Bisnis.com, JAKARTA - Pembukaan lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tahun anggaran 2025 sudah mulai dibuka.

Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM dibuka pada Rabu, 7 Januari 2026 hingga 23 Januari 2026.

KemenHAM menyediakan total 500 formasi yang dialokasikan untuk lima jabatan berbeda. Beberapa formasi jabatan strategis yang tersedia, antara lain:

• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama – 242 formasi
• Perencana Ahli Pertama – 82 formasi
• Apoteker Ahli Pertama – 2 formasi
• Penata Layanan Operasional – 108 formasi
• Pengelola Layanan Operasional – 66 formasi

Kesempatan ini dibuka bagi pelamar dengan latar belakang pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), hingga Sarjana (S1), sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan.

Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM ini dilakukan resmi dan transparan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

Melansir pengumuman resminya, pelamar yang lolos pada seleksi PPPK KemenHAM ini memiliki masa perjanjian kerja selama 5 tahun.

"...dan dievaluasi setiap tahunnya serta dapat dilakukan perpanjangan selama 5 (lima) tahun dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi," tulis keterangan resminya.

Sedangkan untuk gaji diatur per jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan masa kerja 0 (nol) tahun setelah perjanjian hubungan kerja ditandatangani.

Gaji PPPK

Gaji yang ditawarkan untuk PPPK bervariatif sesuai dengan jabatan dan penempatan. Gaji yang diberikan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.11/2024 tentang Perubahan atas Perpres No. 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Berikut rincian gaji PPPK berdasarkan golongannya:

• Golongan I Rp1.938.500 - Rp2.900.900
• Golongan II Rp2.116.900 - Rp3.071.200
• Golongan III Rp2.206.500 - Rp3.201.200
• Golongan IV Rp2.299.800 - Rp3.336.600
• Golongan V Rp2.511.500 - Rp4.189.900
• Golongan VI Rp2.742.800 - Rp4.367.100
• Golongan VII Rp2.858.800 - Rp4.551.800
• Golongan VIII Rp2.979.700 - Rp4.744.400
• Golongan IX Rp3.203.600 - Rp5.261.500
• Golongan X Rp3.339.100 - Rp5.484.000
• Golongan XI Rp3.480.300 - Rp5.716.000
• Golongan XII Rp3.627.500 - Rp5.957.800
• Golongan XIII Rp3.781.000 - Rp6.209.800
• Golongan XIV Rp3.940.900 - Rp6.472.500
• Golongan XV Rp4.107.600 - Rp6.746.200
• Golongan XVI Rp4.281.400 - Rp7.031.600
• Golongan XVII Rp4.462.500 - Rp7.329.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembukaan lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tahun anggaran 2025 sudah mulai dibuka.

Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM dibuka pada Rabu, 7 Januari 2026 hingga 23 Januari 2026.

KemenHAM menyediakan total 500 formasi yang dialokasikan untuk lima jabatan berbeda. Beberapa formasi jabatan strategis yang tersedia, antara lain:

• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama – 242 formasi
• Perencana Ahli Pertama – 82 formasi
• Apoteker Ahli Pertama – 2 formasi
• Penata Layanan Operasional – 108 formasi
• Pengelola Layanan Operasional – 66 formasi

Kesempatan ini dibuka bagi pelamar dengan latar belakang pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), hingga Sarjana (S1), sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan.

Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM ini dilakukan resmi dan transparan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

Tahapan Seleksi dan Bobot Penilaian PPPK KemenHAM

Berdasarkan informasi resminya, tahapan seleksi dan bobot penilaian PPPK KemenHAM 2025 meliputi:

1. Seleksi administrasi

Seleksi administrasi bersifat menggugurkan. Pelamar dinyatakan lulus apabila memenuhi sejumlah persyaratan, dengan hasil kelulusan diumumkan pada laman https://sscasn.bkn.go.id.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dinyatakan sebagai peserta seleksi kompetensi dan berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan terlebih dahulu mencetak kartu
peserta seleksi.

2. Seleksi Kompetensi menggunakan CAT BKN

Apabila lolos seleksi administrasi, pelamar lanjut ke tahapan ujian, yakni seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN yang terdiri dari Kompetensi Teknis; Kompetensi Manajerial; Kompetensi Sosial Kultural; Integritas dan Moralitas (Wawancara).

3. Seleksi Kompetensi Teknik Tambahan

Peserta juga bisa diminta untuk mengikuti seleksi kompetensi Teknik tambahan sesuai dengan formasi yang dipilih.

Bobot Penilaian PPPK KemenHAM 2025

Penilaian seleksi menggunakan peringkat terbaik dari akumulasi nilai seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural, dan wawancara.

Apabila peserta memiliki nilai yang sama dengan peserta lainnya pada batas terakhir dari peringkat tertinggi, maka penentuan kelulusan seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN khusus di batas terakhir peringkat tertinggi dilakukan secara berurutan didasarkan pada:

• nilai Kompetensi Teknis tertinggi;
• jika nilai masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan SosioKultural yang tertinggi;
• jika nilai masih sama untuk kedua kalinya, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai Wawancara yang tertinggi;
• jika nilai masih sama untuk ketiga kalinya, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia peserta yang tertua;
• kemudian jika nilai masih sama juga, maka seluruh peserta dengan nilai yang sama akan diikutkan pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.

Adapun seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN memiliki bobot nilai 50%

Kemudian bobot penilaian dari seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yakni rinciannya sebagai berikut:

• Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi dengan menggunakan CAT BKN berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan Tes Tertulis
• Peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Tes tertulis paling banyak 5 (lima) kali jumlah kebutuhan berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi.
• Tes Tertulis dilaksanakan dalam bentuk menjawab 20 (dua puluh) pertanyaan secara Esai, masing-masing jawaban pertanyaan memiliki range nilai 0-5 sehingga nilai tertinggi adalah 100.

Kemudian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan memiliki bobot nilai 50%

Pengumuman Hasil Akhir Seleksi KemenHAM

Peserta yang telah dinyatakan lulus namun memilih untuk mengundurkan diri/dibatalkan/digugurkan, maka formasi akan digantikan dengan peserta yang memiliki peringkat dibawahnya.

Pengumuman hasil nilai akhir disampaikan pada laman https://sscasn.bkn.go.iddan pada laman https://kemenham.go.id. dan Instagram @kementerian_ham.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembukaan lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tahun anggaran 2025 sudah mulai dibuka.

Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM dibuka pada Rabu, 7 Januari 2026 hingga 23 Januari 2026.

KemenHAM menyediakan total 500 formasi yang dialokasikan untuk lima jabatan berbeda.

Beberapa formasi jabatan strategis yang tersedia, antara lain:

• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama – 242 formasi
• Perencana Ahli Pertama – 82 formasi
• Apoteker Ahli Pertama – 2 formasi
• Penata Layanan Operasional – 108 formasi
• Pengelola Layanan Operasional – 66 formasi

Kesempatan ini dibuka bagi pelamar dengan latar belakang pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), hingga Sarjana (S1), sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan.

Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM ini dilakukan resmi dan transparan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

Untuk itu, pelamar diminta menyiapkan sejumlah berkas dan membuat akun SSCASN terlebih dahulu untuk bisa mendaftar PPPK KemenHAM.

Berikut ini tutorial cara buat akun SSCAN untuk daftar PPPK KemenHAM 2025.

Syarat Buat Akun SSCASN

Sebelum melakukan pendaftaran, calon pelamar perlu menyiapkan sejumlah data, antara lain:

• Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Nomor Kartu Keluarga (KK)
• Alamat email aktif
• Nomor telepon seluler yang digunakan.

Langkah Buat Akun SSCASN

​​​​​​​Pelamar dapat membuat akun dengan membuka laman resmi https://sscasn.bkn.go.iddan mengikuti instruksi berikut:

1. Klik menu “Daftar” atau “Buat Akun” untuk memulai registrasi
2. Masukkan data identitas sesuai KTP, meliputi NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat email aktif, nomor HP, dan kode CAPTCHA
3. Klik Lanjutkan untuk melanjutkan proses
4. Isi data tambahan sesuai ijazah seperti nama tanpa gelar, jenis kelamin, dan tempat lahir
5. Unggah dokumen yang diminta, seperti scan KTP dan foto swafoto
6. Cek kembali seluruh data yang diinput, lalu lakukan konfirmasi
7. Cetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti registrasi berhasil
8. Setelah akun berhasil dibuat, pelamar dapat login kembali untuk melanjutkan proses pendaftaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025, dengan seluruh proses pendaftaran dan seleksi dilaksanakan pada awal 2026 melalui portal resmi SSCASN BKN.

Berdasarkan Pengumuman Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025, pendaftaran PPPK KemenHAM 2025 dibuka mulai 7 Januari hingga 23 Januari 2026. Rekrutmen ini menyediakan 500 formasi jabatan yang akan ditempatkan di kantor pusat serta 38 Kantor Wilayah (Kanwil) KemenHAM di seluruh provinsi Indonesia.

Seluruh tahapan seleksi dilakukan secara daring (online) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah menegaskan bahwa SSCASN merupakan satu-satunya kanal resmi pendaftaran PPPK, sehingga pelamar diimbau tidak mengakses tautan di luar laman resmi.

Cara Daftar PPPK KemenHAM 2025 di Portal SSCASN

Berdasarkan pengumuman resmi KemenHAM, pendaftaran PPPK KemenHAM 2025 hanya dapat dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Pelamar wajib mengikuti seluruh tahapan secara berurutan agar proses pendaftaran berjalan lancar.

1. Buat Akun di Portal SSCASN

• Akses laman https://sscasn.bkn.go.id
• Pilih menu Buat Akun
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
• Lengkapi data kependudukan sesuai KTP dan Kartu Keluarga (KK)

Sebagai catatan, satu NIK hanya dapat digunakan untuk satu akun SSCASN. Pelamar juga diimbau menyimpan password dengan baik karena akan digunakan hingga tahapan akhir seleksi.

2. Login dan Pilih Formasi PPPK KemenHAM

Setelah berhasil membuat akun SSCASN, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran dengan masuk ke akun masing-masing untuk memilih formasi jabatan yang tersedia di KemenHAM.

• Login kembali ke portal SSCASN
• Masukkan NIK dan password
• Lengkapi biodata pribadi
• Pilih Instansi: Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM)
• Pilih jenis seleksi PPPK dan jabatan/formasi sesuai kualifikasi pendidikan

Pelamar hanya diperbolehkan memilih satu instansi dan satu formasi jabatan, sehingga pemilihan harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.

3. Unggah Dokumen dan Submit Pendaftaran

Pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan sistem SSCASN. Dokumen harus jelas, terbaca, dan sesuai format yang ditentukan. Dokumen yang umumnya dipersyaratkan meliputi:

• KTP elektronik
• Kartu Keluarga (KK)
• Ijazah dan transkrip nilai
• Surat pengalaman kerja sesuai jabatan
• Surat lamaran dan surat pernyataan bermaterai
• Dokumen pendukung lain sesuai formasi (misalnya STR untuk tenaga kesehatan)

Setelah seluruh data dan dokumen dinyatakan lengkap, pelamar dapat submit pendaftaran dan mengunduh Kartu Pendaftaran SSCASN sebagai bukti resmi telah mendaftar.

Tahapan Seleksi PPPK KemenHAM

Seleksi PPPK KemenHAM terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Setiap tahapan mempunyai fungsi penting menentukan kelulusan pelamar di tahap berikutnya.

1. Seleksi Administrasi

Panitia memverifikasi kesesuaian dokumen pelamar dengan persyaratan jabatan. Hasil seleksi administrasi diumumkan melalui SSCASN BKN dan kanal resmi KemenHAM.

Seleksi Kompetensi (CAT BKN)

Pelamar yang lolos administrasi akan mengikuti seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang meliputi:

• Kompetensi Teknis
• Kompetensi Manajerial
• Kompetensi Sosial Kultural
• Wawancara (Integritas dan Moralitas)

Seleksi ini bertujuan mengukur kemampuan dan kesesuaian pelamar dengan kebutuhan jabatan PPPK.

2. Seleksi Kompetensi Tambahan

Peserta yang lulus CAT BKN berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan berupa tes tertulis.

• Jumlah peserta maksimal 5 kali dari kebutuhan formasi
• Tes terdiri dari 20 soal esai
• Skor 0–5 per soal
• Nilai maksimal 100
• Bobot penilaian 50 persen

3. Sistem Kelulusan PPPK KemenHAM

Peserta dinyatakan lulus PPPK KemenHAM apabila memperoleh peringkat tertinggi sesuai alokasi formasi dan unit kerja.

Nilai akhir merupakan gabungan:

• 50% Seleksi Kompetensi (CAT BKN)
• 50% Seleksi Kompetensi Tambahan

Jika terjadi nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan:

1. Nilai Kompetensi Teknis
2. Nilai kumulatif Manajerial dan Sosial Kultural
3. Nilai Wawancara
4. Usia pelamar tertua

Pengumuman kelulusan hanya disampaikan melalui SSCASN BKN, website resmi KemenHAM, dan akun Instagram @kementerian_ham.

Seleksi PPPK KemenHAM 2025 menjadi peluang strategis bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai ASN berbasis kontrak di lingkungan Kementerian HAM. Dengan 500 formasi, proses pendaftaran yang sepenuhnya daring melalui SSCASN, serta sistem seleksi transparan, pelamar diimbau mempersiapkan diri sejak awal agar tidak terlewat tahapan penting.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2025, dengan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan pada awal tahun 2026 melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berdasarkan Pengumuman Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025 yang berlaku sejak 31 Desember 2025, pendaftaran PPPK KemenHAM 2026 dibuka mulai 7 Januari 2026 dan diperuntukkan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan formasi.

Pada seleksi ini, KemenHAM membuka total 500 formasi jabatan bagi lulusan Strata 1 (S1) dari berbagai disiplin ilmu, dengan penempatan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga tersebar di 38 kantor wilayah provinsi di seluruh Indonesia.

Syarat Pendaftaran PPPK KemenHAM

Salah satu tahapan awal yang wajib dipenuhi calon peserta adalah memenuhi syarat pendaftaran. Dilansir dari pengumuman resmi seleksi PPPK, berikut ini adalah syarat yang perlu diperhatikan

1. Syarat Umum Pelamar

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memegang teguh Pancasila dan UUD 1945.
• Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun saat pendaftaran.
• Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sesuai jabatan yang dilamar.
• Tidak pernah dipidana penjara dengan putusan berkekuatan hukum tetap.
• Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, TNI, Polri, maupun pegawai swasta/BUMN/BUMD.
• Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, TNI, atau Polri.
• Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik serta tidak terlibat politik praktis.
• Tidak pernah terlibat pelanggaran dalam proses seleksi ASN.
• Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi ASN (CPNS/PPPK) yang masih dalam proses penetapan NIP.
• Tidak pernah mengundurkan diri setelah lulus seleksi akhir ASN atau setelah memperoleh NIP selama masa sanksi masih berlaku.
• Tidak pernah mendaftar seleksi PPPK di instansi lain pada periode kebutuhan tahun 2025.
• Tidak terlibat organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status hukumnya.
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan dengan IPK minimal 2,75 (lulusan luar negeri wajib penyetaraan ijazah dan IPK).
• Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari fasilitas kesehatan pemerintah setelah dinyatakan lulus seleksi.

2. Syarat Khusus Berdasarkan Formasi

• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
  Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang sumber daya manusia, kepegawaian, atau personalia.
• Perencana Ahli Pertama
  Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang penyusunan dan/atau evaluasi rencana, instrumen, kebijakan, program strategis, program tahunan, kegiatan, atau anggaran.
• Apoteker Ahli Pertama
  a. Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di fasilitas pelayanan kefarmasian atau industri farmasi.
  b. Memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) yang masih berlaku.
• Penata Layanan Operasional
  Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang pelayanan, penanganan pengaduan, pekerja sosial, penyuluhan, atau penyusunan modul/kurikulum.
• Pengelola Layanan Operasional
  Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang pelayanan, penanganan pengaduan, pekerja sosial, penyuluhan, atau penyusunan modul/kurikulum.

Semua syarat ini harus dibuktikan dengan dokumen yang valid saat mengunggah berkas di portal SSCASN.

Formasi yang Dibuka PPPK KemenHAM

Seleksi PPPK KemenHAM 2026 membuka total sekitar 500 formasi yang disebar di berbagai unit kerja lingkup KemenHAM di seluruh Indonesia, baik di kantor pusat maupun kantor wilayah (Kanwil).

Beberapa formasi jabatan strategis yang tersedia, antara lain:

• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama – 242 formasi
• Perencana Ahli Pertama – 82 formasi
• Apoteker Ahli Pertama – 2 formasi
• Penata Layanan Operasional – 108 formasi
• Pengelola Layanan Operasional – 66 formasi

Formasi ini ditujukan bagi calon pelamar dengan latar belakang pendidikan S1/D-IV/D-III sesuai ketentuan masing-masing jabatan.

Jadwal Lengkap Pelaksanaan PPPK KemenHAM

Berikut ini adalah jadwal seleksi resmi PPPK KemenHAM tahun anggaran 2025, dimulai dari pengumuman hingga pengisian nomor induk PPPK:

1. Pengumuman Seleksi: 31 Desember 2025 – 14 Januari 2026
2. Pendaftaran Online (SSCASN): 7 – 23 Januari 2026
3. Seleksi Administrasi: 8 – 29 Januari 2026
4. Pengumuman Hasil Administrasi: 30 Januari 2026
5. Masa Sanggah Administrasi: 31 Jan – 2 Feb 2026
6. Jawab Sanggah Administrasi: 1 – 3 Feb 2026
7. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi (CAT): 8 – 10 Feb 2026
8. Seleksi Kompetensi CAT: 11 – 17 Feb 2026
9. Pengumuman Hasil CAT: 24 – 26 Feb 2026
10. Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 27 – 31 Mar 2026
11. Pengumuman Hasil Akhir Kelulusan: 11 Apr 2026
12. Pengisian Data Nomor Induk PPPK: 27 Apr – 11 Mei 2026
13. Usul Penetapan Nomor Induk PPPK: 12 – 25 Mei 2026

Seleksi PPPK KemenHAM 2026 merupakan kesempatan besar untuk mengabdi bagi masyarakat yang memenuhi syarat dan siap bersaing secara profesional.
Dengan 500 formasi terbuka, jadwal lengkap yang transparan, serta pendaftaran yang mudah melalui SSCASN, pelamar memiliki peluang kuat untuk berkarier di instansi yang memiliki peran penting dalam pemajuan HAM di Indonesia.