REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 400 triliun di lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Tambahan likuiditas tersebut diharapkan memperkuat penyaluran kredit ke sektor produktif, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pembiayaan perumahan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Penempatan dana SAL dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan likuiditas yang lebih kuat, bank diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit kepada dunia usaha maupun masyarakat.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan tambahan likuiditas akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM yang selama ini menjadi fokus utama perseroan. Menurut dia, penyaluran pembiayaan tetap dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

"Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional," ujar Hery, dikutip Selasa (30/6/2026).

Hingga Maret 2026, pembiayaan bank only BRI telah mencapai Rp 1.358 triliun dan mayoritas disalurkan kepada UMKM serta sektor riil.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menilai penempatan dana SAL turut membantu memperkuat likuiditas perbankan sehingga biaya dana (cost of fund) dapat lebih efisien. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi bank untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif sehingga masyarakat dan pelaku UMKM memiliki akses pembiayaan yang lebih terjangkau.

"Kami mengapresiasi kepercayaan pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," kata Anggoro.

Hingga April 2026, BSI mencatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 382 triliun atau tumbuh 17,90 persen secara tahunan. Sementara itu, pembiayaan meningkat 15,59 persen menjadi Rp 332 triliun dengan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) bruto membaik menjadi 1,80 persen.

Sementara itu, BTN akan memanfaatkan tambahan likuiditas untuk memperkuat penyaluran kredit, khususnya pada sektor perumahan. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan likuiditas yang lebih kuat akan mendukung fungsi intermediasi sehingga penyaluran kredit dapat terus ditingkatkan.

"Penempatan dana SAL ini bukan sekadar memperkuat fundamental likuiditas perusahaan, tetapi menjadi stimulus bagi kami untuk terus menggerakkan roda perekonomian melalui penyaluran kredit yang lebih agresif, namun tetap terukur," ujar Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 40 tahun dinilai mampu meringankan cicilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun demikian, kalangan pengembang menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam dan diimbangi dengan penyesuaian harga rumah subsidi agar kualitas hunian tetap terjaga.

Direktur Utama PT Alexandra Citra Pertiwi sekaligus pengurus DPP Real Estate Indonesia (REI), Tuti Mugiastuti, menilai upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah melalui tenor KPR yang lebih panjang patut diapresiasi. Meski demikian, menurutnya, tenor hingga empat dekade bukan menjadi kebutuhan paling mendesak dalam program rumah subsidi.

"Kalau saya pribadi sebenarnya kurang setuju dengan tenor sampai 40 tahun. Memang cicilan menjadi lebih ringan, tetapi jangka waktunya terlalu panjang. Menurut saya, tenor yang sekarang sebenarnya sudah cukup," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Menurut Tuti, tantangan utama pengembang saat ini justru berada pada harga jual rumah subsidi yang dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kenaikan biaya pembangunan. Karena itu, penyesuaian harga rumah subsidi dinilai lebih penting agar kualitas bangunan tetap dapat ditingkatkan.

Saat ini harga rumah subsidi masih berada di kisaran Rp185 juta. REI mengusulkan adanya kenaikan sekitar 5% hingga 7% sehingga harga rumah subsidi dapat mencapai sekitar Rp212 juta.

"Harga rumah subsidi saat ini masih sekitar Rp185 juta. Kami mengusulkan agar dapat disesuaikan, naik sekitar 5%—7% menjadi sekitar Rp212 juta. Pembahasan ini juga sedang berlangsung di REI bersama berbagai pemangku kepentingan. Idealnya memang ada penyesuaian harga secara berkala mengikuti kenaikan biaya pembangunan," katanya.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan margin pengembang, melainkan memberikan ruang agar spesifikasi rumah subsidi terus mengalami peningkatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dia menambahkan, peningkatan kualitas rumah subsidi hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila didukung kebijakan harga yang lebih adaptif terhadap kenaikan biaya konstruksi.

Di tengah perlambatan sektor properti, permintaan terhadap rumah subsidi berkualitas disebut masih tetap tinggi, terutama di kawasan penyangga industri seperti Cikarang dan Karawang.

Hal itu tercermin dari penjualan tahap pertama Cluster Livana Park sebanyak 242 unit yang mendapat respons positif dari masyarakat. Melihat tingginya permintaan, pengembang kembali membuka tahap kedua sebanyak 249 unit dengan rencana akad kredit massal pada Juli 2026.

Tuti menilai, masyarakat kini tidak hanya mempertimbangkan keterjangkauan cicilan, tetapi juga semakin memperhatikan kualitas bangunan, desain, serta lokasi hunian.

"Masyarakat sekarang semakin selektif. Mereka mencari rumah subsidi yang lokasinya baik, kualitas bangunannya bagus, dan tampilannya menarik. Livana Park menjawab kebutuhan tersebut," katanya.

Dia berharap kebijakan pemerintah terkait pembiayaan perumahan tidak hanya berfokus pada perpanjangan tenor KPR, tetapi juga memberi ruang penyesuaian harga rumah subsidi agar kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus meningkat.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik.

“Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan subsidi rumah,” ujar Heru.

Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu sebesar 5% untuk rumah tapak dan 6% untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana perpanjangan jangka waktu pinjaman atau tenor kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 40 tahun dinilai tidak akan efektif dalam mendongkrak kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan tersebut tidak sensitif mengubah nilai cicilan bulanan yang harus ditanggung debitur. Alhasil, stimulus ini diproyeksikan tidak akan membawa dampak signifikan dalam menjaring minat MBR untuk mengakses pembiayaan perumahan.

"Tenor 25, 30 atau 40 tahun sebenarnya sudah tidak terlalu sensitif untuk mengubah nilai cicilan bulanan. Jadi, dampak bagi jumlah peminat KPR MBR sebenarnya tidak signifikan," ujar Wijayanto kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Terlebih, masih banyak MBR yang saat ini justru belum memenuhi kategori untuk bisa menerima manfaat pembiayaan dari perbankan atau non-bankable. Pasalnya, saat ini sekitar 60% hingga 75% angkatan kerja di Indonesia menggantungkan hidup di sektor informal dan kerap terbentur syarat perbankan.

Sejalan dengan hal itu, menurut Wijayanto, pemerintah seharusnya fokus mengurai akar masalah pembiayaan perumahan nasional yang terletak pada aksesibilitas sektor informal.

Kelompok pekerja informal inilah yang dinilai lebih mendesak untuk mendapatkan perhatian dan skema khusus dari regulator agar bisa memiliki rumah sendiri.

“Jadi pendekatan ini [tenor 40 tahun] bagus, tetapi tidak terlalu membantu calon pembeli rumah dgn pendapatan terbatas atau yang bekerja di sektor informal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau KPR untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan MBR dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) memproyeksikan pendapatan dan laba bersih mengalami penurunan hingga sekitar 10% pada 2026 ini dibandingkan dengan pada tahun lalu.

Sekretaris Perusahaan CTRA Aditya Ciputra mengatakan tetap mempertahankan target marketing sales sebesar Rp9,5 triliun pada tahun ini. Sementara itu, perseroan justru memproyeksikan pendapatan dan laba bersih mengalami penurunan hingga sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan bahwa proyeksi penurunan tersebut bukan disebabkan memburuknya kinerja operasional saat ini, melainkan merupakan dampak dari melemahnya penjualan sepanjang 2025.

"Di perusahaan properti, pendapatan baru diakui ketika pembangunan selesai dan unit diserahterimakan. Jadi ketika pre-sales tahun 2025 turun, dampaknya memang baru terlihat pada pendapatan tahun 2026," ujarnya dalam paparan publik yang dikutip, Senin (29/6/2026).

Adapun pendapatan CTRA selama 2025 tercatat senilai Rp12,7 triliun atau meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11,2 triliun. Laba bersih CTRA tercatat Rp2,7 triliun atau naik 25% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,1 triliun.

Menurut perseroan, penurunan pre sales pada tahun lalu terutama berasal dari segmen hunian menengah ke bawah yang terdampak melemahnya daya beli masyarakat.

Sebaliknya, lini properti investasi seperti hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan klinik masih mencatatkan pertumbuhan. Namun, kontribusi bisnis tersebut belum cukup untuk mengompensasi penurunan penjualan di segmen residensial yang masih menjadi penyumbang utama pendapatan.

Untuk mengejar target marketing sales tahun ini, CTRA akan mengandalkan proyek-proyek hunian di segmen menengah atas yang dinilai memiliki permintaan lebih tangguh.

Beberapa proyek utama yang menjadi motor penjualan antara lain CitraGarden City Jakarta, CitraGarden Serpong, CitraGarden Bintaro, serta dua proyek baru yakni Citra Maja Raya dan Citra Bukit Tumbuh. Mayoritas produk yang dipasarkan memiliki harga di atas Rp1,5 miliar per unit.

Perseroan menilai segmen menengah atas masih menunjukkan daya tahan yang lebih baik dibandingkan segmen menengah ke bawah di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Meski demikian, tantangan industri properti dinilai belum mereda. Manajemen menyebut potensi kenaikan suku bunga menjadi risiko utama terhadap penjualan rumah, mengingat sekitar 72% transaksi pembelian konsumen CTRA menggunakan fasilitas KPR.

Apabila suku bunga acuan meningkat dan diikuti kenaikan bunga KPR akibat ketatnya likuiditas perbankan, maka minat masyarakat membeli rumah diperkirakan ikut tertekan.

"Apapun yang berdampak negatif terhadap KPR pasti akan berdampak pada pembelian rumah," ujarnya.

Di sisi lain, CTRA tetap melihat peluang pertumbuhan apabila aktivitas ekonomi nasional semakin membaik. Perseroan menilai pasar properti saat ini lebih banyak ditopang oleh pembeli akhir (end user) dibandingkan investor, sehingga peningkatan daya beli masyarakat akan menjadi faktor utama pemulihan permintaan.

Dia juga mengakui bahwa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) masih memberikan kontribusi terhadap penjualan. Pada kuartal I/2026, CTRA mencatatkan pendapatan prapenjualan alias marketing sales sebesar Rp2,4 triliun dengan sekitar 51% transaksi penjualan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Namun, perseroan menilai keberadaan PPN DTP kini bukan lagi menjadi katalis baru karena insentif tersebut telah berjalan cukup lama. Fokus utama perusahaan adalah penguatan segmen menengah atas.

Berdasarkan paparan, CTRA membukukan penurunan pendapatan sebesar 6,4% secara tahunan, dari Rp2,7 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp2,558 triliun pada kuartal I/2026. Penurunan pada segmen Pengembangan Properti untuk Dijual sebesar 9,2%, sementara segmen Pendapatan Berulang naik 4,6%

Sejalan dengan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk juga mengalami penurunan sebesar 21,5% secara tahunan menjadi Rp518 miliar pada kuartal I/2026.

Sepanjang kuartal I/2026, CTRA telah meluncurkan Klaster Cedarwood @Forestine di proyek CitraGarden City Jakarta, Klaster Hortis Phase 2 di proyek Citra Garden Serpong, dan juga klaster-klaster lainnya. Sementara itu pada semester II 2026, CTRA akan meluncurkan Klaster Lacewood Phase 1@The Forestine dan Klaster Solea Terrace di CitraGarden City Jakarta, Apartemen Kataluna di CitraLand City CPI Makassar, dan lainnya.

Untuk mendukung pengembangan bisnis, perseroan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp1 triliun pada 2026.

Sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat cadangan lahan (land banking), namun bukan untuk ekspansi ke lokasi baru.

Aditya menjelaskan, strategi land banking difokuskan pada penyempurnaan kepemilikan lahan di kawasan yang sudah ada.

Kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% memberikan sentimen negatif kepada emiten yang sensitif terhadap suku bunga seperti properti. Emiten properti bahkan mengaku realisasi pendapatan dan laba bersih 2026 diperkirakan turun hingga dua digit imbas kebijakan tersebut.

Bagi PT Ciputra Development Tbk (CTRA), naiknya suku bunga acuan mau tak mau membuat perseroan ikut menaikkan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Direktur Utama CTRA Candra Ciputra mengatakan, kebanyakan penjualan dari CTRA memang ditopang oleh KPR. Namun dia memandang cicilan KPR panjangnya 10 sampai 15 tahun dan sifatnya fix. Pihaknya juga berharap penjualan KPR dapat dibantu dengan kebijakan pemerintah lainnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Jadi hopefully saya berharap dengan PPN DTP juga kita akan tertolong ke depannya begitu,” kata Candra dalam Paparan Publik CTRA, Jumat (26/6).

Senada dengan Chandra, Direktur CTRA Nanik J Santoso mengatakan ketika suku bunga acuan naik, maka strategis yang ditempuh CTRA untuk mengejar target penjualan adalah dengan menaikkan kredit.

“Tidak ada cara lain selain naikkan harga. Selain mengembalikan harganya pada harga yang normal. Dan yang mudah-mudahan pada saat itu, pada saat insentif sudah tidak ada lagi, kondisi ekonominya jauh lebih baik,” ujar Nanik.

Pada kuartal pertama 2026, CTRA membukukan laba bersih Rp 518,30 miliar. Jumlah tersebut merosot 21,57% dari laba bersih perseroan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 660,4 miliar. Seiring dengan itu, pendapatan perseroan terpantau juga turun menjadi Rp 2,55 triliun dari Rp 2,73 triliun secara tahunan atau year on year.

Selama 2026, CTRA menyatakan akan mengalami penurunan laba bersih dan pendapatan sebesar 10% secara tahunan.

Sekretaris Perusahaan CTRA Aditya Ciputra Sastrawinata menjelaskan, proyeksi penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya penjualan properti, khususnya di segmen residensial. Sementara itu, untuk pre sales tahun ini akan datar di Rp 9,5 triliun seperti target tahun lalu.

“Jadi penurunan pendapatan di perusahaan properti mengikuti presales tahun sebelumnya. Kalau pre sales tahun 2025 turun, pendapatan 2026 turun juga,” ujar Adit.

Lebih rinci, dia menjelaskan faktor penurunan pre sales karena turunnya daya beli di segmen menengah ke bawah. Meski begitu, dia mengatakan properti investasi masih naik seperti mal, rumah sakit hingga klinik. Namun, jelas Adit, kenaikan investasi tidak dapat menutupi penurunan di residential sehingga net pendapatan bisa terdampak.

Kenaikan suku bunga juga berdampak pada emiten properti PT Metropolitan Land Tbk (MTLA). Namun perseroan tetap optimis dapat mengejar target penjualan properti yang sudah disiapkan untuk 2026.

Direktur MTLA Olivia Surodjo menyampaikan, pihaknya berharap perbankan bisa memberikan program KPR yang menarik seperti fix and cap atau bunga yang sudah dipatok selama masa tenor.

“Di samping strategi yang dijalankan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen,” kata Olivia kepada Katadata, Jumat (26/6).

Seiring dengan naiknya suku bunga BI ke level 5,75%, MTLA menyatakan bunga KPR baru akan dirasakan kenaikannya tiga sampai enam bulan ke depan. Sementara saat ini MTLA belum memiliki rencana untuk merevisi target penjualan dan laba bersih yang sudah perseroan ditetapkan sebelumnya.

“Kami berusaha mengejar target di tengah dinamika yang ada,” ujar Olivia.

Merujuk laporan keuangan kuartal pertama 2026, MTLA membukukan pendapatan Rp 362,14 miliar, turun tipis 0,91% dari Rp 365,50 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring dengan itu, laba bersih MTLA juga tercatat turun 17,4% menjadi Rp 62,16 miliar dari Rp 75,30 miliar secara tahunan.

Meneropong Emiten Properti yang Menarik di Tengah Tingginya BI Rate

Analis Panin Sekuritas Elandry Pratama memperkirakan suku bunga acuan akan berada di kisaran 5,25%-2,25% hingga tahun 2026. Menurut dia, BI masih memiliki ruang penurunan suku bunga, namun dilakukan secara bertahap karena BI perlu menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global.

“Dengan inflasi yang relatif terjaga, peluang pelonggaran moneter masih terbuka apabila volatilitas eksternal mulai mereda,” kata Elandry.

Meski suku bunga acuan telah naik 100 bps hanya dalam beberapa bulan terakhir, Elandry memandang sektor properti masih cukup menarik hingga akhir tahun. Dia menjelaskan, penurunan suku bunga akan membantu menurunkan biaya KPR sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama pada segmen residensial.

Selain itu, lanjut dia, insentif pemerintah terhadap sektor perumahan juga berpotensi menjaga sentimen pasar.

“Namun, pemulihannya kemungkinan berlangsung bertahap sehingga investor tetap perlu selektif memilih emiten yang memiliki landbank kuat, neraca sehat, dan tingkat pra-penjualan (marketing sales) yang solid,” kata dia.

Untuk saham sektor properti, Elandry merekomendasikan saham CTRA sebagai pilihan utamanya. Saham CTRA ditargetkan melaju ke level 800 per saham karena memiliki recurring income dan penjualan yang relatif stabil.

Selain itu, emiten PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) dengan target harga ke Rp 400 juga dinilai menarik didukung pendapatan mal dan perkantoran yang terus membaik. Sementara itu, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dengan target Rp 800 juga layak dicermati berkat landbank besar dan valuasi yang cukup atraktif.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) menyambut rencana pemerintah mengimplementasikan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi tembus hingga 40 tahun.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Eka Jaya menjelaskan bahwa aturan tersebut diyakini bakal mendorong laju penyerapan rumah subsidi. Sehingga mendorong realisasi program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi intinya gini, dengan perpanjangan 40 tahun itu kan otomatis membuat saluran konsumen itu makin besar, makin banyak,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (26/6/2026).

Bambang memberikan gambaran, dengan perpanjangan tenor ini besaran cicilan rumah dapat ditekan hingga Rp900.000 per bulan. Sehingga, masyarakat desil rendah dapat ikut mengakses penyerapan rumah subsidi FLPP.

Sebagai gambaran, tambah Bambang, saat ini masyarakat yang meminjam pokok sekitar Rp200 juta dengan tenor selama 20 tahun setiap bulannya dibebankan biaya angsuran sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,4 juta.

“Kalau untuk 30 tahun, itu sekitar Rp1,1 juta nah kalau KPR hingga 40 tahun, itu bisa sekitar Rp900.000-an per bulannya angsurannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) membidik penjualan sebesar Rp200 miliar melalui eksibisi properti terintegrasi bertajuk Pesta KPR 2026. Langkah ini menjadi salah satu strategi perseroan untuk menjaga kinerja pemasaran di tengah proyeksi kenaikan suku bunga hingga akhir tahun.

Direktur Marketing Pakuwon Group, Sutandi Purnomosidi, mengatakan dalam eksibisi yang berlangsung di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya pada 25–28 Juni 2026 tersebut, Pakuwon Group berkolaborasi dengan sembilan perbankan besar nasional. Langkah taktis ini bertujuan untuk menjaring segmen pembeli akhir (end-user) di tengah tren pengetatan kebijakan moneter.

Dua memproyeksikan, suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed) masih berpotensi mengalami kenaikan hingga tiga kali lagi hingga akhir tahun 2026 akibat tekanan inflasi global yang belum mereda. Kondisi tersebut dinilai bakal memicu penyesuaian suku bunga acuan domestik (BI-Rate) guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Bagi pembeli akhir (end-user) yang memang membutuhkan hunian, momen saat ini adalah kesempatan terbaik untuk mengunci skema pembiayaan sebelum suku bunga pasar dan harga material bangunan melonjak lebih jauh," jelas Sutandi di Surabaya, Kamis (25/6/2026).

Untuk memberikan kepastian kepada calon debitur, kata dia, Pakuwon bersama perbankan mitra mengandalkan produk KPR dengan skema suku bunga fixed dan berjenjang sepanjang tenor, yang dimulai dari level 2,8% hingga 3%. Skema ini dirancang guna meminimalisasi risiko lonjakan cicilan akibat suku bunga mengambang (floating rate) yang fluktuatif di pasar.

Dia menambahkan, mayoritas konsumen yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan perbankan saat ini memilih skema proteksi bunga tersebut.

"Dari total transaksi penjualan properti yang menggunakan metode kredit di Pakuwon, sekitar 80% konsumen memilih skema suku bunga berjenjang. Saat ini, metode pembayaran KPR masih mendominasi bauran transaksi kami sebesar 65%, sedangkan sisanya sekitar 35% menggunakan tunai keras maupun tunai bertahap," paparnya.

Guna menarik minat pasar saat eksibisi, Sutandi menyebut, perseroan menyediakan stimulus tambahan berupa uang muka (down payment) mulai dari 5%, pembebasan biaya KPR, subsidi BPHTB, diskon tanda jadi 50%, fasilitas insentif PPN ditanggung pemerintah hingga Rp220 juta, hingga unit apartemen siap huni yang sudah dilengkapi perabotan penuh (fully furnished).

Menurutnya, sebagian besar produk yang dipasarkan dalam “Pesta KPR” merupakan unit siap huni sehingga konsumen dapat langsung memanfaatkan fasilitas pembiayaan perbankan. Manajemen menargetkan transaksi penjualan minimal dapat mencapai Rp200 miliar sepanjang eksibisi.

Saat ini, lanjut dia, portofolio produk siap huni perseroan di kawasan Grand Pakuwon tercatat sekitar 99 unit rumah, kawasan Pakuwon City sekitar 60 unit rumah, serta sisa ruang apartemen siap huni di wilayah Surabaya Timur yang menyisakan sekitar 150 unit.

Perseroan juga tengah bersiap meluncurkan klaster dan menara apartemen baru pada semester II/2026, dengan proyeksi penyesuaian harga menyusul kenaikan biaya investasi.

Di sisi lain, Sutandi mengungkapkan, lini bisnis pendapatan berulang (recurring income) dari sektor retail dan pusat perbelanjaan milik Pakuwon Group di Surabaya dilaporkan masih mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang momentum liburan sekolah Juni 2026.

Meskipun manajemen mengantisipasi adanya potensi pelemahan aktivitas ritel pada periode kuartal III/2026 karena minimnya sentimen musiman (festive season), pergerakan jumlah kunjungan (traffic) pusat perbelanjaan diyakini tetap terjaga berkat masifnya penyelenggaraan acara (event) kreatif secara berkala.

"Hingga pertengahan Juni 2026, volume kunjungan mal di bawah naungan Pakuwon Group diproyeksikan masih membukukan pertumbuhan tahunan pada kisaran satu digit (single digit), atau tumbuh sekitar 7% hingga 8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menilai kebijakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan perpanjangan tenor KPR akan membuat angsuran bulanan menjadi lebih ringan sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi syarat pembiayaan perbankan.

"Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Heru, skema tersebut memungkinkan angsuran rumah subsidi berada pada kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan keterjangkauan hunian bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja dengan pendapatan sekitar Rp2,8 juta per bulan.

Dari sisi ekonomi, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas basis konsumen sektor perumahan, meningkatkan permintaan rumah subsidi, serta memberikan efek berganda terhadap industri konstruksi dan sektor pendukung lainnya.

Selain memperpanjang tenor pembiayaan, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga tetap (fixed rate) sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa kredit berlangsung. Kebijakan ini memberikan kepastian biaya bagi masyarakat di tengah tren kenaikan suku bunga acuan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan skema KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap diimplementasikan.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komite BP Tapera bersama sejumlah kementerian terkait sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi, sehingga menjadi semakin banyak.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi, karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik.

"Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Heru dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan.

Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan, untuk memiliki rumah pertama.

Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.

Ara mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Menurut dia, komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah memastikan skema tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan oleh perbankan sebagai penyalur pembiayaan.

Selain menyepakati tenor yang lebih panjang, pemerintah juga memutuskan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap sebesar 5 persen meski terjadi kenaikan BI-rate.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) tidak akan memengaruhi program rumah subsidi.

Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tapak sebesar 5 persen, meskipun BI Rate mengalami kenaikan.

"Banyak pertanyaan bagaimana BI Rate naik. Kita putuskan bunga untuk rumah subsidi tapak tetap 5 persen," ujar Menteri yang akrab disapa Ara itu di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Selain mempertahankan bunga KPR subsidi, pemerintah juga menyetujui perpanjangan tenor pembiayaan rumah subsidi hingga 40 tahun.

Menurut Ara, kebijakan tersebut telah disepakati oleh komite terkait dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Sesuai arahan Presiden dan mendukung penuh arahan Presiden, kita membuat skema-skema yang bisa dijalankan, baik dan bermanfaat bagi rakyat serta dapat disalurkan oleh perbankan," katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan bunga sebesar 6 persen untuk program rumah susun (rusun) subsidi. Dengan demikian, terdapat tiga keputusan utama yang telah disepakati pemerintah terkait pembiayaan perumahan subsidi.

"Satu, bunganya tetap 5 persen untuk rumah subsidi tapak. Kedua, tenornya diperpanjang menjadi 40 tahun. Ketiga, untuk rusun subsidi bunganya ditetapkan sebesar 6 persen," ujar Ara.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan sekaligus mendukung target penyediaan hunian yang terjangkau di Indonesia.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bahwa Komite Tapera menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan mendukung penuh arahan Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.

Ara mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

"Bahwa Komite (Tapera) menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto) dan mendukung penuh arahan Presiden," kata Menteri PKP ditemui usai rapat Komite Tapera di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah memastikan skema tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan oleh perbankan sebagai penyalur pembiayaan.

"Kita buat skema-skema yang bisa dijalankan baik dan bermanfaat bagi rakyat, bisa dijalankan oleh perbankan," ujarnya.

Selain menyepakati tenor yang lebih panjang, pemerintah juga memutuskan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap sebesar 5 persen meski terjadi kenaikan BI-rate.

Ara menilai kebijakan mempertahankan bunga 5 persen merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi.

Sementara itu, untuk rumah susun subsidi, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 6 persen sebagai bagian dari skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik hunian vertikal.

Ia juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan kuota 350.000 unit rumah subsidi dan meminta BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan perbankan serta pengembang agar target tersebut dapat tercapai.

Menurut Ara, pemerintah turut memberikan berbagai insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis guna mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

"Itu tadi, satu bunganya tetap 5 persen (rumah subsidi tapak), yang kedua tenornya (KPR) 40 tahun, yang ketiga 6 persen buat rusun subsidi. Artinya kita putuskan begitu tiga poin itu," kata Menteri PKP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan atau tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi hingga mencapai 40 tahun guna meringankan beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pembiayaan baru ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses hunian layak dengan cicilan bulanan yang jauh lebih terjangkau dan kompetitif.

"Komite menyetujui untuk tenor 40 tahun bisa dijalankan," ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat dijumpai usai melakukan pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan keputusan ini merupakan tindak lanjut nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program papan yang berpihak pada rakyat. Sektor perbankan selaku penyalur pembiayaan juga didorong untuk segera mengimplementasikan skema-skema baru ini agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain memperpanjang masa tenor pinjaman, pemerintah memberikan kepastian bagi pasar properti dengan mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi tapak di level 5%. Keputusan ini menjadi angin segar bagi industri realestat karena bunga flat tersebut tidak akan berubah meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) mengalami kenaikan.

Langkah ini diambil guna melindungi daya beli konsumen rumah subsidi dari gejolak pengetatan kebijakan moneter. Dengan tingkat bunga yang terkunci, stabilitas angsuran para debitur dipastikan akan tetap terjaga sepanjang masa kontrak kredit berjalan.

Tidak hanya untuk sektor rumah tapak, Kementerian PKP bersama komite terkait juga menetapkan regulasi khusus mengenai tarif bunga untuk kepemilikan aset vertikal. Pemerintah menyepakati besaran bunga KPR untuk rumah susun (rusun) subsidi adalah sebesar 6%.

Melalui tiga poin keputusan utama tersebut—yakni bunga rumah tapak 5%, tenor hingga 40 tahun, dan bunga rusun subsidi 6%, pemerintah optimistis dapat mengakselerasi penyerapan pasokan rumah nasional. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mampu menggairahkan kembali kinerja industri pembiayaan perumahan dan sektor konstruksi di dalam negeri.