Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjelaskan alasan di balik perbedaan pengaturan perizinan ekspor komoditas strategis batu bara dan kelapa sawit dalam skema ekspor satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN) Ekspor.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Ekspor untuk melaksanakan mekanisme ekspor satu pintu komoditas strategis. Kendati sama-sama diekspor melalui BUMN Ekspor, tata kelola perizinan kedua komoditas tersebut diatur berbeda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit (Permendag 16/2026), ekspor kelapa sawit hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor yang telah mengantongi Persetujuan Ekspor (PE) dari Menteri Perdagangan.

Persetujuan tersebut merupakan perizinan berusaha di bidang ekspor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Berbeda dengan ketentuan ekspor kelapa sawit, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara (Permendag 15/2026) mengatur bahwa eksportir batu bara wajib memiliki perizinan berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batubara (ETB).

Dokumen tersebut menjadi persyaratan pelengkap pabean dalam penyampaian pemberitahuan ekspor serta memuat nomor ETB, nomor induk berusaha (NIB) dan identitas eksportir, serta masa berlaku izin. Meski demikian, ekspor batu bara tetap hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari karakteristik tata kelola masing-masing komoditas.

Dewi menjelaskan, dalam hal kegiatan ekspor tertentu, eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha, yang terdiri atas Eksportir Terdaftar (ET) dan Persetujuan Ekspor (PE).

“Perbedaan dokumen Perizinan Berusaha tersebut termasuk tata kelola ekspornya disesuaikan dengan karakteristik komoditas yang akan diekspor,” kata Dewi kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (18/6/2026).

Pada komoditas batu bara, misalnya, sistem perizinan dan pengawasan telah terintegrasi dengan tata kelola sektor pertambangan. Untuk itu, eksportir tetap diwajibkan memiliki perizinan sektoral berupa ET batu bara beserta dokumen teknis yang diterbitkan kementerian atau lembaga terkait.

Sementara itu, lanjut dia, untuk komoditas kelapa sawit, mekanisme ekspor diatur melalui Persetujuan Ekspor (PE) yang diterbitkan berdasarkan ketentuan di bidang perdagangan.

“Dengan demikian, perbedaan pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keselarasan antara kebijakan ekspor satu pintu dengan regulasi sektoral yang telah berlaku pada masing-masing komoditas,” terangnya.

Masa Transisi hingga Akhir 2026

Lebih lanjut, Kemendag memastikan implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun hambatan administrasi bagi pelaku usaha.

Menurutnya, pemerintah telah menetapkan pembagian peran yang jelas antara BUMN Ekspor dan pelaku usaha sebagai pemilik komoditas sekaligus pemegang perizinan sektoral.

“Dalam masa transisi hingga 31 Desember 2026, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pelaku usaha guna memastikan proses bisnis ekspor tetap berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Dia menambahkan, selama masa transisi, ketentuan yang telah berlaku, termasuk penggunaan surat keterangan dan persetujuan teknis dari kementerian atau lembaga terkait, tetap dapat digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan potensi hambatan administrasi sebelum implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

“Dalam implementasinya, pemerintah telah mengatur pembagian peran yang jelas antara BUMN Ekspor dan pelaku usaha serta menyiapkan masa transisi hingga akhir 2026 untuk memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu kegiatan ekspor maupun kepastian berusaha,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis Kelapa Sawit lebih menekankan pada penguatan BUMN ekspor dan masa transisi.

Plh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bayu Wicaksono Putro, dalam sosialisasi Permendag SDA Strategis secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan secara umum Permendag 16/2026 tidak membawa perubahan signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya.

Aturan baru tersebut pada dasarnya tetap mempertahankan cakupan produk dan mekanisme utama yang telah diatur dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2024.

"Secara konstruksi pasal tidak terlalu banyak perubahan. Namun ada penyesuaian di beberapa pasal, terutama di pasal yang mencantumkan definisi, kemudian ekspor BUMN ekspor, dan juga pengaturan masa transisi," ujar Bayu.

Menurut Bayu, komoditas SDA strategis yang diatur dalam regulasi tersebut tetap mencakup lima produk turunan kelapa sawit, yakni crude palm oil (CPO), refined bleached deodorized palm oil (RBDPO), refined bleached deodorized palm olein (RBDPL), used cooking oil (UCO), dan residu.

Ia menjelaskan salah satu penyesuaian utama dalam aturan baru adalah penguatan peran BUMN ekspor dalam pelaksanaan ekspor produk turunan kelapa sawit.

Pada implementasi penuh yang dimulai 1 Januari 2027, ekspor produk tersebut hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor yang telah memperoleh persetujuan ekspor (PE). Hak ekspor BUMN ekspor didapat dari antara hasil domestic market obligation (DMO) yang didapat atau hasil pengalihan hak ekspor pelaku usaha.

Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi sejak 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026 agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap mekanisme baru tersebut.

Selama periode transisi, eksportir yang telah memiliki PE tetap dapat melakukan kegiatan ekspor sebagaimana biasa dengan tambahan kewajiban menyampaikan laporan secara elektronik kepada BUMN ekspor.

Bayu mengatakan seluruh PE yang diterbitkan selama masa transisi tetap berlaku paling lama hingga 31 Desember 2026.

Pada periode tersebut, perusahaan masih bertindak sebagai eksportir dan menjalankan seluruh kewajiban ekspor, mulai dari penyampaian pemberitahuan ekspor barang (PEB), pelaporan devisa hasil ekspor (DHE), pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas), hingga pembayaran kewajiban ekspor.

Seluruh aktivitas tersebut tetap dilakukan atas nama perusahaan dan dilaporkan kepada BUMN ekspor melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam tiga bulan ke depan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Permendag Nomor 16 Tahun 2026 sekaligus mencabut dan menggantikan Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.

Namun demikian, Bayu menegaskan bahwa substansi pengaturan dan cakupan produk yang diatur tetap sama sehingga pelaku usaha diharapkan dapat beradaptasi secara bertahap menuju implementasi penuh kebijakan ekspor melalui BUMN ekspor pada awal 2027.

"Cakupan produk yang diatur tetap sama, sesuai dengan Permendag sebelumnya yang mengatur lima jenis produk yaitu CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan residu dengan kelompok pos tarif yang ada, dan juga diatur pada Permendag Nomor 26 Tahun 2024, tetap sama," terang Bayu.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penanganan temuan praktik underinvoicing hingga transfer pricing ekspor kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih didalami juga oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Ada 32 wajib pajak (WP) di sektor sawit yang diusut oleh otoritas pajak.

Untuk diketahui, temuan yang awalnya diungkap ke publik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu kini turut ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Secara simultan, DJP juga ternyata melakukan pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perpajakan terhadap 32 WP CPO.

"Jadi ada 32 [WP] yang dalam penanganan. 23 sedang kami hitung kerugian negaranya, 8 wajib pajak sudah proses. Kemudian ada perluasan juga di 8 itu ke tahun pajak 2023," terang Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto usai konferensi pers APBN KiTa Juni 2026 di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Secara terperinci, potensi penerimaan negara 11 dari total 32 WP ini mencapai Rp1,1 triliun. Bimo mengungkap selama proses hukum itu, sudah ada 3 WP yang melakukan pembetulan sendiri atas SPT yang tidak mereka isi dengan benar sebelumnya.

"Sudah ada 3 wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT-nya dan nyetor sekitar Rp200 miliar," ungkapnya.

Bimo menjelaskan bahwa proses hukum tindak pidana perpajakan menerapkan azas ultimum remedium. Dengan demikian, WP yang ingin menghindari sanksi bisa membayar kewajibannya sesuai dengan penghitungan bersama otoritas pajak.

Dari total 32 WP yang tengah diusut DJP, salah satunya juga tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di tingkat penyidikan. Namun, Bimo memastikan penegak hukum DJP tidak menyerahkan perkara itu ke Korps Adhyaksa.

Proses hukum secara simultan antara DJP dan Kejagung ini lantaran keduanya saling bertukar data. Pada hari ini saja, Bimo mengaku Kejagung turut meminta data 18 WP untuk keperluan penegakan hukum.

"Hari ini saja ada 18 permintaan terhadap 18 data wajib pajak sampai ke 18 tahun ke belakang, karena kewenangan mereka. Jadi saya bingung kalau ditanya jumlah, kan berkembang terus," terang mantan pejabat di Kemenko Perekonomian ini.

Terkait dengan proses di Kejagung, Bimo masih menunggu penegak hukum yang bermarkas di Kebayoran Baru ini untuk mengumumkan hasil pemeriksaannya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan tidak akan mencampuri proses hukum yang bergulir di Kejagung.

"Yang di Kejaksaan itu masih kami tunggu berita dari Kejaksaan. Yang jelas minggu lalu mereka mulai jalan, jadi saya belum dapat beritanya, tetapi kan biasanya perlu waktu," kata Purbaya pada forum yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Mekanisme ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy) satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan diberlakukan mulai Senin (1/6/2026) besok.

Hal ini seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk PT DSI lewat terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan ekspor satu pintu itu pun bakal berlaku penuh mulai 1 September 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei lalu.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar [under invoicing], praktik pemindahan harga [transfer pricing], dan pelarian devisa hasil ekspor,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Adapun, skema yang disiapkan pemerintah terbilang agresif. Pada tahap awal 1 Juni—31 Agustus 2026, eksportir diwajibkan mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN yang ditunjuk pemerintah. Pada periode itu, BUMN mulai mengambil alih transaksi dan kontrak dengan pembeli luar negeri.

Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli luar negeri dan penjual domestik akan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

Langkah ini menandai perubahan besar dalam tata niaga komoditas Indonesia. Selama ini, eksportir swasta maupun BUMN dapat langsung menjual komoditas ke pasar global. Kini, pemerintah ingin menempatkan DSI sebagai pintu utama perdagangan ekspor SDA strategis.

Terkait dengan hal itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan bahwa industri belum bisa menilai untung-rugi kebijakan sebelum pemerintah menjelaskan desain operasional secara detail.

Menurut dia, persoalan utama saat ini bukan sekadar konsep ekspor satu pintu, melainkan bagaimana mekanisme implementasinya dijalankan di lapangan.

“Jika DSI nantinya akan berperan sebagai eksportir tunggal, maka implikasinya tidak sederhana. Ini akan terkait dengan kontrak ekspor berjalan, posisi eksportir terdaftar, hingga tanggung jawab kepada buyer,” ujar Gita.

Kekhawatiran itu muncul karena rantai ekspor batu bara selama ini melibatkan kontrak jangka panjang, skema pembiayaan perdagangan, asuransi, hingga pengaturan logistik yang kompleks. Gita pun berpendapat, perubahan mendadak berisiko menimbulkan gangguan administratif maupun komersial.

APBI juga menilai bahwa masa transisi harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan dialog teknis secara intensif dengan pelaku usaha. “Industri batu bara memiliki rantai ekspor yang cukup kompleks. Kami juga menilai masa transisi perlu benar-benar digunakan untuk dialog teknis dengan pelaku usaha,” katanya.

Menurut Gita, risiko terbesar muncul apabila detail transisi tidak mengatur secara jelas mekanisme pengalihan kontrak, penetapan harga, pembayaran, serta pembagian tanggung jawab operasional.

Tanpa kepastian itu, eksportir dan pembeli global berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum maupun bisnis. “Makanya pada masa-masa ini sangat diperlukan dialog,” ujarnya.

Implementasi Bertahap

Untuk meminimalisasi disrupsi pada rantai pasok dan dunia usaha, pemerintah menerapkan kebijakan ini secara bertahap yang dibagi ke dalam dua fase utama, yakni:

Tahap I (Masa Transisi): 1 Juni 2026—31 Desember 2026

Pada fase ini, perusahaan atau eksportir eksisting masih diizinkan melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Dokumen Ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Dokumen Pelengkap Pabean, hingga Dokumen Transaksi tetap menggunakan nama perusahaan masing-masing.

Selain itu, akses ke sistem layanan ekspor (Sistem CEISA) dan pelaporan Devisa Hasil Ekspor SDA (Sistem SIMODIS) juga tetap dilakukan oleh perusahaan.

Kendati demikian, perusahaan kini diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada DSI selaku BUMN Ekspor. Pemerintah akan melakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama implementasi.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan untuk penerapan skema "Perusahaan QQ BUMN Ekspor" di tahapan transisi berikutnya, yang mana pengajuan dokumen dan pembayaran ekspor akan menggunakan format gabungan atas nama perusahaan dan DSI.

Tahap II (Masa Implementasi Penuh): Mulai 1 Januari 2027

Memasuki 2027, ekspor komoditas SDA strategis tidak lagi dapat dilakukan secara mandiri oleh swasta, melainkan hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Pada fase implementasi penuh ini, DSI akan bertindak dan bertanggung jawab mutlak selaku eksportir. Seluruh proses ekspor hulu ke hilir—mulai dari transaksi, kontrak, penyelesaian kepabeanan (customs-clearance), pengangkutan, hingga pembayaran—akan dieksekusi secara terpusat oleh PT DSI.

Dokumen PEB di portal CEISA 4.0 hingga pelaporan DHE SDA di SIMODIS akan bergeser menggunakan nama BUMN Ekspor sepenuhnya. Rincian jenis barang atau Harmonized System (HS) Code yang diatur dalam tata kelola ini akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

Sementara itu, aspek pengawasan barang lartas (larangan dan pembatasan) hingga aspek perpajakan seperti bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) akan diatur spesifik lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Berdasarkan cakupan awal, pengetatan ekspor ini akan mencakup sejumlah komoditas. Pada sektor batu bara, cakupan mencakup antrasit, batu bara bahan bakar, hingga lignit.

Pada sektor sawit, komoditas yang diatur membentang dari CPO, minyak goreng, Used Cooking Oil (UCO)/minyak jelantah, hingga residu seperti POME Oil. Sementara untuk paduan besi mencakup komoditas hilirisasi seperti fero-nikel, fero-silikon-mangan, hingga fero-titanium.

Bagi pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai masa transisi ini, pemerintah telah membuka saluran komunikasi terpadu melalui helpdesk Danantara Indonesia (dsi@danantaraindonesia.com), BP BUMN (ppid@bumn.go.id), Kemendag (ditjen.daglu@kemendag.go.id), dan Kemenkeu (WA-081310004134, Telp-134).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Boy Thohir, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) menyatakan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) sebelum dapat menilai dampak kebijakan tersebut terhadap operasional dan kinerja perseroan.

Sekretaris Perusahaan AADI Ray Aryaputra mengatakan hingga saat ini regulasi yang dimaksud belum diterbitkan pemerintah sehingga perseroan belum dapat melakukan penilaian menyeluruh terhadap implikasi kebijakan tersebut.

“Sepanjang pengetahuan Perseroan, peraturan yang mengatur tentang Tata Kelola Ekspor SDA belum terbit sehingga Perseroan belum dapat menilai dampak serta implikasinya terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, kondisi keuangan, perjanjian-perjanjian yang ada dengan pelanggan maupun pihak pemberi pembiayaan, risiko hukum, serta aspek lainnya,” tulis Ray dalam keterbukaan informasi kepada BEI, Jumat (29/5/2026).

Perseroan menegaskan akan mengikuti seluruh kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan berupaya memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Perseroan senantiasa mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan berupaya untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” lanjutnya.

Berdasarkan laporan keuangan, mayoritas pendapatan usaha AADI berasal dari segmen pertambangan dan perdagangan batubara sebanyak US$988,36 juta pada kuartal I/2026 atau turun 11,29% yoy dibandingkan periode sebelumnya yakni US$1,11 miliar.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk AADI juga menurun 27,02% dari US$196 juta pada kuartal I/2025 menjadi US$ 143,04 juta pada kuartal I/2026.

Adapun pemerintah resmi menata ulang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Pada tahap awal, kebijakan ini menyasar tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau besi paduan.

Kebijakan tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI, 20 Mei 2026. Tujuan utamanya adalah memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sekaligus memberantas sejumlah praktik yang merugikan negara.

Untuk menjalankan kebijakan ini, pemerintah menugaskan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Ekspor. Dengan penunjukan tersebut, ekspor komoditas SDA strategis ke depan hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor.

Penetapan komoditas SDA strategis lainnya akan dilakukan melalui Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian atau Kemenko Pangan, sedangkan penetapan jenis barang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Aspek teknis pengawasan barang serta pembayaran bea keluar, pungutan ekspor, dan PNBP SDA diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan perpajakan terkait.

Penerapan kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Tahap I atau masa transisi berlangsung mulai 1 Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026, dengan evaluasi dilakukan dalam tiga bulan pertama implementasi.

Pada masa transisi, perusahaan atau eksportir eksisting tetap dapat melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Namun, mereka wajib menyampaikan laporan kepada BUMN Ekspor secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Selanjutnya, Tahap II atau masa implementasi penuh ditargetkan berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Pada tahap ini, kegiatan ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mewajibkan ekspor batu bara hingga minyak kelapa sawit satu pintu melalui BUMN secara bertahap mulai 1 Juni 2026 hingga implementasi penuh pada 1 September 2026.

Kebijakan tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam paparannya, implementasi aturan tersebut akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai masa transisi pengalihan transaksi perdagangan ekspor dari perusahaan kepada BUMN.

Pada tahap itu, perusahaan diwajibkan mengalihkan transaksinya kepada BUMN, sementara BUMN mulai melakukan transaksi dan kontrak dengan seluruh pembeli di luar negeri.

Selanjutnya, mulai 1 September 2026, implementasi penuh dilakukan dengan seluruh transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli luar negeri dan penjual di dalam negeri dilakukan sepenuhnya oleh BUMN. Selain itu, tanggung jawab dan kewenangan pengurusan ekspor juga berada di tangan BUMN.

Presiden ke-8 RI itu mengatakan, kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA nasional di tengah tantangan geopolitik dan kebutuhan memperkuat penerimaan negara.

“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo.

Dalam kebijakan itu, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai badan ekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” katanya.

Menurut Prabowo, hasil dari setiap penjualan ekspor nantinya tetap diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait.

Dia menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut adalah memperkuat pengawasan dan monitoring transaksi ekspor sekaligus memberantas praktik kurang bayar atau under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar, under invoicing, praktik pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor SDA.

“Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan sentra kelapa sawit di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak mengganggu produksi minyak goreng dalam negeri.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan produksi minyak kelapa sawit dalam negeri lebih besar dibandingkan jumlah konsumsi, termasuk kebutuhan ekspor.

“Saya kira kalau hitungan kami tidak ya [banjir di sentra sawit tidak berpengaruh terhadap produksi minyak goreng], karena produksinya besar ya, jadi yang diekspor lebih besar daripada yang dikonsumsi,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan untuk mengekspor kelapa sawit, terlebih dahulu importir harus memenuhi kewajiban dan membanjiri pasar dalam negeri.

Untuk itu, menurutnya, banjir di sentra sawit tidak akan mengganggu ketersediaan minyak goreng di Indonesia karena produksi besar dan ada aturan DMO(Domestic Market Obligation)yang menjaga pasokan domestik.

“Kan ada proses DMO, kemudian kewajiban harus memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Saya kirano worryya, kita ituworrykalau barangnya nggak ada,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau adalah empat provinsi yang kaya sumber daya alam. Bukan hanya tambang, kawasan perkebunan, terutama sawit, menghampar luas mulai menggantikan hutan-hutan primer yang ditumbuhi oleh kayu-kayu raksasa.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan, Riau dan Sumatra Utara masuk dalam 5 provinsi yang memiliki luas perkebunan sawit terluas di Indonesia. Riau menempati peringkat pertama dengan cakupan luas areal perkebunan sawit sebesar 3,37 juta hektare. Jumlah itu setara dengan 37,8% dari luas provinsi Riau yang mencapai 8,91 juta hektare.

Jika mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), luas areal perkebunan sawit di Provinsi Riau mencapai 3,4 juta hektare atau setara 38% dari luas provinsi Riau. Sumatra Utara sebanyak 1,57 juta hektare atau mencapai 21,5% dari luas provinsi sebesar 7,29 juta hektare.

BPS Sumatra Utara mencatat Tapanuli Tengah alias Tapteng menjadi kabupaten yang mengalami pertumbuhan lahan sawit secara eksponensial. Wilayah ini adalah salah satu kabupaten yang mengalami imbas paling parah akibat bencana banjir yang terjadi pekan lalu.

Pertumbuhan perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2021–2024 bahkan mencapai 369,2%. Pada 2021, luas areal yang ditanami sawit hanya di kisaran 3.640 hektare. Sementara itu, pada 2024, luas perkebunan sawit telah menembus sekitar angka 17.080 hektare.

Di sisi lain, Aceh dan Sumatra Barat kendati tidak memiliki lahan sawit seluas Riau dan Sumatra Utara, luas perkebunan sawit masing-masing mencapai 440.080 hektare dan 448.820 hektare. Jumlah itu setara dengan 7,75% dan 10,6% total luas wilayah Aceh dan Sumbar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakaneksporsatu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis secara bertahap mulai besok, Senin (1/6/2026).

Lantas, bagaimana respons para pelaku usaha terkait kebijakan ekspor satu pintu melalui perusahaan BUMN, PTDanantara Sumber Daya Indonesia(PT DSI) tersebut?