(Posisi utang) Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan posisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih berada dalam batas aman dan terkendali.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun atau 40,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Maret 2026.

“(Posisi utang) Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Menurut Menkeu, pengelolaan utang Indonesia relatif lebih hati-hati bila dibandingkan negara lain. Dia mencontohkan posisi rasio utang negara sejawat yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, misalnya Singapura sekitar 180 persen dan Malaysia 60 persen.

Dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, lanjut Purbaya, posisi utang Indonesia juga relatif lebih terkendali.

“Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara sekeliling kita,” tambahnya.

Sebagai catatan, Undang-Undang Keuangan Negara menetapkan batas maksimal rasio utang adalah sebesar 60 persen.

Untuk saat ini, mayoritas utang pemerintah berasal dari instrumen surat berharga negara (SBN). Nilai outstanding SBN tercatat sebesar Rp8.652,89 triliun per akhir Maret 2026, atau setara dengan 87,22 persen dari total utang pemerintah.

Sedangkan komposisi lainnya berupa pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Pemerintah menyatakan strategi pembiayaan utang dilakukan dengan mempertimbangkan cost of fund yang efisien, risiko yang termitigasi, tata kelola yang baik, serta terjaganya indikator utang pada level yang aman.

Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pun dikelola secara bijak dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan tetap memperhatikan dinamika pasar keuangan.

Adapun realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non utang Rp1,3 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) melaporkan bahwa posisi utang pemerintah pusat sampai dengan akhir 2025 lalu mencapai Rp9.637,9 triliun atau 40,46% terhadap PDB.

Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja DJPPR tahun 2025, posisi utang pemerintah pusat sampai dengan tahun lalu setara dengan US$576,43 miliar dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp16.720 per dolar Amerika Serikat (AS).

"Sebagai gambaran, total jumlah nominal utang Pemerintah Pusat pada tanggal 31 Desember 2025 mencapai Rp9.637,90 triliun. Pengelolaan utang dilakukan secara akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali dan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal," demikian dikutip dari laporan yang diunggah di situs resmi DJPPR, Kamis (19/3/2026).

Mayoritas utang itu dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yakni Rp8.387,2 triliun atau 87%. Sisanya merupakan pinjaman yakni Rp1.250,67 triliun atau 13%.

Dari total penerbitan SBN, sebagian besar merupakan SBN berdenominasi rupiah, yakni Rp6.750,2 triliun atau 70%. Sementara itu, 17% lainnya berdenominasi valuta asing (valas) senilai Rp1.636,9 triliun.

Adapun untuk pinjaman, pembiayaan pemerintah itu didominasi oleh pinjaman luar negeri, yaitu Rp1.192,15 triliun. Perinciannya meliputi Rp286,85 triliun pinjaman bilateral, Rp658,4 triliun pinjaman multilateral serta Rp246,91 triliun pinjaman komersial.

Di sisi lain, terdapat pinjaman dalam negeri yang porsinya kecil, yakni Rp58,52 triliun atau hanya 0,6% dari total pembiayaan pinjaman.

DJPPR menyebut pembiayaan APBN melalui utang didukung dengan pengelolaan berbagai risiko seperti debt securities buyback, loan prepayment, debt-switch/reprofiling, debt swap, restrukturisasi pinjaman, dan hedging.