Di tengah situasi krisis energi global saat ini, warga diimbau untuk tidak boros energi termasuk bahan bakar minyak (BBM). Berbagai hal bisa dilakukan dari mulai menggunakan kendaraan seperlunya hingga lebih mengutamakan transportasi publik.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai budaya boros energi yang masih terjadi di level rumah tangga hingga industri bisa menjadi ancaman serius apabila tidak segera diantisipasi.

"Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena kan hampir semua negara di dunia ini mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Menurutnya kita tidak bisa menganggap kondisi saat ini baik-baik saja atau seperti dalam kondisi normal. Ia menekankan pentingnya menunjukkan kewaspadaan yang cukup di tengah ketidakpastian global saat ini.

Ia membandingkan kondisi sejumlah negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam hingga Australia yang dinilai sudah lebih agresif menjalankan kebijakan penghematan energi dan mitigasi krisis.

Trubus mengatakan ketergantungan besar terhadap BBM membuat negara rentan terguncang ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan terganggu.

Ia mengingatkan gangguan kecil saja terhadap distribusi energi bisa langsung berdampak ke stabilitas ekonomi nasional.

"Kalau pemanfaatan energi semakin tinggi seperti sekarang, sementara industri dan rumah tangga masih boros, ya ke depan kita bisa mengalami krisis," ujarnya.

Trubus menekankan pentingnya langkah jangka panjang yang jelas untuk mengendalikan konsumsi BBM, terutama setelah masa aman pasokan energi berakhir.

Menurut Trubus, pembatasan BBM subsidi seharusnya mulai diterapkan lebih ketat, misalnya berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

"Harusnya penggunaan BBM subsidi itu dibatasi, misalnya kendaraan roda empat dengan cc tertentu atau motor di bawah kapasitas tertentu," katanya.

Selain soal pembatasan subsidi, Trubus juga menyoroti implementasi kebijakan penghematan energi yang sudah diumumkan pemerintah, termasuk work from home (WFH).

Menurut dia, kebijakan tersebut mesti dijalankan secara konsisten disertai dengan pengawasan.

"Kebijakan WFH ini kan belum ada ukuran seberapa efektif," ujarnya.

Trubus mengatakan lemahnya pengendalian konsumsi energi pada akhirnya akan bermuara pada kenaikan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat.

Dia menilai tekanan ekonomi saat ini sudah mulai terasa di tengah pelemahan rupiah dan ancaman PHK di sejumlah sektor industri.

"Boros energi itu ujung-ujungnya kenaikan harga pokok. Ini yang sekarang merangkak terus dan daya beli masyarakat turun terus. Jadi persoalannya bukan cuma soal BBM mahal, tapi efek dominonya bisa ke mana-mana," katanya.

Ia juga melihat gejala penurunan kelas konsumsi mulai terjadi di masyarakat. Pengguna kendaraan dengan konsumsi BBM tinggi mulai mengurangi mobilitas atau beralih ke kendaraan yang lebih hemat bahan bakar.

"Kalau lihat sekarang, orang sudah mulai turun kelas. Mobil-mobil yang selama ini pakai Pertadex mulai jarang kelihatan karena harganya mahal sekali. Kalau nanti masyarakat pengguna Pertamax atau RON tinggi juga turun ke subsidi, subsidinya bisa membengkak," ujar Trubus.

Di sisi lain, ia menilai pemerintah seharusnya lebih serius mengembangkan transportasi umum untuk menekan konsumsi BBM masyarakat. Menurut dia, kebijakan WFH tidak akan efektif tanpa dukungan angkutan publik yang memadai.

"Harusnya transportasi umum seperti JakLingko diperbanyak sampai masuk ke perumahan-perumahan. Jadi masyarakat enggak perlu terus pakai kendaraan pribadi. Bahkan idealnya orang tua enggak perlu lagi antar anak sekolah pakai mobil pribadi kalau akses transportasi umumnya benar-benar menjangkau," katanya.

Tekanan akibat mahalnya BBM nonsubsidi kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah di perkotaan.

Ari (37), pekerja swasta di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, mengaku kini jauh lebih jarang menggunakan Toyota Innova diesel miliknya sejak harga Pertamina Dex melonjak.

"Tadinya ini andalan buat harian, sekitar lima hari seminggu. Tapi sekarang mobil ini lebih banyak nongkrong di garasi. Sejak harga Dex selangit, gue sebisa mungkin simpan Innova buat urusan yang benar-benar darurat atau bareng bayi aja," kata Ari.

Ari mengatakan dirinya tetap memilih menggunakan Pertamina Dex demi menjaga performa mesin kendaraan. Namun, kenaikan harga yang terus terjadi membuat biaya operasional mobil diesel terasa sangat berat.

Namun ia memilih tetap menggunakan Pertamina Dex meski harga naik. Ia enggan untuk menggunakan solar subsidi dengan alasan performa mesin.

"Jadi pilihannya cuma dua, bayar mahal atau enggak usah pakai mobil sekalian," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat Ari mulai mengubah kebiasaan mobilitas sehari-hari. Ia kini lebih sering menggunakan transportasi umum untuk menghemat pengeluaran BBM.

"Sekarang gue jadi tim Transjakarta. Kalau rutenya masih tercover busway, gue mending naik bus," katanya.

Meski mulai mempertimbangkan kendaraan listrik, Ari mengaku masih ragu karena harga mobil listrik dinilai belum terjangkau dan ketahanan kendaraan belum meyakinkannya sepenuhnya.

"Kalau mobil listrik jujur lagi kepikiran banget. Tapi harganya masih tinggi dan gue masih mikir soal ketahanan mesinnya. Jadi solusi paling masuk akal sekarang ya membiasakan diri naik kendaraan umum," ujarnya.

bermobil berkendara dengan efisien dengan cara-cara efisien memaksimalkan penggunaan daripada transportasi publik

Bandung (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta masyarakat untuk segera melakukan efisiensi energi khususnya BBM secara masif guna mengantisipasi dampak ketidakpastian geopolitik global, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas harga energi dunia.

Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha menegaskan bahwa perubahan gaya hidup dalam mengonsumsi energi menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM) yang rentan terdampak krisis internasional.

"Kita meminta masyarakat untuk melakukan efisiensi. Ya bermobil berkendara dengan efisien dengan cara-cara efisien memaksimalkan penggunaan daripada transportasi publik. Ya, itu sudah mengurangi konsumsi. Insya Allah bagi mereka yang mampu untuk membeli mobil listrik, gunakanlah mobil listrik itu dengan baik," ujar Satya dalam sarasehan energi bertajuk transisi energi di tengah disrupsi geopolitik global di Kampus ITB Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Ia menambahkan, dengan menekan konsumsi BBM secara mandiri, beban impor negara dapat dikurangi secara signifikan.

"Dengan demikian, konsumsi daripada BBM itu bisa ditekan jauh. Ketergantungan kita pada impor juga pasti akan berkurang," ujar dia.

Meski situasi global memanas, DEN mencatat ketahanan energi Indonesia saat ini masih berada pada level aman dengan skor indeks 7,13 dari skala 10. Saat ini, cadangan operasional BBM nasional tercatat berada pada rentang 21 hingga 28 hari.

Pemerintah juga memastikan telah memiliki payung hukum kuat melalui PP Nomor 40 Tahun 2016 untuk menangani kondisi krisis dan darurat energi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan yang ekstrem.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang dari sisi hulu, pemerintah terus berupaya meningkatkan cadangan energi nasional melalui percepatan produksi sumber energi domestik dan pengembangan lapangan minyak dan gas (migas) baru serta pengembangan energi alternatif guna memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ancaman disrupsi global.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan seluruh fungsi pelayanan, baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha, tetap berjalan optimal, responsif, dan tepat waktu. Hal itu menyusul penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto menyampaikan untuk terus mengakselerasi peningkatan kualitas layanan publik melalui adaptasi pola kerja baru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026.

"Penerapan cara kerja baru bukanlah bentuk penurunan kinerja, melainkan upaya peningkatan efektivitas dan produktivitas berbasis output. Melalui pendekatan ini, ASN di lingkungan Kemenperin didorong untuk lebih fokus pada hasil kerja yang terukur dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme," kata Eko dalam keterangan resmi tertulis di Jakarta, Senin (6/4).

Eko menegaskan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah menginstruksikan seluruh unit kerja untuk tetap beroperasi sesuai Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan yang berlaku. Dengan demikian, pemangku kepentingan di sektor industri tetap mendapatkan layanan yang berkualitas tanpa hambatan teknis maupun administratif.

Selain itu, transformasi pola kerja ini didukung dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data secara berkala. Hal ini bertujuan agar setiap unit kerja dapat memastikan pencapaian target kinerja secara transparan dan akuntabel, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan.

"Digitalisasi menjadi kunci. Kemenperin mengoptimalkan pemanfaatan platform digital mulai dari proses koordinasi internal hingga penyelenggaraan layanan publik teknis. Hal ini memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, sehingga kami lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia industri," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah menerapkan aturan WFH bagi ASN satu hari seminggu setiap Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

"Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.

"Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan mobil dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan mobil listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujar Airlangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian menjalankan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat (10/4).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan kantornya hanya diisi oleh petugas keamanan dan kebersihan.

"Kami WFH. Di kantor hanya (petugas) keamanan dan kebersihan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan karena Kemenko Perekonomian bersifat koordinatif, bukan memberikan layanan teknis langsung kepada masyarakat.

"Kementrian koordinator sifatnya koordinatif, bukan pelayanan teknis," ujar Haryo.

Pemerintah menetapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk dengan pembatasan penggunaan mobil dinas dan peningkatan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

Jakarta (ANTARA) - NEXT Indonesia Center menilai kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung lainnya agar tidak hanya menghemat energi, tetapi juga menjadi budaya kerja yang efisien, produktif, dan berkelanjutan di sektor publik.

“Kebijakan untuk WFH itu tidak bisa dilihat sebagai kebijakan berdiri sendiri, tapi harus mendapat dukungan dan evaluasi dalam dua bulan ke depan dengan kebijakan pendukung lainnya,” kata Direktur NEXT Indonesia Center Christiantoko dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah cepat pemerintah dengan risiko politik relatif kecil dibandingkan opsi lain seperti kenaikan harga BBM subsidi yang berpotensi memicu gejolak publik.

“Saya sangat mengapresiasi pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Karena kalau terjadi, itu semua dibebankan kepada masyarakat. Dan saya melihat pengurangan hari kerja ini adalah sesuatu gerakan yang bisa digaungkan bahwa pemerintah melakukan pengetatan diri sendiri dulu,” kata dia.

Christiantoko mengingatkan, pemerintah juga perlu memastikan layanan publik tetap berjalan optimal selama penerapan WFH. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelayanan seperti imigrasi, administrasi kependudukan, dan kesehatan tetap beroperasi dengan baik.

Ia juga menekankan perlunya upaya komunikasi yang masif untuk membangun kepercayaan publik, sekaligus meredam persepsi negatif bahwa penerapan WFH setiap Jumat akan menurunkan kualitas layanan.

Lebih lanjut, kebijakan WFH dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong akselerasi digital di birokrasi. Pengalaman selama pandemi COVID-19, ujar Christiantoko, menunjukkan bahwa sistem kerja daring dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas jika dikelola dengan baik.

Namun demikian, ia mengingatkan perlunya sistem pengawasan dan pengukuran kinerja yang jelas, termasuk penerapan indikator berbasis output atau key performance indicators (KPI), agar produktivitas pegawai tetap terjaga meski bekerja dari rumah.

Christiantoko menambahkan, kebijakan ini juga berpotensi memberikan dampak lebih luas apabila diikuti oleh sektor swasta. Meski saat ini masih bersifat imbauan, keterlibatan swasta dinilai dapat memperbesar efek penghematan energi secara keseluruhan.

Di sisi lain, ia mengakui adanya konsekuensi sosial dan operasional, baik bagi ASN maupun sektor swasta yang memiliki keterkaitan dengan layanan pemerintah. Karena itu, evaluasi dalam dua bulan ke depan menjadi krusial untuk menilai efektivitas kebijakan ini.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melakukan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai hari Jumat menjadi waktu paling tepat untuk penerapan kebijakan tersebut karena dampaknya terhadap produktivitas dinilai paling kecil.

“Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil. Sementara perjalanannya sama dari sini ke kantor,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, pada hari Jumat aktivitas ASN umumnya lebih singkat.

Selain adanya waktu untuk olahraga pagi, jam kerja juga terpotong oleh pelaksanaan shalat Jumat.

Kondisi tersebut, menurut dia, juga mencerminkan pola kerja di sektor swasta, termasuk di pabrik.

“Kalau di sini kan pagi-pagi olahraga, tidak lama shalat Jumat, habis itu pulang. Pabrik juga sama, paling pendek. Jadi dipilih yang paling sedikit shock-nya ke produktivitas,” kata dia.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan alasan pemilihan hari Jumat sebagai hari WFH bagi ASN.

Menurut dia, beban kerja pada hari tersebut memang relatif lebih ringan dibandingkan hari kerja lainnya.

“Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah. Artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta.

Selain pertimbangan beban kerja, pemerintah juga melihat bahwa pola kerja fleksibel sebenarnya sudah mulai diterapkan di sejumlah kementerian sejak pandemi Covid-19.

Dengan dukungan sistem digital, sebagian instansi telah terbiasa menjalankan pola kerja empat hari di kantor dan satu hari bekerja dari rumah.

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas sektor strategis.

Layanan publik akan tetap berjalan normal, sementara sektor seperti perbankan, pasar modal, dan aktivitas ekonomi lainnya tetap beroperasi seperti biasa.

“Pelayanan publik tetap berjalan, dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal, dan yang lain tetap berjalan. Itu diatur masing-masing dengan sistem yang mereka miliki,” jelasnya.

Pemerintah berencana mulai menerapkan kebijakan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.

Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Penerapan kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan untuk melihat efektivitasnya, baik dari sisi penghematan energi maupun dampaknya terhadap kinerja aparatur.

Selain ASN, pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk mengadopsi kebijakan serupa dengan penyesuaian sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Namun demikian, terdapat sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan ini.

Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap bekerja normal.

Begitu pula dengan sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan.

Di bidang pendidikan, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka lima hari dalam sepekan tanpa pembatasan.

Sementara untuk pendidikan tinggi, pelaksanaannya akan menyesuaikan kebijakan dari kementerian terkait.

Bisnis.com, SURABAYA — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diwajibkan untuk berangkat kerja menggunakan moda transportasi umum hingga melarang penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar minyak guna menjalankan kebijakan efisiensi anggaran maupun penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kebijakan tersebut harus dijalankan oleh segenap ASN selama satu hari kerja yang masih dalam kajian pihaknya, yakni pada hari Rabu ataupun Kamis, dalam satu pekan.

"Jadi, nanti hari Rabu atau hari Kamis, [ASN Pemkot Surabaya] tidak menggunakan kendaraan dinas, tidak menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan transportasi umum. Nanti diabsen," ungkap Eri, Rabu (1/4/2026).

Namun begitu, Eri menyatakan pihaknya memberikan sejumlah pengecualian atas kebijakan tersebut. Menurutnya, aturan tersebut hanya berlaku bagi ASN yang tidak memiliki atau tidak menggunakan kendaraan bertenaga listrik, baik sepeda motor maupun mobil, yang tetap diperkenankan untuk dikendarai untuk bekerja menuju kantor.

Lebih lanjut, Eri mengeklaim bahwa pihaknya telah mendukung ekosistem dari penggunaan kendaraan listrik dengan tersedianya sejumlah titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sekitar kawasan kantor Pemkot Surabaya.

"Itu terkecuali. Silahkan pakai [kendaraan listrik] karena kita WFH ini 'kan filosofinya menghemat BBM, bukan menghemat lainnya. Menghemat BBM menggunakan [tenaga] listrik. Makanya, pegawai pemkot kalau ingin [berangkat kerja menggunakan kendaraan], ya beli mobil ataupun sepeda motor listrik," bebernya.

Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga berlaku bagi para ASN pemkot yang berdomisili di luar Surabaya. Menurutnya, mereka yang tinggal di luar kota dapat memanfaatkan berbagai moda transportasi publik yang tersedia.

"Saya bilangnya tetap menggunakan transportasi umum. Kalau [ASN Pemkot Surabaya] orang Sidoarjo bisa naik sepeda motor, parkirnya di Terminal Joyoboyo, terus naik bis, Wira-Wiri, atau Commuter. Ayo, cobalah biasakan kita untuk jalan, biasakan kita pakai transportasi umum," tegasnya.

Tak hanya itu, Eri juga memastikan aturan tersebut juga berlaku bagi segenap jajaran pejabat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya. Ia bahkan memastikan seluruh petinggi OPD telah memiliki dan menggunakan mobil dinas bertenaga listrik.

"[Berlaku untuk] semuanya karena 'kan [pejabat OPD] Pemkot ini semuanya sudah pakai kendaraan listrik. Jadi, aku nanti ada kendaraan listrik. Jadi, hari Jumat ya [menggunakan] kendaraan listrik," tutup Eri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penerapan Work From Home (WFH) dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Perekonomian dan efektif per Rabu (1/4/2026). Yassierli mengatakan SE Nomor M/6/HK.04/III/2024 bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

Pemerintah mengimbau pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan WFH selama satu hari kerja dalam satu pekan dengan menyesuaikan kondisi masing-masing perusahaan. Ia menegaskan, pelaksanaan WFH tidak boleh merugikan pekerja.

“Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan, dan pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan,” katanya saat jumpa pers, Rabu (1/4/2026).

Pihaknya mengatakan pekerja yang menjalankan WFH tetap wajib melaksanakan tugasnya, sementara perusahaan harus memastikan produktivitas dan kualitas layanan tetap terjaga.

Namun, kebijakan ini dikecualikan bagi sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti layanan kesehatan, energi, infrastruktur, transportasi dan logistik, industri produksi, hingga sektor ritel serta makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Langkah tersebut mencakup penggunaan teknologi hemat energi, penguatan budaya hemat energi, serta pengendalian konsumsi listrik dan bahan bakar melalui kebijakan operasional yang terukur.

Kementerian Ketenagakerjaan juga mengimbau agar pekerja dan serikat buruh dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program efisiensi energi. Partisipasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama sekaligus mendorong inovasi dalam menciptakan sistem kerja yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Terima kasih,” katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bersifat imbauan dan bukan kewajiban, khususnya bagi perusahaan swasta. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya adaptasi dunia usaha terhadap pola kerja baru sekaligus mendorong efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.

“Meskipun WFH diimbau, kebijakan ini tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” kata Yassierli.

Ia menekankan teknis pelaksanaan WFH diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan sesuai karakteristik dan kebutuhan operasional mereka.

“Masing-masing perusahaan tentu memiliki kekhasan tersendiri sehingga teknis terkait dengan Work From Home, misalnya, diserahkan kepada perusahaan. Namun, semangatnya adalah bagaimana menjadikan kondisi saat ini sebagai momentum untuk secara adaptif menerapkan cara kerja baru, penggunaan energi secara bijak, dan seterusnya,” katanya.

Pihaknya menjelaskan bahwa Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan berjudul “Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi”. Menaker menekankan bahwa semangat utama kebijakan ini adalah mendorong cara kerja adaptif dan bijak dalam penggunaan energi. Selain mengurangi konsumsi listrik di kantor, program ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan dan kesejahteraan karyawan.

“Kami yakin momentum ini akan digunakan oleh pihak swasta untuk merancang berbagai program bekerja sama dengan serikat buruh atau serikat pekerja agar semakin hemat dan bijak dalam penggunaan energi di tempat kerja. Hal ini juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan para pekerja,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong masyarakat untuk bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak (BBM), termasuk beralih dengan menggunakan transportasi publik atau umum.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebagai langkah efisiensi, pemerintah melakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%. Kendaraan operasional dan kendaraan listrik masuk dalam pengecualian.

“Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Rabu (1/4/2026).

Selain bagi pegawai pemerintah alias Aparatur Sipil Negara (ASN), Airlangga turut mengimbau masyarakat untuk menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di tempat kerja.

“[Kemudian] mobilitas cerdas yaitu memprioritaskan penggunaan transportasi publik,” tambahnya.

Kebijakan tersebut pun berlaku mulai hari ini, Rabu, 1 April 2026, sejalan dengan "8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional", termasuk di dalamnya soal work from home (WFH).

Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan. Selain itu, sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan-minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Merespons imbauan pemerintah, Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti minimnya keberadaan layanan publik berupa transportasi, bahkan absen di berbagai daerah dan pelosok.

Berbeda dengan Jakarta, memang telah memiliki variasi transportasi umum, mulai dari kereta api, LRT, MRT, Transjakarta, hingga Jaklingko.

Djoko melaporkan, saat ini ini, baru sekitar 8% atau 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern.

Pengadaan transportasi umum melalui skema buy the service (BTS), yang telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.

“Pemerintah buat kebijakan naik transportasi umum, angkutan umum di daerah sudah punah, apa yang mau dinaikkan? Mereka bicara Jakarta, tapi seolah-olah Indonesia,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Untuk itu, dirinya mendorong kerja nyata pengadaan transportasi umum di daerah. Menurutnya, pemerintah telah banyak melewatkan momentum dalam mewujudkan layanan publik ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi mengumumkan kebijakan transformasi budaya kerja nasional, di antaranya bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri sebagai upaya menghemat BBM.

Langkah kebijakan pemerintah itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan upaya untuk mengubah budaya dan transformasi ke depan dalam menghadapi tantangan geopolitik yang saat ini sedang panas. Kondisi perang di Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel memang telah memberi dampak terhadap gejolak ketersediaan serta harga minyak global.

"Ini [kebijakan pemerintah] menjadi momentum yang sangat baik buat masyarakat efisienkan cara bekerja kita, mengubah cara bertransportasi kita, mengubah cara konsumsi BBM kita sehari-hari," ujar Prasetyo dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026).

Sementara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan poin-poin kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yakni penerapan WFH bagi ASN pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu, yakni hari Jumat. Kebijakan ini akan berlandaskan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinasi sebesar 50% kecuali operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik. Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan dalam car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," kata Airlangga.

Kemudian, WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Ini akan disesuaikan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha.

"Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," terang Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.

Pemerintah menerapkan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehari dalam satu minggu dalam rangka penghematan energi untuk mengantisipasi dampak perang Iran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ASN akan bekerja secara WFH setiap Jumat setiap mulai April 2026.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, pada Selasa (31/3) malam.

Ia menuturkan, kebijakan ini akan diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kebijakan ini juga disebut untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas 50% kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik.

“Dan mendorong menggunakan transformasi publik jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga memangkas perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Untuk perjalanan dinan dalam negeri dipangkas 50%, sedangkan luar negeri 70%.

“Khusus untuk daerah, ada imbauan penambahan jumlah hari durasi waktu dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day sesuai dengan karakter masing-masing dan ini akan diatur oleh SE dalam negeri,” kata Airlangga.

Sementara untuk perusahaan swasta, Airlangga menyebut penerapan WFH akan menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Penerapannya akan mengacu pada Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan.

“Dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha peraturan melalui surat edaran menteri tenaga kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” katanya.

Adapun sejumlah sektor yang dikecualikan dalam penerapan skema WFH ini yakni sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik dan keuangan

Di sisi lain, Airlangga memastikan sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka yaitu luar jaringan (luring) secara normal, di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya.

“Sementara, untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendiktisaintek,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, dalam pelaksanaannya, skema WFH ini akan dievaluasi setelah dua bulan berjalan.

"Potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN adalah 6,2 T berupa penghematan kompensasi BBM sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp 59 triliun," kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal mengumumkan kebijakan terkait dengan bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada hari ini, Selasa (31/3/2026). Rencananya WFH akan diterapkan selama satu hari dalam sepekan.

Rencana pengumuman resmi kebijakan WFH ini sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Adapun, kebijakan WFH diberlakukan dalam rangka efisiensi energi di tengah dinamika global.

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” kata Tito saat di kompleks parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nantinya akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah terkait dengan penerapan WFH. Namun, dia enggan memberikan bocoran terkait dengan detil penerapan kebijakan tersebut.

“Iya, pasti ada [imbauan ke pemda],” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebelum akhir Maret ini.

“Akan diumumkan [kebijakan WFH] sebelum akhir bulan [Maret],” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Efisiensi Energi

Kebijakan tersebut diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.

Skema WFH rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, untuk pekerja di sektor swasta, kebijakan WFH hanya bersifat imbauan.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan potensi penghematan BBM dari kebijakan WFH bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.

Namun, pemerintah memutuskan kebijakan WFH hanya diterapkan satu hari. Menurut Purbaya, hal ini mempertimbangkan efektivitas kerja, karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH.

Dia menilai ada kecenderungan produktivitas menurun jika WFH dilakukan terlalu sering. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi satu hari, yang jika digabung dengan akhir pekan dapat memberikan waktu jeda lebih panjang bagi pekerja.

Dampak WFH

Sementara itu, kalangan pengusaha menilai kebijakan WFH hanya akan menjadi solusi jangka pendek dalam upaya menekan konsumsi BBM di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa mengatakan kebijakan WFH terbukti berdampak dalam menekan konsumsi BBM, terutama saat mobilitas dibatasi pada masa pandemi Covid-19. Meski demikian, dia menilai WFH bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara yang efektif untuk sektor tertentu seperti jasa dan perkantoran di kota besar.

“Namun WFH bukan solusi struktural, ini adalah langkah jangka pendek yang efektif untuk sektor-sektor tertentu, terutama jasa dan perkantoran di kota besar. Kadin mendukung penerapannya secara selektif dan fleksibel, terutama di kota-kota dengan tingkat kemacetan tinggi seperti Jakarta, sembari tetap menjaga produktivitas dan iklim usaha,” kata Erwin kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk itu, Kadin mendorong sejumlah kebijakan prioritas untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mulai dari penguatan cadangan minyak strategis, percepatan konversi BBM ke BBG untuk kendaraan operasional, khususnya armada logistik dan transportasi umum.

Selain itu, sambung Erwin, Kadin menilai perlu adanya efisiensi energi di sektor industri, termasuk insentif bagi perusahaan yang menerapkan audit dan manajemen energi. Serta, penguatan kapasitas kilang dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.

Terlebih, dia mengingatkan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi menekan rantai pasok energi global dan memicu kenaikan harga BBM, yang pada akhirnya membebani anggaran negara serta meningkatkan biaya produksi industri dalam negeri.

Erwin menyebut konflik di Timur Tengah memberikan tekanan pada rantai pasok energi global karena kawasan tersebut menyumbang sekitar 30%–35% pasokan minyak dunia, sehingga setiap eskalasi langsung memengaruhi sentimen pasar dan mendorong kenaikan harga minyak mentah.

“Bagi Indonesia, yang masih mengimpor sekitar 40% kebutuhan minyaknya, kenaikan harga minyak global otomatis membebani APBN melalui subsidi energi, sekaligus meningkatkan biaya produksi industri dalam negeri,” ujarnya.

Catatan terkait dengan rencana penerapan WFH juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani. Dia menilai wacana kebijakan WFH perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu merancang desain kebijakan yang jelas serta memetakan dampaknya terhadap berbagai aspek, termasuk produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.

“Jika wacana [WFH] ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Pasalnya, Shinta menuturkan sejumlah sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja agar aktivitas produksi dan distribusi berjalan optimal.

Di sisi lain, beberapa sektor seperti teknologi informasi dan profesi kreatif lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, tergantung pada jenis aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan.

“Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak,” lanjutnya.

Untuk itu, Apindo menilai perlu adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang diambil mampu mencapai tujuan.

Sementara itu, Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi dampak dari kebijakan WFH terhadap ekonomi cenderung terbatas dan tidak merata. Penghematan BBM dari berkurangnya mobilitas harian, terutama di kota-kota besar, juga diperkirakan hanya berkontribusi kecil apabila dibandingkan dengan total konsumsi energi nasional yang lebih banyak dari sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.

"Dari sisi sektoral, yang paling terdampak justru sektor transportasi dan aktivitas penunjangnya, seperti angkutan umum, ride-hailing, hingga sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja," ujar ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Selain itu, Yusuf turut memperkirakan sektor ritel serta makanan dan minuman di kawasan perkantoran berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya lalu lintas pekerja.

Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah. "Jadi efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan," ujarnya.