REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Namun, perhatian pelaku pasar belum sepenuhnya beralih ke kebijakan tersebut karena masih mencermati perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi memengaruhi pasar keuangan global.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, sentimen geopolitik global masih menjadi faktor utama yang diperhatikan investor. Menurut dia, pasar menunggu kepastian terkait hubungan kedua negara setelah muncul berbagai spekulasi mengenai kelanjutan kesepahaman antara Washington dan Teheran.

“Pelaku pasar sedang tertuju terhadap pernyataan Trump mengenai nota kesepahaman antara Iran dan Amerika,” kata Ibrahim dalam pesan singkatnya, Senin (1/6/2026).

Di tengah ketidakpastian tersebut, rupiah pada Senin ditutup menguat 76 poin ke level Rp17.805 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp17.880 per dolar AS. Penguatan terjadi bersamaan dengan hari pertama implementasi aturan baru yang mewajibkan eksportir SDA menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri.

Menurut Ibrahim, kebijakan DHE memberikan sentimen positif bagi pasar domestik karena berpotensi meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri. Kewajiban penempatan dana ekspor di perbankan nasional dinilai dapat membantu menopang stabilitas nilai tukar rupiah.

Meski demikian, ia menilai penguatan rupiah saat ini belum cukup untuk menghilangkan tekanan eksternal yang masih membayangi pasar keuangan. Investor tetap berhati-hati karena arah pergerakan dolar AS dan arus modal global masih sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik serta kebijakan moneter Amerika Serikat.

Pemerintah mulai memberlakukan PP Nomor 21 Tahun 2026 yang mewajibkan eksportir SDA merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen. Untuk sektor nonmigas, dana wajib ditempatkan di rekening khusus dalam negeri selama minimal 12 bulan.

Selain perkembangan hubungan AS-Iran, pasar juga mencermati potensi perubahan arah suku bunga bank sentral AS yang dapat memengaruhi pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah masih akan fluktuatif dalam jangka pendek. Menurut dia, tekanan terhadap mata uang domestik berpotensi kembali muncul apabila sentimen global kembali mendominasi pasar.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap mengucurkan insentif untuk mendukung penguatan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

“Selain aspek pengawasan, OJK juga akan memberikan dukungan dengan sejumlah insentif,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam agenda Sosialisasi Tata Kelola Ekspor SDA Strategis dan Implementasi Peraturan Pemerintah tentang DHE di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum, syariah, dan unit usaha syariah.

Selanjutnya, OJK juga memberikan relaksasi terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang memenuhi persyaratan.

Friderica atau yang akrab disapa Kiki menuturkan insentif tersebut merupakan bentuk dukungan OJK agar implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Sebagai tindak lanjut, kami akan menerbitkan surat kepada seluruh direksi, seluruh bank umum. Surat tersebut akan menginformasikan bentuk dukungan OJK dalam implementasi PP tersebut, termasuk kebutuhan dukungan kelengkapan data dan informasi yg diperlukan oleh kementerian ataupun lembaga berkait,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan aturan yang tertuang di PP 21 Tahun 2026 tersebut diarahkan untuk meningkatkan investasi dan kinerja ekspor sektor SDA serta mendukung stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Ketentuan utama adalah eksportir sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Kemudian, pemasukan atau repatriasi penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Pemerintah juga memperluas pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non Himbara.

Selain itu, pemerintah menurunkan batas konversi devisa hasil ekspor valuta asing ke rupiah dari 100 persen menjadi 50 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026