saing global.

“Kolaborasi antara Coda, EKRAF, dan para pengembang gim di Indonesia bukan sekadar penandatanganan nota kesepahaman di atas kertas. Tapi ini adalah langkah formal yang menunjukkan keseriusan dan komitmen Pemerintah dan sektor industri seperti Coda.” jelas dia dalam keteranganya.

“Bagi semua pengembang gim di sini, Indonesia bukan hanya negeri penuh berbasis pemain gim yang besar atau target pasar yang hebat. Melalui penguatan ekosistem ini, kita ingin membuktikan bahwa kita tidak hanya mampu memenangi kejuaran dunia sebagai pemain, tetapi juga menguasai pasar global sebagai kreator yang hebat.” tambah dia.

Ke depan, Coda dan EKRAF akan terus mengeksplorasi berbagai program lainnya untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri kreatif digital Indonesia. Kolaborasi antara keduanya bertujuan untuk memastikan para kreator Indonesia mampu mengakses peluang global sekaligus mendukung pertumbuhan jangka panjang, ketahanan, dan daya saing industri gim Indonesia.

Didirikan di Indonesia dengan kantor pusat Singapura, Coda telah berkembang menjadi platform perdagangan digital global yang beroperasi di lebih dari 80 pasar dan mendukung lebih dari 400 metode pembayaran. Melalui berbagai solusi inovatif termasuk Coda Webstore, Codapay, serta platform konsumen Coda seperti Codashop dan Coda Distribution, perusahaan kami berhasil menjembatani publisher dan brand global dengan ratusan juta konsumen di seluruh dunia.

Indonesia terus memegang peran penting dalam lini bisnis Coda, dengan kontribusi sekitar 22% terhadap pendapatan global perusahaan. Sepanjang periode Mei 2025 hingga Maret 2026, platform konsumen unggulan Coda, Codashop Indonesia, mencatat rata-rata kunjungan bulanan melampaui 13 juta dan melayani lebih dari 1 juta pembeli aktif setiap bulannya.

CEO Coda, Shane Happach, mengatakan, “Indonesia merupakan rumah bagi komunitas pengembang gim yang dinamis dengan pertumbuhan yang luar biasa. Meskipun talenta kreatif tersedia secara melimpah, membangun bisnis gim yang sukses membutuhkan akses terhadap infrastruktur, jejaring, dan peluang komersial yang tepat. Melalui kemitraan dengan EKRAF, kami ingin mendampingi lebih banyak pengembang dalam perjalanan tersebut. Dengan memperluas akses ke perangkat, keahlian, dan jaringan global, kami berharap dapat membantu lebih banyak studio gim di Indonesia membangun bisnis yang berkelanjutan dan menjangkau pemain di seluruh dunia.”

“Coda didirikan di Indonesia, dan kami tetap berkomitmen penuh terhadap ekonomi digital dan kreatif di negara ini. Kami bangga dapat bermitra dengan EKRAF untuk mendukung generasi penerus pengembang Indonesia dalam membangun bisnis yang berdaya saing global dan meraih kesuksesan di pasar internasional,” tegas dia.

Melalui kolaborasi dengan EKRAF, Coda berupaya memfasilitasi pengembang Indonesia agar dapat memanfaatkan peluang-peluang tersebut melalui penyediaan perangkat komersial, keahlian teknis, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis mereka baik di dalam maupun luar negeri.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Iwan Setiawan mengungkap pertumbuhan ekonomi di Jakarta mencapai 5,59% pada triwulan I/2026.

Iwan mengemukakan pertumbuhan ekonomi 0,64% dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 4,95%. Peningkatan itu pun ditopang oleh dua faktor yakni konsumsi rumah tangga hingga investasi.

"Pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya ditopang oleh sebagian besar dari 5,59% itu, 3,32% adalah dari konsumsi rumah tangga, dan 1,68% dari investasi," ujar Iwan di Jakarta, dikutip Jumat (26/6/2026).

Dia menjelaskan, sebagian besar pertumbuhan ekonomi di Jakarta itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga khususnya, sektor ekonomi kreatif.

Sektor ini pun dinilai berpotensi tetap tumbuh ke depannya, sehingga bisa lebih mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta.

"Kami melihat, ya hasil assessment kami bahwa ekonomi kreatif ini merupakan new engine of growth," imbuhnya.

Ke depan, kata Iwan, BI Jakarta bakal mendorong setidaknya 17 subsektor ekonomi kreatif baik itu musik hingga film. Terlebih, sektor ekonomi kreatif ini juga bisa memberikan multiplier efek untuk warga Jakarta.

"Dari aspek ekonominya hasil assessment kami itu memberikan multiplier yang luar biasa, termasuk kepada sektor-sektor lain nanti mungkin kita bisa lihat satu per satu di slide berikutnya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) bekerja sama dengan BINUS University dalam upaya memperkuat sinergi dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Pelaksanaan Program Catur Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

"Melalui kerja sama dengan BINUS University, kami berharap dapat menghadirkan berbagai program yang mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing talenta dan pelaku ekonomi kreatif Indonesia," ujar Sekretaris Kementerian Ekraf/Sekretaris Utama Badan Ekraf Dessy Ruhati dalam keterangan yang diterima, Jumat.

Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, alih teknologi, hingga pengembangan diri yang selaras dengan kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang.

Kerja sama itu menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif nasional melalui penguatan sumber daya manusia, riset, inovasi, serta program-program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dessy mengatakan dalam pengembangan ekonomi kreatif pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, namun membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, hingga lembaga keuangan.

“Melalui kolaborasi ini, Kementerian Ekraf berkomitmen membangun ekosistem yang mengubah kreativitas menjadi nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat kekayaan intelektual, serta membawa karya anak bangsa ke pasar global,” ujar Dessy.

Selain penandatanganan MoU, forum diskusi juga terjadi antara Kementerian Ekraf dan BINUS University untuk mengidentifikasi berbagai peluang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti pada masa mendatang.

Rektor BINUS University Dr Nelly, S.Kom., M.M mengatakan ekonomi kreatif saat ini tumbuh pesat seiring perkembangan teknologi dan semakin kuatnya peran talenta muda. Momentum itu yang melatarbelakangi pentingnya sinergi antara pendidikan dan pemerintah, sehingga melalui penandatanganan Kesepahaman Bersama tersebut.

“Kami berharap terbuka kolaborasi yang lebih luas bagi program-program mahasiswa ataupun pengembangan startup yang berbasis ekonomi kreatif, hingga tentunya penyelenggaraan kegiatan ilmiah dan lokakarya yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif saat ini," kata Nelly.

Kesepakatan itu diharapkan menjadi fondasi yang lebih erat antara dunia akademik dan pemerintah untuk mencetak talenta kreatif yang mampu menjawab kebutuhan industri sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kreatif Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026