Bisnis.com, SURABAYA – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo menegaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang didistribusikan oleh pihaknya, hingga saat ini sama sekali belum mengandung unsur etanol.

Mars menjelaskan bahwa kandungan etanol pada BBM yang didistribusikan oleh Pertamina Patra Niaga tersebut hanya terdapat dalam jenis BBM Pertamax Green 95, yang memiliki campuran etanol sebesar 5% (E5), yang berasal dari molase tebu.

"Nah, terkait dengan etanol, Pertalite ini tidak mengandung etanol. Jadi, kalau dia mengandung etanol tidak pada produk yang Pertalite ini, dia [kandungan etanol] ada di produk Pertamax Green 95," ungkap Mars kepada awak media usai meninjau uji sampling BBM di SPBU Kayoon Surabaya, Rabu (29/10/2025).

Mars juga menegaskan bahwa kandungan etanol sebesar 5% pada produk BBM Pertamax Green 95 tersebut juga tidak berdampak negatif terhadap performa dari mesin kendaraan bermotor yang menggunakannnya.

"Sudah kami jelaskan beberapa kali, faktor etanol yang 5% di Pertamax Green itu pun tidak berpengaruh karena faktor etanol ini justru mempunyai nilainya, meskipun ada faktor-faktor yang harus kita antisipasi," jelas Mars.

Selain itu, Mars juga mengungkapkan bahwa sejak peluncuran BBM jenis Pertamax Green 95 di Kota Surabaya pada Senin (24/7/2023) silam, pihaknya belun menerima laporan dari masyarakat mengenai dampak buruk dari penggunaan BBM tersebut. Dirinya pun mengakui bahwa keluhan dari masyarakat tentang BBM jenis Pertalite dengan Oktan 90 yang justru lebih sering diterima oleh pihaknya.

"Pertamax Green yang ada etanolnya ini kita launching di Surabaya tahun 2023. Jadi sudah dua tahun dan itu baik-baik saja dan kebetulan kalau kita melihat keluhan yang ada saat ini kebanyakan produk Pertalite bukan di Pertamax Green 95 yang mengandung etanol," pungkasnya.

Saat ini, seluruh rangkaian pemeriksaan kandungan BBM di Jawa Timur dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPGB) LEMIGAS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan bukan merupakan kewenangan dari Pertamina.

"Pengecekan itu dilakukan oleh tim dari LEMIGAS sendiri, bukan dari kami. Baik yang mengambil sampelnya, yang melakukan dipstick, yang mengambil pasta airnya, bahkan yang menguji kejernihan, dan metodologinya semuanya kami serahkan kepada LEMIGAS karena merupakan instansi yang paling berwenang, dan alhamdulillah tadi hasilnya bagus," terangnya.

Walau begitu, Mars menyatakan bahwa pihaknya juga komitmen untuk menangani berbagai keluhan masyarakat, dengan membuka posko-posko aduan di sejumlah wilayah di Jawa Timur untuk menerima laporan aduan hingga mengganti rugi kerusakan kendaraan.

"Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila memang ada yang terdampak dan kami berkomitmen untuk menangani keluhan tersebut. Meskipun tadi yang disampaikan Pak Dirjen ini masih sifatnya dugaan, tapi bentuk komitmen kami memberikan layanan terbaik kami akan memperhatikan keluhan-keluhan tersebut. Kita akan tangani keluhannya termasuk beberapa aspek perbaikan-perbaikan yang terkait dengan BBM, kami tangani keluhannya, termasuk mungkin beberapa penggantian sparepart juga dilakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana kewajiban bensin campur etanol atau mandatory E10 mulai dilakukan pada 2027. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku hingga mekanisme tengah digodok.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan etanol dengan bahan bakar nabati berupa singkong, jagung, hingga tebu dalam proses penanaman untuk kemudian diolah di pabrik etanol. Ketua Umum Golkar ini memperkirakan, proses tersebut membutuhkan waktu selama 1,5 hingga 2 tahun.

"[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10/2025).