JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebut korban kasus dugaan penipuan perjalanan haji dan umrah yang menyeret Hanania Travel mencapai 1.430 orang.

“Sampai sekarang ada 124 saksi yang diperiksa, baik itu dari korban, saksi karyawan, vendor, serta influencer. Serta satu kuasa hukum dari 1.430 korban,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, Rabu (1/7/2026).

Andaru menyebutkan, penyidik masih terus melakukan pengembangan, termasuk menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di samping itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana Hanania Travel.

"Sekarang penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap tiga rekening perusahaan atas nama Hasanah Taman Internasional. Kemudian dua rekening pribadi perorangan. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut, menelusuri aliran dana dari Hasanah Travel ini," ujar dia.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan atau ASF, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana perjalanan umrah.

Lihat video: Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel Bertambah! Kerugian Capai Rp35,3 Miliar



Sejumlah influencer juga diperiksa Polda Metro terkait kasus tersebut, mulai Keanu Angelo, komika Praz Teguh, Paula Verhoeven, hingga pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, Dara Arafah, Davina Karamoy dan Karin Novilda atau Awkarin.

Ahmad Syah Farhan atau ASF yang merupakan dijerat dengan pasal dugaan penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP.

JAKARTA - Tim pengacara memutar video penangkapan yang dialami Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya di sidang praperadilan, hari ini. Video tersebut diputar saat tim pengacara tengah menanyai para saksi, salah satunya sopir Roy Suryo, M Khoiri.

Khoiri merupakan salah satu orang yang juga memvideokan penangkapan kliennya tersebut. Di persidangan, Khoiri menyebutkan, polisi saat mendatangi rumah Roy Suryo tidak menunjukkan dokumen atau kertas penangkapan dan penggeledahan.

Adapun dalam video yang diputar, tampak istri Roy Suryo menolak suaminya itu ditangkap dan dibawa oleh polisi. Sebab polisi seharusnya berhadapan dahulu dengan pengacaranya. "Anda tidak boleh begitu. Anda lewat kuasa hukum saya dulu, saya tidak menghalangi. Anda membawa suami saya itu adalah hal yang ilegal," kata istri Roy dalam video.

Petugas kepolisian menyebutkan jika mereka melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Polisi juga menyerahkan surat penangkapan tersebut pada istri Roy Suryo, tapi sang istri menolak.

"Ibu, kami berhak, ini kami serahkan surat penangkapan kepada Ibu. Ini surat penangkapannya kami serahkan kepada Ibu. Tapi saya harus menunggu kuasa hukum saya. Pak Roy selama ini kooperatif," jelas istri Roy.

Dalam rekaman, istri Roy Suryo tampak geram dengan penangkapan terhadap suaminya itu karena dianggap ilegal. Petugas juga sempat menenangkan istri Roy Suryo atas penangkapan tersebut.

"Kami minta maaf kalau ibu tidak nyaman, ini emang kondisinya tidak menyenangkan," kata petugas.

JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal melimpahkan berkas tiga tersangka kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta setelah dinyatakan lengkap (P21). Ketiga tersangka tersebut yakni Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah yang sudah dalam tahap penyelesaian proses administrasi sebelum nantinya dilimpahkan atau tahap II.

“Untuk berkas perkara yang klaster yang lainnya sedang dalam proses pemberkasan. Dalam waktu dekat kami akan mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI,” kata Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannuddin, Selasa (30/6/2026).

Dengan begitu, untuk Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah kasusnya akan menyusul tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa yang telah lebih dulu dilimpahkan untuk proses persidangan.

Adapun untuk Kurnia Tri Royani; M. Rizal Fadillah; dan Rustam Effendi merupakan tersangka dari klaster pertama terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum.

Pada klaster pertama itu, sedianya ada Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Namun keduanya bersepakat damai dengan pihak Jokowi yang status tersangka dicabut dengan diterbitkannya SP3.

Selain itu, untuk pihak yang mendapat SP3 lainnya adalah Rismon Hasiholan Sianipar yang sebelumnya masuk bersama klaster kedua Roy dan Tifa. Namun statusnya dicabut, setelah mengakui kesalahan dalam penelitian dan menyatakan ijazah Jokowi asli.

JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo , menyiapkan saksi untuk membuktikan penangkapannya pada Jumat, 19 Juni 2026 tidak sesuai aturan. Menurutnya, tidak ada perwakilan warga setempat saat polisi memasuki rumahnya.

"Besok pagi akan ada saksi yang kami hadirkan, itu akan membantah apa yang tadi telah disampaikan, termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting, bukan hanya satpam, itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat, tidak ada sama sekali perwakilan RT/RW, tidak ada," ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, saksi tersebut akan menerangkan tentang ada tidaknya surat dari kepolisian yang sampai ke rumahnya sebelum dilakukannya penangkapan. Bahkan, istrinya juga telah mengonfirmasi ke pihak RT/RW, bahwa mereka tidak mengetahui soal penangkapan terhadapnya itu oleh polisi.

"Saya sudah menanyakan pada hari H adakah surat yang ada ke sana dan kalaupun ternyata tiba-tiba ada, saya bisa pastikan 99,9% itu palsu atau itu backdate. Saya juga masih menyimpan chat yang menyatakan kalau, chat istri saya, ketika istri saya menanyakan apakah ada yang datang ke situ dari RT/RW atau diminta ini, sama sekali tidak ada," tuturnya.

Setelah mendengar jawaban dari kubu Polda Metro Jaya soal penangkapannya, kata Roy, dia mengaku kaget karena polisi malah mengaku penangkapan itu sesuai aturan KUHAP lama. Padahal, acuan yang dipakai polisi secara tertulis berpedoman pada KUHAP baru.

"Formalnya penggunaan KUHAP baru atau KUHAP lama, tadi jelas betul sudah ditunjukkan Pak Refly Harun dalam surat penangkapan dan surat penahanannya itu tertulis jelas pasal-pasal yang digunakan dalam KUHAP baru. Saya pun juga kaget, kok balik lagi ke KUHAP lama," kata Roy.

JAKARTA - Tim Bidkum Polda Metro Jaya membacakan jawaban atas permohonan praperadilan tersangka kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo , di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (30/6/2026). Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh praperadilan Roy Suryo.

"Berdasarkan seluruh uraian fakta dan alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, termohon mohon Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan: menolak seluruh permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," ujar Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Abrianto Pardede saat membacakan petitum di persidangan, Selasa (30/6/2026).

Dalam petitumnya, Polda Metro Jaya meminta hakim menjatuhkan putusan berupa, primer menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima. Subsidair menyatakan menolak seluruh permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

"Menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan termohon berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 49/Pen.Pid.Ijin.Geledah/2025/PN TNG tertanggal 13 November 2025 dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya Nomor SP.Dah/Rumah.Tap/373/VI/Res.1.24/2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum," tuturnya.

Lalu, kata dia, menyatakan tindakan penangkapan terhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/703/VI/Res.1.14/2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. Menyatakan tindakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/458/VI/Res.1.14/2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum.

Selanjutnya, menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan termohon dalam perkara a quo telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan kewajiban penyidik sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berdasarkan Pasal 361 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tetap berlaku sebagai hukum acara dalam penyelesaian perkara a quo.

"Membebankan biaya perkara kepada pemohon atau menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," katanya.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penangkapan tersangka kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya. Sidang yang berlangsung hari ini beragendakan pembacaan jawaban atau replik.

Sidang digelar pukul 09.30 WIB di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Hadir dalam persidangan, Roy Suryo selaku Pemohon dan tim pengacaranya dan Tim Bidkum Polda Metro Jaya selaku Termohon.

Hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan yang memimpin jalannya persidangan meminta agar Tim Bidkum Polda Metro Jaya membacakan poin-poin Jawabannya atas permohonan praperadilan yang telah dibacakan kubu Roy Suryo dalam sidang sebelumnya.

"Hari ini agendanya Jawaban dari Termohon. Silakan dibagikan dahulu yah (berkas Jawaban), lalu bisa dibacakan poin-poinnya saja," ujar hakim di persidangan, Selasa (30/6/2026).

Roy Suryo yang hadir di PN Jakarta Selatan pada pukul 09.15 WIB itu tidak memberikan keterangan apa pun pada awak media. Meski awak media sempat mencegatnya untuk melakukan dorstop.

Lihat video: Sidang Praperadilan Roy Suryo: Penangkapan Sangat Brutal dan Jahat



Begitu juga dengan tim pengacara Roy Suryo yang tidak memberikan statemen apa pun pada awak media. Saat ini, sidang beragendakan Jawaban dari Tim Bidkum Polda Metro Jaya selaku Termohon tengah berlangsung.

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya atas penangkapannya dalam kasus mantan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, penangkapannya itu dianggap melanggar HAM.

"Apa yang kami praperadilankan adalah hal-hal yang memang tidak patut, tidak layak, dan melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum juga, kejadian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2026 lalu," ujar Roy Suryo di PN Jaksel, Senin (29/6/2026).

Menurut Roy Suryo, pihaknya bakal memaparkan buktinya di sidang praperadilan perdana, yang mana sejatinya saat ada upaya paksa, pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan berlaku atau prosedur. Misalnya saja soal hadirnya Ketua RT atau Ketua RW setempat.

"Diketahui oleh RT, RW setempat, ini sama sekali enggak ada. Sudah confirm RT, RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu," tuturnya.

Roy Suryo menerangkan, soal hadirnya Satpam saat penangkapannya, tapi 2 satpam itu sejatinya digelandang polisi ke rumahnya. Pasalnya, satpam itu hanya diunjukkan surat lantas diajak ke rumahnya.

Lihat video: JELANG PRAPERADILAN: Oegroseno Soroti Prosedur Penangkapan Roy Suryo

"Satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah, hanya di luar, dan merekalah yang sebenarnya minta izin. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini benar-benar tidak sopan," jelasnya.

Roy Suryo mengungkap, penangkapan itu dilakukan tanpa hadirnya Satpam di dalam rumahnya dan Satpamlah yang meminta izin. Artinya, polisi masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah hingga dia tidak mengenali para polisi itu.

"Jadi tidak kelihatan siapa, untung saya mengenali suaranya yang ada, yaitu suara berpangkat Iptu inisialnya R, dan salah seorang penyidik berinisial A. Untung saya kenal itu, kalau enggak, saya akan marah betul," paparnya.

"Jadi, adegannya memang tidak berlebihan kalau saya katakan benar-benar seperti film pengkhianatan G30S/PKI, ya. Karena saya tidak boleh berganti pakaian, tidak boleh makan, tidak boleh minum, mandi saja juga sudah enggak boleh, cuci muka saja hampir enggak boleh, untung di bawah itu ada dapur sehingga saya sempat cuci muka," kata Roy lagi.

JAKARTA - Roy Suryo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukannya. Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu tiba di pengadilan sekitar pukul 09.00 WIB.

Sedangkan tim pengacaranya, Abdul Gafur Sangadji telah tiba lebih dahulu di pengadilan. Mereka masih menantikan dimulainya sidang perdana praperadilan yang rencananya akan digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan.

Kepada awak media, Abdul Gafur sempat menunjukkan berkas gugatan praperadilannya yang akan dibacakan di sidang perdana nanti. Dalam gugatan ini, Roy Suryo keberatan atas penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kepolisian.

“Upaya ini adalah upaya pemenuhan hak-hak saya karena sudah dilanggar, dan ini sama sekali tidak ada upaya untuk memperlambat atau kemudian mengganggu peristiwa utamanya yang akan berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” kata Roy Suryo.

Roy Suryo berharap pihak termohon dalam praperadilan tersebut hadir. "Doakan saja semua juga datang, yang kita mohonkan, sehingga tidak menghambat, tidak mengganggu, tidak memperlambat dari kasus utama yang nanti akan disidangkan," kata Roy Suryo.

JAKARTA - Sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ), Roy Suryo , akan digelar besok. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .

Gugatan praperadilan ini diajukan Roy pada Senin (22/6/2026) dengan nomor registrasi perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. "Hari dan tanggal sidang Senin, 29 Juni 2026. Jam sidang pukul 09.00 WIB," demikian keterangan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jaksel, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dalam gugatannya, Roy mempersoalkan keabsahan upaya penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian terhadap dirinya terkait perkara tersebut.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penggeledahan," tulis keterangan tersebut.

Tergugat I dalam praperadilan ini ialah Pemerintah RI cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik, dan tergugat II ialah Pemerintah RI cq Jaksa Agung cq Jampidum pada Kejagung RI cq Kajati DKI Jakarta.

"Petitum permohonan: belum dapat ditampilkan," tulis SIPP PN Jaksel.

Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap polisi pada Jumat (19/6/2026). Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga Senin (22/6/2026) dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Keduanya tidak ditahan kejaksaan. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengungkapkan sejumlah alasan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa.

"Bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan," kata Kajari Jakarta Selatan Marcelo Bellah kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi sejumlah jabatan strategis di institusi Polri. Pergeseran pejabat itu meliputi Pati hingga Pamen Polri.

Salah satu posisi yang berganti yakni Kabid Propam Polda Metro Jaya. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026, Kombes Pol Aris Supriyono ditunjuk sebagai Kabid Propam Polda Metro Jaya.

Sebelum menempati jabatan baru tersebut, Aris menjabat Kabagbinpam Ropaminal Divpropam Polri. Dia menggantikan Kombes Pol Radjo Alriadi Harahap yang kini bertugas sebagai Sesroprovos Divpropam Polri.

Mutasi tersebut dibenarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. “Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat,” ujar Trunoyudo, Sabtu (27/6/2026).

Pergantian jabatan di tubuh Polri disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kelembagaan agar pelaksanaan tugas berjalan optimal.

“Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat,” katanya.

JAKARTA - Unggahan mengenai penerapan sistem ganjil genap (gage) di puluhan gerbang tol di Jakarta mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. Informasi itu membuat banyak pengendara bertanya-tanya sebab disebutkan mulai berlaku pekan ini.

Dalam unggahan yang beredar, disebutkan ada 28 akses gerbang tol di Jakarta masuk dalam skema gage yang berlaku setiap hari kerja. Jadwalnya dibagi menjadi dua sesi, yakni pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB.

"Pekan ini gerbang tol Jakarta berlakukan ganjil-genap, kita spill lokasinya buat jaga-jaga," demikian unggahan dari salah satu akun Instagram.

Merespons hal tersebut, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menegaskan bahwa aturan gage di akses gerbang tol bukanlah kebijakan baru. Ia menjelaskan, pengaturan tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019.

Aturan itu berlaku pada ruas-ruas jalan yang masuk kawasan ganjil genap, termasuk akses gerbang tol yang terhubung langsung dengan ruas jalan tersebut.

"Itu kan yang masuk gage itu kan sebagaimana dalam Pergub Nomor 8 itu ya, tahun 2019, itu diatur. Jalan Pintu Besar Selatan, Gajah Mada, Hayam Wuruk, segala macam itu. Termasuk di antaranya irisan, irisan jalan-jalan gerbang tol yang memasuki ataupun menyentuh dengan ruas jalan tersebut. Sebenarnya bukan aturan baru," kata Komarudin, Jumat (26/5/2026).

Ia mengatakan, pembatasan kendaraan tidak diberlakukan di ruas jalan tol, melainkan hanya pada akses keluar maupun masuk gerbang tol yang berada di kawasan ganjil genap.

"Bukan (dalam tol), bukan pemberlakuan ganjil genap. Jadi misalnya nih, orang mau masuk gerbang tol, namanya gerbang tol, nah itu kan memang kalau jam-jam gitu kan dia, dia ruas-ruasnya ruas-ruas yang dibatasi," ujar dia.

Eks Kapolres Metro Jakarta Pusat ini menambahkan, pengendara yang melanggar aturan ganjil genap di kawasan tersebut tetap dapat dikenai penindakan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Namun, terkait informasi yang menyebut ada 28 akses gerbang tol yang terdampak kebijakan tersebut, pihaknya belum bisa memastikan kebenarannya.

Menurutnya, penetapan ruas jalan yang masuk kawasan ganjil genap merupakan kewenangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sedangkan pengelolaan jalan tol berada di bawah Jasa Marga.

"Coba dicek ke Dinas Perhubungan. Ruas-ruas jalan kalau memang itu masuk. Karena kalau tol sendiri itu masuk ranahnya Jasa Marga," tutupnya.

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyebutkan, kedua kliennya merasa diperlakukan seperti bukan anak bangsa Indonesia saat proses penangkapan dan penahanan oleh polisi. Keduanya ditangkap saat kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akan dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan.

"Roy Suryo merasa dia seperti bukan bagian dari anak bangsa yang punya hak atas keadilan. Roy Suryo seperti bukan manusia yang layak diperlakukan seperti manusia," ujar pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? di iNews TV, dikutip Jumat (25/6/2026).

Pasalnya, kata dia, Roy Suryo kala itu ditangkap saat malam hari, yang mana aparat masuk ke ruang privasi, dan Roy Suryo tidak boleh berganti baju, tidak boleh mandi sekedar untuk menyegarkan diri. Mengingat, kala itu Roy Suryo pada pukul 03.00 WIB baru pulang dari Bandung.

"Gak mau mandi dahulu biar segar karena saat itu jam 3 pulang dari Bandung tidak diperbolehkan. Rasa-rasanya bagaimana penangkapan itu layaknya seperti penculikan para Jenderal pada film G30SPKI, itulah kenyataannya makanya itulah yang kemudian dipraperadilan," tuturnya.

Sejalan dengan itu, pengacara Dokter Tifa, Abdullah Alkatiri menerangkan, kliennya juga merasakan hal serupa dengan Roy Suryo. Terlebih, tidak ada surat proses penahanan terhadapnya, sehingga penangkapan pada Tifa itu dianggap melanggar HAM.

"Sama, dalam arti mereka itu belum ditahan, belum pernah ada penandatanganan, begitu mereka dibawa langsung dibawa ke RS. Di RS itu 2 hari mau dilimpahkan, hari Minggu mau dilimpahkan, Minggu malam didatangi, yang mana dipaksa untuk keluar dari rumah sakit itu. Itu jelas melanggar HAM," paparnya.

Alkatiri mengungkap, sejatinya dalam kasus ijazah Jokowi itu, tidak ada pernyataan tentang keaslian ijazah tersebut, khususnya dari Polisi. Dia mencontohkan, saat pemeriksaan awal di Mabes Polri, ijazah Jokowi dibandingkan dengan 3 ijazah temannya, polisi hanya menyebutkan ijazah itu identik.

Lebih jauh, kata dia, 3 ijazah itu pun belum dilakukan uji labfor oleh polisi. Padahal, dalam persyaratan Perkap Kapolri itu pembandingan harus dilakukan dengan ijazah yang otentik.

"Sebenarnya sampai detik ini tidak ada yang mengatakan ijazah itu asli, polisi pun mengatakan itu identik dengan temannya. Bahkan di dalam pemeriksaan awal di Mabes Polri contohnya, itu ada 3 ijazah pembanding, yang mana salah satu persyaratan di Perkap Kapolri ini pun harus otentik. Harus diuji, apakah 3 ini juga sudah diuji, barangkali palsu sama palsu, juga identik kan," bebernya.

Alkatiri menambahkan, soal keaslian ijazah Jokowi itu pun harus dibuktikan terlebih dahulu pula di pengadilan. Mengingat, kelengkapan berkas kasus ijazah Jokowi yang kinj telah sampai di Kejaksaan tidak lantas membuktikan ijazah tersebut asli.

"Jadi belum ada yang mengatakan asli dan asli itu yang membuktikan harus pengadilan. Kemudian sudah lengkap, sudah lengkap itu bukan berarti pasti benar," katanya.