REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai salah satu langkah menekan konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM). Keputusan final disebut sudah ada dan akan segera diumumkan ke publik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengumuman resmi nantinya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Keputusannya sudah ada, tapi nanti diumumkan. Bukan saya yang menyampaikan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026) lalu.

Ia menjelaskan pembatasan mobilitas melalui skema WFH secara teoritis mampu menurunkan konsumsi energi secara signifikan. Bahkan, penghematan BBM hingga 20 persen dinilai memungkinkan jika pergerakan masyarakat berkurang.

“Kalau mobilitas dibatasi, masyarakat diminta di rumah saja, konsumsi BBM bisa turun,” kata dia.

Namun, Purbaya mengingatkan kebijakan ini tidak bisa dilihat semata dari sisi penghematan. Dalam praktiknya, WFH juga berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi di sektor lain, terutama konsumsi rumah tangga dan usaha berbasis digital.

“Kalau WFH, ekonomi bisa tetap bergerak, bahkan lebih kencang di sektor tertentu. Konsumsi naik, bisnis naik. Kalau penerimaan pajak meningkat, itu juga positif,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu melihat dampak kebijakan secara menyeluruh, bukan parsial. Keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci agar kebijakan tetap memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Dalam pengaturannya, pemerintah juga mempertimbangkan aspek produktivitas. Opsi WFH atau peliburan akan diarahkan pada hari dengan potensi gangguan paling kecil terhadap kinerja.

“Kalau diliburkan, dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat, misalnya, jam kerjanya lebih pendek,” kata Purbaya.

Bagi masyarakat, kebijakan ini berpotensi mengubah pola aktivitas harian menjadi lebih banyak bekerja dari rumah, sekaligus menggeser pola belanja ke kebutuhan domestik. Pemerintah berharap efisiensi energi tetap tercapai tanpa menghambat laju ekonomi.