Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengancam akan mencopot pejabat BUMN yang nakal dalam proyek hilirisasipeternakan ayam senilai Rp20 triliun melalui Danantara.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan salah satu tujuan utama proyek hilirisasi peternakan ayam adalah menjaga stabilitas harga anak ayam berusia satu hari (Day-Old Chicks/DOC), telur, dan ayam.

Menurut Amran, keterlibatan BUMN di hulu rantai pasok, termasuk pakan dan DOC menjadi strategi pemerintah untuk memastikan pasokan stabil dan menjamin akses bagi peternak kecil.

“Kenapa BUMN kita libatkan, kalau BUMN-nya macam-macam, kita copot. Sederhana kan? Benar nggak? Jadi nanti bergeraknya BUMN di hulu. Itu di pakan, DOC. Ini menjamin suplai ke peternak kecil. Peternak kecil ikut nanti,” kata Amran saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Amran menyatakan garis komando tetap dijaga agar pergerakan BUMN bisa menstabilkan harga dan memudahkan peternak kecil.

“Awalnya banyak salah paham, dipikir ini harus seperti perusahaan swasta, ini nggak. Pemerintah di hulu sebagai stabilisator,” ujarnya.

Amran menyebut, meski Indonesia sudah swasembada telur dan ayam, fluktuasi harga tetap kerap terjadi karena interaksi antara produsen dan konsumen.

“Sampai kiamat pun kita ribut dengan konsumen dan produsen. Produsen padahal kita swasembada, tapi dua-dua berteriak,” ujarnya.

Amran menyebut, meskipun Indonesia telah swasembada telur dan ayam, fluktuasi harga kerap terjadi karena protes dari kedua pihak, baik peternak maupun konsumen.

Bahkan, dia menyebut terjadi kenaikan harga DOC hingga 30% yang terjadi secara tiba-tiba. Alhasil, pemerintah harus turun tangan dengan memanggil pihak terkait dan menegaskan akan menghentikan impor DOC jika harga tidak diturunkan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan hilirisasi ayam ini dilakukan untuk membangun ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Proyek ini mencakup pembangunan ekosistem perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, pakan, kesehatan hewan, pengolahan, hingga logistik dan pemasaran.

“Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan inisiatif langsung Bapak Menteri Pertanian [Andi Amran Sulaiman] sebagai langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (8/2/2026).

Adapun, ekosistem yang dibangun mencakup penguatan pembibitan ayam dari hulu, yakni Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS), dan Final Stock (FS).

Berikutnya, pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, peningkatan kesehatan hewan, pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) dancold chain, pengolahan daging dan telur, serta logistik dan pemasaran.

Sementara itu, Direktur Utama ID Food, Gimoyo menjelaskan BUMN Pangan nantinya akan menyerap hasil produksi peternak rakyat dan menjaga keseimbangan pasar.

Pada tahap awal, pengembangan dilakukan di enam lokasi, yakni Malang (Jawa Timur), Bone (Sulawesi Selatan), Gorontalo Utara, Paser (Kalimantan Timur), Sumbawa (NTB), dan Lampung Selatan, sebelum diperluas ke total 30 titik nasional.

Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menuturkan Danantara saat ini mendukung enam proyek hilirisasi strategis dengan nilai investasi sekitar US$7 miliar yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Proyek hilirisasi selalu menjadi prioritas Bapak Presiden. Karena itu percepatan terus dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh ekonomi masyarakat,” pungkas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membangun 12 unit pabrik peternakan ayam pedaging dan petelur dengan total nilai investasi mencapai Rp20 triliun.

Pendanaan proyek tersebut akan berasal dari BPI Danantara dan ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun, groundbreaking proyek dijadwalkan berlangsung pada 28 Januari 2026.

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai proyek tersebut perlu dirancang dengan skema yang tepat agar tidak menimbulkan distorsi baru di sektor peternakan, mengingat kondisi pasokan ayam dan telur di dalam negeri saat ini berada dalam posisi surplus.

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa Indonesia sejatinya tidak mengalami kekurangan suplai ayam maupun telur jika dilihat dari neraca pangan nasional.

Pada 2025, kebutuhan ayam diproyeksikan mencapai 3,86 juta ton, sedangkan potensi produksinya sekitar 4,1 juta ton sehingga berada dalam kondisi surplus.

Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas telur, dengan kebutuhan sepanjang 2025 diperkirakan sebesar 6,2 juta ton dan potensi produksi mencapai 6,5 juta ton.

Menurut Eliza, persoalan utama di sektor ayam dan telur bukan terletak pada kapasitas produksi, melainkan pada distribusi yang belum merata.

“Yang menjadi soal adalah terkait distribusi yang menyebabkan fluktuasi harga serta disparitas harga antar daerah. Ada daerah yang jadinya harga telur dan ayam naik, karena mayoritas produksinya di Pulau Jawa,” kata Eliza kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (27/1/2026).

Eliza menjelaskan, ketika pasokan ayam dan telur didistribusikan ke daerah lain, terutama di luar Pulau Jawa, tingginya biaya logistik membuat harga menjadi lebih mahal di tingkat konsumen.

Selain persoalan distribusi, Eliza juga menyoroti struktur pasar ayam dan telur yang masih bersifat oligopolistik. Dia menuturkan, hanya 2–3 perusahaan besar menguasai hampir 80% dari total volume perdagangan, sehingga memiliki peran dominan dalam menentukan harga di tingkat konsumen.

“Kerap kali harga di level peternak ini relatif stagnan, karena harga ditentukan oleh off-taker yang merupakan perusahaan itu. Pola kemitraan selama ini cenderung membuat petani berada pada posisi daya tawar yang lemah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eliza menilai, meski tanpa pembangunan 12 unit peternakan ayam, Indonesia secara perhitungan masih berada dalam kondisi surplus.

Namun, investasi ini bisa menjadi angin segar bagi peternak kecil karena pemerintah ingin menambah penerima MBG, mengimbangi peran swasta dalam penyediaan pangan, serta meningkatkan kapasitas peternak kecil.

Menurutnya, investasi senilai Rp20 triliun tersebut akan efektif jika mekanisme penyalurannya benar-benar berpihak pada peternak mandiri.

“Investasi Rp20 triliun untuk peternakan ini akan baik jika betul-betul mekanismenya untuk memperkuat para peternak mandiri, bukan semakin memperkuat perusahaan yang menguasai rantai pasok ayam dan telur,” terangnya.

Dia menilai pemerintah ingin mengimbangi dominasi perusahaan swasta agar harga ayam dan telur di pasaran lebih stabil sekaligus mendorong pemerataan produksi.

Di samping itu, sambung dia, kesejahteraan peternak dapat meningkat apabila skema investasi dirancang secara tepat, salah satunya melalui koperasi peternak. Salah satunya melalui koperasi.

Dalam hal ini, peternak dikumpulkan dalam kelompok, diberikan modal, transfer teknologi dan informasi, serta dibangun rantai pasok yang efisien dari pakan hingga penjualan ayam dan telur.

Selain itu, sambung dia, peternak juga mendapat pelatihan manajemen sesuai standar nasional, pendampingan, dan kepastian off-taker.

Dia menambahkan, jika skema tersebut dijalankan dengan baik, investasi akan berdampak positif bagi peternak lokal.

Namun, Eliza mengingatkan risiko apabila mekanisme penyaluran investasi justru memperkuat dominasi perusahaan besar.

“Kalau mekanisme penyaluran investasinya keliru dan justru memperkuat dominansi perusahaan-perusahaan yang menguasai rantai pasok ayam dan telur, investasi Rp20 triliun ini tidak akan begitu banyak mengubah dan memperbaiki nasib peternak lokal kita,” tutupnya.