Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis Kelapa Sawit lebih menekankan pada penguatan BUMN ekspor dan masa transisi.

Plh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bayu Wicaksono Putro, dalam sosialisasi Permendag SDA Strategis secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan secara umum Permendag 16/2026 tidak membawa perubahan signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya.

Aturan baru tersebut pada dasarnya tetap mempertahankan cakupan produk dan mekanisme utama yang telah diatur dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2024.

"Secara konstruksi pasal tidak terlalu banyak perubahan. Namun ada penyesuaian di beberapa pasal, terutama di pasal yang mencantumkan definisi, kemudian ekspor BUMN ekspor, dan juga pengaturan masa transisi," ujar Bayu.

Menurut Bayu, komoditas SDA strategis yang diatur dalam regulasi tersebut tetap mencakup lima produk turunan kelapa sawit, yakni crude palm oil (CPO), refined bleached deodorized palm oil (RBDPO), refined bleached deodorized palm olein (RBDPL), used cooking oil (UCO), dan residu.

Ia menjelaskan salah satu penyesuaian utama dalam aturan baru adalah penguatan peran BUMN ekspor dalam pelaksanaan ekspor produk turunan kelapa sawit.

Pada implementasi penuh yang dimulai 1 Januari 2027, ekspor produk tersebut hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor yang telah memperoleh persetujuan ekspor (PE). Hak ekspor BUMN ekspor didapat dari antara hasil domestic market obligation (DMO) yang didapat atau hasil pengalihan hak ekspor pelaku usaha.

Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi sejak 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026 agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap mekanisme baru tersebut.

Selama periode transisi, eksportir yang telah memiliki PE tetap dapat melakukan kegiatan ekspor sebagaimana biasa dengan tambahan kewajiban menyampaikan laporan secara elektronik kepada BUMN ekspor.

Bayu mengatakan seluruh PE yang diterbitkan selama masa transisi tetap berlaku paling lama hingga 31 Desember 2026.

Pada periode tersebut, perusahaan masih bertindak sebagai eksportir dan menjalankan seluruh kewajiban ekspor, mulai dari penyampaian pemberitahuan ekspor barang (PEB), pelaporan devisa hasil ekspor (DHE), pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas), hingga pembayaran kewajiban ekspor.

Seluruh aktivitas tersebut tetap dilakukan atas nama perusahaan dan dilaporkan kepada BUMN ekspor melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam tiga bulan ke depan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Permendag Nomor 16 Tahun 2026 sekaligus mencabut dan menggantikan Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.

Namun demikian, Bayu menegaskan bahwa substansi pengaturan dan cakupan produk yang diatur tetap sama sehingga pelaku usaha diharapkan dapat beradaptasi secara bertahap menuju implementasi penuh kebijakan ekspor melalui BUMN ekspor pada awal 2027.

"Cakupan produk yang diatur tetap sama, sesuai dengan Permendag sebelumnya yang mengatur lima jenis produk yaitu CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan residu dengan kelompok pos tarif yang ada, dan juga diatur pada Permendag Nomor 26 Tahun 2024, tetap sama," terang Bayu.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Aturan-aturan DMO tidak berubah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya telah menyiapkan tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait dengan aturan ekspor sumber daya alam (SDA).

Ia mengatakan permendag tersebut akan memuat aturan untuk tiga komoditas strategis seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara dan paduan besi atau feroalloy.

"Permendag-nya sudah ada. Jadi kita buat tiga permendag-nya, permendag ketentuan ekspor. CPO kita buat sendiri, kemudian feroalloy sendiri, batu bara sendiri," kata Budi di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan aturan ekspor SDA dilakukan secara bertahap melalui masa transisi selama enam bulan, yang dimulai sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Ia menekankan bahwa permendag baru tidak akan mengubah seluruh aturan, persyaratan dan tata cara ekspor yang selama ini telah berjalan, termasuk kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk eksportir CPO.

"Aturan-aturan DMO tidak berubah. Jadi nanti kalau per 1 Januari berarti aturan DMO-nya kan tinggal kembali ke eksportir. DMO nggak berubah, jadi cuma pindah dari swasta ke BUMN ekspor atau PT DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia)," jelasnya.

Mulai 1 Juni 2026 ekspor tiga komoditas strategis yakni minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferroalloy) akan dilakukan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor. Kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui masa transisi selama enam bulan.

Pada tiga bulan pertama masa transisi, pelaku usaha yang selama ini menjalankan ekspor tetap dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Namun, seluruh pelaporan nantinya dilakukan kepada DSI.

Selanjutnya, pada periode 1 September hingga 31 Desember 2026, eksportir yang telah siap dapat sepenuhnya mengalihkan kegiatan ekspornya pada DSI.

Ia menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2027 seluruh ekspor untuk ketiga komoditas tersebut wajib dilakukan oleh DSI.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026