Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup per hari ini, Senin (8/12/2025), mulai memanggil delapan (8) entitas yang terindikasi memperparah banjir Sumatra karena aktivitas bisnisnya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghentikan operasional empat dari delapan entitas yang dipanggil tersebut.

“Hari ini kami juga memulai penyelidikan terkait dengan bencana banjir di Sumatra Utara. Hari ini kami memanggil empat entitas di Sumatra Utara dan besok empat lagi yang memiliki wilayah konsesi,” kata Hanif di sela-sela penyerahan bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah dan banjir Sumatra di Jakarta, Senin (8/12/2025).

KLH memang telah menghentikan seluruh operasional empat perusahaan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru per 6 Desember 2025. Tiga di antara empat entitas tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) yang merupakan pengembang PLTA Batang Toru.

Selain penghentian operasional, KLH juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

“Kemarin kami juga sudah menghentikan kegiatan di lapangan pada empat entitas utama. Jadi ini segera dilakukan langkah-langkah penyelidikan oleh Tim Gakkum untuk memberikan langkah-langkah penyelesaian dari kasus bencana yang kita hadapi,” imbuh Hanif.

Dalam keterangan resmi, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.

“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatra Utara,” kata Rizal.