Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan masa peralihan bagi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk e-commerce, hingga 27 Maret 2027 untuk mematuhi tata kelola perlindungan anak di ruang digital.

Jika setelah tenggat tersebut platform belum menyediakan mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua yang andal, pemerintah akan masuk ke mode pengawasan penuh dan dapat menjatuhkan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pemutusan akses layanan sementara.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi RI Mediodecci Lustarini mengatakan dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, platform digital di Indonesia dapat berinovasi untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada.

“Masih ada waktu untuk tata kelola PSE. Apa yang harus diubah kalau memang perlu diubah, apa yang harus diperkuat apabila memang ada yang harus diperkuat,” ujar Lustarini di acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (7/5/2026).

Kewajiban ini ditegaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Regulasi ini mewajibkan seluruh platform perdagangan elektronik (e-commerce) menyediakan fitur persetujuan orang tua atau wali bagi pengguna anak di bawah umur.

Lustarini juga menambahkan mekanisme persetujuan ini bertujuan untuk memastikan orang tua memiliki kontrol penuh terhadap aktivitas ekonomi anak di ruang digital.

Secara teknis, setiap transaksi yang diinisiasi oleh anak harus mendapatkan validasi dari wali legal sebelum diproses oleh sistem platform. Lustarini mengungkapkan urgensi aturan ini didasari oleh maraknya kasus transaksi yang merugikan secara finansial akibat kelalaian pengawasan.

Salah satu fenomena yang disoroti adalah insiden anak yang tidak sengaja melakukan pemesanan belanja daring hingga puluhan paket COD karena menganggap belanja melalui ponsel tidak memerlukan uang nyata.

Terlebih, saat ini anak-anak telah menjadi pelaku transaksi digital aktif, mulai dari pengisian dompet digital (top-up) hingga pembelian dalam aplikasi (in-app purchase).

Komdigi pun mendorong platform e-commerce untuk mengembangkan sistem deteksi anomali transaksi. Jika terdapat aktivitas mencurigakan, seperti pemesanan puluhan barang secara bersamaan, platform diharapkan memberikan notifikasi atau peringatan kepada orang tua untuk melakukan peninjauan ulang.

Bagi anak yang sudah menginjak usia 17 tahun dan telah memiliki KTP, regulasi memberikan sedikit kelonggaran. Platform tetap wajib mengirimkan notifikasi kepada orang tua, namun jika tidak ada respons dalam waktu tertentu, transaksi dianggap disetujui karena anak usia tersebut dianggap sudah memiliki kemampuan dasar untuk mewakili dirinya sendiri dalam kontrak.

Selain mekanisme persetujuan transaksi, Komdigi juga mendorong optimalisasi teknologi parental control yang sebenarnya sudah tersedia di sistem operasi populer. Lustarini menjelaskan baik sistem iOS maupun Google telah memiliki pengaturan kendali orang tua yang dapat memitigasi akses anak.

Fitur ini memungkinkan gawai anak terhubung dengan gawai orang tua untuk mengontrol aplikasi yang diunduh dan konten yang dilihat.

“Teknologi itu sebenarnya sudah tersedia, cuma memang belum banyak orang tua yang paham," kata Lustarini menambahkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi memperketat akses media sosial bagi anak-anak dengan menetapkan batas usia minimum 16 tahun. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang dirancang untuk menciptakan ruang digital lebih aman bagi generasi muda.

Langkah ini langsung direspons oleh sejumlah platform digital. TikTok menjadi yang pertama menunjukkan kepatuhan dengan menutup sekitar 780 ribu akun pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia hingga 10 April 2026.

Selain itu, platform tersebut mulai memperbarui sistemnya secara bertahap, termasuk menetapkan batas usia minimum serta menyerahkan komitmen resmi kepada pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan larangan total bagi anak dalam menggunakan teknologi. Pemerintah tetap membuka akses internet untuk kebutuhan belajar, namun membatasi penggunaan platform dengan tingkat risiko tinggi. Usia 16 tahun dinilai lebih siap secara mental dan psikologis untuk menghadapi dinamika media sosial, berdasarkan kajian bersama para ahli dan pemerhati anak.

“Ini merupakan hasil kajian panjang bersama psikolog, pemerhati anak, dan berbagai penelitian terkait dampak media sosial,” ujarnya.

Pendekatan yang diambil juga bersifat bertahap melalui gerakan “Tunggu Anak Siap”. Konsep ini menekankan pentingnya kesiapan anak sebelum terpapar media sosial, tanpa menghilangkan manfaat teknologi sebagai sarana edukasi dan kreativitas.

Alasan Pembatasan dan Risiko Nyata di Ruang Digital

Pemerintah menilai pembatasan ini penting karena meningkatnya berbagai risiko yang dihadapi anak di media sosial, seperti:

• Kecanduan gawai
• Paparan konten negatif
• Perundungan siber (cyberbullying)
• Penipuan online yang menyasar usia muda

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) juga dinilai memperparah situasi, karena membuat konten manipulatif semakin sulit dibedakan dari yang asli.

Dari sisi pendidikan, kebijakan ini mendapat dukungan. Pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Najeela Shihab, menilai regulasi tersebut sebagai langkah tepat karena tidak melarang penggunaan teknologi secara menyeluruh, melainkan mengatur akses terhadap platform yang berpotensi membahayakan perkembangan anak.

Platform Lain Didorong Segera Menyusul

Selain TikTok, sejumlah platform lain juga telah menyatakan kepatuhan awal, seperti:

• X
• Instagram
• Facebook
• Threads
• Bigo Live

Sementara itu, Roblox dan YouTube masih dalam tahap penyesuaian dan belum sepenuhnya memenuhi Pemerintah memberikan tenggat waktu tiga bulan bagi seluruh penyelenggara platform digital untuk melaporkan tingkat kepatuhan mereka, termasuk penilaian risiko terhadap fitur dan layanan yang dimiliki.

Penerapan PP Tunas ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman, sekaligus memperkuat peran orang tua dalam mendampingi anak di era teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform digital TikTok dan Bigo Live terpantau mengikuti Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP Tunas). Namun, platform X belum terlihat mengikuti ketentuan tersebut, pendaftaran akun masih dapat diakses dengan mudah meskipun pengguna berusia 9 tahun.

Berdasarkan hasil penelusuran pada beberapa platform digital seperti TikTok, Bigo Live dan X, dua diantaranya yaitu TikTok dan Bigo Live sudah menyertakan mekanisme izin orang tua saat anak di bawah usia melakukan registrasi. Sementara itu pada platform X, proses registrasi tidak ada mekanisme izin orang tua, proses registrasi masih seperti biasa dan tetap dapat diakses oleh anak di bawah usia.

Penelusuran ini menggunakan akun dengan usia anak 9 tahun pada Senin (30/3/2026). Saat pembuatan akun Google, terdapat tahapan registrasi yang mengharuskan akun tersebut mendapatkan izin dari orang tua sebagai akun penanggung jawab.

Dengan demikian, setiap aktivitas anak dapat dipantau. Akun penanggung jawab juga dapat merujuk pada kebijakan privasi dan pengelolaan data akun anak di Google Family Link untuk memahami penggunaan Google Account anak, serta memiliki kendali penuh untuk menyetujui atau menolak pembuatan akun tersebut, termasuk menghapus akun anak jika tidak memberikan izin.

Setelah berhasil membuat akun Google dengan pengawasan orang tua, dilakukan percobaan pembuatan akun TikTok dengan menggunakan email anak berusia 9 tahun. Saat memasukkan email dan kata sandi, TikTok langsung menampilkan pemberitahuan untuk menyertakan akun penanggung jawab dengan pesan “Panggil orang tuamu”.

Selanjutnya, akun penanggung jawab harus melakukan verifikasi dengan memasukkan kata sandi. Setelah persetujuan diberikan, anak dapat menggunakan aplikasi TikTok tersebut.

Selain itu, akun penanggung jawab juga akan menerima notifikasi dari Google terkait aktivitas anak.

Hal serupa juga ditemukan pada platform Bigo Live. Platform ini memberikan peringatan layanan ditujukan untuk pengguna berusia 18 tahun ke atas. Ketika akun di bawah usia mencoba melakukan registrasi, Bigo Live juga menampilkan pemberitahuan untuk menyertakan akun penanggung jawab dengan pesan “Panggil orang tuamu”.

Berbeda dengan platform X, saat dilakukan pembuatan akun menggunakan identitas anak berusia 9 tahun, proses pendaftaran tetap sama seperti akun pada umumnya.

Tidak terdapat peringatan maupun mekanisme penyertaan akun penanggung jawab. Pengguna hanya diminta memasukkan email, kata sandi, serta kode verifikasi yang dikirimkan melalui email. Setelah proses tersebut selesai, akun anak tersebut dapat mengakses platform X dengan mudah.

Perlu diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP Tunas) telah berlaku efektif sejak 28 Maret 2026. Terdapat delapan platform yang diwajibkan mengikuti aturan tersebut pada tahap awal, termasuk dengan membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. (Nur Amalina)