Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan rencana impor minyak dari Rusia terus berproses setelah sebelumnya disepakati dalam kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) kedua negara.

Nantinya, impor tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Bahlil mengatakan proses teknis pengadaan saat ini masih berjalan. Namun, secara prinsip kontrak kerja sama telah disepakati.

"Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM," ujar Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Meski belum merinci volume minyak yang akan didatangkan, Bahlil menyebut kapasitas impor dari Rusia masih berpotensi bertambah pada masa mendatang.

"Volumenya itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tapi kontraknya sudah," jelasnya.

Bahlil juga menepis kekhawatiran terkait kemungkinan dampak kebijakan krisis energi Rusia terhadap ekspor bahan bakar yang kerja dengan Indonesia.

Menurut Bahlil, komitmen pasokan energi dari Rusia tetap terjaga karena telah dibahas langsung di tingkat kepala negara.

"Kita kan sudah ada deal antara G2G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Selain itu, Bahlil mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Energi Rusia untuk memastikan kelanjutan kerja sama tersebut. Meski demikian, ia enggan membeberkan rincian lebih lanjut terkait isi kesepakatan yang telah dicapai kedua negara.

"Saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia," ujar Bahlil.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan realisasi transaksi minyak Rusia tinggal menunggu waktu.

Menurut dia, tahapan kerja sama saat ini telah bergerak dari kesepakatan antarpemerintah menuju pelaksanaan transaksi komersial.

"Sudah, sudah sebentar lagi akan ada transaksi, sebentar lagi ya," kata Laode.

Ia menjelaskan kerja sama impor minyak Rusia sebelumnya telah didukung melalui penerbitan Peraturan Presiden sebagai landasan pelaksanaan kesepakatan yang telah dibangun kedua negara.

"Kalau itu kan komitmen G2G-nya, nah setelah itu pemerintah menerbitkan perpres, perpresnya sudah ada kan," pungkas Laode.