Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat menggelar Kickoff Meeting Focus Group Discussion ‘West Java Downstream Investment’ WJDI #1 bertajuk “Kebijakan, Strategi, dan Arah Pengembangan Hilirisasi Investasi di Provinsi Jawa Barat”.

Kegiatan ini merupakan forum untuk membangun pemahaman bersama mengenai konsep, kebijakan dan arah pengembangan hilirisasi investasi di Jawa Barat dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian langkah ke depan akan lebih mudah dalam mengidentifikasikan potensi awal komoditas unggulan yang dapat dikembangkan melalui hilirisasi investasi di Jawa Barat.

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan investasi telah membagi wilayah investasi menjadi empat area utama: Bodebekpunjur-karpur sebagai hub industri yang terintegrasi dengan kawasan metropolitan Jabodetabek; Rebana Metropolitan sebagai pusat pertumbuhan industri baru dengan potensi perikanan dan kelautan.

“Serta wilayah Jawa Barat Selatan atau ARUMANIS dengan potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan energi terbarukan; serta Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang diarahkan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi,” katanya, Kamis (5/3/2026).

Kedua secara umum Jawa Barat menjadi yang tertinggi dalam capaian realisasi investasi 2025 sebesar Rp296,8 Triliun. Namun dalam capaian realisasi investasi bidang hilirisasi di Jawa Barat yang mencapai nilai Rp71,4 triliun terdiri dari PMA sebesar Rp50,7 triliun dan PMDN sebesar Rp20,6 triliun hanya menduduki urutan ketiga dibawah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Pihaknya mengharapkan melalui WJDI ini supaya Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk melakukan identifikasi dan penggalian potensi hilirisasi sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerahnya masing-masing. FGD berlangsung secara interaktif dengan focus membahas pada analisis, tantangan dan peluang pengembangan hilirisasi di Jawa Barat. Industri hilirisasi memberikan nilai tambah pada bahan baku yang diperoleh suatu daerah yang diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi.

Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Ahmad Faisal Suralaga mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan roadmap hilirisasi investasi secara nasional dengan 8 sektor prioritas yaitu Mineral, Batubara, Minyak Bumi, Gas Bumi, Perikanan, Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan.

Turunan dari sektor prioritas tersebut telah ditetapkan 28 komoditas yang tersebar di seluruh nusantara. Jawa Barat memiliki potensi hilirisasi dengan komoditas Nikel, Besi, Baja, Bauksit, Timah, Tembaga, Minyak Bumi, Getah Pinus, Kayu Log, Karet, Garam dan Tilapia.

“Strategi hilirisasi ini sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi juga tercantum dalam misi Asta Cita ke-5 Pemerintah, yakni Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” katanya.

Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan hilirisasi pada misi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. Sektor yang menjadi perhatian hilirisasi di Jawa Barat pada pertanian, perkebunan dan kehutanan serta mengembangkan potensi investasi pada Energi Baru Terbarukan.

WJD perdana ini menghasilkan perlunya rekomendasi kebijakan menuju arah hilirisasi yang terintegrasi antara lain membentuk hilirisasi berbasis klaster dan keunggulan daerah, penguatan konektivitas rantai pasok antar daerah, penguatan ekosistem pendukung hilirisasi seperti energy, utilitas dan logistic, serta perbaikan tata kelola berbasis data hilirisasi yang menjadi dasar utama perencanaan pembangunan, promosi investasi dan prioritas investasi hilirisasi.