Bisnis.com, JAKARTA — Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang status kepesertaannya masih non-aktif tetap dapat memperoleh layanan kesehatan selama mudik lebaran 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan pihaknya akan memastikan bahwa peserta dengan kondisi medis khusus yang membutuhkan perawatan rutin, tetap bisa mengakses layanan di sepanjang jalur perjalanan.

“Jadi untuk [peserta PBI] yang non-aktif, yang memerlukan pelayanan karakteristik seperti cuci darah, tetap bisa dicari sepanjang perjalanan,” ujar Prihati dalam Konferensi Pers Pelayanan BPJS Kesehatan Saat Libur Lebaran Tahun 2026, Senin (9/3/2026).

Lebih lanjut, Prihati mengatakan BPJS Kesehatan juga menunggu pembaruan data dari instansi terkait mengenai status peserta. Jika terdapat peserta yang sebelumnya tidak aktif, tetapi kemudian diaktifkan kembali oleh pihak terkait, BPJS akan segera memproses aktivasi tersebut agar peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Menurutnya, proses ini memerlukan koordinasi dengan lembaga lain yang mengelola data peserta, sehingga BPJS Kesehatan menunggu data resmi sebelum melakukan penyesuaian pada sistem pelayanan mereka.

“Dan yang sedang dilakukan ground check setelah itu, kita selalu menunggu perkembangan dari Kemensos dan BPS. Apabila kita diberikan data untuk pindah sekiannya, atau kemudian sudah direaktivasi oleh Kemensos, kita akan melakukannya,” terang Prihati.

Prihati menegaskan bahwa para peserta JKN yang melakukan perjalanan mudik tidak perlu khawatir terkait akses layanan kesehatan. Selama periode tersebut, kantor-kantor BPJS tetap akan membuka layanan dengan menyiapkan petugas yang siap membantu peserta apabila diperlukan.

“Apabila kondisinya emergensi atau darurat, cari fasilitas kesehatan terdekat untuk bisa mendapatkan pelayanan,” katanya.

Agar mudik lebaran tahun ini berjalan lancar, Prihati menyebut BPJS Kesehatan juga akan membuka posko layanan kesehatan di delapan titik strategis. Posko-posko ini akan beroperasi pada periode 13 hingga 26 Maret 2026.

Di setiap posko yang disediakan, lanjutnya, BPJS Kesehatan menyiapkan layanan klinik sederhana untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para pemudik. Posko tersebut akan dilengkapi dengan tenaga medis, termasuk dokter dan perawat, yang akan memberikan pemeriksaan dan penanganan awal bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan.

“Kita akan pastikan untuk menghubungi faskes-faskes yang terbuka di sepanjang perjalanan dan di delapan tempat biar semuanya bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan menilai capaian cakupan (coverage) kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 terbilang positif. Namun, masih banyak peserta yang tidak aktif di BPJS Kesehatan.

Pada periode tersebut, ada 284,5 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan. Dari total itu, 221,1 juta jiwa merupakan peserta aktif dan 63,4 juta jiwa peserta non aktif.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti jumlah peserta non aktif mengalami kenaikan yang tinggi. Kenaikan ini dia lihat dari data per 2025 yang peserta non aktifnya 49,2 juta jiwa. Sementara, Februari 2026 mencapai 63,4 juta jiwa.

“Ini juga berkaitan dengan wacana adanya penghapusan [tunggakan iuran]. Ini sama kalau di perbankan kalau kita begitu ada wacana penghapusan, orang yang tadinya aktif malah jadi nonaktif karena dia berharap itu nanti dihapus,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Sebab itu, Budi menilai ini adalah moral hazard yang perlu diantisipasi, terlebih setelah melihat data bahwa peserta yang nonaktif semakin bertambah.

“Tapi dari sisi jumlah total bagus, cuma dari peserta aktifnya terjadi penurunan yang agak signifikan. Dalam 2 bulan saja sudah turun 12 juta dari 2025 Desember ke Februari 2026,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia turut menyampaikan sampai dengan Februari 2026, skema bantuan iuran JKN baik PBI maupun PBPU telah mencapai 156,8 juta jiwa. Ini setara dengan 55% populasi penduduk Indonesia yang sudah disubsidi pemerintah.

Budi merincikan, pada periode itu pemerintah memberikan subsidi kepada 96,5 juta jiwa yang terkategorikan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang disubsidi oleh APBN. Kemudian, 47,4 juta jiwa masyarakat disubsidi oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya, ada 12,9 juta jiwa yang disubsidi sebagian atau PBPU Mandiri kelas 3.

“Kalau yang 96,5 juta disubsidi penuh oleh pemerintah pusat [sebesar] Rp42.000, yang 47,4 juta disubsidi penuh oleh pemerintah daerah [sebesar] Rp42.000, yang 12,9 disubsidi sebagian Rp7.000, oleh pemerintah pusatnya Rp4.000-an gitu, oleh pemerintah daerahnya Rp2.000-an,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan ini membuktikan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sudah menerima subsidi dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Dengan komposisi sumber yang berbeda, ada yang anggarannya masuk lewat pemerintah pusat, ada anggarannya masuk pemerintah daerah dan juga ada yang penuh 100%, ada yang sebagian yang hanya 7.000. Jadi 35.000 tetap dia bayar sendiri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah berupa pemutihan tunggakan BPJS kesehatan.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting

Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.
Meringankan beban ekonomi keluarga
Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.
Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.
Memperkuat jaring pengaman sosial
Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.
Kasus khusus
Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

Aplikasi Mobile JKN
Website BPJS Kesehatan
Call Center 165
Kantor BPJS terdekat
b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

Peserta mungkin diminta:

Menunjukkan identitas (KTP/KK)
Melakukan konfirmasi status ekonomi
Memperbarui data keluarga
Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah berupa pemutihan tunggakan BPJS kesehatan.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting

Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.
Meringankan beban ekonomi keluarga
Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.
Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.
Memperkuat jaring pengaman sosial
Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.
Kasus khusus
Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

Aplikasi Mobile JKN
Website BPJS Kesehatan
Call Center 165
Kantor BPJS terdekat
b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

Peserta mungkin diminta:

Menunjukkan identitas (KTP/KK)
Melakukan konfirmasi status ekonomi
Memperbarui data keluarga
Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.