JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tercatat sebesar USD144,9 miliar. Angka terbaru ini lebih rendah dibandingkan posisi pada akhir April 2026 sebesar USD146,2 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, bahwa perkembangan cadangan devisa Mei 2026 ini dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah, disertai penerimaan pajak hingga kebijakan stabilitas rupiah.

"Serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan permintaan valuta asing musiman dari domestik," kata Denny dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Adapun BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. "Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai," katanya.

BI Tegaskan Cadangan Devisa Indonesia Kuat, Lampaui Standar IMF



Selain itu, aliran masuk modal asing yang diprakirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

Ketika sentimen yang berkembang di pasar mereda, didukung masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang kembali menguat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) bisa berperan menstabilkan kurs atau nilai tukar rupiah.

Purbaya di Jakarta, Rabu, menyebut kebijakan DHE SDA dapat meningkatkan ketersediaan devisa di dalam negeri melalui penempatan hasil ekspor sumber daya alam pada sistem keuangan nasional.

Dengan meningkatnya pasokan devisa, likuiditas valuta asing di pasar domestik akan makin kuat sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Dia memperkirakan dampak awal dari implementasi kebijakan tersebut akan mulai terlihat dalam waktu dekat.

“Ketika sentimen yang berkembang di pasar mulai mereda, didukung oleh masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang untuk kembali menguat,” kata Purbaya.

Bendahara Negara itu menilai kebijakan DHE SDA merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia sekaligus memastikan manfaat hasil ekspor nasional dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian domestik.

Kombinasi fundamental ekonomi yang terjaga dan peningkatan pasokan devisa di dalam negeri, menurut Menkeu, akan menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas rupiah serta sektor keuangan nasional ke depan.

Meningkatnya likuiditas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan DHE pun akan membuat sistem keuangan Indonesia makin tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Purbaya optimistis kebijakan DHE SDA akan memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan dan investor.

Secara umum, ia juga menyatakan tetap fokus menjaga agar perekonomian nasional terus tumbuh dan makin kuat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi saja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus menjaga koordinasi dengan seluruh otoritas terkait guna memastikan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan tetap terpelihara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum dapat memastikan besaran tambahan penerimaan negara yang dihasilkan dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia menyebut potensi tambahan penerimaan negara masih dihitung.

"Sudah dihitung belum potensial penerimaan negaranya? Sudah dihitung, tapi belum ketemu angkanya," kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Persiapan Operasional DSI yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, pemerintah masih terus melakukan penghitungan dan kajian untuk melihat dampak nyata dari kehadiran DSI. Hal ini mengingat operasional DSI sendiri masih dalam tahap awal.

BUMN Ekspor Resmi Beroperasi Besok 1 Juni 2026! Terbagi 2 Fase, Eksportir Wajib Lapor DSI



"Jadi kita masih hitung terus, ini kan masih baru pertama kan ya. Kita belum bisa lihat seperti apa dampaknya," lanjutnya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja DSI. Evaluasi tersebut dijadwalkan dilakukan setiap tiga bulan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan kontribusinya terhadap pendapatan negara.

Tok! Eksportir SDA Wajib Pulangkan 100% Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Negeri Mulai Juni 2026



"Yang jelas DSI ini kan akan dimonitor setiap tiga bulan dievaluasi. Jadi tiga bulan dari sekarang baru mungkin bisa keluar angka yang lebih jelas dampak dari DSI ini kepada penerimaan negara," tutup Purbaya.

JAKARTA - Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola ekspor komoditas nasional, dengan membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) , mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pakar hukum Mahfud MD optimistis, DSI akan membantu penyelesaian masalah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang telah berlangsung puluhan tahun.

Menurut Mahfud MD, pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari maraknya temuan manipulasi data ekspor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah masif yang berlangsung sejak lama. "Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden incharge di situ," kata dalam keterangannya dikutip, Minggu (31/5/2026).

Salah satu indikasi kebocoran terlihat dari perbedaan angka yang sangat mencolok antara laporan ekspor dari dalam negeri dan data penerimaan resmi di negara tujuan ekspor. Selisih data menunjukkan adanya praktik pencurian yang selama ini berjalan mulus di wilayah perbatasan, melibatkan berbagai oknum di sektor Bea Cukai, perpajakan, maupun instansi penegak hukum lainnya.

BUMN Ekspor Berpotensi Memicu Larinya Modal Asing, Berikut Alasannya



"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menyebut pembentukan PT DSI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor ini untuk menutup praktik kebocoran penerimaan negara seperti under invoicing, transfer pricing, dan pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan nilai mencapai USD343 miliar selama 22 tahun terakhir.

DSI Didukung Ciptakan Kemandirian Indonesia lewat Tata Kelola SDA



Pembentukan badan baru itu ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa hingga USD150 miliar per tahun atau setara Rp2.653,92 triliun dengan asumsi kurs Rp17.692 per dolar AS.

Saat ini pengawasan baru diterapkan pada tiga komoditas utama (batu bara, crude palm oil/CPO, dan ferro alloys) sebagai titik awal untuk memantau volume, aliran dana, dan nilai riil ekspor secara transparan. Ke depan, Mahfud berharap komoditas lain seperti kayu, nikel, dan timah juga turut diawasi secara bertahap demi memaksimalkan devisa negara dari praktik ilegal.

Sebelumnya, Chief Investment Operating (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir menegaskan, DSI akan terbuka terhadap masukan dari pelaku industri maupun regulator. Transparansi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan pasar terhadap DSI.

Menurutnya, pelibatan sejumlah tenaga berpengalaman dari industri keuangan dan perbankan internasional juga menjadi fokus DSI. Keterlibatan itu akan mendorong profesionalisme dalam pengelolaan kekayaan SDA milik Indonesia. Pihaknya juga akan memastikan BUMN Ekspor ini dijalankan dengan tata kelola yang baik, mendukung profesionalisme, serta memberikan rasa aman bagi pelaku pasar.

"(Keterbukaan) itu memang harus dari awal kita lakukan. Kami ada, kami berani menghadap ke sini, we have to face and address all concerns and our job adalah untuk mendengar," kata Pandu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan para pengusaha yang patuh menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) mereka pada sistem keuangan dalam negeri berhak untuk mendapatkan insentif pajak hingga 0 persen.

Pemerintah mewajibkan para eksportir untuk merepatriasi dan menempatkan devisa mereka di dalam negeri melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

“Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Ini meliputi tarif Pajak Penghasilan atau PPh yang lebih rendah dibandingkan instrumen (investasi) reguler,” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan, besaran tarif dan insentif pajak yang diberikan bagi setiap pelaku usaha nantinya menyesuaikan jangka waktu penempatan dana tersebut.

Ia mengatakan, insentif pemotongan PPh hingga 0 persen pada penempatan DHE SDA tersebut lebih menguntungkan bagi para eksportir dibandingkan jika mereka menempatkan dana tersebut di instrumen investasi reguler lainnya yang bisa dikenakan pajak sampai 20 persen.

“Biasanya kalau di bond (obligasi), yield (imbal hasil)-nya dikenain pajak 20 persen. Kalau taruh sumbernya DHE SDA, maka pajak instrumen itu 0 (persen),” ucap Purbaya.

Ia menuturkan, ketentuan baru yang akan mulai berlaku Senin besok (1/6) tersebut mewajibkan para eksportir komoditas sumber daya alam untuk merepatriasi DHE mereka ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Ia mengatakan, eksportir komoditas minyak dan gas (migas) wajib menempatkan minimal 30 persen DHE SDA mereka selama paling sedikit 3 bulan.

Sementara eksportir komoditas non-migas diwajibkan untuk menempatkan 100 persen DHE SDA mereka pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan.

Penempatan dana hasil ekspor tersebut wajib dilakukan melalui rekening bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

Selain itu, pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dalam valuta asing (valas) ke rupiah maksimal sebesar 50 persen.

Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui bank Himbara, Purbaya mengatakan terdapat relaksasi bagi eksportir di sektor pertambangan migas dan non-migas yang memiliki pembeli (buyer) dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral maupun kerja sama perdagangan.

“Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-Himbara. Porsi penempatan pada bank non-Himbara maksimal sebesar 30 persen, jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pelaku pasar mengkhawatirkan pembentukan BUMN ekspor atau PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memicu outflow lanjutan arus modal asing di pasar modal. Hingga akhir Mei, tercatat foreign outflow dari pasar modal mencapai Rp54,4 triliun.

Dalam riset yang diterbitkan 29 Mei 2026, Kiwoom Sekuritas menilai kemungkinan pasar masih bisa beradaptasi dengan kebijakan baru ini, apabila PT DSI hanya berfungsi sebagai clearing house administratif dan monitoring devisa saja.

Namun apabila berkembang menjadi instrumen kontrol yang terlalu besar terhadap pricing, buyer, pembayaran, dan kontrak perdagangan komoditas, maka investor global dapat mulai melihat Indonesia bergerak terlalu jauh ke arah resource nationalism.

Gap Dagang Puluhan Miliar Dolar dengan AS-China di Balik Pembentukan BUMN Khusus Ekspor DSI



"Market tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut dapat dieksekusi secara efisien tanpa menciptakan bottleneck baru bagi dunia usaha. Dalam kondisi rupiah yang masih rapuh dan foreign flow yang masih negatif, menjaga kepercayaan investor akan sama pentingnya dengan menjaga devisa negara ," tulis riset Kiwoom dikutip Minggu (31/5/2026).

Secara konsep awal yang dipaparkan Pemerintah, pembentukan PT DSI memang punya manfaat bagi perekonomian. Misalnya perusahaan tersebut bisa meningkatkan transparansi ekspor dan mengurangi potensi under-invoicing. Praktik ini berhubungan erat kaitannya dengan penerimaan negara.

Pembentukan BUMN ekspor ini juga dinilai meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis. Beberapa negara juga melakukan hal serupa seperti Malaysia yang memiliki kontrol kuat terhadap industri minyak sawit melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB), kebijakan kuota, levy, dan instrumen ekspor lain untuk menjaga stabilitas pasokan serta kepentingan industri nasionalnya.

Namun Kiwoom Sekuritas menyoroti momentum pembentukan BUMN ekspor tersebut, di tengah kondisi nilai tukar yang tembus Rp17.800 per dolar, dan foreign outflow dari pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun hingga akhir Mei 2026.

"Dalam situasi seperti ini setiap perubahan kebijakan yang menyentuh langsung mekanisme bisnis emiten akan langsung diterjemahkan sebagai tambahan policy risk," lanjutnya.

Kekhawatiran pasar akan meningkat apabila PT DSI berkembang menjadi bentuk intervensi yang lebih agresif, dalam hal pengendalian harga komoditas oleh negara, pembatasan buyer tertentu, pengawasan pembayaran yang terlalu ketat, serta peninjauan berbagai kontrak eksisting oleh perusahaan.

"Perdagangan komoditas global merupakan bisnis yang sangat cepat, kompleks, dan highly relationship-driven. Buyer internasional sangat sensitif terhadap kepastian kontrak, kecepatan shipment, fleksibilitas pricing, reliability pembayaran, dan efisiensi administrasi. Jika proses perdagangan menjadi lebih birokratis, buyer dapat mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain," tulis riset Kiwoom Sekuritas.

Kalau dibandingkan Rp176 triliun (devisa pariwisata Bali) dibanding dengan Rp320 triliun nasional dapatnya 55 persen

Badung (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mencatat devisa pariwisata yang disumbangkan Bali sepanjang 2025 berkontribusi 55 persen terhadap total devisa pariwisata nasional.

“Kalau dibandingkan Rp176 triliun (devisa pariwisata Bali) dibanding dengan Rp320 triliun nasional dapatnya 55 persen,” ucapnya dalam pameran perjalanan wisata Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Kabupaten Badung, Sabtu.

Gubernur Koster menjelaskan 55 persen tersebut diperoleh dari penghitungan kunjungan dan pengeluaran wisman, dimana untuk kunjungan wisman saja sepanjang 2025 totalnya mencapai 7,05 juta atau 45,8 persen dari total 15,39 juta kunjungan wisman ke Indonesia.

Data BPS kemudian mengungkap pengeluaran rata-rata wisman selama berkunjung ke Pulau Dewata sekitar 1.522,44 dolar AS, sehingga jika dikalikan dengan total kunjungan dan dikonversi dengan kurs dolar AS Rp16.500, maka diperoleh Rp176 triliun devisa pariwisata Bali sepanjang 2025.

“Itu pengeluaran wisatawan asing sesuai rumus, menjadi devisa pariwisata, uang asing yang beredar di Bali yang dibelanjakan di hotel, transportasi, restoran, UMKM, Rp176 triliun sementara di Indonesia total Rp319,9 triliun atau sudah lah Rp320 triliun,” ujar gubernur lulusan Matematika ITB itu.

Kontribusi besar ini menurut Gubernur Koster menjadi penanda bahwa pariwisata Bali tidak mudah digoyang, mengingat 2025 lalu banyak isu negatif menimpa Bali.

Justru Pemprov Bali menjanjikan terus menangani persoalan-persoalan yang dituntut seperti sampah, infrastruktur, dan kemacetan, sehingga pariwisata tetap bertahan.

Apalagi pariwisata terhadap ekonomi Bali sendiri berkontribusi 66 persen, data itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 yang sebesar 5,82 persen.

“Pendapatan per kapitanya Rp72 juta, tingkat kemiskinannya 1,42 persen, terendah di Indonesia, tingkat penganggurannya 1,45 persen juga terendah di Indonesia, dan juga dampaknya terhadap pertanian dan perikanan, karena banyak hotel yang menggunakan produk lokal Bali, buah, sayur, telur, beras,” kata Koster.

Pemprov Bali memandang selain pariwisata mendatangkan devisa, pariwisata juga memberi kontribusi bagi sektor ekonomi lainnya terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ini membuat Bali menjadi posisi kelima pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, menjadi yang nomor satu sebagai provinsi tanpa kekayaan alam pertambangan.

“Ini pariwisata menggerek petani, nelayan, dan perajin, rembesannya ke masyarakat itu tinggi, membedakan dunia pariwisata dengan dunia yang bersumber dari sumber daya alam, kalau yang itu sedikit orang yang punya tapi uang dia banyak, sedangkan yang ini tersebar hotelnya banyak, restorannya banyak, travelnya banyak, petaninya banyak, UMKM-nya banyak,“ ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir sumber daya alam (SDA) dapat memperoleh pinjaman rupiah dari perbankan jika kebutuhan likuiditas rupiahnya melebihi kewajiban konversi 50 persen DHE SDA.

Untuk diketahui, melalui peraturan terbaru, batas konversi devisa hasil ekspor (DHE) valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) bersama perbankan akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan tambahan likuiditas rupiah tersebut.

“Kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya. Sedangkan kebutuhan rupiah, apabila lebih dari 50 persen (kewajiban konversi valas ke rupiah), dari BI mempersiapkan atau dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman,” kata dia.

Selain itu, imbuh Airlangga, pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga (interest) dari penempatan dana DHE dalam valuta asing.

Adapun aturan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2026 mengatur eksportir SDA yang wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia. Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Selanjutnya, pemasukan atau repatriasi dan penempatan (retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kemudian, terdapat pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia.

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non-Himbara.

“Nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut (pengecualian penempatan di non-Himbara),” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan mengenai implementasi penugasan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memperkuat tata kelola ekspor pada komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

Sejalan dengan itu, untuk tahap awal implementasi, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan ekspor dengan PT DSI sebagai co-exportir.

“Itu dulu yang kita lakukan dalam tiga bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk tiga bulan berikutnya. Dan full nanti pada tanggal 1 Januari,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kontrak business-to-business (B2B) yang telah berjalan sepanjang tidak mengandung praktik undervalue maupun under-invoicing.

Airlangga menilai pembentukan badan ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang selama ini masih menunjukkan selisih data ekspor-impor.

Dengan keterlibatan PT DSI, pemerintah berharap transparansi pendapatan ekspor meningkat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara lainnya.

“Ke depan, tentu SDA itu tidak hanya pada tiga komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada tiga komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, komunikasi kebijakan badan ekspor yang tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau dianggap terlalu intervensionis oleh pelaku pasar menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

Secara konsep, pemerintah memang sedang mencoba membangun arsitektur baru pengelolaan devisa ekspor Indonesia agar lebih terintegrasi dengan kebutuhan pembiayaan domestik, stabilitas rupiah, serta agenda hilirisasi nasional, kata Fakhrul di Jakarta, Senin.

Dalam konteks global yang semakin fragmentatif, menurut dia, langkah tersebut bukan sesuatu yang aneh. Sebab, banyak negara mulai membangun institusi strategis untuk menjaga ketahanan eksternal dan memastikan sumber daya alam mereka memberikan dampak maksimal bagi ekonomi domestik. Namun ia menegaskan, keberhasilan kebijakan seperti ini sangat bergantung pada satu hal utama, yakni kepercayaan pasar.

“Kalau dieksekusi dengan tetap mengedepankan prinsip pasar yang berlaku umum, transparan, dan komunikasinya sangat baik, maka ini bisa menjadi momentum perbaikan struktural neraca pembayaran Indonesia. Tetapi kalau komunikasi dan implementasinya buruk, pasar bisa membaca ini sebagai peningkatan kontrol negara yang terlalu agresif terhadap sektor ekspor,” katanya.

Fakhrul menambahkan bahwa banyak negara sebenarnya memiliki institusi serupa, tetapi keberhasilannya selalu ditentukan oleh tata kelola, transparansi, dan kemampuan menjaga insentif pasar. Momentum itu harus digunakan juga sebagai momentum untuk memperbaiki industri asuransi dan pembiayaan ekspor-impor di Indonesia.

Contohnya bagaimana Korea Export-Import Bank atau KEXIM di Korea Selatan berhasil menjadi tulang punggung ekspor industri strategis Korea, mulai dari galangan kapal, elektronik, baterai, hingga proyek infrastruktur global.

Menurut Fakhrul, keberhasilan Korea bukan karena kontrol negara semata, tetapi karena institusi tersebut mampu menjadi katalis pembiayaan, mitigasi risiko, dan diplomasi ekonomi tanpa menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Sementara di China, peran Sinosure juga sangat besar dalam memberikan perlindungan asuransi kredit ekspor dan mendukung ekspansi perusahaan nasional ke pasar global. Namun Fakhrul mengingatkan bahwa model China lahir dari kapasitas fiskal, cadangan devisa, dan kekuatan industri yang sangat besar, sehingga tidak seluruhnya bisa ditiru Indonesia.

“Yang bisa ditiru Indonesia adalah bagaimana negara-negara tersebut menjaga koordinasi antara sektor keuangan, industri, dan diplomasi perdagangan. Tetapi Indonesia tetap harus menjaga kredibilitas pasar dan menghindari persepsi bahwa negara terlalu mendominasi mekanisme perdagangan,” katanya menjelaskan.

Ia juga menilai bahwa negara-negara di Timur Tengah mulai bergerak ke arah serupa, yakni memperkuat sovereign-backed trading ecosystem untuk menjaga devisa dan posisi tawar energi mereka. Namun hampir semuanya memiliki satu kesamaan: komunikasi yang sangat jelas kepada investor dan transisi yang gradual.

Meski demikian, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bukan berarti lepas dari beragam risiko. Fakhrul menjelaskan terdapat beberapa risiko besar yang harus diantisipasi pemerintah.

Pertama, risiko terhadap Balance of Payment dan stabilitas rupiah. Menurutnya, apabila perusahaan-perusahaan komoditas seperti batubara, sawit, dan nikel mulai merasa terdapat ketidakpastian kebijakan atau meningkatnya risiko operasional, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penundaan ekspansi, penurunan produksi, atau bahkan perlambatan ekspor.

“Indonesia masih sangat bergantung pada commodity inflow untuk menopang eksternal sektor kita. Kalau produksi atau ekspor terganggu karena persepsi ketidakpastian meningkat, maka tekanan terhadap neraca pembayaran bisa muncul. Dalam kondisi seperti itu, depresiasi rupiah justru dapat terjadi lebih lanjut,” katanya.

Kedua, risiko terhadap persepsi sovereign risk dan rating Indonesia. Fakhrul mengingatkan bahwa lembaga pemeringkat global seperti S&P Global Ratings telah memberi sinyal bahwa kualitas institusi dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga rating Indonesia.

“Pasar global dan lembaga rating akan melihat apakah kebijakan ini meningkatkan efisiensi dan ketahanan eksternal, atau justru menciptakan distorsi baru. Kalau mekanismenya dianggap tidak market-friendly atau terlalu opaque, maka persepsi risiko Indonesia bisa meningkat,” katanya.

Ketiga, risiko munculnya friksi dan biaya tinggi baru di sektor pertambangan dan ekspor sumber daya alam. Fakhrul mengingatkan agar pembentukan badan baru tidak berujung pada bertambahnya layer birokrasi, approval, atau proses administratif tambahan yang justru mengurangi daya saing sektor ekspor nasional.

“Jangan sampai niat memperkuat negara malah diterjemahkan di lapangan sebagai tambahan biaya, tambahan approval, atau ketidakjelasan mekanisme. Indonesia sudah cukup lama berjuang mengurangi high-cost economy di sektor sumber daya alam,” ujar dia.

Namun, Fakhrul tetap melihat arah besar kebijakan ini sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara strategis, terutama dalam konteks dunia yang mulai bergerak menuju penguatan ketahanan nasional, kontrol rantai pasok strategis, dan pengamanan devisa domestik.

Ia menilai Indonesia memang perlu mulai memikirkan postur neraca pembayaran jangka panjang yang lebih kuat dan tidak terlalu rentan terhadap siklus dolar global maupun volatilitas arus modal asing.

“Selama ini kita terlalu bergantung pada mekanisme pasar global tanpa memiliki instrumen kelembagaan yang cukup kuat untuk mengelola kekayaan devisa dan ekspor strategis secara optimal. Jadi arah berpikir kebijakan ini saya pahami. Tetapi sekali lagi, transisi seperti ini harus dilakukan bertahap, sangat hati-hati, dan dengan komunikasi yang extraordinarily clear kepada pasar,” kata Fakhrul.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembalikan keperkasaan nilai tukar rupiah ke level psikologis Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Untuk merealisasikan target tersebut, Purbaya membocorkan adanya aksi nyata (action) yang siap dieksekusi oleh Kementerian Keuangan pada pekan depan.

Purbaya menjelaskan, bahwa fokus utama dari strategi yang akan dijalankan ini adalah mengunci devisa hasil perdagangan internasional agar tetap terparkir di dalam negeri. Dengan membendung pelarian modal, pasokan valas domestik diyakini akan kembali melimpah.

"Minggu depan akan ada action dari saya untuk memperkuat nilai tukar. Nanti kalau itu mulai berjalan, hasil devisanya nggak lari kemana-mana dari ekspor batu bara, ekspor CPO juga akan tinggal di sini. DHE juga," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jumat (22/5/2026).

Prabowo Terbitkan PP DHE SDA: Kewajiban Penempatan Devisa 100% ke Bank Nasional



Menkeu menambahkan, fondasi penguatan mata uang Garuda akan semakin solid seiring dengan bergulirnya regulasi pengetatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru pada bulan depan. Melalui sinergi kebijakan retensi devisa komoditas unggulan seperti sawit dan batu bara, struktur moneter nasional diproyeksikan bakal menguat secara menyeluruh.

"DHE hasil ekspor mulai dijalankan lagi yang baru kan Juni, itu akan memperkuat semuanya. Itu mungkin," jelas Purbaya.

Ketika didesak mengenai bauran strategi lanjutan di luar pengetatan devisa, Purbaya berseloroh bahwa kombinasi kerja keras dan aspek spiritual tetap melandasi setiap langkah pemerintah. Namun secara teknis fiskal, ia menekankan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menjaga iklim investasi di pasar surat utang (bond).

Devisa Hasil Ekspor SDA Ditahan Setahun, Pengusaha Teriak



Purbaya memaparkan, indikator kesehatan pasar obligasi negara saat ini menunjukkan rapor yang impresif. Hal itu terlihat dari tren penurunan tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang menandakan harga obligasi Indonesia kian mahal dan stabil.

Kondisi ini terbukti ampuh memikat para pemodal internasional untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia meskipun pasar global dibayangi sentimen negatif.

"Ya, kita pakai doa yang kedua. Udah, apa lagi? Kita udah masuk ke bond kan. Bond-nya kan turun kan? Yield-nya kan turun, kan walaupun ada apa-apa. Asing masih banyak masuk juga bareng kita," kata Purbaya.

Stabilitas pada pasar surat utang inilah yang akan terus dikawal ketat oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin keberlanjutan arus modal asing (capital inflow) sebagai penyokong utama otot Rupiah.

"Jadi, ketika stabilitas harga obligasi terlihat, asing nggak akan ragu untuk masuk. Jadi, itu akan terus kita jaga ke depannya," pungkas Purbaya.

Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

Kabupaten Bogor (ANTARA) - PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp1,54 triliun atau Rp468 per lembar saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025.

Direktur Utama Indocement Christian Kartawijaya dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, menjelaskan, nilai dividen tersebut setara dengan Rp1,536 triliun dari laba bersih tahun berjalan 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,24 triliun.

“Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Jumat, 5 Juni 2026 pukul 16.00 WIB,” kata Christian.

Indocement menjelaskan, periode cum dividen untuk pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 3 Juni 2026, sementara ex dividen pada 4 Juni 2026. Adapun cum dividen pasar tunai berlangsung 5 Juni 2026 dan ex dividen pada 8 Juni 2026.

Pembayaran dividen dijadwalkan dilakukan pada 19 Juni 2026 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Selain menyetujui pembagian dividen, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) juga menyetujui program pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimal Rp750 miliar.

Program buyback tersebut akan berlangsung mulai 22 Mei 2026 hingga 21 Mei 2027.

Dalam RUPSLB, pemegang saham juga menyetujui penarikan kembali sebagian saham hasil buyback yang dilakukan pada 2021 dan 2022 melalui pengurangan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 84.529.400 lembar saham.

Dengan keputusan tersebut, modal ditempatkan dan disetor Perseroan berubah menjadi Rp1,71 triliun.

Pada agenda perubahan susunan pengurus, pemegang saham menyetujui pengangkatan kembali Roberto Callieri sebagai Komisaris Utama Perseroan hingga penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2028 yang akan digelar pada 2029.

RUPS juga menerima pengunduran diri Hasan Imer sebagai Direktur Perseroan dan menunjuk Benny Setiawan Santoso sebagai penggantinya untuk melanjutkan sisa masa jabatan.

Selain itu, Jose Maria Magrina Vadillo ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan efektif mulai 1 September 2026.

Christian menyampaikan apresiasi kepada Hasan Imer atas kontribusinya selama menjabat sejak 2008 hingga 2026.

Menurut Christian, berbagai inisiatif strategis berhasil diwujudkan selama masa kepemimpinan Hasan Imer, di antaranya pembangunan Plant 14, peningkatan kapasitas produksi di Cirebon dan Citeureup, peluncuran Semen Rajawali dan Mortar Tiga Roda, serta integrasi produk semen Bosowa dan Grobogan.

“Pencapaian tersebut memastikan penerapan standar operasional yang sejalan dengan standar produksi Indocement, termasuk pada Semen Tiga Roda,” kata Christian.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Arjuna Putra Aldino

Direktur Eksekutif Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES) Indonesia

IDE tentang kebijakan ekspor satu pintu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di gedung Senayan, 20 Mei 2026 bukanlah ikhwal yang datang dari langit. Gagasan ini telah lama dilontarkannya dalam karyanya yang berjudul “Paradoks Indonesia”.

Dalam buku itu, Presiden Prabowo mengandaikan perekonomian Indonesia layaknya “tubuh manusia”, dan kekayaan atau sumber daya alam sebuah negara ia ibaratkan seperti “darah” yang mengalir dalam tubuh itu. Ketika tubuh itu terluka dan darahnya terus mengalir keluar, maka sekaya apa pun makanan yang dikonsumsi, tubuh itu akan tetap lemas dan lumpuh.

Sejak 1997, Presiden Prabowo mengamati neraca dagang Indonesia, terutama soal ekspor-impor komoditas kekayaan Indonesia. Menurutnya, angka yang tercatat dalam dokumen ekspor pemerintah belum tentu sama dengan nilai ekspor yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Hal ini sejalan dengan data Global Financial Integrity yang ia kutip yang menaksir kebocoran ekspor akibat trade misinvoicing, atau “kesalahan” dalam pembukuan nilai dan volume ekspor, mencapai USD 38,5 miliar di 2016, setara Rp540 triliun atau 13,7% dari total perdagangan. Selama kurun waktu 2004 hingga 2013, total kebocoran akibat “kesalahan” ini mencapai USD167,7 miliar – atau jika kita gunakan kurs USD1 sama dengan Rp14.000, sama dengan Rp2.300 triliun (Prabowo Subianto, 2022: 59-60).

Apa yang disampaikan Presiden Prabowo juga sejalan dengan data IMF dan Oxfam yang menunjukan bahwa pada tahun 2014 lebih dari USD100 miliar mengalir dari Indonesia ke negara tax haven, dan angka ini hampir dua kali lipat dari angka tahun 2009. Angka ini setara dengan hampir 10 kali anggaran pendidikan pada tahun yang sama.

Salah satu data yang diungkap dari penggelapan pajak yang dibeberkan dalam Panama Papers. Sebuah bocoran dokumen terbesar di dunia, yang menyebutkan hampir 3.000 individu dan perusahaan Indonesia dalam dokumen tersebut, termasuk sejumlah pihak yang paling kaya dan berkuasa di Indonesia.

Laporan Mckinsey & Company yang bertajuk Digital and AI-enabled wealth management: the big potential in Asia juga menunjukan uang atau modal yang keluar sangat memungkinkan diparkir di luar negeri. Di mana McKinsey mencatat bahwa Singapura mengelola sekitar USD1,3 triliun aset lepas pantai (offshore assets).

Analis keuangan mereka kemudian mengestimasi bahwa kekayaan WNI berkontribusi signifikan hingga mendekati 40% dari total porsi aset lintas batas di Singapura tersebut. Gabriel Zucman, seorang ekonom University of California, Berkeley, dalam karyanya The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens menyebutkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia, porsi kekayaan finansial yang keluar dan kemudian "diparkir" di luar negeri berada di kisaran 15% hingga 20% dari total kekayaan nasional.

Masalahnya, aliran uang gelap yang keluar dari Indonesia adalah dominan berasal dari kekayaan komoditas unggulan Indonesia yakni batu bara, minyak sawit (CPO) dan nikel yang menjadi tulang punggung pendapatan negara. Menurut data Perkumpulan Prakasa, selama 1989 hingga 2017, Indonesia kehilangan USD19,65 miliar dari komoditas batu bara. Artinya, setiap tahun ratarata aliran keuangan gelap keluar yang berasal dari komoditas ini mencapai lebih dari USD677 juta.

Komoditas yang juga menyumbang aliran keuangan gelap keluar adalah minyak sawit. Setiap tahunnya rata-rata aliran keuangan gelap keluar dari komoditas ini senilai USD299,8 juta. Begitu juga dengan nikel, Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya selisih dokumen pada ekspor bijih nikel (nickel ore) ilegal ke China sebesar 5,3 juta ton. Praktik tersebut memicu perbedaan pencatatan angka ekspor (disparitas data ekspor-impor) senilai Rp14,5 triliun.

Modus utamanya adalah transfer pricing kualitatif (menurunkan pelaporan kadar nikel) dan kuantitatif agar royalti serta bea keluar terpangkas hingga Rp575 miliar. Pola yang dilakukan yaitu anak perusahaan smelter di Indonesia mengekspor produk olahan nikel ke induk usahanya atau perusahaan cangkang (paper company) terafiliasi di luar negeri dengan harga kesepakatan jauh di bawah harga pasar internasional. Akibatnya, profitabilitas entitas Indonesia ditekan seminimal mungkin untuk menghindari pajak dan royalti.

Semua praktik kecurangan ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, melainkan yang paling krusial adalah melemahkan kapasitas negara. Terutama kapasitas belanja publik negara yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial lainnya.

Dampak yang merisaukan, negara juga kehilangan kapasitas untuk mendistribusikan kekayaan dan akhirnya jurang ketimpangan sosial-ekonomi diantara masyarakat semakin menganga. Jurang ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin menganga bisa mengganggu kohesi sosial, terutama menciptakan segregasi kelas sosial dan akhirnya mengancam persatuan bangsa.

Namun, banyak pihak yang bereaksi tidak proporsional terhadap kebijakan ekspor satu pintu Presiden Prabowo, misalnya, peringatan yang disampaikan oleh S&P dan Moody’s yang menyatakan bahwa kebijakan ekspor satu pintu sebagai bentuk sentralisasi ekspor komoditas sebagai langkah yang bersifat negatif bagi sektor pertambangan dan meningkatkan risiko distorsi pasar. Pandangan S&P dan Moody’s ini menyatakan seakan-akan kebijakan ekspor satu pintu mendistorsi pasar bahkan bertentangan dan merusak mekanisme pasar bebas. Apakah benar demikian?

Dirty Money Justru Merusak Pasar Bebas dan Demokrasi

Raymond Baker dalam Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System memaparkan dengan jelas bahwa masalah terbesar kapitalisme modern bukanlah berkuasanya sosialisme atau membesarnya kekuasaan negara, melainkan keberadaan arus uang ilegal global (dirty money) yang merusak mekanisme pasar, dan pembangunan ekonomi. Akibat adanya arus uang illegal yang bebas berkeliaran maka tesis adanya trickle-down effect sebagai hasil dari bekerjanya mekanisme pasar bebas itu tidak terjadi.

Hasil dari aktivitas ekonomi layaknya eksplorasi sumber daya alam dan perdagngan global justru dinikmati oleh segelintir orang. Artinya dirty money menciptakan konsentrasi kekayaan yang pada akhirnya menciptakan kekuasaan yang oligarkis sehingga ia tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi namun juga merusak demokrasi.

Maka bisa dikatakan, dirty money adalah wujud kegagalan kapitalisme modern bekerja secara adil yakni ketika sistem keuangan internasional memungkinkan uang hasil korupsi, penggelapan pajak, perdagangan ilegal, dan pencucian uang bergerak bebas lintas negara. Fenomena inilah yang disebut Baker sebagai “achilles heel” dalam tubuh kapitalisme, sebuah kelemahan fatal yang secara perlahan menghancurkan legitimasi sistem pasar bebas itu sendiri.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Karl Polanyi dalam The Great Transformation, bahwa pasar yang tak terkendali justru merusak kebebasan pasar itu sendiri. Ia menghasilkan unfair competition, asimetri informasi bahkan monopoli dan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip laissez-faire itu sendiri.

Bahkan bisa dikatakan dengan bebasnya arus dirty money dalam sistem keuangan global sebagai sebuah pertanda bahwa sistem kapitalisme telah dibajak oleh segelintir elite ekonomi. Hal ini berpotensi mengubah sistem kapitalisme yang kompetitif menjadi kapitalisme kroni (crony capitalism).

Di sinilah menurut Luigi Zingales dalam karyanya A Capitalism for the People: Recapturing the Lost Genius of American Prosperity, bahwa kapitalisme telah kehilangan sifat “genius”-nya, akibat segelintir elit ekonomi dan oligarki yang mencurangi sistem. Sehingga kapitalisme dan pasar bebas kehilangan kekuatan inovasi dan kreativitasnya bahkan berubah menjadi anti-persaingan, dan mengkhianati kredonya sendiri. Dan fenomena dirty money adalah bentuk kapitalisme yang semakin terpisah dari akuntabilitas demokratis.

Artinya bebasnya aliran dirty money melemahkan sistem pasar bebas itu sendiri. Maka peringatan S&P dan Moody’s tak sepenuhnya proporsional, karena pada hakikatnya masalahnya bukanlah kehadiran negara dalam pengaturan ekspor satu pintu sebagai bentuk distorsi pasar, melainkan dirty money dalam bentuk under-invoicing ekspor-impor justru sebagai distorsi pasar itu sendiri yang merusak mekanisme pasar bebas.

Seharusnya ide hadirnya peran negara dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam bukanlah hal yang baru. Saudi Aramco adalah contoh terbaik bagaimana negara menjadi produsen, trader, pemilik infrastruktur hingga pengelola logistik sebuah komoditas strategis.

Berbeda dengan Pertamina yang hanya mengontrol produksi terbatas, kilang dan distribusi BBM, Aramco mengontrol seluruh rantai pasok komoditas minyak Saudi Arabia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memaksimalkan keuntungan dari minyak karena 63% pendapatan pemerintah Saudi berasal dari minyak.

Begitu juga apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, melalui China Rare Earth Group dan China Northern Rare Earth Group, Pemerintah China menguasai 85-90% kapasitas pemrosesan rare earth global, sehingga 90% produksi magnet rare earth kritis yang dipakai untuk EV, turbin angin, robotik, dan sistem pertahanan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah China. Pemerintah Qatar melalui QatarEnergy, juga mengendalikan seluruh proses bisnis LNG mulai dari menguasai seluruh cadangan strategis, produksi, kontrol ekspor, kontrak trading, logistik hingga kontrol arus uang melalui SWF.

Semua ini adalah upaya negara pemilik sumber daya alam untuk memaksimalkan benefit yang didapatkan dari eksplorasi sumber daya alam yang ia miliki. Terutama untuk mengurangi resiko kebocoran seperti under-invoicing dan transfer pricing yang merugikan negara dan menguntungkan segelintir orang.

Semua praktik ini dilakukan tanpa mengurangi kebebasan pasar itu sendiri, justru berdampingan dengan jalannya pasar bebas. Karena pada hakikatnya, pasar tak bisa berjalan sendiri, ia membutuhkan negara untuk memastikan persaingan berjalan secara adil dan distribusi kekayaan dalam rangka penciptaan keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara.

Apalagi Pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu menjalankan pasal 33 undang-undang dasar yang memerintahkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bunyi konstitusi ini sudah barang tentu bukan bermaksud meniadakan pasar bebas melainkan jalannya pasar bebas haruslah dipandu oleh garis haluan dan pedoman dasar negara sebagai wujud dari kontrak sosial, sehingga kebebasan pasar tak merusak keadaban publik. Untuk itu kita butuh negara yang kuat untuk pasar yang sehat agar kekayaan negara juga menguntungkan mereka kelompok yang paling kurang beruntung.