JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyiapkan Roadmap Artificial Intellegence (AI) sebagai panduan strategis 5 tahun untuk mewujudkan ekosistem kecerdasan buatan yang inklusif, etis, dan berdaya saing global. Roadmap AI ini disiapkan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Pesantren didorong berperan tidak hanya dalam menjadikan AI alat bantu pembelajaran, tetapi sebagai jangkar moral sosial yang dibutuhkan dalam arsitektur kemanusiaan kecerdasan buatan. Termasuk bagi perlindungan terhadap anak, perempuan dan kepribadian bangsa.

Hal ini mencuat dalam Seminar Nasional "Peran Pesantren dalam Perkembangan AI dan Perlindungan Anak dan Perempuan di Ruang Digital" di Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta, Senin (18/5/2026). Seminar diikuti presentasi kaum gen Z dari santri Al-Tsaqafah, komunitas perempuan fatayat NU dan perwakilan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) dari seluruh indonesia.

Hadir sebagai pembicara, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Budaya Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Wijaya Kusumawardana dan VP IT Digital Strategy & Performance Telkom Indonesia Joko Adi Wibowo. Sedangkan Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Prof Dr KH Said Aqil Siradj memberikan keynote speech.

Atas nama pemerintah, Wijaya Kusumawardana menyampaikan road map yang disiapkan berfokus utama Road Map Kecerdasan Buatan mencakup tiga pilar utama yakni Tata Kelola dan Regulasi, Pengembangan Talenta swrya Infrastruktur dan Data. Ada lima sektor strategis prioritas yang dituju, yakni Kesehatan, pendidikan terkait personalisasi pembelajaran, Keuangan, Transportasi dan Industri Kreatif terkait otomatisasi dan kreasi konten digital.

"Peta jalan ini sudah kami susun, dan sedang ada di meja presiden untuk mendapatkan persetujuan," tutur Wijaya.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan penting yang bersentuhan langaung dengan anak dan generrasi muda Wijaya mendorong keterlibatan pesantren dalam perkembangan teknologi AI khususnya di bidang pendidikan dan perlindungan anak. “Kami mendorong keterlibatan pesantren, seluruh pihak, akademisi, termasuk para ahli di pesantren,” katanya.

Menurutnya, pengawasan terhadap teknologi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan terdekat anak. “Agar orang tua turut bertanggung jawab dalam pengawasan. Pemerintah mengawasi platform, namun untuk pengguna, keluarga harus terlibat,” ujarnya.

Dalam pidato kuncinya, Said Aqil Siroj menegaskan bahwa AI harus dipahami dan dikuasai sebagai alat yang dapat memberi manfaat besar bagi manusia. “Manfaatnya besar sekali, tetapi harus sadar ada mudarat besar. Jangan dimusuhi, jangan dihindari, tetapi diarahkan,” katanya.

Sedangkan Anggia Ermarini menilai kemunculan teknologi AI sudah tidak lagi dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern. Bahkan, AI disebut bukan sekadar alat teknologi, melainkan telah berkembang menjadi struktur sosial baru. AI, lanjut Anggi, bukan sekadar inovasi teknologi yang berdiri sendiri, tetapi struktur sosial baru.

"Perkembangan AI membentuk pola komunikasi, relasi sosial, hingga cara manipulasi informasi melalui algoritma digital dan turut memunculkan risiko baru seperti kekerasan digital, penipuan, hingga eksploitasi data yang sering kali terjadi tanpa disadari masyarakat," tegasnya sambil menegaskan pentingnya maqashid syariah sebagai prinsip dalam menjaga serta mengarahkan penggunaan teknologi AI agar tetap berpihak pada kemaslahatan manusia.

Joko Adi Wibowo, sebagai perwakilan perusahan penyedia infrastruktur digital menyebut arti penting pesantren untuk memastikan moralitas tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi digital. Kondisi ini perlu ada entitas yang menjadi jangkar moral sosial bangsa ini, dan itulah peran pesantren.

Ia menambahkan kolaborasi antarpihak diperlukan untuk membangun arsitektur kemanusiaan digital yang sehat dan beretika bagi bangsa Indonesia. “Kita perlu melakukan kolaborasi dan sinergi agar membentuk arsitektur kemanusiaan digital yang proper bagi bangsa ini,” sebutnya.

Menurut Joko, pesantren memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem digital yang sehat, termasuk melalui penguatan akses internet aman dan layanan digital yang mendukung aktivitas pendidikan. Ia mencontohkan penggunaan learning management system untuk pelaksanaan ujian berbasis digital hingga sistem pemantauan kegiatan guru dan santri secara lebih tertata.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada langkah bersama dalam membangun kolaborasi, mulai dari peningkatan keterampilan digital, inkubasi talenta, hingga pengembangan solusi AI yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Ketua Panitia Seminar Nasional, Sofwan Yahya mengharapkan ke depan bisa dibangun kerjasama semua pihak bisa dijalin lebih kuat dan seminar kali ini bisa menjadi contoh baik kerja sama.

Dia menyebut kerja sama itu penting, karena perlu gerakan literasi AI dan digital bagi santri, wali santri, guru, dan masyarakat agar lebih terlindungi dari hoaks, perundungan, eksploitasi, serta kekerasan digital.

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 2 Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Peta Jalan dan Etika artificial intelligence (AI) guna mencegah penyalahgunaan teknologi komunikasi digital AI. Ketua Tim Regulasi Peta Jalan AI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Irma Handayani mengakui saat ini belum ada regulasi yang mengatur AI.

Dia mengungkapkan hingga saat ini masih ditangani dengan regulasi yang bersifat sektoral seperti Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hal itu diungkapkannya pada Dialog Publik "Tantangan Hukum di Era AI", yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jaksel, Selasa (7/4/2026) siang.

Dia menambahkan, pemerintah mengakui AI memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan kreativitas masyarakat. Namun AI juga memberikan dampak negatif seperti miskomunikasi, pencurian data pribadi, dan pengacauan informasi.

Karena itu, bersama ahli-ahli tehnologi digital dari semua K/L termasuk Polri, pemerintah menyusun 2 RPerpres, yaitu tentang Peta Jalan dan Etika. "RPerpres ini lebih mengarah ke sosialisasi dan menyatukan langkah, sehingga tidak ada bentuk sanksi di kedua RPerpres itu," ujar Irma seraya mengakui adanya upaya untuk menyusun regulasi tunggal AI.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengemukakan adanya niat jahat dari sejumlah pihak yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi digital. “BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) mencatat jutaan lalu lintas siber yang anomali, seperti fishing; deepfake: scam: malware; dan manipulasi data," ujarnya.

Polri, lanjut dia, bersikap preemtif dan edukatif berkolaborasi dengan semua elemen bangsa dalam mencegah penyalahgunaan AI, sebelum dilakukan penegakan hukum.

Kasubdit 3 Dirpidsiber Polri Kombes Pol Andrian Pramudianto mengakui pelaku cyber crime di Tanah Air umumnya warga negara asing. Ia menunjuk contoh banyak WNI yang dipulangkan dari Kamboja karena keterlibatan mereka dalam kejahatan scamming.

Sementara kasus deepfake yang paling menonjol ditangani Bareskrim Polri yaitu penyebaran data palsu seolah-olah Menkeu saat itu Sri Mulyani menjanjikan hadiah kepada masyarakat.

CEO Imajik Group Brillian Fariandi setuju dengan sikap pemerintah mewaspadai pertumbuhan dan penggunaan AI. Tapi ia mengingatkan agar kewaspadaan tidak membatasi pertumbuhan penggunaan AI, karena terbukti memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

JAKARTA - Perbincangan global belakangan semakin mengerucut pada dua isu utama, yakni adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia serta pesatnya kemajuan teknologi, tata kelola inovasi, kesiapan talenta, dan dampak sosial-lingkungan menjadi perhatian lintas sektor.

Konteks tersebut menjadikan World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, pada 19–23 Januari 2026, sebagai forum strategis untuk membaca arah perekonomian global. Sejak digelar pertama kali pada 1971, WEF Davos mempertemukan pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk menyelaraskan pandangan mengenai tantangan dan peluang global, termasuk bagi negara berkembang seperti Indonesia.

“WEF Davos adalah forum strategis untuk memahami bagaimana dunia bergerak dan bagaimana Indonesia dapat mengambil peran yang lebih aktif. Bagi DANA, partisipasi ini sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung kebiasaan finansial yang sehat lewat layanan keuangan digital yang aman, inklusif, dan selaras dengan keberlanjutan bumi,” ujar CEO & Co-Founder DANA Indonesia Vince Iswara dalam pernyataannya, Kamis (22/1/2026).

WEF Davos 2026 mengusung tema besar A Spirit of Dialogue yang diterjemahkan ke dalam lima pertanyaan kunci, mulai dari penguatan kerja sama global di tengah fragmentasi dunia, pencarian sumber pertumbuhan baru, investasi pada manusia, inovasi yang bertanggung jawab, hingga pembangunan kemakmuran berkelanjutan. Diskusi tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan tata kelola yang kuat sebagai fondasi ekonomi masa depan.

AI, Talenta Digital, dan Keberlanjutan

Isu kecerdasan buatan, keamanan siber, dan tata kelola teknologi digital menjadi salah satu sorotan utama melalui pertanyaan “How can we deploy innovation at scale and responsibly?”. Pembahasan tidak hanya berfokus pada percepatan inovasi, tetapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat dan sistem ekonomi secara menyeluruh.

Bagi Indonesia, isu ini dinilai relevan seiring masih terbatasnya tingkat adopsi AI. Hingga 2025, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat adopsi AI di Indonesia baru mencapai 27,34 persen. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkirakan kebutuhan talenta digital mencapai sekitar 600.000 orang per tahun untuk memenuhi target 9 juta talenta digital pada 2030.

Selain teknologi, WEF Davos 2026 juga menempatkan keberlanjutan sebagai agenda penting melalui tema “How can we build prosperity within planetary boundaries?”. Forum ini mendorong pendekatan ekonomi yang regeneratif, sirkular, dan inklusif agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan daya dukung lingkungan.

Pada gelaran ke-56 ini, sekitar 3.000 peserta dari hampir 130 negara dijadwalkan hadir, mencerminkan keberagaman perspektif lintas sektor. Keterlibatan pelaku ekonomi digital Indonesia dalam forum tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif nasional dalam merespons dinamika global sekaligus mendorong pengembangan ekonomi digital yang inklusif, tepercaya, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin memasuki ruang ekonomi, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pada titik ini, negara tidak lagi berfokus pada sekadar pemanfaatan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa arah pengembangan AI berjalan sesuai kepentingan nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengatakan, pemerintah telah menyusun Peta Jalan Nasional AI beserta Pedoman Etika AI sebagai fondasi tata kelola teknologi yang aman, inklusif, dan berdaulat.

Indonesia perlu memiliki model AI yang relevan dengan karakter dan kebutuhan domestik yang dia sebut sebagai Sovereign AI yang Berdaulat. "Yang paling penting adalah satu, kita jangan menjadi budaknya AI, tapi kita harus menjadi tuannya. Yang kedua, kita jangan jadi bangsa yang hanya menonton, menjadi pasar, tapi kita harus jadi pemain," ujar Nezar, beberapa waktu lalu.

Dua dokumen strategis tersebut disusun melalui proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah, pelaku industri, komunitas masyarakat sipil, hingga peneliti yang bergelut langsung dalam pengembangan AI.

Pemerintah menempatkan peta jalan dan pedoman etika tersebut sebagai pelengkap kerangka hukum lain, mulai dari UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), Permenkominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), hingga ketentuan hak cipta. Tujuannya memastikan seluruh pengembangan, pemanfaatan, dan distribusi teknologi berada dalam satu jalur regulasi yang konsisten.

Menurut Nezar, kedaulatan teknologi sangat penting mengingat perkembangan AI global berlangsung sangat cepat. Hanya dalam dua tahun, kemampuan generatif AI berkembang jauh lebih cepat dari prediksi.

Tak hanya itu, dalam enam bulan saja fitur-fitur baru terus bertambah dan mendorong persaingan global antarnegara dalam infrastruktur data center, GPU, dan computing power. Karena itu, Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada model asing yang belum tentu relevan dengan konteks nasional.

Di sisi lain, kesiapan masyarakat memanfaatkan AI menjadi isu yang tak kalah krusial. Komdigi menegaskan bahwa literasi digital publik adalah fondasi untuk mencegah teknologi dipakai tanpa kesadaran.

Melalui program Digital Talent Scholarship, iCall Center, dan pengembangan AI Talent Factory, pemerintah telah menyiapkan pelatihan untuk melahirkan talenta yang tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga perancang dan pengembang AI. Program AI Talent Factory saat ini berjalan di Universitas Brawijaya dan diperluas ke Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, serta sejumlah kampus lainnya pada 2025.

Tak ketinggalan, literasi AI juga mulai didorong sejak pendidikan dasar dan menengah. Nezar menilai sudah waktunya kurikulum sekolah dievaluasi agar siswa memahami teknologi secara holistik.

“Anak-anak perlu diajarkan cara kerja AI, dibentuk awareness, dan dilatih berpikir kritis. Mereka hidup di masa ketika teknologi ini sangat dominan,” ucapnya.

Menurut dia, penggunaan AI tanpa kemampuan kritis dapat menghilangkan esensi belajar, terutama ketika siswa menyerahkan seluruh proses berpikir kepada mesin. Di samping potensi positif, perkembangan AI juga menghadirkan risiko besar, terutama terkait keamanan data, disinformasi, dan manipulasi visual.

Nezar mengingatkan bahwa model AI hanya bekerja jika diberi data, sehingga pengguna harus berhati-hati mengunggah foto pribadi atau dokumen sensitif. Risiko itu nyata dari data yang dilatih dalam model dapat muncul di tempat lain, termasuk wajah mirip pengguna pada foto hasil generatif buatan orang lain.

Risiko terbesar datang dari maraknya deepfake, konten palsu yang dibuat AI dengan kualitas semakin realistis. Dia menyoroti potensi kerusakan sosial ketika deepfake digunakan untuk pornografi, ujaran memecah-belah, atau manipulasi politik.

Mengatasi ancaman ini, pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan platform digital, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga terkait lainnya. Komdigi mendorong platform menyediakan alat deteksi konten buatan AI dan mengadopsi standar content authentication berbasis metadata.

Langkah ini penting untuk memastikan publik dapat membedakan konten autentik dari konten manipulatif. “Kita harus menciptakan AI yang berdaulat, menguasai teknologinya, bukan hanya menjadi penonton. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi memastikan Indonesia punya posisi dalam percaturan teknologi global,” ujar Nezar.