Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap kelebihan pasokan telur ayam ras nasional guna menahan penurunan harga di tingkat peternak. Pemerintah meyakini harga telur dapat mulai pulih dalam beberapa hari ke depan apabila penyerapan ditingkatkan.

Harga telur ayam ras di level peternak belakangan mengalami penurunan tajam seiring lonjakan populasi ayam petelur yang mendorong produksi berlebih. Tekanan harga terutama terjadi di sentra produksi di Pulau Jawa.

Amran mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional agar konsumsi telur dalam program MBG ditingkatkan. Jika sebelumnya distribusi telur dilakukan satu kali dalam sepekan, frekuensinya akan dinaikkan menjadi dua kali.

“Kami sudah minta ke kepala BGN, konsumsi telur tambah. Yang dulu satu kali satu minggu, tambah menjadi dua kali. Insya Allah mungkin satu minggu ke depan, atau lima hari, dua hari, tiga hari, langsung naik,” katanya dalam Dialog Swasembada Pangan, dikutip Kamis (14/5/2026) melalui kanal YouTube Kementan.

Menurut dia, program MBG berpotensi menjadi penyerap utama hasil produksi petani dan peternak karena menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat. Dengan skala tersebut, tambahan konsumsi telur dinilai efektif mendorong permintaan domestik.

“MBG ini jangan diganggu. Ini adalah motor penggerak ekonomi di desa,” ujar Amran.

Dia menambahkan, apabila harga belum menunjukkan pemulihan, frekuensi konsumsi telur dalam program tersebut masih dapat ditingkatkan kembali menjadi tiga kali dalam sepekan.

Selain menopang harga di tingkat produsen, kebijakan itu dinilai memberi manfaat ganda berupa peningkatan asupan gizi anak-anak sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan lonjakan populasi ayam petelur hampir 30% menjadi pemicu utama melemahnya harga telur.

Tekanan harga juga diperburuk oleh perang harga antarpelaku usaha di sentra produksi yang berupaya mempercepat penjualan.

Agung menjelaskan produksi telur nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional berada di kisaran lebih dari 6 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 800.000 ton atau setara 13% dari kebutuhan nasional.

Secara nasional, surplus tersebut masih dinilai terkendali. Namun, konsentrasi produksi di Pulau Jawa menyebabkan tekanan harga lebih besar di wilayah sentra peternakan.

Menurut dia, harga telur di tingkat peternak atau on farm perlu segera didorong naik mendekati harga acuan, mengingat harga di tingkat konsumen relatif masih stabil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut lonjakan populasi ayam petelur hampir 30% menjadi pemicu utama anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak.

Kondisi itu diperparah oleh ‘perang harga’ antarpelaku usaha di sentra produksi, terutama di Pulau Jawa, demi telur terjual dengan cepat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda mengatakan, harga telur di tingkat peternak atau on farm harus segera didorong naik mendekati harga acuan, mengingat harga di tingkat konsumen relatif masih stabil.

“Kami meminta besok sudah ada pergerakan harga telur di tingkat peternak agar meningkat menuju harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah,” kata Agung usai Rapat Perunggasan Nasional di kantor Ditjen PKH Kementan, Selasa (12/5/2026).

Agung menjelaskan produksi telur nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan nasional berada di kisaran 6 juta ton lebih sehingga terdapat surplus sekitar 800.000 ton atau setara 13% dari kebutuhan nasional.

Kondisi surplus tersebut dinilai belum terlalu mengkhawatirkan secara nasional. Namun, distribusi produksi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa membuat tekanan harga terjadi di daerah sentra produksi.

Tercatat saat ini sebanyak 63% produksi telur nasional berada di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di wilayah tersebut, harga telur disebut jauh di bawah harga acuan pemerintah.

Sebaliknya, sejumlah daerah lain seperti Papua dan Maluku masih mengalami keterbatasan produksi telur.

Agung mengatakan peningkatan populasi ayam petelur terjadi setelah minat peternak membangun kandang baru meningkat menyusul Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keberadaan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.

“Minat peternak untuk menambah kandang cukup tinggi karena ada MBG. Itu menjadi daya tarik tersendiri,” katanya.

Dia menilai persoalan utama saat ini bukan semata-mata produksi berlebih, melainkan lemahnya konsolidasi harga di tingkat peternak. Sebab, telur merupakan komoditas yang diproduksi setiap hari sehingga peternak cenderung menjual cepat meski harus banting harga.

Menurutnya, kondisi itu dimanfaatkan pedagang perantara atau middleman untuk membeli telur dengan harga murah, sementara harga di tingkat konsumen tidak banyak berubah.

Untuk diketahui, Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen untuk telur ayam ras ditetapkan maksimal Rp 26.500 per kg. Sementara, Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen maksimal Rp 30.000 per kg.

Sementara saat ini, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Herry Dermawan mengatakan harga telur saat ini tidak mencerminkan kondisi pasar yang wajar.

Dia menyebut harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, padahal harga pokok produksi (HPP) mencapai Rp24.000. Harga yang rendah itu pun tidak diikuti penurunan harga di tingkat konsumen, yang saat ini berkisar Rp29.000—Rp30.000 per kilogram.

“Siapa yang menikmati Rp8.000 [selisih Rp21.000 ke Rp29.000] itu? Harga sekarang ini bukan harga asli,” katanya.

Dengan kondisi harga jual di bawah biaya produksi, sejumlah peternak mengalami kerugian karena harus menurunkan harga. Mengingat, para peternak yang kelebihan pasokan telur melakukan aksi jual murah agar stok cepat habis.

Pemerintah berharap konsolidasi melalui asosiasi, koperasi, hingga jaringan SPPG dapat membantu menyerap produksi dan menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.

Selain itu, Kementan juga mendorong distribusi surplus telur dari Pulau Jawa ke daerah yang masih defisit produksi guna mengurangi tekanan pasokan di sentra utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membangun 12 unit pabrik peternakan ayam pedaging dan petelur dengan total nilai investasi mencapai Rp20 triliun.

Pendanaan proyek tersebut akan berasal dari BPI Danantara dan ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun, groundbreaking proyek dijadwalkan berlangsung pada 28 Januari 2026.

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai proyek tersebut perlu dirancang dengan skema yang tepat agar tidak menimbulkan distorsi baru di sektor peternakan, mengingat kondisi pasokan ayam dan telur di dalam negeri saat ini berada dalam posisi surplus.

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa Indonesia sejatinya tidak mengalami kekurangan suplai ayam maupun telur jika dilihat dari neraca pangan nasional.

Pada 2025, kebutuhan ayam diproyeksikan mencapai 3,86 juta ton, sedangkan potensi produksinya sekitar 4,1 juta ton sehingga berada dalam kondisi surplus.

Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas telur, dengan kebutuhan sepanjang 2025 diperkirakan sebesar 6,2 juta ton dan potensi produksi mencapai 6,5 juta ton.

Menurut Eliza, persoalan utama di sektor ayam dan telur bukan terletak pada kapasitas produksi, melainkan pada distribusi yang belum merata.

“Yang menjadi soal adalah terkait distribusi yang menyebabkan fluktuasi harga serta disparitas harga antar daerah. Ada daerah yang jadinya harga telur dan ayam naik, karena mayoritas produksinya di Pulau Jawa,” kata Eliza kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (27/1/2026).

Eliza menjelaskan, ketika pasokan ayam dan telur didistribusikan ke daerah lain, terutama di luar Pulau Jawa, tingginya biaya logistik membuat harga menjadi lebih mahal di tingkat konsumen.

Selain persoalan distribusi, Eliza juga menyoroti struktur pasar ayam dan telur yang masih bersifat oligopolistik. Dia menuturkan, hanya 2–3 perusahaan besar menguasai hampir 80% dari total volume perdagangan, sehingga memiliki peran dominan dalam menentukan harga di tingkat konsumen.

“Kerap kali harga di level peternak ini relatif stagnan, karena harga ditentukan oleh off-taker yang merupakan perusahaan itu. Pola kemitraan selama ini cenderung membuat petani berada pada posisi daya tawar yang lemah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eliza menilai, meski tanpa pembangunan 12 unit peternakan ayam, Indonesia secara perhitungan masih berada dalam kondisi surplus.

Namun, investasi ini bisa menjadi angin segar bagi peternak kecil karena pemerintah ingin menambah penerima MBG, mengimbangi peran swasta dalam penyediaan pangan, serta meningkatkan kapasitas peternak kecil.

Menurutnya, investasi senilai Rp20 triliun tersebut akan efektif jika mekanisme penyalurannya benar-benar berpihak pada peternak mandiri.

“Investasi Rp20 triliun untuk peternakan ini akan baik jika betul-betul mekanismenya untuk memperkuat para peternak mandiri, bukan semakin memperkuat perusahaan yang menguasai rantai pasok ayam dan telur,” terangnya.

Dia menilai pemerintah ingin mengimbangi dominasi perusahaan swasta agar harga ayam dan telur di pasaran lebih stabil sekaligus mendorong pemerataan produksi.

Di samping itu, sambung dia, kesejahteraan peternak dapat meningkat apabila skema investasi dirancang secara tepat, salah satunya melalui koperasi peternak. Salah satunya melalui koperasi.

Dalam hal ini, peternak dikumpulkan dalam kelompok, diberikan modal, transfer teknologi dan informasi, serta dibangun rantai pasok yang efisien dari pakan hingga penjualan ayam dan telur.

Selain itu, sambung dia, peternak juga mendapat pelatihan manajemen sesuai standar nasional, pendampingan, dan kepastian off-taker.

Dia menambahkan, jika skema tersebut dijalankan dengan baik, investasi akan berdampak positif bagi peternak lokal.

Namun, Eliza mengingatkan risiko apabila mekanisme penyaluran investasi justru memperkuat dominasi perusahaan besar.

“Kalau mekanisme penyaluran investasinya keliru dan justru memperkuat dominansi perusahaan-perusahaan yang menguasai rantai pasok ayam dan telur, investasi Rp20 triliun ini tidak akan begitu banyak mengubah dan memperbaiki nasib peternak lokal kita,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai Indonesia sudah mencapai swasembada telur dan ayam pada 2025, bahkan mengantongi surplus pada kedua komoditas ini.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan meski swasembada telur dan ayam telah tercapai, harga kedua komoditas ini di tingkat konsumen tetap tinggi akibat biaya logistik yang mahal, biaya pakan yang terus naik, serta dominasi segelintir perusahaan besar.

Eliza menuturkan, proyeksi kebutuhan ayam pada 2025 mencapai 3,86 juta ton, sedangkan potensi produksi mencapai 4,1 juta ton.

Senada, telur juga mencatatkan surplus. Sepanjang 2025, ungkap dia, kebutuhan telur sebanyak 6,2 juta ton dengan potensi produksi 6,5 juta ton.

Namun, Eliza menyebut tantangan utama adalah distribusi yang menyebabkan fluktuasi harga dan disparitas antar daerah.

“Mayoritas produksi ayam dan telur berada di Pulau Jawa. Ketika didistribusikan ke daerah lain, mengingat biaya logistik kita masih tinggi, harganya jadi mahal di konsumen,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Dia juga menyebut struktur pasar ayam dan telur yang oligopolistik ikut memengaruhi harga. “Struktur pasar ayam dan telur oligopolistik, dikuasai 2-3 perusahaan besar yang hampir menguasai 80% volume perdagangan. Mereka sangat menentukan harga di tingkat konsumen,” ujarnya.

Selain itu, biaya produksi yang tinggi turut menekan harga di pasar. Faktor utama adalah pakan ayam, yang mayoritas berbahan jagung.

Sebagai gambaran, sruktur biaya pakan terdiri dari 50% jagung, 20% bungkil kedelai, 15% dedak/bekatul, 10% tepung ikan dan tepung tulang, serta 5% bahan lain-lain berupa premix, vitamin, dan mineral.

Adapun, penggunaan jagung meningkat karena impor gandum pakan turun hampir 70% pada semester I/2025 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga jagung juga berdampak pada harga ayam karena jagung menjadi bahan baku utama pakan.

Core bahkan menyebut, jagung Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibanding jagung Amerika Serikat (AS). “Di AS, mereka menanam skala luas, menggunakan mesin, dan mendapat beberapa insentif pemerintah sehingga lebih efisien dibandingkan jagung Indonesia,” ujarnya.

Meski begitu, dia menilai kenaikan harga ayam dan telur bukan semata-mata karena program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah bergulir, lantaran belum menjangkau secara masif, sehingga kenaikan harga komoditas ini hanya di tingkat lokal.

Namun, jika harga kedua komoditas ini sudah naik secara nasional, maka terdapat faktor fundamental lain dan bukan hanya MBG yang menjadi akar permasalahan.

Menurut Eliza, kenaikan harga telur yang melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP) terjadi karena biaya produksi naik, sementara penyesuaian HAP relatif lambat dibanding kenaikan harga riil di masyarakat.

Dia menjelaskan, komponen terbesar dalam biaya produksi telur adalah pakan dan DOC (Day Old Chick) dan pakan memakan 60% dari total biaya produksi. Sementara itu, rata-rata harga jagung pipil kering terus merangkak menjadi Rp6.400 per kilogram pada Oktober 2025.

Lebih lanjut, Eliza menyoroti mekanisme pasar jagung yang cenderung tidak sehat dan rentan dikontrol pemain besar.

“Pabrik pakan skala besar [integrator] menyerap sebagian besar jagung lokal dan melakukan stok untuk mengamankan kelangsungan operasi mereka. Akibatnya, peternak mandiri kesulitan membeli jagung, dan jika ada, harganya relatif mahal. Ini jelas berpengaruh pada harga akhir,” jelasnya.

Di samping itu, fluktuasi harga juga menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, perlu adanya infrastruktur cold storage di sentra produksi ayam agar komoditas dapat disimpan lebih lama.