REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- GoTo, perusahaan yang mengembangkan platform ojek daring Gojek, menanggapi secara positif rencana pemerintah untuk menghadirkan regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) guna mendukung kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol). Direktur Public Affairs and Communication PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Ade Mulya mengatakan bahwa rencana Perpres ini dipandang perusahaannya sebagai landasan regulasi untuk menjamin keberlanjutan, keadilan, dan transparansi industri transportasi daring di Indonesia.

"Kami memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," kata Ade Mulya dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, Ade mengatakan pihaknya selalu berkomitmen untuk menghadirkan kesejahteraan terhadap para mitra pengemudi ojol dan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan terhadap para pekerja ekonomi digital. Ia mencontohkan salah satunya saat implementasi pemberian Bonus Hari Raya (BHR) yang dilakukan di momen Lebaran 2025, GoTo berkoordinasi erat dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk merealisasikan program tersebut.

GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan. Meski begitu, GoTo berharap agar Perpres ini dapat dirancang dengan memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing nasional.

"Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra dan memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia. Pendekatan yang seimbang akan memastikan seluruh pihak seperti mitra, pelanggan, dan pelaku industri agar dapat terus tumbuh bersama," ujar Ade.

Sebagai perusahaan yang dikembangkan dari dalam negeri, GoTo menyatakan komitmen terbuka berkoordinasi dengan pemerintah dan memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan dan pembahasan Perpres Kesejahteraan ojol tersebut.

"Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan bersifat praktis, proporsional, dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan,"tutup Ade.

Sebelumnya, pada Jumat (24/10), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan perpres yang mengatur sektor ojol, terutama tentang perlindungan terhadap mitra pengemudi.

"Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol ya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar terbaik agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- GoTo, perusahaan yang mengembangkan platform ojek daring Gojek, menanggapi secara positif rencana pemerintah untuk menghadirkan regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) guna mendukung kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol). Direktur Public Affairs and Communication PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Ade Mulya mengatakan bahwa rencana Perpres ini dipandang perusahaannya sebagai landasan regulasi untuk menjamin keberlanjutan, keadilan, dan transparansi industri transportasi daring di Indonesia.

"Kami memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," kata Ade Mulya dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, Ade mengatakan pihaknya selalu berkomitmen untuk menghadirkan kesejahteraan terhadap para mitra pengemudi ojol dan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan terhadap para pekerja ekonomi digital. Ia mencontohkan salah satunya saat implementasi pemberian Bonus Hari Raya (BHR) yang dilakukan di momen Lebaran 2025, GoTo berkoordinasi erat dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk merealisasikan program tersebut.

GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan. Meski begitu, GoTo berharap agar Perpres ini dapat dirancang dengan memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing nasional.

"Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra dan memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia. Pendekatan yang seimbang akan memastikan seluruh pihak seperti mitra, pelanggan, dan pelaku industri agar dapat terus tumbuh bersama," ujar Ade.

Sebagai perusahaan yang dikembangkan dari dalam negeri, GoTo menyatakan komitmen terbuka berkoordinasi dengan pemerintah dan memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan dan pembahasan Perpres Kesejahteraan ojol tersebut.

"Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan bersifat praktis, proporsional, dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan,"tutup Ade.

Sebelumnya, pada Jumat (24/10), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek online (ojol), terutama tentang perlindungan terhadap mitra pengemudi.

"Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol ya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar terbaik agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grab Indonesia memberikan tanggapan atas langkah pemerintah untuk menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang ojek online (ojol), terutama terkait dengan kesejahteraan mitra pengemudi. Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan Grab mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam menyiapkan Perpres yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan pengemudi ojol sebagai bagian penting dari ekonomi digital nasional.

"Kami menghormati proses penyusunan regulasi yang tengah berlangsung dan percaya bahwa kebijakan yang berimbang akan memperkuat ekosistem transportasi digital yang inklusif dan berkelanjutan," kata Tirza dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (28/10/2025).

Tirza menyatakan, perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap mitra pengemudi melalui model kemitraan yang dinilai memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi masyarakat. Melalui model tersebut, mitra dapat mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan, sekaligus memperoleh akses terhadap perlindungan sosial dan manfaat kesejahteraan jangka panjang.

"Grab akan terus memastikan agar para mitra tetap memiliki pilihan dan kendali dalam menjalankan aktivitasnya, sejalan dengan upaya bersama membangun ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan," ujar Tirza.

Perusahaan menekankan, pembahasan mengenai status hubungan kerja atau mitra seperti hak karyawan perlu dikaji dengan saksama. Namun, Tirza menilai apabila mitra diklasifikasikan sebagai pekerja tetap atau mendapatkan hak seperti karyawan tetap, maka fleksibilitas yang selama ini menjadi nilai utama dalam kemitraan akan hilang.

Pada akhirnya, hal itu dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan yang fleksibel sesuai kebutuhan mereka. Tirza mencontohkan, pengalaman di sejumlah negara yang melakukan perubahan status mitra pengemudi.

Di Spanyol, platform seperti Glovo hanya dapat mempertahankan sekitar 17 persen dari mitra sebelumnya, sementara Deliveroo keluar dari pasar dan Uber melakukan pengurangan mitra. Lalu di Swiss, Uber Eats hanya bisa mempertahankan pengemudi sebanyak 33 persen setelah klasifikasi ulang status kerja sebagai karyawan. Sementara di Inggris, kebijakan serupa mengurangi jumlah pengemudi Uber hingga 85.000 orang.

Tirza mengatakan, pengalaman di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa perubahan status kemitraan secara menyeluruh maupun mitra dengan hak seperti karyawan tetap, dapat berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan dalam menyerap mitra.

"Jika diterapkan, jumlah mitra aktif yang dapat diserap perusahaan hanya sekitar 10-20 persen dari jumlah mitra aktif saat ini," kata dia.

Menurutnya, perubahan status karyawan tidak hanya dapat mengurangi jumlah mitra aktif, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran serta membatasi akses masyarakat terhadap sumber pendapatan fleksibel.

Dampak serupa juga akan dirasakan oleh jutaan mitra UMKM di Indonesia. Penurunan jumlah pengemudi dan pesanan dapat mengurangi permintaan terhadap layanan pengantaran makanan, barang, dan logistik, sehingga berpotensi menekan omzet pelaku usaha kuliner dan ritel lokal.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan serta transformasi digital dalam pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, Tirza menekankan perlunya pendekatan yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik pasar Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem industri transportasi online.

"Kami berharap rancangan perpres ini dapat disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan, keberlanjutan, dan fleksibilitas yang telah menjadi ciri khas sektor ini," ujarnya.

Perusahaan berharap proses penyusunan perpres kesejahteraan ojol dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis dialog, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku industri, akademisi, maupun komunitas mitra pengemudi aktif.

Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Grab Indonesia tetap berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan Mitra Pengemudi dan jutaan mitra UMKM, serta memastikan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat," ucap Tirza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grab Indonesia memberikan tanggapan atas langkah pemerintah untuk menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang ojek online (ojol), terutama terkait dengan kesejahteraan mitra pengemudi. Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan Grab mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam menyiapkan Perpres yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan pengemudi ojol sebagai bagian penting dari ekonomi digital nasional.

"Kami menghormati proses penyusunan regulasi yang tengah berlangsung dan percaya bahwa kebijakan yang berimbang akan memperkuat ekosistem transportasi digital yang inklusif dan berkelanjutan," kata Tirza dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (28/10/2025).

Tirza menyatakan, perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap mitra pengemudi melalui model kemitraan yang dinilai memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi masyarakat. Melalui model tersebut, mitra dapat mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan, sekaligus memperoleh akses terhadap perlindungan sosial dan manfaat kesejahteraan jangka panjang.

"Grab akan terus memastikan agar para mitra tetap memiliki pilihan dan kendali dalam menjalankan aktivitasnya, sejalan dengan upaya bersama membangun ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan," ujar Tirza.

Perusahaan menekankan, pembahasan mengenai status hubungan kerja atau mitra seperti hak karyawan perlu dikaji dengan saksama. Namun, Tirza menilai apabila mitra diklasifikasikan sebagai pekerja tetap atau mendapatkan hak seperti karyawan tetap, maka fleksibilitas yang selama ini menjadi nilai utama dalam kemitraan akan hilang.

Pada akhirnya, hal itu dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan yang fleksibel sesuai kebutuhan mereka. Tirza mencontohkan, pengalaman di sejumlah negara yang melakukan perubahan status mitra pengemudi.

Di Spanyol, platform seperti Glovo hanya dapat mempertahankan sekitar 17 persen dari mitra sebelumnya, sementara Deliveroo keluar dari pasar dan Uber melakukan pengurangan mitra. Lalu di Swiss, Uber Eats hanya bisa mempertahankan pengemudi sebanyak 33 persen setelah klasifikasi ulang status kerja sebagai karyawan. Sementara di Inggris, kebijakan serupa mengurangi jumlah pengemudi Uber hingga 85.000 orang.

Tirza mengatakan, pengalaman di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa perubahan status kemitraan secara menyeluruh maupun mitra dengan hak seperti karyawan tetap, dapat berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan dalam menyerap mitra.

"Jika diterapkan, jumlah mitra aktif yang dapat diserap perusahaan hanya sekitar 10-20 persen dari jumlah mitra aktif saat ini," kata dia.

Menurutnya, perubahan status karyawan tidak hanya dapat mengurangi jumlah mitra aktif, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran serta membatasi akses masyarakat terhadap sumber pendapatan fleksibel.

Dampak serupa juga akan dirasakan oleh jutaan mitra UMKM di Indonesia. Penurunan jumlah pengemudi dan pesanan dapat mengurangi permintaan terhadap layanan pengantaran makanan, barang, dan logistik, sehingga berpotensi menekan omzet pelaku usaha kuliner dan ritel lokal.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan serta transformasi digital dalam pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, Tirza menekankan perlunya pendekatan yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik pasar Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem industri transportasi online.

"Kami berharap rancangan perpres ini dapat disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan, keberlanjutan, dan fleksibilitas yang telah menjadi ciri khas sektor ini," ujarnya.

Perusahaan berharap proses penyusunan perpres kesejahteraan ojol dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis dialog, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku industri, akademisi, maupun komunitas mitra pengemudi aktif.

Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Grab Indonesia tetap berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan Mitra Pengemudi dan jutaan mitra UMKM, serta memastikan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat," ucap Tirza.