Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengatakan kerugian masyarakat akibat penipuan digital alias scam dan spam di Indonesia sangat besar. Mereka juga mendorong seluruh perusahaan telekomunikasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan nilai kerugian tersebut menunjukkan ancaman penipuan digital di Indonesia terus meningkat. Angka itu mengacu pada laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA).

"Angka scam naik terus. Kemarin total kerugian akibat spam dan scam mencapai Rp 7,5 triliun berdasarkan laporan dari Global Anti-Scam Alliance," kata Nezar dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (2/7).

Menurutnya, perkembangan teknologi membuat modus penipuan semakin canggih. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan alias AI untuk meniru suara seseorang. Ia menilai kelompok lansia menjadi salah satu pihak yang paling rentan menjadi korban penipuan digital dengan modus tersebut.

"Para lansia kasihan. Banyak sekali yang kena scam dan spam," ujarnya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mengingatkan perusahaan telekomunikasi menghadirkan sistem anti-scam untuk melindungi pelanggan dari berbagai modus penipuan digital. Hal ini baik melalui aplikasi maupun mekanisme perlindungan lainnya.

"Pemerintah mendorong agar seluruh perusahaan telekomunikasi melindungi para konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam, baik dalam bentuk aplikasi atau bentuk lain," katanya.

Nezar menjelaskan, pemerintah tidak menetapkan satu model implementasi tertentu. Masing-masing perusahaan telekomunikasi dipersilakan melakukan penilaian untuk menentukan solusi anti-scam yang paling sesuai dengan karakteristik layanan dan model bisnisnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ekosistem keamanan digital nasional.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat kenaikan komentar spam judi online sebesar 128 persen. Di balik lonjakan itu ada sistem bot otomatis yang dirancang untuk menyerang kolom komentar secara masif dan simultan di berbagai platform.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkap temuannya setelah audiensi dengan Meta Indonesia di Kantor Komdigi, belum lama ini.

"Dari beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang melihat ada kenaikan sebesar 128 persen," ujar Meutya.

Cara Kerja Bot: Pantau, Deteksi, Serang

Sistem ini tidak bekerja acak. Bot memantau aktivitas media sosial secara real time—mendeteksi unggahan yang mendapat lonjakan interaksi, lalu secara otomatis mengirimkan ribuan komentar spam ke berbagai platform dalam waktu bersamaan.

"Operasi spam dilakukan menggunakan sistem yang memantau aktivitas media sosial secara real time, mendeteksi kenaikan interaksi, kemudian secara otomatis mengirim ribuan komentar spam pada berbagai platform sekaligus," jelas Meutya.

Artinya, semakin viral sebuah konten, semakin besar potensinya menjadi target serangan.

Distribusi Serangan di Lima Platform

Berdasarkan pemantauan Komdigi, komentar spam judi online menyebar ke lima platform dengan proporsi:

1.⁠ ⁠TikTok: 35 persen

2.⁠ ⁠Facebook: 28 persen

3.⁠ ⁠Instagram: 22 persen

4.⁠ ⁠YouTube: 10 persen

5, X (Twitter): 5 persen

"Modus ini menyeluruh menyasar berbagai platform. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak bergantung kepada satu platform tapi menyeluruh kepada lima platform," kata Meutya.

TikTok menjadi platform dengan paparan tertinggi—selaras dengan karakteristiknya sebagai platform berbasis algoritma engagement, yang justru membuat konten viral lebih cepat terdeteksi oleh sistem bot.

Respons: Lintas Lembaga, Gandeng Platform Digital

Komdigi kini berkoordinasi dengan empat lembaga: Kepolisian, PPATK, OJK, dan BSSN. Pemerintah juga menggandeng Meta Indonesia untuk membentuk tim bersama yang khusus menangani penyebaran judi online, termasuk modus komentar spam.

"Ini memerlukan lintas lembaga dan tidak hanya pihak pemerintah, tapi juga swasta—dalam hal ini platform—untuk menangani hal tersebut," pungkas Meutya.

Kolaborasi ini dijadwalkan diperluas ke platform digital lainnya.

FAQ: Komentar Spam Judi Online

Mengapa komentar spam judi online sulit dihapus?

Karena menggunakan bot yang bekerja secara real time—ribuan komentar masuk dalam hitungan detik begitu konten viral, jauh melampaui kecepatan moderasi manual.

Platform mana yang paling banyak diserang?

TikTok berada di posisi teratas dengan 35 persen, diikuti Facebook 28 persen dan Instagram 22 persen.

Apa langkah konkret Komdigi?

Koordinasi dengan Kepolisian, PPATK, OJK, dan BSSN, serta pembentukan tim bersama dengan Meta Indonesia yang akan diperluas ke platform lain.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan peringatan kepada 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran meski telah memenuhi kriteria wajib daftar. Jika hingga 3 Juli 2026 belum mendaftarkan sistem elektroniknya, para PSE tersebut terancam dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, Teguh Arifiyadi, mengatakan pendaftaran PSE merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan tata kelola ruang digital yang tertib, aman, dan akuntabel.

"Pendaftaran PSE merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola ruang digital yang tertib, aman, dan akuntabel. Melalui pendaftaran, pemerintah dapat memastikan penyelenggaraan sistem elektronik berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan pelindungan yang lebih baik bagi masyarakat," ujar Teguh di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Komdigi menjelaskan, kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Melalui Pasal 2 dan Pasal 4, regulasi tersebut mewajibkan seluruh PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, untuk mendaftarkan sistem elektronik yang dioperasikan di Indonesia.

Sebagai bagian dari pengawasan, Komdigi telah mengirimkan surat pemberitahuan pada 26 Juni 2026 kepada 25 PSE Lingkup Privat yang terdiri atas 15 PSE asing dan 10 PSE domestik. Total terdapat 57 sistem elektronik berupa situs web dan aplikasi yang diminta segera memenuhi kewajiban pendaftaran paling lambat 3 Juli 2026.

Komdigi menegaskan, apabila hingga batas waktu tersebut kewajiban pendaftaran belum dipenuhi, kementerian akan mengambil langkah penegakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan PSE belum memenuhi kewajiban pendaftaran, kami akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyampaian surat peringatan dan penerapan sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan (access blocking)," tegas Teguh.

Selain kepada 25 PSE yang telah menerima surat pemberitahuan, Komdigi juga mengimbau seluruh PSE Lingkup Privat lainnya yang telah memenuhi kriteria wajib daftar agar segera menyelesaikan proses pendaftaran. Menurut Komdigi, kepatuhan terhadap kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang lebih tertib, aman, dan akuntabel.

Bagi PSE yang mengalami kendala teknis selama proses pendaftaran, Komdigi membuka ruang koordinasi.

PSE yang telah menerima surat pemberitahuan diminta menyampaikan tanggapan resmi melalui surat elektronik kepada Komdigi dengan menjelaskan kendala yang dihadapi serta melampirkan bukti pendukung, seperti tangkapan layar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah siap menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Pernyataan ini mengacu pada hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan pengawasan di lapangan akan dilakukan secara berkala melalui uji petik sepanjang tahun. Jika ditemukan pelanggaran, Komdigi akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan dalam PM Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Edwin menambahkan bahwa seluruh gerai operator seluler juga telah siap melayani registrasi biometrik pada tahap awal implementasi pada Januari 2026. Selain itu, operator juga menyediakan layanan registrasi biometrik melalui aplikasi dan situs web yang dapat diakses pelanggan di seluruh Indonesia.

Pada fase awal, registrasi di gerai operator wajib menggunakan biometrik, sedangkan melalui aplikasi dan situs web pelanggan masih dapat memilih antara biometrik atau registrasi menggunakan NIK dan nomor KK.

“Target sampai akhir tahun 2026 seluruh wilayah Indonesia telah menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru, dan tidak ada lagi registrasi kartu baru dengan menggunakan NIK dan Nomor KK,” kata Edwin.

Lebih lanjut, Edwin mengatakan Komdigi telah menyiapkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan implementasi, baik dari sisi regulasi maupun teknis.

Sementara itu, operator seluler telah menyiapkan infrastruktur pendukung registrasi biometrik, termasuk kesiapan seluruh gerai yang telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal.

Dari sisi perlindungan data pribadi, operator seluler disebut telah menerapkan standar ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi pelanggan dan ISO 30107-3 untuk sistem liveness detection pada teknologi pengenalan wajah (face recognition). Apabila terjadi pelanggaran terhadap keamanan data pribadi, sanksi akan dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Pada sisi Dukcapil, Ditjen Dukcapil Kemendagri siap mendukung suksesnya registrasi biometrik dengan menyiapkan dukungan sistem validasi yang aman [melalui jaringan end to end] antara Dukcapil dengan semua Opsel dan keduanya telah menerapkan ISO 27001,” kata Edwin.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menggandeng Meta membentuk tim bersama untuk memberantas maraknya spam promosi judionlinealias judol di media sosial. Hal ini dilakukan setelah ditemukannya temuan lspam promosi judol.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pembentukan tim tersebut menjadi langkah penting untuk menghadapi modus baru promosi judol yang memanfaatkan jaringan bot membanjiri kolom komentar akun-akun dengan jangkauan publik tinggi.

"Hari ini kami bertemu dengan Meta dan menemukan kesepakatan yang menurut kami penting. Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka anggota dan mengatasi perjudian online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat," kata Meutya dalam pernyataan tertulisnya usai bertemu jajaran Meta Indonesia di Jakarta, Selasa (30/6)

Komdigi mencatat, dalam dua pekan terakhir jumlah spam promosi judol melonjak sekitar 128% dibandingkan rata-rata temuan selama periode Januari hingga Juni 2026. Hasil analisis kementerian menunjukkan para pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk memuat kolom komentar akun pemerintah, media massa, tokoh publik, hingga influencer yang memiliki jangkauan luas.

Dari hasil pemantauan, penyebaran spam promosi judi online paling banyak ditemukan di platform Instagram dan Facebook. Meutya menjelaskan, penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan pemblokiran situs maupun akun pelaku judol. Sebab, Komdigi tidak dapat memutus akses terhadap akun resmi pemerintah, media, maupun tokoh masyarakat yang justru menjadi sasaran para pelaku.

"Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada diplatform. Karena itu kami mengharapkan Meta memperkuat sistem moderasi, deteksi bot, dan penyaringan spam agar ruang digital Indonesia lebih terlindungi," kata Meutya.

Selain memperkuat langkah pencegahan, Komdigi juga terus berkoordinasi dengan kepolisian, OJK, PPATK, dan BSSN untuk memperkuat penegakan hukum. Selain itu juga memutus aliran dana, serta mengungkap jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online.

Sementara itu, Head of Public Policy Meta Indonesia Berni Moestafa menyatakan siap meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah. Terlebih lagi pelaku terus mengubah cara operasi sehingga penanganannya semakin kompleks.

“Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judionline,” ujar Berni.

Tim bersama Komdigi dan Meta nantinya akan fokus pada peningkatan moderasi sistem, percepatan deteksi akun bot, dan peningkatan efektivitas penanganan spam komentar. Selain itu, keduanya memperkuat koordinasi menghadapi perkembangan modus kejahatan digital yang terus berevolusi.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membentuk tim bersama dengan Meta untuk memberantas maraknya promosi judi online (judol) yang kini menyebar melalui kolom komentar di media sosial. Langkah ini diambil setelah Komdigi memanggil Meta menyusul lonjakan spam judi online di Facebook, Instagram, dan Threads.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan tim bersama tersebut akan difokuskan untuk mempercepat penanganan modus baru penyebaran judi online melalui komentar spam. Ke depan, tim juga akan diperluas dengan melibatkan platform digital lain serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

"Hari ini kami bertemu dengan Meta dan menemukan kesepakatan yang menurut kami penting. Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat," kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Selasa (30/6/2026).

Menurut Meutya, kolaborasi tersebut tidak hanya melibatkan Meta. Komdigi juga akan mengajak platform digital lain bergabung untuk memperkuat pemberantasan promosi judi online melalui kolom komentar.

"Dari pertemuan hari ini kita juga akan meluaskan tim ini, tidak hanya melibatkan Meta. Kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya berupa komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat," ujarnya.

Selain menggandeng platform digital, Komdigi akan memperkuat koordinasi dengan Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindaklanjuti jaringan promosi judi online.

Meutya mengungkapkan, dalam dua pekan terakhir jumlah spam promosi judi online melonjak hingga 128% dibandingkan rata-rata temuan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Berdasarkan hasil analisis Komdigi, pelaku memanfaatkan jaringan bot yang bekerja secara terorganisasi untuk membanjiri kolom komentar pada akun-akun dengan jangkauan publik tinggi.

Komdigi juga mencatat lima platform media sosial yang paling banyak menjadi sasaran penyebaran komentar judi online, yakni TikTok sebesar 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, dan X sebesar 5%.

Menurut Meutya, penanganan spam pada kolom komentar memiliki tantangan berbeda dibandingkan pemblokiran situs atau akun pelaku karena membutuhkan intervensi langsung dari penyelenggara platform.

Menanggapi hal tersebut, Head of Public Policy Meta Indonesia Berni Moestafa menegaskan Meta siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk menghadapi modus penyebaran judi online yang terus berkembang.

"Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judi online," ujar Berni.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menjelang implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik pada 1 Juli 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berharap kebijakan tersebut dapat membantu menekan penyebaran spam, termasuk promosi judi online yang marak beredar di ruang digital.

Menurut Meutya, registrasi biometrik diharapkan mampu mengurangi tingkat anonimitas pengguna layanan telekomunikasi yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di ruang digital.

"Betul untuk biometrik, ini kita harapkan juga nanti bisa menurunkan tingkat anonimitas yang kemudian berujung kepada orang ketika tidak diketahui identitasnya cenderung melakukan kejahatan. Tidak semua, tapi ada oknum-oknum yang demikian," kata Meutya dalam konferensi pers bersama Meta di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Selasa (30/6/2026).

Ia mengatakan penerapan registrasi SIM berbasis biometrik juga diharapkan membuat data pelanggan lebih akurat dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan operator seluler.

"Karena itu kita harapkan dengan biometrik, insyaallah biometrik dimulai 1 Juli, ini bisa lebih baik lagi untuk pendataan masyarakat agar akun lebih jelas, agar akuntabel, agar transparan. Tapi tidak itu saja, sekaligus juga operator seluler ini bisa memberikan layanan yang lebih baik bagi mereka yang memang sudah melakukan biometrik," ujarnya.

Menurut Meutya, kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran spam di media sosial, termasuk promosi judi online yang belakangan marak muncul melalui kolom komentar di berbagai platform digital.

Sementara itu, Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART, Reza Mirza, menilai registrasi biometrik bukan satu-satunya solusi dalam mengatasi kejahatan siber. Namun, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dan terpercaya.

"Registrasi biometrik tentu bukan satu-satunya solusi terhadap kejahatan siber," ujar Reza kepada Warta Ekonomi, Senin (29/6/2026).

Meski demikian, ia berharap penerapan registrasi biometrik dapat mengurangi potensi penyalahgunaan identitas dalam registrasi nomor prabayar sekaligus mendukung upaya pemerintah dan industri memperkuat keamanan ekosistem digital.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sekitar 16.000 platform digital belum menyampaikan penilaian mandiri (self-assessment) terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan platform yang belum menyampaikan self-assessment secara otomatis akan dikategorikan sebagai platform dengan profil berisiko tinggi.

"Total masih ada 16.000 yang belum mendaftar. Mereka yang belum mendaftar akan otomatis ditetapkan sebagai platform dengan profil berisiko tinggi," kata Alexander saat ditemui di Kantor Komdigi, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Alexander, rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan masih banyak penyelenggara platform digital yang belum mengintegrasikan standar perlindungan anak ke dalam sistem mereka sebagaimana diamanatkan dalam PP TUNAS.

Di sisi lain, ia menyebut sejumlah platform digital mulai menjalankan kewajiban perlindungan anak. Salah satunya dilakukan oleh Meta, induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp, yang telah menonaktifkan sekitar 185.000 akun pengguna berusia di bawah 16 tahun sebagai bagian dari implementasi PP TUNAS.

Alexander menambahkan, jika digabungkan dengan tindakan serupa yang dilakukan platform global lain seperti YouTube dan TikTok, jumlah akun maupun konten yang telah ditindak mencapai sekitar 4,8 juta hingga 4,9 juta.

Meski demikian, Komdigi menyebut sebagian besar platform digital lainnya belum menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban tersebut, termasuk jumlah akun anak yang telah dinonaktifkan.

"Yang lain belum, belum ada laporan masuk. Kita sudah minta mereka untuk memberikan laporan rutin sih, tapi belum disampaikan lagi," ujar Alexander.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap tren komentar spam judi online di media sosial meningkat hingga 128 persen. Modus baru yang digunakan memakai sistem otomatis atau bot. Sistem itu mampu membanjiri kolom komentar dalam waktu singkat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan, lonjakan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. “Dari beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah komentar spam, kita memang melihat ada kenaikan sebesar 128 persen,” ujar Meutya di Kantor Komdigi, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan hasil pantauan Komdigi, penyebaran komentar spam judi online paling banyak ditemukan di lima platform media sosial yakni TikTok sebesar 35 persen, Facebook 28 persen, Instagram 22 persen, YouTube 10 persen, dan X sebesar 5 persen.

“Kalau kita lihat modus ini menyeluruh menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak bergantung kepada satu platform tapi menyeluruh kepada lima platform,” katanya.

Sistem bot mampu memantau aktivitas media sosial secara real time. Unggahan yang mengalami lonjakan interaksi langsung diserang dengan ribuan komentar spam.

“Serangan yang dijalankan ditemukan menggunakan mesin otomatis. Operasi spam dilakukan menggunakan sistem yang memantau aktivitas media sosial secara real time, mendeteksi kenaikan interaksi, kemudian secara otomatis mengirim ribuan komentar spam pada berbagai platform sekaligus,” ungkapnya.

Karena menggunakan sistem otomatis, penyebaran promosi judi online dinilai jauh lebih cepat. Untuk itu, Komdigi kini telah berkoordinasi dengan Kepolisian, PPATK, OJK, dan BSSN untuk mengatasi hal tersebut.

Pemerintah juga menggandeng Meta Indonesia untuk membentuk tim bersama yang secara khusus menangani penyebaran judi online, termasuk modus terbaru berupa komentar spam. Kerja sama ini nantinya juga diperluas dengan mengajak platform digital lainnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan pelaku judi online kini menggunakan modus baru dengan menyebarkan promosi melalui kolom komentar media sosial. Sasaran utamanya adalah akun-akun resmi milik pemerintah, media massa, hingga tokoh publik karena dinilai memiliki jangkauan luas dan lebih sulit ditindak.

Menurut Meutya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki kewenangan melakukan pemutusan akses terhadap akun maupun konten yang melanggar. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat diterapkan ketika promosi judi online muncul di kolom komentar akun resmi milik pemerintah, media, atau pihak lain yang tidak melakukan pelanggaran.

"Dalam langkah preventif itu Komdigi memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap sebuah akun atau sebuah konten jika ada pelanggaran. Dalam hal ini ketika komentar dimasuki ke dalam akun-akun resmi itu menjadi ada kesulitan karena kita tidak dapat melakukan pemutusan akses terhadap akun resmi pemerintahan atau akun resmi media. Jadi memang yang disasar adalah akun-akun resmi," kata Meutya dalam konferensi pers usai bertemu perwakilan Meta di Kantor Komdigi, Selasa (30/6/2026).

Meutya menjelaskan, intervensi terhadap kolom komentar sepenuhnya menjadi kewenangan platform media sosial. Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan dan kerja sama dari penyelenggara platform digital untuk mempercepat penanganan promosi judi online.

"Sementara untuk intervensi terhadap komentar itu ada kepada platform karena itu teknologinya di platform dan kita harapkan platform sama-sama bekerja untuk melakukan perlawanan terhadap ini," ujarnya.

Ia menambahkan, pelaku sengaja memilih akun pemerintah, media massa, dan figur publik karena dinilai lebih efektif menjangkau calon korban sekaligus lebih sulit dikenai tindakan pemblokiran.

"Kenapa akun-akun ini menjadi sasaran? Pertama, influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online. Yang kedua, karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini, akun instansi pemerintah, media massa, akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh Komdigi maupun oleh platform," kata Meutya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertemu dengan Meta Indonesia untuk memperkuat sistem moderasi menyusul lonjakan spam promosi judi online yang membanjiri kolom komentar media sosial. Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan jajaran Meta Indonesia menghasilkan kesepakatan pembentukan tim bersama untuk mempercepat penanganan modus baru tersebut.

“Hari ini kami bertemu dengan Meta dan menemukan kesepakatan yang menurut kami penting. Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat,” kata Meutya Hafid usai bertemu Meta di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam dua pekan terakhir, Komdigi mencatat terjadi lonjakan sekitar 128 persen spam promosi judi online dibandingkan rata-rata temuan Januari–Juni 2026. Hasil analisis menunjukkan pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk membanjiri kolom komentar pada akun-akun dengan jangkauan publik tinggi, seperti akun pemerintah, media, tokoh publik, dan influencer.

Berdasarkan pemantauan Komdigi, penyebaran terbanyak ditemukan di platform Instagram dan Facebook.

Terkait hal ini, Meutya menjelaskan penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan berbeda dengan penindakan terhadap situs maupun akun pelaku. Komdigi sendiri memiliki kewenangan melakukan langkah-langkah preventif, termasuk pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar hukum.

Namun, ketika promosi judi online disisipkan pada kolom komentar akun resmi pemerintah, media, atau tokoh publik, Komdigi tidak dapat memutus akses terhadap akun-akun resmi tersebut.

“Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada di platform. Karena itu kami mengharapkan Meta memperkuat sistem moderasi, deteksi bot, dan penyaringan spam agar ruang digital Indonesia lebih terlindungi,” kata dia.

Selain memperkuat langkah preventif, Komdigi pun terus berkoordinasi dengan Polri, OJK, PPATK, dan BSSN untuk memperkuat penegakan hukum, memutus aliran dana, serta membongkar jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online.

Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Moestafa, menyatakan Meta siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.

“Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judi online,” ujarnya.

Tim Bersama antara Komdigi dan Meta akan berfokus pada penguatan sistem moderasi, percepatan deteksi akun bot, peningkatan efektivitas penanganan komentar spam, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dalam penegakan regulasi perlindungan anak di ruang siber dengan memasukkan sekitar 16.000 platform digital ke dalam profil berisiko tinggi jika belum melakukan pendaftaran secara mandiri.

Keputusan ini berimplikasi pada pelabelan otomatis sistem elektronik tersebut sebagai platform yang tidak ramah digunakan oleh anak-anak sekaligus memicu pengetatan pengawasan operasional oleh pemerintah.

Otoritas pengawas ruang digital bergerak cepat untuk mengklasifikasikan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak kunjung memberikan laporan pemenuhan standar Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik (PP Tunas). Hingga saat ini baru sebagian kecil pelaku industri digital yang menunjukkan komitmen kepatuhan terhadap regulasi baru tersebut.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan ketimpangan angka kepatuhan ini menunjukkan masih banyak pelaku industri yang belum mengintegrasikan sistem keamanan anak dalam platform mereka. Ketidakhadiran laporan mandiri ini memaksa pemerintah mengambil tindakan preventif demi keselamatan publik.

“Total masih ada 16.000 yang belum mendaftar. Mereka yang belum mendaftar akan otomotif ditetapkan sebagai platform dengan profil berisiko tinggi,” ujar Alexander saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Selain itu, Alexander juga mengatakan bahwa platform digital terus melakukan deaktivitas akun pengguna yang di bawah 16 tahun. Salah satunya dilakukan oleh META.

Induk Facebook, Instagram, dan Whatsapp itu telah menonaktivkan 185.000 akun sebagai bentuk kepatuhan terhadap PP Tunas.

Jika diakumulasikan secara keseluruhan bersama platform global lainnya seperti YouTube dan TikTok, total konten yang ditindak telah mencapai kisaran 4,8 juta hingga 4,9 juta unit. Tingginya angka intervensi digital pada tiga platform utama ini memperkuat urgensi penerapan standardisasi perlindungan anak secara menyeluruh.

Sebelumnya, pada 9 Juni 2026 Komdigi mencatat sebanyak 175 platform digital telah melakukan self-assessment atau penilaian mandiri terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS hingga 9 Juni 2026.

Self-assessment bagi penyelenggara platform digital tersebut merupakan bagian dari kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang mulai diterapkan secara penuh pada akhir Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan 175 PLF tersebut berada di bawah naungan 64 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Komdigi untuk dievaluasi lebih lanjut.

“Sudah tepat tiga bulan sejak PP TUNAS diimplementasikan pada akhir Maret 2026. Saat ini ada sekitar 175 PLF yang dinaungi oleh 64 PSE yang sudah melakukan self-assessment dan menyerahkannya kepada Kemkomdigi,” kata Meutya.

Sejumlah platform yang telah menyampaikan hasil self-assessment berasal dari berbagai kategori layanan digital. Pada kategori layanan over-the-top (OTT) atau streaming terdapat Netflix, Vidio, HBO Max, dan Disney+. Sementara itu, kategori gim mencakup Roblox, PUBG Online, Crossfire, Age of Empires Mobile, Valorant, Free Fire, dan Mobile Legends.

Adapun pada kategori e-commerce, platform yang telah melaporkan hasil penilaian mandiri antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Sementara pada kategori sistem pembayaran terdapat DANA, GoPay, dan Flip.id. Adapun ChatGPT dan Grab masuk dalam kategori layanan lainnya.

Meutya menjelaskan terdapat sejumlah aspek yang wajib dievaluasi dalam self-assessment tersebut. Aspek tersebut meliputi identifikasi tingkat risiko platform terhadap pengguna anak di bawah usia 16 tahun, potensi paparan konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan perundungan, kesiapan serta akurasi sistem verifikasi usia, mekanisme moderasi konten, hingga ketersediaan fitur pengawasan orang tua (parental control).

Setelah seluruh dokumen self-assessment diterima, Komdigi akan melakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan antrean laporan yang masuk. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan kategori risiko masing-masing platform dan kesesuaiannya bagi kelompok usia tertentu.

Meutya menjelaskan bahwa karena PP TUNAS menggunakan pendekatan berbasis risiko, setiap risiko yang muncul harus ditelaah secara individual sehingga proses evaluasi membutuhkan waktu. Menurutnya, pemerintah mengukur berbagai jenis risiko yang dapat dihadapi anak saat menggunakan platform digital.

“Di antaranya risiko terkait konten, risiko kontak dengan orang yang tidak dikenal, risiko kecanduan, risiko kesehatan, dan berbagai risiko lainnya,” katanya.

Menurut Meutya, Indonesia memilih mekanisme yang tidak hanya berfokus pada perlindungan anak, tetapi juga mendorong platform melakukan perbaikan fitur dan tata kelola agar semakin aman bagi pengguna anak. Pendekatan tersebut berbeda dengan sejumlah negara yang menerapkan pembatasan secara menyeluruh terhadap akses anak ke media sosial. Dalam pendekatan Indonesia, platform juga didorong untuk melakukan perubahan dan peningkatan sistem perlindungan.

“Karena itu kami mengukur perubahan-perubahan yang mereka lakukan, termasuk fitur-fitur yang dibuat agar lebih aman bagi anak-anak,” kata Meutya.

Dia juga mengingatkan platform yang belum menyampaikan hasil self-assessment agar segera memenuhi kewajibannya. Jika tidak, platform tersebut berpotensi otomatis dikategorikan sebagai platform dengan risiko tinggi.