JAKARTA - Pengacara Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyebutkan, kedua kliennya merasa diperlakukan seperti bukan anak bangsa Indonesia saat proses penangkapan dan penahanan oleh polisi. Keduanya ditangkap saat kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akan dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan.

"Roy Suryo merasa dia seperti bukan bagian dari anak bangsa yang punya hak atas keadilan. Roy Suryo seperti bukan manusia yang layak diperlakukan seperti manusia," ujar pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? di iNews TV, dikutip Jumat (25/6/2026).

Pasalnya, kata dia, Roy Suryo kala itu ditangkap saat malam hari, yang mana aparat masuk ke ruang privasi, dan Roy Suryo tidak boleh berganti baju, tidak boleh mandi sekedar untuk menyegarkan diri. Mengingat, kala itu Roy Suryo pada pukul 03.00 WIB baru pulang dari Bandung.

"Gak mau mandi dahulu biar segar karena saat itu jam 3 pulang dari Bandung tidak diperbolehkan. Rasa-rasanya bagaimana penangkapan itu layaknya seperti penculikan para Jenderal pada film G30SPKI, itulah kenyataannya makanya itulah yang kemudian dipraperadilan," tuturnya.

Sejalan dengan itu, pengacara Dokter Tifa, Abdullah Alkatiri menerangkan, kliennya juga merasakan hal serupa dengan Roy Suryo. Terlebih, tidak ada surat proses penahanan terhadapnya, sehingga penangkapan pada Tifa itu dianggap melanggar HAM.

"Sama, dalam arti mereka itu belum ditahan, belum pernah ada penandatanganan, begitu mereka dibawa langsung dibawa ke RS. Di RS itu 2 hari mau dilimpahkan, hari Minggu mau dilimpahkan, Minggu malam didatangi, yang mana dipaksa untuk keluar dari rumah sakit itu. Itu jelas melanggar HAM," paparnya.

Alkatiri mengungkap, sejatinya dalam kasus ijazah Jokowi itu, tidak ada pernyataan tentang keaslian ijazah tersebut, khususnya dari Polisi. Dia mencontohkan, saat pemeriksaan awal di Mabes Polri, ijazah Jokowi dibandingkan dengan 3 ijazah temannya, polisi hanya menyebutkan ijazah itu identik.

Lebih jauh, kata dia, 3 ijazah itu pun belum dilakukan uji labfor oleh polisi. Padahal, dalam persyaratan Perkap Kapolri itu pembandingan harus dilakukan dengan ijazah yang otentik.

"Sebenarnya sampai detik ini tidak ada yang mengatakan ijazah itu asli, polisi pun mengatakan itu identik dengan temannya. Bahkan di dalam pemeriksaan awal di Mabes Polri contohnya, itu ada 3 ijazah pembanding, yang mana salah satu persyaratan di Perkap Kapolri ini pun harus otentik. Harus diuji, apakah 3 ini juga sudah diuji, barangkali palsu sama palsu, juga identik kan," bebernya.

Alkatiri menambahkan, soal keaslian ijazah Jokowi itu pun harus dibuktikan terlebih dahulu pula di pengadilan. Mengingat, kelengkapan berkas kasus ijazah Jokowi yang kinj telah sampai di Kejaksaan tidak lantas membuktikan ijazah tersebut asli.

"Jadi belum ada yang mengatakan asli dan asli itu yang membuktikan harus pengadilan. Kemudian sudah lengkap, sudah lengkap itu bukan berarti pasti benar," katanya.

JAKARTA - Polda Metro Jaya resmi menahan pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Jumat (19/6/2026). Dari video beredar, terlihat penampakan Roy Suryo usai ditahan Polisi.

Roy terlihat menenteng rompi tahanan berwarnya oranye dan minuman saat berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya di lingkungan Mapolda Metro Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, ia terlihat didampingi beberapa orang, salah satunya Abdul Gafur Sangadji yang merupakan salah satu kuasa hukumnya.

Roy Suryo enggan menjawab pertanyaan awak media yang berada di lokasi. Ia memilih berlalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

Sebelumnya, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyatakan, penangkapan tersebut untuk kebutuhan pelimpahan tersangka dan barang bukti.

"Upaya hukum yang kami lakukan adalah bagian dari rangkaian pelaksanaan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada JPU," kata Iman dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Iman menegaskan, dalam pelimpahan tersangka dan barang bukti ini, penyidik juga bakal melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para tersangka.

"Akan melakukan serangkaian pengecekan kesehatan pada tersangka sehingga dapat dipastikan mengenai kesehatan jasmani dan rohani para tersangka," ujar Iman.

Penyidik Polda Metro Jaya bakal membawa Roy Suryo dan Dokter Tifa ke Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Hal itu dilakukan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap mereka usai dilakukan penangkapan.

"Kami membawa tersangka tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di RS Kramat Jati Polri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat (19/6/2026).

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap sopir taksi online berinisial JF (57) yang mengamuk hingga melakukan perusakan mobil pengendara lain di ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Pelaku ditangkap di rumahnya wilayah Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Panit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Pendi Wibison mengatakan, pelaku JF saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya. “Kami masih melakukan serangkaian pendalaman,” ujarnya, Minggu (31/5/2026).

Saat digelandang di Polda Metro Jaya, pelaku mengenakan jaket hitam dengan tangan terborgol tali tis berwarna merah. JF juga membawa jinjingan kantong plastik putih.

Sebelumnya, viral di media sosial seorang yang diduga pengemudi taksi online merusak kendaraan lainnya di ruas Jalan Tol JORR Pondok Pinang, Selasa (26/5/2026).

Dalam narasi yang beredar di media sosial, korban mengaku baru masuk tol melalui Gerbang Tol JORR Pondok Pinang saat mobil Daihatsu Sigra B 1557 WIM diduga berupaya menyalip dari sisi kiri.

Karena tak berhasil, pengemudi menyalip dari kanan dan menyerempet mobil korban hingga spion mobil Sigra terlepas.

Korban juga menyebut pengemudi tersebut turun dari kendaraan kemudian melakukan perusakan terhadap mobilnya menggunakan kunci roda lalu melarikan diri.

JAKARTA - Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar peredaran obat keras ilegal di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam operasi yang digelar pada Rabu (27/5/2026), polisi menangkap tiga pengedar dan menyita 1.802 butir obat keras dari berbagai jenis.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung mengatakan, pengungkapan kasus itu dari laporan warga terkait maraknya peredaran obat keras ilegal di Tanah Abang. “Kami melakukan penyelidikan dan penindakan di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran obat keras ilegal. Dari hasil operasi, kami mengamankan tiga orang berikut barang bukti ribuan butir obat keras,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Penindakan dilakukan di tiga lokasi berbeda yakni Jalan KS Tubun IV, Petamburan; Jalan Jati Baru Raya, Kampung Bali; serta sebuah toko di Jalan Lontar, Kebon Kacang, Tanah Abang.

Dari penggerebekan itu, polisi menyita sejumlah obat keras seperti Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl, Xanax, Dumolid, Alprazolam, hingga pil Double Y. Polisi juga mengamankan uang tunai Rp218 ribu yang diduga hasil penjualan obat-obatan ilegal.

Tiga orang ditangkap yakni A (38), RAD (33), dan K (43). Saat ini, ketiganya masih menjalani pemeriksaan di Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

“Kami berkomitmen menindak tegas segala bentuk peredaran obat-obatan ilegal di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pemasok dan peredarannya,” kata Reynold.

Dia mengimbau masyarakat melapor jika menemukan dugaan peredaran narkoba maupun obat-obatan terlarang di lingkungan sekitar. “Peran aktif masyarakat sangat kami butuhkan. Jika menemukan adanya tindak kriminalitas maupun peredaran obat-obatan terlarang, segera laporkan melalui Call Center 110 agar dapat segera ditindaklanjuti petugas,” ujarnya.

Para tersangka dijerat Pasal 435 subsider Pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana disesuaikan dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan bahan kimia berbahaya berupa merkuri . Dalam operasi ini, polisi menangkap dua orang yakni MAL dan H, kemudian menjadikannya tersangka.

"Ini merupakan unsur kimia yang berbahaya dan tentunya dapat merusak lingkungan dan juga merusak aktivitas masyarakat sehari-hari. Merkuri selain merugikan negara, ini perlu kami jelaskan juga dapat menimbulkan berbagai tadi dampak negatif baik dari kesehatan maupun secara lingkungan," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor D Mackbon dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Merkuri merupakan satu dari 10 bahan kimia yang dapat menimbulkan efek berbahaya pada sistem saraf, pencernaan, dan kekebalan tubuh, paru-paru, dan organ vital lainnya. Hal itu sebagaimana yang disampaikan WHO.

Pengungkapan ini merupakan sinergisitas antara Polri dan Bea Cukai. Penyelundupan terungkap di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 21 April 2026.

Awalnya kasus ini terkuak di Posko Pemeriksaan Bea dan Cukai KPU Bea Cukai Tanjung Priok. Petugas menyita peti kemas tujuan Manila, Filipina. Ketika itu didapatkan ketidaksesuaian dokumen ekspor peti kemas.

"Di mana kegiatan tersebut berhasil ditemukan berupa 760 botol cairan berwarna silver yang pada kemasan terdapat label tulisan Mercury Gold 1 Kg yang disimpan pada selongsong karton dan disisipkan pada 145 gulungan karpet. Jadi modusnya pelaku menyembunyikan di dalam gulungan-gulungan karpet," kata Victor.

Setelah dilakukan penyidikan, 760 botol cairan berwarna silver milik tersangka berinisial MAL yang dipesan AB yang merupakan warga negara asing yang tinggal di Mani Forest, Davao, Filipina.

"Berdasarkan hasil pengembangan tersangka bahwa mendapatkan merkuri dari tersangka inisial H selaku penjual merkuri. Dan dari pengakuan bahwa penjualan merkuri ini dikirim ke Filipina sejak 2021," ucapnya.

Dalam operasinya, tersangka meraup omzet dengan harga jual sebesar Rp2.700.000 per kg dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000 per botol atau per kg. "Kemudian dari tersangka H ini perannya menjual merkuri dengan modal sebesar Rp2.100.000 yang kemudian dijual kembali kepada tersangka MAL sebesar Rp2.400.000," ujar Victor.

JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik Clandestine Lab untuk pembuatan Cartridge Vape yang mengandung narkoba golongan II jenis Etomidate di Taman Sari, Jakarta Barat. Satu orang ditangkap dalam kasus tersebut.

“Dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial S (38) pada Jumat (1/5/2026) sekitar pukul 19.30 WIB,” kata Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Indah Hartantiningrum, Minggu (3/5/2026)

Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis liquid di sebuah rumah kos Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari.

“Saat dilakukan penggeledahan di kamar kos, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 34 cartridge siap edar, 49 cartridge bekas isi ulang, 550 kemasan kosong berbagai merek, satu botol liquid bibit etomidate, enam botol liquid campuran, serta sejumlah alat produksi seperti panci elektrik, bejana, insulin, gelas ukur, dan alat pres,” ujar Indah.

Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

JAKARTA - Polisi menangkap WNA Irak berinisial F yang merupakan pelaku pembunuhan cucu seniman senior Mpok Nori, DA (37) di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap saat akan melarikan diri dengan menumpangi bus.

Dilihat dari akun Instagram resmi Resmob Polda Metro Jaya, Senin (23/3/2026), pelaku mengenakan hoodie hitam. Dia duduk di kursi dekat jendela saat menaiki bus menuju Pulau Sumatera.

Penangkapan dilakukan pada Sabtu (21/3/2026). Bus yang ditumpangi pelaku menuju Pulau Sumatera dihentikan polisi saat berada di Km 68 Tol Tangerang-Merak, Banten.

Polisi langsung menaiki bus itu dan mencari keberadaan pelaku. Polisi mengambil ponsel yang digenggam pelaku dan memintanya turun dari bus.

"Heh! Turun! Fuad kan? Turun! Sini, turun," ucap salah satu polisi saat meminta pelaku turun dari bus.

Pelaku langsung turun dari bus dan digiring ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. "Pelaku kami tangkap pada 21 Maret 2026 pukul 12.49 WIB, tepatnya berada di Jalan Tol Tangerang-Merak kilometer 68, di rest area kilometer 68," ujar Panit 2 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Fechy J Atupah, Senin (23/3/2026).

Menurut dia, pelaku tak memiliki tujuan pasti saat hendak kabur ke Sumatera. Pelaku kabur karena berusaha menjauhi tempat kejadian perkara (TKP).

Diketahui, korban DA ditemukan tewas bersimbah darah pada Sabtu (21/3/2026) di Jalan Daman I, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Awalnya, ibu korban berinisial B mendatangi kontrakan korban pada Sabtu (21/3/2026).

Namun, saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci. Kakak korban berinisial A kemudian membuka pintu rumah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lantai. Polisi menyebut kondisi darah korban sudah mengering.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap terduga pelaku pembunuhan aktivis buruh yang juga pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT) Ermanto Usman (65). Dia ditemukan tewas di rumahnya Pondok Gede, Bekasi.

“Benar (pelaku ditangkap),” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim, Selasa (10/3/2026).

Namun, dia belum merinci siapa pelaku yang ditangkap maupun berapa jumlah orang yang terlibat dalam kasus itu. “Nanti ya,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Ermanto tewas diduga dibunuh di rumahnya Perumahan Prima Lingkar Asri, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Senin (2/3/2026).

Jasadnya ditemukan dalam kondisi tergeletak di kamar. Sementara, istrinya P (60) ditemukan kritis.

BATAM - Polda Kepulauan Riau menangkap 4 orang pembawa uang tunai senilai Rp7,7 miliar di Pelabuhan Ferry International Harbour Bay, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Empat orang diringkus pada Kamis (11/12/2025) saat ingin menyeberang menggunakan kapal ferry tujuan Singapura .

Empat orang tersebut yakni CEP Aiman alias CA, Houni Kusumawati alias HK, Reniwati alias R, dan Lingga Setiawan alias LS. Mereka membawa uang rupiah pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu yang disimpan dalam empat koper berbeda.

Kapolsek KKP AKP Zharfan Edmond mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal diketahui total uang yang dibawa mencapai Rp 7.795.000.000. Uang tersebut akan ditukarkan ke mata uang dolar Singapura (SGD).

Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Indar Wahyu Dwi Septian melanjutkan pembagian uang dilakukan dengan nominal berbeda-beda yakni CEP Aiman membawa Rp95 juta, Lingga Setiawan membawa Rp2,7 miliar, sementara Houni Kusumawati dan Reniwati masing-masing membawa Rp2,5 miliar.

Dari hasil pemeriksaan, CEP Aiman mengaku mendapat perintah dari Direktur Utama PT VIT berinisial R. Sementara, Houni Kusumawati mengaku sudah beberapa kali melakukan penukaran uang ke Singapura yaitu pada 9, 10, dan 11 Desember 2025.

"Selain uang tunai, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa paspor, KTP, boarding pass kapal, ponsel, serta dokumen perizinan dari Bank Indonesia terkait kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB)," ungkapnya.

Indar menuturkan modus yang dilakukan membawa uang rupiah ke luar wilayah Indonesia untuk ditukarkan secara ilegal oleh para pelaku. Setelah ditukarkan, para pelaku mengedarkan kembali mata uang asing tersebut di dalam negeri dengan harga tinggi.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, penyidik menyimpulkan tidak ditemukan unsur pidana dalam perkara ini. Hal tersebut diperkuat dengan adanya surat izin resmi dari Bank Indonesia kepada PT VIT sebagai penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank," katanya.

Pihaknya tetap berkoordinasi dengan Bea Cukai Kota Batam untuk pelimpahan administrasi perkara. Dia bakal memperkuat pengawasan bersama Bank Indonesia terhadap aktivitas KUPVA BB agar tidak menimbulkan gangguan stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.

"Ini merupakan komitmen kami bersama untuk memberantas peredaran uang ilegal di Indonesia," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi telah menangkap sopir kendaraan pengangkut makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara.

Sebelumnya, beredar video mobil program MBG menerobos pagar sekolah menabrak murid yang tengah melakukan giat di sekolah. Nampak, murid-murid tergeletak usai ditabrak.

Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan Kapolres Jakarta Utara sudah berada di TKP untuk mengecek peristiwa tersebut.

"Untuk sopir sudah diamankan," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).

Dia menambahkan, petugas kepolisian tengah mendata korban akibat peristiwa itu. Selanjutnya, korban akan dibawa ke rumah sakit setempat untuk ditindaklanjuti secara medis.

"Saat ini kapolres lagu di TKP, mendatakan korban, prioritas utama membawa korban ke Rs untuk ditangani medis," pungkasnya.

Adapun, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Daeyang mencatat total ada 19 korban dalam kecelakaan itu. Berdasarkan informasi sementara, Nanik menekankan belum ada yang meninggal dalam peristiwa ini.

"Info sementara tidak ada yang meninggal dunia, 19 korban dirawat di 2 RS," ujar Nanik.

JAKARTA - Fraksi PDIP menilai penangkapan dan penahanan Adetya Pramandira (Dera) dan Fathul Munif serta sejumlah aktivis lainnya sebagai preseden berbahaya bagi demokrasi, kebebasan sipil, serta perjuangan lingkungan hidup di Indonesia.

Diketahui, polisi menahan dua aktivis lingkungan yakni Dera dan Fathul Munif. Selain keduanya, aktivis lingkungan dari Pegunungan Kendeng Gunretno juga diperiksa polisi terkait laporan dugaan penghalangan usaha pertambangan.

“Jika aktivis lingkungan dipenjara karena bersuara, maka yang sedang dipidanakan bukan individu melainkan hak rakyat atas lingkungan yang sehat,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi dan Keanggotaan yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, Selasa (9/12/2025).

Menurut dia, penetapan tersangka tanpa pemeriksaan, penggunaan pasal-pasal karet UU ITE, serta pengabaian asas legalitas menunjukkan adanya pola kriminalisasi yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dera dan Munif adalah pegiat lingkungan yang seharusnya dilindungi oleh ketentuan anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Lingkungan Hidup, bukan justru dibungkam karena keberpihakan mereka terhadap warga yang memperjuangkan ruang hidup.

Tim Kuasa hukum Dera dan Munif, Nasrul Saftiar Dongoran menuturkan penangkapan dan penahanan terkesan dipaksakan. Sebab, tidak ada peristiwa pidana yang dilakukan keduanya.

Nasrul menyoroti putusan penetapan tersangka yang dilakukan tanpa pemeriksaan terhadap kliennya. Meski begitu, Dera dan Munif tetap gigih menyuarakan pembelaan terhadap isu lingkungan walaupun mengalami tekanan psikologis di tahanan.

Penahanan para aktivis lingkungan mendapat perhatian banyak kalangan. Tidak kurang dari 10 tokoh agama, akademisi, hingga masyarakat sipil yang mengajukan penangguhan penahanan bagi keduanya.

“Tim pendamping hukum Dera dan Munif juga telah menyerahkan 200 lebih surat permohonan penangguhan penahanan yang ditandatangani tokoh masyarakat, agama, akademisi, aktivis, BEM Se-Kota Semarang dan organisasi masyarakat sipil,” kata Bagas, Tim Hukum Suara Aksi Pendamping Dera dan Munif, Senin (8/12/2025).

Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah Ubaidullah Shodaqoh juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dera dan Munif merupakan aktivis yang vokal dalam isu lingkungan dan hak rakyat, serta belum memiliki catatan kriminal. “Bahwa Saudari Adetya Pramandira dan Saudara Fathul Munif ke depannya akan bersikap kooperatif,” ujarnya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memprotes penggunaan upaya paksa penangkapan aktivis kembali berulang. Secara norma, penangkapan yang dilakukan Polrestabes Semarang kepada keduanya merupakan pelanggaran serius terhadap HAM dan abai pada pemenuhan prinsip-prinsip negara hukum.

Manajer Hukum dan Pembelaan Walhi Teo Reffelsen mengatakan, penangkapan Adetya Pramandira dan Fathul Munif merupakan salah satu bentuk pembungkaman aktivis prodemokrasi. Terlebih keduanya dituduh dengan sangkaan yang tidak berdasar dan tidak pernah dipanggil sebagai saksi.

“Penangkapan ini juga menambah rekam buruk kepolisian dalam merespons peristiwa unjuk rasa pada akhir Agustus dan awal September 2025. Penangkapan dengan tuduhan melakukan penghasutan dalam demonstrasi Agustus 2025 melanjutkan tindakan penegakan hukum tidak berdasar dan tidak disertai prosedur hukum yang sah,” ungkap Teo.

Menurut dia, apa yang dilakukan Polrestabes Semarang juga memperlihatkan pembangkangan terhadap Perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam Surat Telegram Nomor: ST/2422/X/REN.2/2025 tanggal 22 Oktober 2025 yang memerintahkan larangan kriminalisasi dan mencari-cari kesalahan, menghentikan praktik mencari masalah dan membuat-buat kasus untuk menjatuhkan pihak tertentu, serta memastikan penegakan hukum harus berbasis alat bukti yang sah.

Pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi terhadap keduanya juga menunjukkan Polri tidak serius memenuhi tuntutan reformasi di dalam institusinya. Preseden buruk ini semakin mempertegas rezim ini terus menggunakan hukum secara represif kepada mereka yang bersuara kritis. Penggunaan hukum sekadar sebagai efek gentar (chilling effect) terhadap gerakan masyarakat sipil dan lingkungan harus segera dihentikan.

Karena itu, Walhi menuntut:

1. Presiden Prabowo untuk menggunakan kewenangan yang melekat padanya untuk membebaskan dan menghentikan proses hukum terhadap tahanan politik, termasuk Adetya Pramandira dan Fathul Munif;

2. Kapolri secara langsung memerintahkan Kapolrestabes Semarang membebaskan dan menghentikan proses hukum terhadap Adetya Pramandira dan Fathul Munif;

3. Kapolri memerintahkan seluruh jajaran Polda di seluruh Indonesia menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan menghormati serta melindungi hak kebebasan berpendapat;

4. Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman RI untuk secara aktif mendorong pembebasan dan penghentian proses hukum terhadap Adetya Pramandira dan Fathul Munif.

PEKANBARU - Ditreskrimsus Polda Riau berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Kabupaten Bengkalis.

Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya berhasil mengamankan seorang tersangka yakni Gloria Riahta Sinulingga alias Gordon (55), warga Desa Pencing Bekulo, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

"Tersangka ditangkap karena membuka lahan perkebunan tanpa izin di kawasan hutan pelestarian alam," ujar Ade, Jumat (24/10/2025).

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau terkait aktivitas alat berat di kawasan hutan Desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Talang Muandau, Bengkalis, Senin (20/10/2025).

Tim yang dipimpin Iptu Robiansyah bersama personel BKSDA segera menuju lokasi dan menemukan dua unit alat berat jenis excavator yang sedang melakukan pembersihan lahan.

"Petugas kemudian mengamankan dua operator alat berat, dua orang helper, serta mengamankan barang bukti berupa dua alat berat, satu parang, dan satu meteran," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemilik lahan seluas 13 hektare tersebut adalah Gordon. "Tersangka kemudian ditangkap pada Rabu 22 Oktober di rumahnya Desa Pencing Bekulo, Kabupaten Siak, dan dibawa ke Polda Riau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujar Ade.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba merambah kawasan hutan secara ilegal. Kawasan konservasi dan pelestarian alam tidak boleh dijadikan lahan perkebunan atau aktivitas lain tanpa izin.

Polda Riau terus memperkuat kolaborasi dengan BKSDA, Dinas Kehutanan, dan pemerintah daerah dalam upaya penegakan hukum serta pencegahan perusakan kawasan hutan.

“Penegakan hukum ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga sumber daya alam Riau agar tetap lestari. Pendekatan yang kami ambil bukan hanya represif, tapi juga preventif melalui program Green Policing,” ujar Ade.

Kasus ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Polda Riau dalam menegakkan hukum lingkungan hidup dan melindungi kawasan hutan dari eksploitasi ilegal sejalan dengan semangat Green Policing, melindungi tuah, serta menjaga marwah.