Bisnis.com, CIREBON - Dampak perubahan iklim mulai mengganggu keberlangsungan pendidikan di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon lantaran sekolah di pinggir pantai terancam tenggelam.

Banjir rob berulang, cuaca ekstrem, dan tekanan ekonomi yang dialami keluarga nelayan tidak hanya mengancam lingkungan tempat tinggal warga, tetapi juga memengaruhi aktivitas belajar anak-anak di sekolah.

Salah satu contoh terlihat di SDN Ambulu 3, Kecamatan Losari. Sekolah yang berada di kawasan pesisir utara Cirebon itu menghadapi ancaman banjir rob yang makin sering terjadi.

Kondisi tersebut berdampak pada lingkungan sekolah, kehadiran siswa, hingga proses pembelajaran.

Temuan itu mengemuka dari hasil kajian yang dilakukan peneliti pendidikan bersama pemerintah daerah terhadap dampak perubahan iklim di kawasan pesisir.

Kepala SDN Ambulu 3 Syaotun mengatakan kondisi cuaca dan banjir rob menjadi tantangan yang semakin sering dihadapi sekolah dalam beberapa tahun terakhir.

Saat genangan air pasang memasuki lingkungan sekitar sekolah, aktivitas warga terganggu dan berdampak pada mobilitas siswa. Pada saat cuaca buruk, tingkat kehadiran siswa juga cenderung menurun.

"Anak-anak yang rumahnya berada di wilayah terdampak rob sering mengalami kesulitan untuk berangkat ke sekolah ketika kondisi cuaca memburuk," kata Syaotun, Rabu (10/6/2026).

Selain menghambat akses menuju sekolah, situasi tersebut turut memengaruhi kesiapan belajar siswa.

Sebagian besar orang tua murid bekerja sebagai nelayan atau menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Ketika cuaca ekstrem terjadi dan hasil tangkapan menurun, tekanan ekonomi rumah tangga ikut meningkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan keluarga, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Peneliti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Irena mengatakan perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan hidup.

Dampaknya kini mulai mengganggu sektor pendidikan, terutama di daerah pesisir yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi.

Menurut dia, gangguan terhadap akses pendidikan dapat muncul melalui berbagai jalur, mulai dari kerusakan lingkungan sekolah, terganggunya akses transportasi, hingga penurunan kondisi ekonomi keluarga.

"Kasus di wilayah pesisir menunjukkan dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak," ujarnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak lanjutan krisis iklim.

Ketika frekuensi banjir rob meningkat atau cuaca ekstrem semakin sering terjadi, risiko terganggunya proses belajar juga akan semakin besar.

Di sejumlah wilayah pesisir Indonesia, ancaman kenaikan muka air laut telah mendorong relokasi permukiman maupun fasilitas publik. Namun, isu adaptasi sektor pendidikan masih relatif jarang masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon Eva Musyaerofah mengakui perlunya kebijakan berbasis data untuk melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak di kawasan pesisir.

"Dampak perubahan iklim terhadap pendidikan membutuhkan pendekatan lintas sektor karena persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan sekolah, tetapi juga lingkungan, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat," ujar Eva.

Meski demikian, hingga kini Kabupaten Cirebon belum memiliki peta adaptasi pendidikan secara khusus memetakan kerentanan sekolah terhadap dampak perubahan iklim maupun langkah mitigasi yang harus dilakukan.

Sejumlah gagasan mulai muncul, antara lain penyesuaian kalender akademik pada wilayah terdampak, pengembangan metode pembelajaran yang lebih fleksibel saat terjadi gangguan cuaca, serta penguatan pendidikan perubahan iklim di sekolah.

Bisnis.com, CIREBON - WargaDesa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon mendatangi Kantor Bupati Cirebon pada Senin (25/5/2026) pagi menuntut langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani banjir rob yang semakin parah.

Massa datang dengan membawa sejumlah poster berisi protes terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan mandeknya solusi pemerintah.

Mereka juga menyuarakan keberatan atas kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tetap berjalan meskipun lahan mereka sudah tidak dapat digunakan.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari audiensi warga dengan DPRD pada 24 Juli 2025, namun hingga kini persoalan banjir rob dan intrusi air laut disebut belum ditangani secara sistematis.

"Kami sudah lebih dari setahun menunggu tindak lanjut. Tetapi yang kami terima hanya janji dan survei berulang,” kata Sanuri, perwakilan warga Ambulu, dalam orasinya di depan kantor bupati.

Menurut catatan warga, sekitar 70% pemukiman di Desa Ambulu terendam rob dengan ketinggian air antara 20 hingga 50 sentimeter. Sebagian rumah mengalami kerusakan pada pondasi akibat terendam terus-menerus.

Kerusakan paling parah menimpa lahan tambak. Lebih dari 700 hektare atau sekitar 80% area tambak dilaporkan tenggelam dan tidak lagi bisa digarap. Lahan yang sebelumnya menjadi sumber nafkah utama warga kini berubah menjadi genangan air asin yang tidak produktif.

Situasi tidak berbeda pada areal persawahan. Intrusi air laut mengubah struktur tanah sehingga seluruh sawah di desa tersebut tidak dapat ditanami lagi. Para petani mengaku sudah tidak sanggup menanggung biaya produksi karena hasil panen tak lagi memungkinkan.

“Kami ini hidup dari tambak dan sawah. Kalau semuanya tenggelam, pemerintah mau kasih kami makan apa?” ujarnya.

Banjir rob bukan hanya memutus mata pencarian warga. Dalam aksi tersebut, warga juga menyoroti dampak kesehatan dan pendidikan yang memburuk.

Sejumlah keluarga melaporkan meningkatnya penyakit kulit, sesak napas, serta sanitasi yang memburuk karena air rob yang menggenang setiap hari. Selain itu, akses pendidikan terganggu karena sebagian jalan menuju sekolah tidak lagi bisa dilalui pada pagi hari.

"Anak-anak sering terlambat atau tidak masuk karena jalannya terendam. Bahkan ada yang harus digendong untuk bisa lewat,” kata Sanuri.

Dalam aksinya, warga juga menuntut penghentian sementara PBB bagi wilayah yang terdampak parah. Mereka menilai pungutan pajak tidak adil diterapkan ketika lahan yang menjadi objek pajak telah kehilangan fungsi akibat bencana ekologis.

“Kami tidak menolak pajak. Tetapi bagaimana mau bayar kalau lahannya sudah hilang? Negara jangan hanya menagih, tapi juga harus hadir,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah akan segera memberikan solusi. Pasalnya, beberapa kebijakan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Intinya, kami pemerintah daerah hadir untuk masyarakat dan akan membawa aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Bagaimana pun, Ambulu adalah bagian dari Kabupaten Cirebon," katanya.

Bisnis.com, CIREBON--Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat progres pembangunan Kampung Nelayan Baru di Desa Gebang Mekar sudah mencapai sekitar 75%.

Program yang digarap melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini menjadi salah satu proyek penataan kawasan pesisir terbesar yang berlangsung di wilayah timur Cirebon sepanjang 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, mengatakan Gebang Mekar menjadi satu dari sejumlah titik pesisir yang dinilai mendesak untuk ditata.

"Pembenahan kampung nelayan dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan pemukiman sekaligus memastikan aktivitas perikanan berjalan lebih tertib," kata Sudiharjo, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan pemerintah daerah tidak terlibat dalam eksekusi fisik program, namun berperan sebagai penerima manfaat sekaligus fasilitator koordinasi lapangan.

Sudiharjo menyampaikan pembangunan infrastruktur pendukung di Gebang Mekar kini memasuki tahap akhir. Sejumlah fasilitas seperti penataan jalur tambat perahu, kawasan permukiman, dan akses jalan sudah dikerjakan.

Menurut dia pesisir di wilayah tersebut selama ini menghadapi persoalan pendangkalan yang cukup mengganggu mobilitas perahu nelayan. Kondisi dasar perairan yang dangkal membuat perahu kerap tersangkut saat keluar atau masuk ke area tambat, terutama ketika air surut.

Ia menggarisbawahi banyak nelayan tidak lagi berada tepat di garis laut, melainkan menempati area yang sedikit masuk dari bibir pantai akibat relokasi sebelumnya. Situasi ini menuntut penataan baru agar perahu dapat berpindah dan bersandar tanpa hambatan.

"Pengerjaan lanjutan difokuskan pada perbaikan jalur akses serta rehabilitasi titik-titik yang selama ini dianggap rawan mengganggu aktivitas melaut," ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Cirebon telah mengajukan tiga lokasi tambahan sebagai usulan Kampung Nelayan Baru untuk program tahun anggaran 2026. Tiga wilayah tersebut meliputi Desa Bondet, Desa Mundu, dan kawasan pesisir Citemu.

Sudiharjo menyebut ketiganya dipilih karena aktivitas tangkapnya cukup tinggi dan permukimannya memerlukan penataan terarah. Namun statusnya masih berupa pengajuan, sehingga belum ditetapkan sebagai lokus resmi oleh pemerintah pusat.

Ia menilai potensi kampung nelayan di Cirebon jauh lebih luas dibanding tiga usulan itu. Garis pantai sepanjang Bungko hingga Losari membentang melalui tujuh kecamatan pesisir yang memiliki basis masyarakat nelayan cukup besar.

"Sebagian besar kawasan tersebut layak menerima program serupa karena struktur permukiman, kondisi lingkungan, dan kebutuhan penataan tidak jauh berbeda satu sama lain," katanya.

Sudiharjo menambahkan salah satu manfaat terbesar dari pembangunan Kampung Nelayan Baru ialah mendorong perubahan kualitas hidup masyarakat pesisir. Penataan kawasan membuat lingkungan menjadi lebih bersih, rapi, dan teratur.

Ia menilai kawasan pesisir Cirebon masih sering diidentikkan dengan permukiman padat dan kumuh, sehingga program ini diharapkan mampu mengubah wajah kampung nelayan ke arah yang lebih sehat.

Ia menyebut pembenahan tidak hanya menyangkut perbaikan fisik, tetapi juga tata aktivitas ekonomi nelayan. Akses yang lebih baik ke area sandar, jalur keluar masuk perahu yang aman, serta kawasan permukiman yang tertata dinilai dapat meningkatkan produktivitas nelayan di jangka panjang.

Pemkab Cirebon menunggu hasil evaluasi KKP untuk menentukan apakah usulan tahun 2026 akan disetujui. Sudiharjo mengatakan pemerintah daerah tetap menyiapkan pendampingan bagi desa yang diusulkan agar siap menjalani proses penetapan.

"Penataan kampung nelayan menjadi salah satu agenda penting bagi penguatan sektor perikanan tangkap di Cirebon, terutama di wilayah pesisir timur yang aktivitas melautnya tinggi sepanjang tahun," katanya.

Tadi kami menyampaikan tiga hal penting kepada Bapak Wapres

Kabupaten Cirebon (ANTARA) - Sejumlah nelayan di Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyampaikan tiga aspirasi langsung kepada Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang berkunjung ke wilayah itu pada Kamis sore.

“Tadi kami menyampaikan tiga hal penting kepada Bapak Wapres. Pertama soal pendangkalan Sungai Selo Pengantin, kedua tentang infrastruktur dan ketiga terkait jeratan utang yang dialami nelayan,” kata Abdul Halim, salah satu perwakilan nelayan di Cirebon, Kamis.

Ia mengatakan kunjungan itu menjadi kesempatan bagi masyarakat pesisir, untuk langsung menyampaikan keluhan yang selama ini mereka alami di lapangan.

Halim menyebutkan pendangkalan Sungai Selo Pengantin terjadi cukup cepat, bahkan hanya dalam hitungan bulan, sehingga menyulitkan perahu keluar-masuk ke laut serta bisa berdampak pada menurunnya hasil tangkapan.

“Beberapa bulan saja sudah dangkal lagi. Kami minta dibuatkan 'breakwater' supaya lumpur tidak terus masuk ke sungai,” katanya.

Selain itu, para nelayan juga meminta pembangunan infrastruktur pendukung berupa betonisasi di sepanjang tepian sungai yang digunakan sebagai tempat sandar perahu.

Menurut dia, kondisi tepi sungai yang masih berupa tanah membuat perahu mudah tergelincir saat air pasang maupun surut.

“Kalau dibuat beton, perahu bisa lebih aman bersandar dan nelayan juga lebih mudah bongkar muat hasil lautnya,” tuturnya.

Ia mengatakan aspirasi lainnya menyangkut persoalan utang kepada bakul atau tengkulak di Desa Citemu. Banyak nelayan terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi karena tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi.

Ia berharap pemerintah dapat menyiapkan regulasi pembiayaan melalui koperasi atau perbankan dengan pola cicilan yang menyesuaikan pendapatan nelayan, seperti sistem pembayaran petani yang dilakukan setelah panen.

“Kalau hasil tangkapan sedang minim, cicilan bisa ditunda. Nanti pas musim ikan melimpah baru dibayar,” tuturnya.

Halim menyebutkan dalam kunjungan tersebut Wapres Gibran turut didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Cirebon. Keduanya langsung diminta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Masyarakat Desa Citemu, kata dia, optimistis ketiga aspirasi yang disampaikan dapat segera direalisasikan agar kesejahteraan nelayan meningkat dan aktivitas melaut berjalan lebih lancar.

Sementara itu Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menilai kehadiran Wapres menjadi bukti perhatian pemerintah pusat, terhadap kehidupan masyarakat pesisir.

Dia mengemukakan kunjungan itu memberi semangat baru bagi para nelayan, yang selama ini menggantungkan hidup di laut.

“Kami berharap kehadiran Pak Wapres bisa mempercepat pembangunan di wilayah pesisir dan memperkuat ekonomi maritim masyarakat,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025