Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) dapat diterbitkan pada kuartal I/2026.

Regulasi ini disiapkan untuk menjadi jalan tengah dalam polemik antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator, khususnya terkait pembagian biaya dan perlindungan hak kerja.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penyusunan Perpres ojol dilakukan dengan semangat menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Pemerintah ingin memastikan mitra pengemudi memperoleh hak yang layak, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan penyedia aplikasi.

“Semangatnya adalah tentunya saudara-saudara kita yang menjadi mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, tapi juga satu sisi bagaimana juga perusahaan dalam hal ini aplikator juga bisa berjalan. Jadi semuanya kita harapkan berjalan beriringan,” ujar Prasetyo di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih berupaya mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan mitra pengemudi dan aplikator. Perpres ojol diharapkan menjadi payung hukum yang lebih jelas dalam mengatur hubungan kerja kedua pihak sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan.

Prasetyo mengungkapkan, sejatinya pemerintah menargetkan Perpres ojol rampung pada Desember 2025. Namun, target tersebut belum tercapai lantaran masih ada sejumlah substansi krusial yang belum disepakati oleh para pihak.

“Perpres ojol tadi bagian dari salah satu yang kita diskusikan dengan pimpinan-pimpinan DPR. Mohon waktu sebentar untuk kami,” ujarnya usai menghadiri rapat bersama pimpinan DPR RI.

Salah satu isu utama yang masih menjadi perdebatan adalah skema pembagian biaya atau persentase potongan yang diambil oleh perusahaan aplikasi. Saat ini, batas maksimal potongan platform berada di angka 20%. Kendati demikian, Prasetyo belum dapat memastikan apakah angka tersebut akan berubah dalam Perpres yang tengah disusun.

“Nah justru itu salah satu kesepakatan yang sedang kita cari formulanya. Tidak jauh dari itu,” katanya.

Dia menegaskan, pembahasan Perpres ojol tidak hanya berfokus pada besaran persentase semata, melainkan juga mencakup komponen-komponen lain yang membentuk struktur pembagian biaya secara keseluruhan.

“Ini kan tidak hanya bicara persentase. Di situ ada bagian-bagian atau isi dari persentase-persentase tersebut,” ujarnya.

Prasetyo menekankan bahwa pemerintah tidak mengajukan angka tertentu dalam pembahasan tersebut. Pemerintah berperan sebagai penengah antara kepentingan aplikator dan mitra pengemudi agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

“Kita kan menjembatani kedua-duanya, antara aplikator dan teman-teman mitra. Rumusannya sedang dicari supaya semuanya sama-sama bisa memahami dan menemukan titik temu kesepakatan,” tandasnya.

Meski masih membutuhkan waktu, Prasetyo memastikan pemerintah berkomitmen menyelesaikan Perpres ojol secepatnya agar dapat segera diterbitkan.

“Iya, secepatnya lah sebenarnya. Mohon waktu sebentar, segera kita selesaikan,” pungkasnya.

Tuntutan Mitra Driver

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur skema pengupahan dan bagi hasil ojek online (ojol) sebesar 90:10 pada awal tahun ini.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa hingga tutup buku tahun 2025, payung hukum yang mengatur kepastian pendapatan tersebut belum juga kunjung terealisasi. Padahal, desakan ini muncul di tengah bayang-bayang tekanan inflasi 2026 yang diyakini bakal menggerus daya beli jutaan mitra pengemudi.

Igun menilai, ketiadaan regulasi setingkat Perpres membuat posisi tawar pengemudi semakin lemah di hadapan perusahaan aplikator. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk platform merupakan angka ideal demi menjaga keberlangsungan ekonomi para mitra.

“Pengemudi ojol saat ini berada dalam posisi yang semakin tertekan. Pendapatan terus menurun, potongan aplikator masih tinggi, belum lagi program-program paket murah serta berbayar bagi pengemudi ojol dari aplikator yang berdampak merugikan pengemudi ojol," ujar Igun dalam keterangan resminya, Senin (5/1/2026).

Selain menagih janji Presiden, Garda Indonesia secara spesifik menyoroti kinerja Menteri Perhubungan yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam melindungi hak pengemudi.

Igun menyebut kebijakan otoritas transportasi cenderung lebih berpihak pada kepentingan bisnis korporasi aplikator.

Sejalan dengan hal itu, Garda Indonesia meminta agar pada Januari 2026 Perpres Ojol dengan skema bagi hasil 90% : 10% segera diterbitkan sebagai bentuk kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pengemudi ojol di Indonesia.

“Penerbitan Perpres Ojol 90:10 adalah bukti nyata keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol. Kami juga meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Menteri Perhubungan yang lebih pro kepada kepentingan bisnis aplikator,” tambah Igun.

Garda Indonesia turut menekankan bahwa jika tuntutan ini kembali diabaikan, maka sangat berpotensi terjadi aksi-aksi demonstrasi besar pengemudi ojol di Jakarta maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada awal tahun 2026 sebagai bentuk perjuangan menuntut keadilan dan perlindungan negara terhadap pengemudi ojol.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) dapat dirilis pada kuartal I/2026.

Regulasi ini disiapkan dengan semangat untuk menyeimbangkan perlindungan hak mitra pengemudi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha perusahaan aplikator.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, penyusunan Perpres Ojol diarahkan agar para mitra pengemudi memperoleh hak-hak yang layak dalam menjalankan pekerjaannya. Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan keberlanjutan operasional perusahaan penyedia aplikasi.

“Semangatnya adalah tentunya saudara-saudara kita yang menjadi mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, tapi juga satu sisi bagaimana juga perusahaan dalam hal ini aplikator juga bisa berjalan. Jadi semuanya kita harapkan berjalan beriringan,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dia menambahkan, pemerintah saat ini masih berupaya mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak terkait, baik mitra pengemudi maupun aplikator.

Perpres ojol ini diharapkan menjadi payung hukum yang lebih jelas dalam mengatur hubungan kerja antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan.

Terkait target waktu penerbitan regulasi tersebut, Prasetyo menyampaikan harapannya agar Perpres ojol dapat dirampungkan dan dirilis dalam waktu dekat.

“Harapan kita secepatnya juga bisa kita cari titik temunya. Harapan kita seperti itu. Minta doanya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mempercepat proses Peraturan Presiden (Perpres) mengenai layanan ojek online (ojol). Sementara, Pemerintah menilai Perpres tersebut akan dipengaruhi oleh merger PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan mengecek keberlangsungan pembahasan mengenai Perpres ojol.

"Perpres ojol nanti aku cek dulu ya, karena kemarin diminta kepada teman-teman di Danantara untuk mempercepat prosesnya. Proses mergernya [GOTO-Grab], karena itu mempengaruhi perpresnya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan dalam agenda pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan 1.200 rektor hingga guru besar di Istana Negara pada hari ini, Kamis (15/1/2025).

Sebagaimana diketahui, Perpres Ojol akan mengatur sejumlah aspek penting, termasuk pembagian komisi mitra pengemudi dan skema penggabungan antara dua raksasa aplikasi transportasi daring yakni Grab dan GOTO.

Terpisah, Prasetyo menjelaskan sejumlah kementerian dan lembaga ikut terlibat dalam pembahasan tersebut.

“Dalam hal ini macam-macam. Karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ, karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan,” katanya.

Prasetyo juga membenarkan bahwa isu penggabungan antara Grab dan GoTo menjadi bagian dari diskusi lintas kementerian.

“Ya salah satunya,” ujarnya saat dikonfirmasi mengenai isu merger. Ketika ditanya apakah benar Grab akan dibeli oleh GoTo, Prasetyo menjawab singkat dan mengamini.

Prasetyo menegaskan langkah merger GOTO dan Grab bukan untuk menciptakan monopoli, melainkan untuk menjaga keberlanjutan industri transportasi daring nasional.

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menekankan merger Grab dan GOTO harus memperhatikan aspek business-to-business (B2B). Sebab itu, nanti pihaknya bersama pemerintah akan terus melihat dan memantau prosesnya.

"Nantinya kami pasti akan support. Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada dan kita harus juga menjaga itu, tetapi kita tentu mendengarkan masukan pemerintah itu pasti sangat baik,” jelas Pandu.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) ini mengaku hati-hati dalam memberikan pandangan soal merger GOTO dan Grab. Baginya, dua perusahaan ini adalah perusahaan transportasi digital yang terkemuka.

Sementara itu, GOTO memberikan klarifikasi bahwa hingga saat ini belum terdapat keputusan apapun mengenai aksi korporasi tersebut. Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GoTo Gojek Tokopedia RA Koesoemohadiani menjelaskan hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut.

“Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Koesoemohadiani dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai layanan ojek online (ojol) masih memerlukan kolaborasi antara kementerian terkait.

Meski demikian, Yassierli menyebut bahwa pemerintah tetap menargetkan percepatan penyelesaian aturan tersebut.

“Segera-segera mungkin, nanti kita tunggu saja ya,” kata Yassierli usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025).

Saat ditanya ruang lingkup kajian Kemnaker dalam penyusunan Perpres Ojol, Yassierli menekankan bahwa isu yang dibahas tidak hanya terkait dengan ketenagakerjaan.

“Itu masih on progress, masih banyak, ada beberapa isu sebenarnya, dan itu di luar Kemnaker sebenarnya. Jadi butuh kita, butuh kolaborasi dengan kementerian yang lain,” jelasnya.

Hingga kini, pemerintah masih terus menyempurnakan berbagai aspek regulasi yang berkaitan dengan ekosistem transportasi berbasis aplikasi, termasuk perlindungan kerja, skema kemitraan, dan tanggung jawab perusahaan aplikasi.

Di sisi lain, dia mengaku tidak mengingat detail tahapan uji publik yang sudah dilakukan. “Aduh lupa saya ya, nanti bu Dirjen nanti coba tanya ya,” kata Yassierli.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan akhir.

Regulasi tersebut akan mengatur sejumlah aspek penting, termasuk pembagian komisi mitra pengemudi dan skema penggabungan antara dua raksasa aplikasi transportasi daring yakni Grab dan GoTo Gojek Tokopedia (GoTo).

“Sudah terus disempurnakan. Ya, dalam artian dilengkapi dari berbagai pihak ya. Dari teman-teman mitra ojol maupun teman-teman aplikator,” ujar Prasetyo usai mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Komisi Percepatan Reformasi Polri, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga ikut terlibat dalam pembahasan tersebut.

“Dalam hal ini macam-macam. Karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ, karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan. Makanya minta tolong sabar dulu,” katanya.

Prasetyo juga membenarkan bahwa isu penggabungan antara Grab dan GoTo menjadi bagian dari diskusi lintas kementerian.

“Ya salah satunya,” ujarnya saat dikonfirmasi mengenai isu merger. Ketika ditanya apakah benar Grab akan dibeli oleh GoTo, Prasetyo menjawab singkat dan mengamini. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa bentuk penggabungan masih dikaji lebih lanjut. “Dilihat dari bentuknya, iya. Intinya penggabungan mereka berdua, gitu,” katanya.

Namun, Prasetyo menegaskan langkah tersebut bukan untuk menciptakan monopoli, melainkan untuk menjaga keberlanjutan industri transportasi daring nasional.

“Enggak [monopoli]. Tujuannya tuh enggak ada yang lain. Tujuannya untuk semuanya. Supaya perusahaan ini tetap berjalan. Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang disitu tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu, jumlahnya cukup besar dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menanggapi kabar rencana merger antara Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO).

Isu ini kembali mencuat setelah Istana memberi sinyal penggabungan kedua perusahaan tersebut mungkin akan masuk dalam tahap penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) soal ojek online (ojol).

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, menegaskan lembaganya belum menerima informasi resmi mengenai langkah atau mekanisme yang akan ditempuh oleh kedua perusahaan.

“Jadi saat ini masih wacana ya, karena belum ada informasi resmi,” kata Deswin kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

Deswin menjelaskan jika penggabungan kedua perusahaan ditempuh melalui skema merger atau akuisisi, maka ada kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut ke KPPU setelah dinyatakan efektif. Dari penilaian terhadap laporan atau notifikasi itu, KPPU kemudian dapat menilai apakah terdapat potensi pelanggaran dan di titik-titik mana pelanggaran mungkin terjadi.

“Nanti bisa dikeluarkan syarat-syarat atau remedial yang harus dilaksanakan oleh pihak, yang diawasi pelaksanaannya,” ujarnya.

Karena belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, Deswin memastikan KPPU akan terus memantau perkembangan isu tersebut. “Kami terus pantau,” tegas Deswin.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pembahasan rancangan Perpres tentang ojol kini memasuki tahap penyempurnaan bersama berbagai kementerian dan lembaga.

Regulasi itu akan mencakup pengaturan pembagian komisi mitra pengemudi serta skema penggabungan dua perusahaan aplikasi, Grab dan GOTO.

Prasetyo menyebut adanya rencana penggabungan antara kedua perusahaan tersebut. “Rencana begitu,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, akhir pekan lalu (7/11/2025).

Prasetyo menambahkan isu tersebut kini menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas terkait regulasi transportasi daring. Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dia menjelaskan lembaga tersebut diperkirakan ikut terlibat dalam prosesnya.

Prasetyo menyebut penggabungan tersebut masih berada pada tahap pencarian bentuk, dengan opsi yang tengah dikaji mencakup skema merger maupun akuisisi. Dia menegaskan mekanisme yang tepat masih terus dicari. Ketika dikonfirmasi mengenai isu Grab akan dibeli GoTo, Prasetyo memberikan jawaban singkat dan mengamini. Dia kembali menegaskan kajian masih berlangsung.

“Dilihat dari bentuknya, iya. Intinya penggabungan mereka berdua, gitu,” katanya.

Prasetyo menekankan pembahasan penggabungan bukan bertujuan menciptakan monopoli, melainkan menjaga keberlanjutan industri transportasi daring. Menurut dia, ekosistem ojol memiliki kontribusi besar bagi ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran layanan.

“Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar, dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” kata Prasetyo.

Dia juga menyinggung pembahasan terkait isu pembagian komisi mitra pengemudi yang sempat memicu protes. Pemerintah, kata dia, berupaya mencari titik temu antara kepentingan mitra dan perusahaan aplikasi.

“Dari awal kan memang diminta oleh teman-teman mitra ojol kan. Makanya disitulah dibicarakan untuk titik temu,” ujarnya.

Sementara, Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GoTo Gojek Tokopedia RA Koesoemohadiani menjelaskan hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut.

“Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Koesoemohadiani dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Dia menuturkan sebagai perusahaan teknologi yang didirikan dan tumbuh di Indonesia, GOTO menyambut baik upaya berkelanjutan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekosistem digital nasional, serta tetap berkomitmen untuk mendukung dan mematuhi kebijakan serta regulasi pemerintah yang bertujuan membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pengemudi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta konsumen di seluruh Indonesia.

“GOTO berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah,” tuturnya.

Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya rencana penggabungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab.

“Rencana begitu,” kata Prasetyo singkat saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Antara, Sabtu, 8 November 2025.

Pembahasan terkait Perpres ojek daring

Prasetyo menjelaskan, rencana penggabungan dua raksasa besar di bidang transportasi itu merupakan bagian dari diskusi yang lebih luas terkait penyusunan rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang ojek daring.

Menurutnya, pemerintah sedang mencari formula terbaik untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan aplikator dengan para mitra pengemudi, terutama dalam hal tarif layanan dan keberlanjutan ekosistem transportasi daring.

Selain itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara disebut akan ikut berperan dalam proses penggabungan ini.

“Kira-kira begitu (Danantara terlibat),” ujar Prasetyo.

Masih tahap pembahasan, skema belum Ditetapkan

Meski begitu, Prasetyo menegaskan bahwa wacana penggabungan dua perusahaan besar ini masih dalam tahap pencarian bentuk.

Pemerintah masih menelaah apakah bentuknya akan berupa merger penuh atau akuisisi sebagian.

“Ya ini lagi dicari skemanya,” ucapnya.

Langkah ini, menurut Prasetyo, tidak hanya soal bisnis, tapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi dan perusahaan agar layanan transportasi daring tetap berkelanjutan.

Ojek online pahlawan ekonomi

Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan keberlangsungan ekosistem ojek online karena sektor ini telah berperan besar dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

“Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar, dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” jelas Prasetyo.

Terkait progres pembentukan Perpres ojek daring, Prasetyo mengatakan regulasi tersebut masih dalam tahap penyempurnaan.

Pemerintah berupaya melibatkan berbagai pihak agar aturan yang dihasilkan bisa adil dan aplikatif.

“Sedang terus disempurnakan. Dalam artian dilengkapi dari berbagai pihak ya. Baik teman-teman mitra ojol maupun teman-teman aplikator,” ujar Prasetyo.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) masih terus disempurnakan.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan aturan tersebut telah mencakup berbagai masukan dari seluruh pihak yang terkait dengan ekosistem transportasi daring di Indonesia.

“Sedang terus disempurnakan. Dalam artian dilengkapi dari berbagai pihak ya. Baik teman-teman mitra ojol maupun teman-teman aplikator,” ujar Prasetyo usai mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Prasetyo menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk unsur yang berkaitan dengan proses korporasi antara perusahaan penyedia aplikasi.

“Dalam hal ini macam-macam karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan. Makanya minta tolong sabar dulu,” ujarnya.

Terkait tuntutan para mitra ojol yang meminta penghapusan potongan komisi 10 persen oleh aplikator, Prasetyo menyebut hal itu juga menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.

“Ya kan itu salah satunya. Dari awal kan memang itu kan yang diminta oleh teman-teman mitra ojol. Makanya disitulah dibicarakan untuk cari titik temunya,” katanya.

Namun, ketika ditanya mengenai bentuk instrumen hukum yang akan digunakan dalam pengaturan ekosistem ojol, apakah berupa revisi undang-undang, keputusan presiden (keppres), atau perpres, Prasetyo belum memberikan kepastian.

“Tunggu dulu nanti,” ucapnya singkat.

Pemerintah disebut tengah menyiapkan kebijakan komprehensif yang tidak hanya menyentuh aspek kesejahteraan mitra pengemudi, tetapi juga keberlanjutan model bisnis perusahaan aplikator ojek daring.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan bahwa rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ojek Online (Ojol) masih dalam proses pembahasan.

Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Mohamad Risal Wasal mengatakan, pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih jauh mengenai progres penyusunan aturan tersebut.

Namun, perkembangan detail mengenai regulasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat).

“Bahasannya sepertinya sudah (berjalan), tapi saya tidak bisa jawab. Harus ditanya ke Dirjen Darat,” ujar Risal saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Ia menegaskan, seluruh proses teknis pembahasan Perpres ini berada di bawah koordinasi Ditjen Hubdat, sehingga pihaknya belum dapat memastikan waktu penyelesaian maupun substansi aturan yang dibahas.

Sebelumnya, dari sisi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa aturan ini sedang dalam tahap pembahasan dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait.

Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Perpres mengenai ojol ini bisa diterbitkan pada tahun 2025, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

“Mungkin Perpres. Biar lebih cepat. Secepatnya, secepat. Mungkin (tahun ini), sangat mungkin, (karena) ada beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi, secara umum kan sudah hampir semua,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Adapun Perpres Ojek Online menjadi sorotan publik karena diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pengemudi dan perusahaan aplikasi transportasi daring.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

KOMPAS.com – Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek online (ojol) yang akan mengatur soal tarif, perlindungan, serta kesejahteraan para pengemudi.

Aturan ini diharapkan menjadi payung hukum yang memberi kepastian bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, dan pengguna layanan transportasi daring di Indonesia.

Istana: Fokus perlindungan dan kesejahteraan pengemudi ojol

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, rancangan Perpres ojol masih dalam proses pembahasan lintas kementerian.

Aturan tersebut digodok untuk menjawab isu-isu utama yang selama ini dihadapi para pengemudi, mulai dari perlindungan kerja hingga kesejahteraan.

“Sedang dikomunikasikan semua. Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol, ya,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah akan melibatkan seluruh pihak, baik perusahaan jasa aplikasi maupun komunitas pengemudi ojek online, agar aturan yang dikeluarkan lebih relevan dan berpihak pada semua.

“Dari draft itu kemudian kami pelajari. Ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” tutur Prasetyo.

Menurutnya, bentuk aturan dipilih dalam wujud Perpres agar proses penerbitannya bisa berlangsung lebih cepat.

“Mungkin Perpres. Biar lebih cepat. Secepatnya, mungkin (tahun ini), sangat mungkin,” ujarnya.

Airlangga: Perpres ojol atur fasilitas untuk driver

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menegaskan bahwa Perpres ojol masih diproses. Namun, detail teknisnya belum dibahas dalam rapat terbatas di Istana pada Rabu (29/10/2025).

“Tadi tidak dibahas, tetapi itu sedang berproses,” ucap Airlangga usai rapat.

Ia menjelaskan, Perpres tersebut akan mengatur fasilitas kemanfaatan bagi pengemudi ojek online, termasuk skema perlindungan sosial yang lebih rinci.

“Fasilitas kemanfaatan untuk driver yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Nanti ada hal-hal lain yang teknis,” katanya.

Meski begitu, ditegaskan bahwa Perpres ojol ini tidak akan mengatur soal tarif maupun status hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

“Tidak,” ujarnya singkat.

GoTo sambut positif rencana Perpres Ojol

Menanggapi rencana tersebut, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menyusun Perpres ojol.

Direktur Public Affairs and Communication GoTo, Ade Mulya, menyebut kebijakan ini penting untuk memperkuat keadilan dan keberlanjutan sektor transportasi daring.

“Kami memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Ade Mulya dikutip dari Antara, Rabu (29/10/2025).

Ade menegaskan bahwa GoTo berkomitmen menghadirkan kesejahteraan bagi mitra pengemudi dan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan pekerja ekonomi digital.

Salah satu wujudnya terlihat dari implementasi pemberian Bonus Hari Raya (BHR) pada Lebaran 2025, di mana GoTo berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan baik.

Selain itu, GoTo juga telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan untuk mendorong model perlindungan sosial yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan.

Meski demikian, Ade berharap Perpres ojol nantinya mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang inovasi teknologi, serta daya saing nasional.

“Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra dan memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia,” ujarnya.

Sebagai perusahaan teknologi nasional, GoTo menyatakan siap berkoordinasi dan memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan Perpres tersebut.

“Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan bersifat praktis, proporsional, dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan,” tutup Ade.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Bakal Keluarkan Perpres Ojol, Atur Tarif hingga Kesejahteraan" dan "Menko Airlangga: Perpres Ojol Akan Atur Fasilitas untuk Driver".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- GoTo, perusahaan yang mengembangkan platform ojek daring Gojek, menanggapi secara positif rencana pemerintah untuk menghadirkan regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) guna mendukung kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol). Direktur Public Affairs and Communication PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Ade Mulya mengatakan bahwa rencana Perpres ini dipandang perusahaannya sebagai landasan regulasi untuk menjamin keberlanjutan, keadilan, dan transparansi industri transportasi daring di Indonesia.

"Kami memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," kata Ade Mulya dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, Ade mengatakan pihaknya selalu berkomitmen untuk menghadirkan kesejahteraan terhadap para mitra pengemudi ojol dan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan terhadap para pekerja ekonomi digital. Ia mencontohkan salah satunya saat implementasi pemberian Bonus Hari Raya (BHR) yang dilakukan di momen Lebaran 2025, GoTo berkoordinasi erat dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk merealisasikan program tersebut.

GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan. Meski begitu, GoTo berharap agar Perpres ini dapat dirancang dengan memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing nasional.

"Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra dan memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia. Pendekatan yang seimbang akan memastikan seluruh pihak seperti mitra, pelanggan, dan pelaku industri agar dapat terus tumbuh bersama," ujar Ade.

Sebagai perusahaan yang dikembangkan dari dalam negeri, GoTo menyatakan komitmen terbuka berkoordinasi dengan pemerintah dan memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan dan pembahasan Perpres Kesejahteraan ojol tersebut.

"Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan bersifat praktis, proporsional, dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan,"tutup Ade.

Sebelumnya, pada Jumat (24/10), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan perpres yang mengatur sektor ojol, terutama tentang perlindungan terhadap mitra pengemudi.

"Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol ya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar terbaik agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- GoTo, perusahaan yang mengembangkan platform ojek daring Gojek, menanggapi secara positif rencana pemerintah untuk menghadirkan regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) guna mendukung kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol). Direktur Public Affairs and Communication PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Ade Mulya mengatakan bahwa rencana Perpres ini dipandang perusahaannya sebagai landasan regulasi untuk menjamin keberlanjutan, keadilan, dan transparansi industri transportasi daring di Indonesia.

"Kami memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," kata Ade Mulya dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, Ade mengatakan pihaknya selalu berkomitmen untuk menghadirkan kesejahteraan terhadap para mitra pengemudi ojol dan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan terhadap para pekerja ekonomi digital. Ia mencontohkan salah satunya saat implementasi pemberian Bonus Hari Raya (BHR) yang dilakukan di momen Lebaran 2025, GoTo berkoordinasi erat dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk merealisasikan program tersebut.

GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan. Meski begitu, GoTo berharap agar Perpres ini dapat dirancang dengan memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing nasional.

"Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra dan memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia. Pendekatan yang seimbang akan memastikan seluruh pihak seperti mitra, pelanggan, dan pelaku industri agar dapat terus tumbuh bersama," ujar Ade.

Sebagai perusahaan yang dikembangkan dari dalam negeri, GoTo menyatakan komitmen terbuka berkoordinasi dengan pemerintah dan memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan dan pembahasan Perpres Kesejahteraan ojol tersebut.

"Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan bersifat praktis, proporsional, dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan,"tutup Ade.

Sebelumnya, pada Jumat (24/10), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek online (ojol), terutama tentang perlindungan terhadap mitra pengemudi.

"Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol ya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar terbaik agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur kesejahteraan para pengemudi driver ojek online mitra Gojek, Grab, Maxim dan lain sebagainya. Beberapa poin penting dibahas termasuk soal status pengemudi dan tarif.

Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025). Hadi menjelaskan penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang sebelumnya meminta agar dua perusahaan besar penyedia jasa ojek online untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

Prasetyo menegaskan bahwa regulasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

“Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol,” ujarnya.

Dia menambahkan, bentuk regulasi yang sedang dirancang kemungkinan besar berupa Peraturan Presiden (Perpres) agar proses penyusunannya dapat dilakukan dengan cepat.

“Mungkin Perpres, biar lebih cepat,” kata Prasetyo.

Ketika ditanya soal target waktu penerbitan aturan tersebut, Prasetyo memastikan penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada tinggal ada [bahannya] beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” tegasnya.

Masih Dimatangkan Bersama Aplikator

Mensesneg juga mengonfirmasi bahwa pemerintah masih akan melakukan pertemuan lanjutan dengan perusahaan aplikator ojek online untuk menyamakan pandangan sebelum aturan ditetapkan.

“Oh iya, pasti [akan ada pertemuan lagi],” tambah Prasetyo saat ditanya soal rencana pembahasan lanjutan dengan para pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta platform ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya untuk menjalankan persaingan secara sehat dan meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi ojek daring (online) di Tanah Air.

Dalam momen tersebut, Kepala negara mengaku bahwa belum lama ini pemerintahannya tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia guna menjamin keamanan kerja dan mencegah persaingan usaha yang merugikan para pengemudi.

"Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tuturnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

Meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik, tetapi dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang telah mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun.