Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengevaluasi dan menelusuri permasalahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) imbas dari sejumlah kepala sekolah di Sulawesi Selatan mundur dari jabatannya.

Dirinya menyayangkan kejadian tersebut dan berharap adanya pendampingan pembinaan ketika sekolah mengelola dana BOS.

"Kemudian yang kedua, kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh jajaran untuk segera melakukan evaluasi dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya yang ada di Sulawesi Selatan hari ini," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan fenomena ini tidak hanya terjadi di Sulsel, melainkan di beberapa daerah lainnya di mana terdapat dugaan penyelewengan dana BOS.

Dia menyebut evaluasi yang harus dilakukan adalah tata kelola, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dana BOS.

Dia menyampaikan Komisi X telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membenahi persoalan ini. Koordinasi menemukan adanya komunikasi yang tidak baik antara dinas dengan pihak sekolah.

"Kami juga meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan, untuk melakukan evaluasi juga. Karena sesungguhnya besaran dana BOS itu memang terposting di anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan dikirim ke daerah dikelola oleh sekolah," jelasnya.

Dia menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana dalam fenomena ini dan diminta diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dia menekankan bahwa yang menjadi perhatian utama adalah pembinaan, tata kelola, dan manajemen dana BOS yang perlu terus diperkuat.

Upaya tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar pengelolaan dana BOS semakin efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Tetapi yang kami tekankan di sini adalah pembinaan dan tata kelola serta manajemen dana BOS ini yang perlu terus ditingkatkan, perlu terus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ucapnya.