Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah terus memperkuat sinergisitas dengan sektor swasta guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Menurut Prasetyo, komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2) malam. Ia menyebut pertemuan ini menjadi wadah diskusi untuk menyelaraskan peran pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan memaksimalkan potensi ekonomi nasional.

"Beliau mendapatkan banyak masukan, kemudian juga mendapatkan input dari pengusaha yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta, pengusaha dan pemerintah ini, harus berjalan beriringan, Indonesia incorporated," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya konsep Indonesia incorporated, yakni kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional.

Ia menegaskan sektor swasta yang kuat dan berkembang menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen terus memberikan dukungan agar dunia usaha mampu berkembang secara berkelanjutan.

"Disepakati bahwa sektor swasta yang kuat, maju, harus kita bantu. Kita dorong karena salah satu kunci ekonomi adalah di teman-teman swasta pengusaha ini," jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, kata Prasetyo, para pengusaha menyampaikan berbagai masukan, khususnya terkait pengembangan sektor industri pada karya seperti tekstil, garmen, dan alas kali.

Penguatan sektor itu, dinilai strategis dalam menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Selain itu, pemerintah dan pelaku swasta juga menyepakati pentingnya memperkuat orientasi pasar global. Hal ini dinilai penting agar produk industri nasional mampu bersaing dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional.

"Karena persaingan bisnis kita tidak bisa hanya mengandalkan aktif market di dalam negeri, sementara beberapa negara yang lain mengambil pangsa-pangsa tersebut, yang sebenarnya itu merupakan keunggulan kompetitif negara kita juga," imbuh Mensesneg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Imamatul Silfia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang membahas kondisi ekonomi Indonesia. Apindo juga mendapatkan arahan untuk mendongkrak lapangan kerja.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, sesuai dengan semangat Indonesia Incorporated.

Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman. Presiden pun mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor-sektor tersebut.

“Arahan Presiden untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha. Apindo siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Shinta dalam keterangan tertulis pada Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa penciptaan lapangan kerja membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha. Apindo pun menurutnya siap berkolaborasi untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja di seluruh Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo pun meminta Apindo untuk memberikan masukan dan rekomendasi konkret terkait upaya mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur, sebagai salah satu sektor strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi nasional.

Sementara itu, Apindo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu dan regulasi ketenagakerjaan, agar tetap menciptakan kepastian hukum dan investasi.

Pelaku usaha juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak hanya berfokus pada aspek pengupahan, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat mendorong iklim investasi yang sehat, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Tak hanya itu, dibahas juga soal isu kerja sama perdagangan internasional, termasuk Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta rencana pemerintah untuk melanjutkan berbagai perjanjian perdagangan lainnya.

Menurut Shinta, langkah dari pemerintah itu menjadi peluang penting untuk memperluas akses pasar ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

“Bagi dunia usaha, peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri. Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci agar industri Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kawasan seperti Vietnam yang pertumbuhan ekonominya sangat agresif,” ujar Shinta.

Menurut Shinta, pelaku usaha juga menilai perlunya kepastian hukum terkait dengan tata ruang dan pertanahan melalui kebijakan satu peta nasional atau one map policy.